Legislasi

Mahkamah Konstitusi (MK) terus bekerja. Bahkan beberapa bulan lalu, lembaga ini terus melanjutkan sidangnya kendati aliran listrik padam. Mereka menyalakan sejumlah lilin agar para hakim bisa membacakan putusannya. Sejumlah putusannya kadang sangat mengejutkan. Selasa (19/12) lalu, misalnya, mereka menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melanggar konstitusi.

MK berpendapat bahwa Pasal 53 UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945. Pasal 53 mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus tipikor. Sedangkan Pasal 24A Ayat (5) menyebutkan bahwa pembentukan pengadilan harus melalui suatu undang-undang tersendiri, bukan mendompleng pada undang-undang lain.

Putusan ini tentu saja membuat kita terhenyak. Sebagian orang bahkan berprasangka buruk bahwa MK menghambat pemberantasan korupsi. Namun, MK tampaknya sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya prasangka tersebut. Karena itu, MK menyatakan bahwa putusan itu tidak serta-merta membubarkan Pengadilan Tipikor, tapi memberi tenggat hingga tiga tahun sejak putusan tersebut dibuat. Dengan demikian, ada waktu bagi DPR dan pemerintah untuk membuat Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Selain itu, Pengadilan Tipikor yang ada saat ini tetap berlaku hingga jangka waktu tersebut.

Putusan MK ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ada yang tak beres dalam pembuatan undang-undang. Apa yang dilakukan MK sudah sesuai dengan tugasnya. Bahkan, dalam putusannya kali ini, MK relatif bersuara bulat. Satu hakim yang membuat pendapat berbeda (dissenting opinion/DO) bukannya mementahkan putusan, justru menuntut ketegasan. Hakim itu, Laica Marzuki, berpendapat bahwa putusan tersebut semestinya berlaku seketika, bukan memberi transisi. Hal ini berbeda dengan sejumlah putusan MK sebelumnya yang melahirkan DO yang mementahkan pendapat mayoritas hakim.

Sejak kelahirannya pada 2003, MK telah menguji 50 undang-undang. MK mengabulkan 28 permohonan uji materi yang diajukan kepada mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa proses legislasi yang dilakukan DPR dan pemerintah tak cukup hati-hati. Padahal, setiap pembuatan undang-undang bisa menghabiskan dana miliaran rupiah. Dari anggaran DPR pada 2006, per undang-undang menghabiskan Rp 640 juta. Tahun 2007 naik menjadi Rp 1,2 miliar per undang-undang. Sedangkan anggaran pemerintah untuk setiap undang-undang bisa menelan sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 6 miliar. Bahkan galibnya, setiap menteri membuat anggaran tambahan dari dana nonbujeter hingga Rp 5 miliar per undang-undang. Tentu saja yang terakhir ini sulit dibuktikan.

Memang, kita tak bisa menyalahkan begitu saja para pembuat undang-undang, terutama DPR. DPR periode 2004-2009 menargetkan pembuatan 284 undang-undang. Artinya, tiap tahun mesti menyelesaikan lebih dari 56 undang-undang, atau lebih dari empat undang-undang per bulan. Tentu pekerjaan yang sangat berat. Apalagi pada awal dan akhir periode masa jabatan DPR dan pemerintah akan disibukkan oleh urusan pemilu.

Secara rinci, pada 2005 DPR mengagendakan pembahasan 55 RUU, pada 2006 ada 78 RUU, dan pada 2007 juga ada 78 RUU. Namun, pada 2005 dan 2006 masing-masing hanya menghasilkan 14 dan 37 undang-undang, sehingga masih jauh di bawah target. DPR periode 1999-2004 juga meninggalkan 61 RUU yang belum diselesaikan sehingga menjadi beban DPR periode saat ini. Besarnya jumlah RUU yang diagendakan DPR bersama pemerintah memang suatu keharusan setelah Indonesia memasuki fase reformasi. Salah satu jalan yang harus dilalui untuk suksesnya tujuan reformasi adalah membenahi perundang-undangan kita. Agar reformasi tidak tercecer zaman, maka menggenjot kelahiran undang-undang adalah suatu keharusan. Tentu saja akibatnya banyak terjadi lubang-lubang, karena faktor teknis maupun politis. Dalam kasus Pengadilan Tipikor tentu termasuk kategori kecelakaan teknis. Namun, banyak hal justru merupakan akibat pertarungan kepentingan, misalnya dalam hal regulasi migas, kelestarian alam, sumber daya air, listrik, dan sebagainya.

Pada titik inilah kita harus mendorong MK agar mengembalikan semua produk legislasi ke pangkuan UUD 1945.

Republika, Kamis, 21 Desember 2006

Iklan

0 Responses to “Legislasi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 792,874 hits
Desember 2006
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: