Agar Korban Gempa Tak Merana

Bencana alam gempa bumi kembali mengoyak negeri kita. Awal pekan ini, giliran Kabupaten Mandailing Natal (Madina), di Provinsi Sumatera Utara, diguncang gempa berkekuatan 5,7 skala richter. Untuk sementara empat orang dilaporkan tewas, ratusan lainnya terluka, serta ratusan bangunan hancur.

Sebagaimana bencana alamnya, gempa tersebut menyisakan lara dan penderitaan bagi penduduk yang menjadi korban. Mereka tak hanya terenggut anggota keluarga dan harta benda, namun masa depan kehidupan mereka pun tak menentu. Pemulihan kehidupan para korban itulah, yang menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, baik kehidupan fisik maupun nonfisik. Keduanya sama pentingnya. Tak mungkin penduduk hanya dipulihkan kondisi kejiwaannya dari trauma yang mendalam tanpa merehabilitasi tempat tinggal mereka yang tak berbekas akibat bencana, atau sebaliknya.

Bercermin dari penanganan gempa bumi sebelumnya, setidaknya ada dua fase penanganan pascagempa, yakni fase tanggap darurat serta fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Berbagai potensi persoalan terbayang dalam pelaksanaan kedua fase itu. Misalnya, bagaimana mengelola sumber daya dan sumber dana untuk membantu kelangsungan hidup para korban selama fase tanggap darurat, bagaimana mengelola dana dalam jumlah besar dan mengalokasikannya ke warga yang membutuhkan secara tepat, dan yang terpenting bagaimana memastikan semua kegiatan itu berjalan lancar tanpa penyimpangan.

Hal itulah merupakan titik rawan yang menjadi kekhawatiran kita semua. Pengalaman dari masa ke masa menunjukkan, pemerintah selalu menuai masalah manakala menjalankan program penanganan pascabencana, yang melibatkan dana besar dengan cakupan sasaran masyarakat yang luas. Masih mengakarnya mental korupsi bahkan di tengah penderitaan sesama, lemahnya pengawasan, dan birokrasi yang amburadul, merupakan celah yang menguntungkan untuk memanipulasi data guna mengeruk keuntungan pribadi. Inti dari semua persoalan itu adalah belum adanya manajemen penanganan pascabencana yang baku, yang terbukti mampu dijalankan secara efektif dan akuntabel.

Pada akhirnya, bencana menjadi peluang korupsi dan berbagai praktik penyimpangan lainnya. Sebab, unsur kedaruratan menjadi kata kunci yang ampuh untuk menerobos segala tuntutan pertanggungjawaban publik dan moral yang seharusnya dijunjung tinggi.

Itulah sebabnya, penanganan dampak bencana alam di Tanah Air dengan skala kerusakan yang mahadahsyat, selalu melahirkan masalah. Baik dalam pemetaan wilayah kerusakan dan korban, analisis tindakan yang diperlukan, identifikasi korban penerima bantuan, maupun pengelolaan bantuan hingga ke tangan korban, tak pernah lepas dari bumbu persoalan pelik. Penanganan dampak gempa dan tsunami di Aceh dan Nias akhir Desember 2004, misalnya, sarat dengan persoalan, yang bahkan tak terselesaikan. Belum lagi penanganan rekonstruksi korban gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, akhir Mei lalu, juga belum tuntas.

Berkaitan dengan gempa bumi di Madina, kita tentu berharap tak lagi mendengar kasus-kasus penyimpangan pelaksanaan program, dan korban yang telantar akibat tersendatnya bantuan pangan dalam masa tanggap darurat. Oleh karenanya, melalui forum ini, kita mengingatkan pemerintah untuk dapat memetakan wilayah kerusakan, identifikasi korban dan jenis bantuan yang diperlukan, serta merumuskan mekanisme penyaluran bantuan secara cepat, efektif, dan akuntabel. Pada intinya, kita ingin pemerintah dapat merancang manajemen penanganan pascabencana yang baku.

Tentu sebuah ironi, bila begitu banyak bencana alam yang terjadi, tak mampu dijadikan wahana pembelajaran, tidak saja dalam urusan antisipasi bencana, tetapi juga program penanganan dan pemulihan kehidupan para korban. Seharusnya, semua pengalaman itu memampukan pemerintah menyusun mekanisme kedaruratan agar korban tertangani secara manusiawi, dan proses rehabilitasi berjalan lancar.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai peristiwa bencana yang menyita energi dan menguras air mata bangsa, tak menyisakan solusi yang efektif, sebagai bekal mengantisipasi dan mengatasi datangnya bencana di kemudian hari. Kita mengingatkan pemerintah, derita korban bencana harus segera diakhiri. Kehidupan fisik dan mental mereka harus segera dipulihkan. Jangan sampai para korban menjadi frustrasi melihat berbagai kelemahan pemerintah tersebut.

Suara Pembaruan, 20 Desember 2006


Iklan

0 Responses to “Agar Korban Gempa Tak Merana”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 804,627 hits
Desember 2006
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: