Posisi DPD

UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari negara ini. Tak bisa dengan gampang saja diubah.

SETELAH 60 tahun merdeka, ada kebutuhan dan kemudian disepakati, bahwa sistem legislatif tak cukup hanya terdiri atas satu majelis. Adanya beragam kepentingan, butuh keterpaduan agar membuahkan hasil terbaik. Maka lahirlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah.

DPD hampir genap dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, DPD cukup mewarnai wacana dan merespons berbagai permasalahan yang timbul di daerah-daerah. Sebagai lembaga yang sama sekali baru, dengan kewenangan serba terbatas, DPD banyak menghabiskan waktu untuk menciptakan tradisi dan kebiasaan sebagaimana layaknya sebuah lembaga legislatif. Ini membuat rakyat merasa perannya belum maksimal.

Guna mengefektifkan posisi DPD dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, kabarnya seluruh anggotanya sepakat untuk membangun peran DPD melalui perubahan UUD 1945. Dan, kesepakatan tersebut telah digulirkan ke Pimpinan MPR. Namun hasilnya masih nihil. Tampaknya belum tercapai jumlah suara yang minimal untuk menyelenggarakan Sidang MPR.

DPD memang perlu lebih bermakna, agar dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Begitu pula sebaliknya, dalam perumusan kebijakan nasional. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat sistem parlemen dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adanya lembaga legislatif dua kamar memang baru bagi bangsa ini, kecuali dalam waktu yang singkat semasa RIS (Republik Indonesia Serikat). Namun di dunia, sistem ini sama tuanya dengan sistem parlementer itu sendiri. Hampir semua negara demokrasi yang besar, baik besar jumlah penduduknya maupun luas wilayahnya, apakah berbentuk negara federal atau kesatuan, menerapkan sistem perwakilan dua kamar. Negara demokrasi yang memiliki kemajemukan etnis, agama atau suku, banyak memilih sistem perwakilan dua kamar.

Apabila DPR terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui partai-partai dan berdasar atas jumlah penduduk, maka DPD terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung atas dasar perorangan dengan jumlah yang sama untuk tiap daerah, tanpa dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dengan komposisi ini, diharapkan terjadi keseimbangan dalam lembaga perwakilan antara keterwakilan partai dan nonpartai, antara wilayah yang penduduknya besar dan yang kecil. UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari negara ini. Tak bisa dengan gampang saja diubah. Haruslah ada semacam tekanan politik kuat dari masyarakat, yang mampu memotivasi para elite politik (yang memiliki hak prerogatif) untuk menentukan dapat tidaknya UUD 1945 diubah. Agar DPD pas posisinya dalam ketatanegaraan.***

Pikiran Rakyat, Senin, 04 Desember 2006

Iklan

0 Responses to “Posisi DPD”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 804,627 hits
Desember 2006
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: