Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 134, 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD-45, menimblkan pro-kontra. Yang pro mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, demokrasi dan persamaan derajat di depan hukum.

Yang kontra mengatakan, MK terlalu berlebihan dalam mengambil putusan, di samping materinya tidak berkaitan langsung dengan hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD-45. Sebab tindak pidana penghinaan tidak identik dengan masalah kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Dan lagi penghinaan tidak sama dengan kritik dan koreksi. Penghinaan adalah perbuatan menyerang nama baik, martabat dan harga diri seseorang dan kritik adalah hal lain.

Jadi sebenarnya putusan MK tersebut haruslah dititikberatkan kepada masalah diskriminasi yang memang ditolak dan tidak dikenal oleh UUD-45, khususnya Pasal 27. Mengapa kita berpendapat seperti itu karena KUHPidana membedakan sifat delik penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dan antara sesama individu warga negara. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh KUHPidana (Pasal 134) dikualifikasi sebagai delik biasa. Sedangkan penghinaan antara sesama individu warga negara tergolong delik aduan (klacht delict). Dengan demikian kalau terjadi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, mereka tidak perlu mengadukannya karena dengan sendirinya pihak berwajib dapat melakukan proses hukum terhadap pelakunya.

Pembedaan bersifat diskriminatif inilah yang seharusnya menjadi fokus putusan MK. Karena memang KUHPidana menganut paradigma Raja/Ratu sebagai demikian, maka tidak pada tempatnya diposisikan menjadi pihak dalam berperkara sehingga dengan kedudukannya itu tidak perlu mengadukan tindak penghinaan yang ditujukan terhadapnya. Tapi paradigma yang dianut oleh UUD-45 adalah kesamaan derajat setiap warga negara di depan hukum, lebih- lebih karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sudah tepat apabila MK menyatakan sifat delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134) dan penghinaan terhadap sesama individu warga negara (Pasal 310) tidak perlu dibedakan. Dengan kata lain sifat deliknya sama yaitu sama-sama delik aduan.

Putusan MK yang menyatakan Pasal 134 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah terlalu signifikan, karena masih ada ketentuan delik penghinaan lain yang bisa dipergunakan yakni Pasal 310 dan 311 KUHPidana. Jadi tegasnya kalau kita memang menginginkan reformasi pasal-pasal pidana dan menegakkan jaminan konstitusi atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai Pasal 28 dan Pasal 28F UUD-45, maka pasal-pasal KUHPidana yang perlu dilakukan judicial review adalah ketentuan yang terkenal dengan haatzaai artikelen Pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHPidana. Ketentuan ini dikenal sebagai pasal-pasal “penyebaran perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah”. Pasal-pasal inilah yang juga dikenal sebagai “pasal-pasal karet” yang selalu menghantui pers, termasuk para aktivis.

Cakupan pengertian sekaligus penafsiran “pasal-pasal karet” ini pun jauh lebih luas dan lebih mendalam dibanding Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHPidana. Celakanya lagi, ketika pasal-pasal mematikan hak mengeluarkan pikiran dan pendapat serta berekspresi ini diterapkan di India waktu dijajah Inggris (British Indian Penal Code), sifat deliknya adalah delik materiil. Artinya pihak berwajib harus membuktikan terlebih dulu bahwa memang telah terjadi perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah akibat dipublikasikannya sebuah berita/tulisan.

Tapi ketika pasal-pasal mematikan ini dimasukkan ke KUHPidana Hindia Belanda, sifat deliknya diubah menjadi delik formil. Itu berarti pihak berwajib tidak perlu membuktikan adanya perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah akibat diterbitkannya sebuah berita/tulisan. Karenanya “ranjau-ranjau pers” inilah yang seharusnya di-review oleh MK karena pasal-pasal tersebut bertentangan dengan hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28F UUD-45.

Suara Pembaruan, 10 Desember 2006

Iklan

0 Responses to “Putusan Mahkamah Konstitusi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 804,679 hits
Desember 2006
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: