Arsip untuk Januari, 2007

Kekisruhan Haji dan Kritik DPR yang Meluruh

PENYELENGGARAAN haji 2006 yang kacau masih terus menjadi pembicaraan orang ramai. Publik masih tak percaya bahwa urusan katering menjadi bisa kisruh begitu rupa, membuat 189 ribu jamaah haji Indonesia tidak menerima makanan selama dua hari. Itu sungguh kasus yang amat memalukan sepanjang penyelenggaraan haji.

Karena itu, wajar jika ketika kasus tersebut mencuat para anggota DPR dengan lantang mengkritik manajemen haji yang kacau itu. Bahkan, beberapa wakil rakyat itu menuntut Menteri Agama Maftuh Basyuni mundur. Mereka juga mengancam melakukan interpelasi dan angket.

Akan tetapi, spirit mengoreksi para anggota dewan itu seperti melisut begitu saja. Orang bilang seperti gertak sambal. Keras di awal meluruh di akhir. Itulah kenyataan yang terjadi ketika para politikus Senayan menggelar rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang berlangsung tujuh jam, Senin (29/1).

Permintaan maaf Maftuh pun manjur untuk meredam adrenalin para politikus. Dewan memahami kelaparan yang menimpa para tamu Allah di Tanah Suci itu karena perusahaan katering dari Arab Saudi yang menangani jemaah Indonesia.

Bahkan, dalam salah satu butir kesimpulan rapat kerja yang diteken Menteri Agama dan Wakil Ketua Komisi VIII Aisyah Hamid Baidlowi, DPR mengimbau Kerajaan Saudi meminta maaf kepada para jemaah Indonesia. Tetapi, sama sekali tidak ada rekomendasi agar Menteri Agama meminta maaf atas peristiwa yang memalukan itu.

Padahal, sangat terang benderang, kekisruhan katering haji itu tak lepas dari tanggung jawab penyelenggara, yakni Departemen Agama. Ia mengalihkan jasa katering dari Muasasah kepada ANA for Development. Pengalihan itu tanpa mempertimbangkan rekam jejak perusahaan itu dan tidak mau koordinasi dengan Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi.

Seluruh carut-marut persoalan haji tak lepas dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU itu menutup pintu rapat-rapat terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan haji. Sebaliknya, memberikan kewenangan terlalu banyak kepada Menteri Agama. Dalam dalil kekuasaan, kewenangan mutlak di mana pun rawan penyimpangan.

Kini, saatnya berbenah serius untuk ibadah haji. Sebab hampir di setiap penyelenggaraan haji selalu muncul persoalan. Padahal, haji adalah ibadah yang tidak ringan. Ia perlu fisik yang prima dan keuangan yang cukup. Karena itu, tidak ada jalan lain, harus ada reformasi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah bisa khusyuk beribadah.

Dalam manajemen modern, operator dan regulator tidak bisa berada dalam satu genggaman. Pasti terjadi monopoli yang berakibat biaya tinggi dan berjalan tanpa pengawasan. Itulah yang terjadi dengan haji. Departemen Agama bertindak sebagai operator sekaligus regulator.

Sebaiknya, Departemen Agama cukup bertindak sebagai regulator. Operatornya diserahkan kepada swasta atau bisa badan independen yang dibentuk khusus untuk itu. Pemisahan yang tegas antara regulator dan operator itu lebih menjamin adanya pengawasan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Reformasi kelembagaan itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah dan DPR mau merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Revisi itu harus memuat keberadaan dewan pengawas independen.

Dewan pengawas itulah yang melakukan investigasi jika terjadi kekisruhan penyelenggaraan ibadah haji oleh operator. Tidak perlu lagi Presiden membentuk tim investigasi. Apalagi jika kredibilitas tim itu diragukan.

Media Indonesia, Rabu, 31 Januari 2007

Iklan

Akuntabilitas Rekening Departemen

TRANSPARANSI masih menjadi barang mahal di negeri ini. Setelah gonjang-ganjing soal dana-dana nonbujeter, untuk ke sekian kalinya publik mengalami shocked terkait sistem pengelolaan keuangan negara yang mengenaskan.

Yang terkini, ditemukan tidak kurang dari 1.000 rekening departemen dan lembaga baru pemerintah yang belum pernah dilaporkan dalam sistem keuangan negara.

Ribuan rekening tersebut sebagian besar berada di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Departemen Keuangan. Nilai uang yang tersimpan dalam rekening-rekening itu hingga kini masih misterius.

Direktur Informasi dan Akuntansi Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Hekinus Manao pekan lalu mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada lagi lebih dari 2.000 rekening tinggalan.

Memang, temuan rekening baru ini belum tentu merupakan bentuk penyelewengan anggaran negara. Ada rekening dana ongkos naik haji (ONH) di Departemen Agama. Ada rekening-rekening lain yang merupakan rekening untuk menempatkan dana-dana karyawan departemen. Ada pula rekening-rekening lain yang bukan milik pemerintah.

Tetapi dalam ribuan rekening yang sebelumnya tidak terlapor itu tidak mustahil terdapat dana milik pemerintah, dana milik negara, dan tentu saja uang rakyat. Dan bila itu benar, akuntabilitas dana publik dalam ribuan rekening yang tidak terlapor itu sangat terancam.

Siapa bisa menjamin penggunaan dana-dana dalam rekening tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Siapa bisa memastikan alokasi dana dalam ribuan rekening itu sesuai peruntukan? Dan siapa pula bisa menggaransi bahwa uang rakyat dalam rekening tersebut tidak diselewengkan?

Karena itu, pemerintah harus menertibkan rekening-rekening tersebut. Upaya semua pihak untuk membuat proses transparansi dan akuntabilitas atas uang negara harus didukung. Apalagi sebelumnya pemerintah sendiri telah memetik hasil atas upaya-upaya seperti ini.

Pada 2006, pemerintah berhasil menertibkan sebanyak 957 rekening senilai Rp20,55 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 300 rekening ditutup. Dan Rp2,8 triliun uang negara diamankan posisinya. Hal yang sama juga harus dilakukan terkait ribuan rekening departemen ini.

Telah menjadi kewajiban setiap departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen untuk melaporkan seluruh rekening yang belum pernah dilaporkan kepada Departemen Keuangan. Para pelapor memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menyebutkan alasan pembukaan rekening itu, posisi, dan kegunaan rekening itu.

Sudah saatnya bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan. Salah satunya adalah dengan mengaudit rekening-rekening tersebut untuk memutuskan apakah dana itu milik publik, pemerintah, negara atau bukan. Bila ditemukan uang negara dalam rekening tersebut, itu harus disetor ke kas negara.

Kasus ribuan rekening ini sebaiknya juga menjadi pendorong agar pengelolaan sistem keuangan departemen segera diperbaiki. Kalau tidak, bukan saja akuntabilitas keuangan departemen yang berada dalam bahaya. Namun juga akuntabilitas keuangan negara dan bangsa.

Media Indonesia, Selasa, 30 Januari 2007

Dialog, Kunci Penyelesaian Poso

Sejak baku tembak polisi dengan warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah, pada Senin (22/1) lalu, yang menewaskan 14 warga dan seorang polisi, berbagai pesan singkat masuk ke redaksi. Isinya macam-macam. Dari ucapan belasungkawa atas wafatnya warga sipil, ajakan shalat ghaib, hingga kecaman kepada aparat keamanan yang dinilai sangat gegabah hingga menewaskan warga sipil tak berdosa. Di antara pesan pendek tersebut bahkan ada yang sama. Yang terakhir ini tentu menunjukkan pesan singkat yang sama telah dikirim dan diteruskan ke dan oleh beberapa orang. Kita yakin, pesan pendek tersebut tidak hanya diterima oleh redaksi Republika, tapi juga beredar luas di masyarakat.

Berbagai pesan yang bernada provokatif demikian tentu bisa berdampak negatif di masyarakat. Antara lain akan menciptakan rasa solidaritas yang berlebihan/fanatisme antar-pemeluk agama, memunculkan bibit permusuhan/kebencian kepada pemeluk agama lain, dan bahkan antipati terhadap aparat keamanan. Bila hal-hal tersebut dibiarkan tentu bisa membahayakan terhadap kerukunan kehidupan antar-umat beragama dan sekaligus persatuan bangsa. Bahkan hukum pun sulit ditegakkan lantaran aparat keamanan tidak berwibawa lagi.

Untuk menghentikan atau bahkan melarang berbagai pesan singkat yang bernada provokatif tersebut tentu mustahil dapat dilaksanakan. Kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih telah memungkinkan orang per orang bebas menyebarkan segala informasi, termasuk hal-hal yang berbau fitnah sekalipun, kepada setiap orang tanpa bisa disensor. Bukan hanya lewat pesan singkat tapi juga melalui internet.

Dengan kondisi demikian, dalam kasus Poso misalnya, yang bisa kita lakukan barangkali hanya meminimalisasi tersebarnya berita-berita yang tidak benar dan bersifat fitnah. Caranya antara lain dengan berdialog dengan tokoh-tokah agama dan mereka yang terlibat dalam kasus Poso. Dari sini kita harapkan para tokoh agama bisa membantu meluruskan berita-berita negatif tersebut. Bahkan dengan dialog bukan hanya bisa meminimalisasi berbagai informasi yang bersifat fitnah, tapi juga untuk menyelesaikan kekerasan di Poso itu sendiri.

Cara kekerasan yang ditempuh aparat keamanan pada Senin lalu, bukan hanya menewaskan warga tak berdosa, tapi kini juga menambah persoalan baru. Antara lain berupa dendam keluarga korban yang menuntut balas serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diarahkan kepada aparat keamanan. Ini belum termasuk akar persoalan konflik Poso itu sendiri.

Dalam hal penyelesaian masalah dengan dialog ini sebenarnya pemerintah cukup punya pengalaman dan sekaligus modal. Konflik dan kekerasan yang bertahun-tahun telah mengakar dan mendaging di bumi Aceh ternyata bisa diselesaikan dengan cara dialog. Dialog yang kemudian diteruskan dengan perundingan itu telah menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Dari MoU Helsinki itu kini rakyat Aceh telah merasakan kedamaian yang diimpikan sejak lama. Bahkan Aceh juga telah berhasil memilih pasangan gubernur-wakil gubernur yang baru dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk yang pertama kalinya.

Hal serupa juga telah berhasil dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan berkepanjangan di Ambon. Dengan pengalaman dan modal penyelesaian kekerasan di Aceh dan Ambon tersebut, kita yakin pemerintah juga akan dapat menyelesaikan konflik Poso dengan damai. Kuncinya sekali lagi adalah dengan dialog dan perundingan. Kekerasan akan justru membuahkan kekerasan serupa.

Karena itu kita menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mengundang tokoh-tokoh Islam untuk mendialogkan masalah kekerasan di Poso pada Sabtu (21/1) malam lalu. Kita berharap dialog ini akan diperluas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Poso.

Republika, Senin, 29 Januari 2007

Supremasi Hukum Harus Tegak di Poso

KASUS Poso kini berkembang seperti tinta yang ditumpahkan di atas kertas buram sehingga merembes ke mana-mana. Polisi dicerca karena dianggap menembak warga yang tidak bersalah.

Polisi kelihatan sulit sekali menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi di Poso adalah kontak senjata antara polisi dan orang-orang atau gerombolan atau kelompok masyarakat yang juga menggunakan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Jadi, yang terjadi sesungguhnya adalah baku tembak antara polisi dan orang-orang bersenjata.

Konflik di Poso berkembang dalam banyak dimensi sehingga orang-orang mulai kehilangan akal sehat untuk melihatnya. Ada yang mendefinisikan itu sebagai konflik agama, ada yang meyakini sebagai konflik etnis, dan ada juga yang percaya konflik itu dipiara oleh elite lokal yang berkepentingan dalam pertarungan kekuasaan setempat. Tidak sedikit juga yang mengatakan konflik Poso tidak separah yang dibicarakan.

Terlepas dari itu, konflik memang ada. Bom diledakkan oleh orang-orang yang terampil. Senjata berada di tangan orang-orang sipil yang memiliki kemampuan dan kemauan berperang. Korban terus berjatuhan sejak meletus kerusuhan pada 1999 yang dipicu oleh perkelahian dua remaja berbeda agama.

Kalau konflik berkepanjangan dengan korban berjatuhan, apa solusi yang paling sah ditempuh negara? Tidak lain dan tidak bukan adalah menegakkan hukum. Yang membunuh, meledakkan bom, dan memegang senjata dengan tujuan perang harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Apalagi bila mereka diketahui pernah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.

Aparatur penegak hukum yang paling bertanggung jawab dalam kerusuhan seperti Poso tidak lain dan tidak bukan adalah polisi. Lembaga itulah yang oleh negara diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum demi tercipta keamanan dan ketertiban umum.

Jadi alangkah lucunya ketika polisi menembak–entah keliru sasaran atau tepat target–lalu seluruh legitimasi polisi di bidang penegakan hukum dituntut agar dicabut.

Pikiran seperti itu adalah kekeliruan yang amat menyesatkan. Polisi, entah salah entah benar, harus diberi tugas dan tantangan untuk terus melanjutkan upaya penciptaan ketenteraman dan kenyamanan. Dalam tugasnya, polisi memang dilengkapi senjata api. Artinya dalam situasi tertentu, dia boleh menembak.

Jika berhadapan dengan gerombolan yang memiliki senjata api dan peralatan perang serta melakukan perlawanan dengan tembakan senapan, polisi juga harus bisa berperang dengan gerombolan seperti itu. Bahwa dalam peperangan itu peluru polisi menyambar nyawa penduduk yang tidak berdosa, itu risiko tugas polisi.

Terhadap kekeliruan seperti itu, polisi tidak usah takut dibawa ke Komnas HAM atau apa pun bentuk penyelidikan lainnya. Akan tetapi, tidak boleh karena kekeliruan dalam tugas, polisi lalu kehilangan legitimasi di Poso.

Tidak ada supremasi lain di negara ini kecuali supremasi hukum. Karena itu, polisi terus dan harus didorong untuk semakin pandai dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Tidak bisa dibayangkan kalau kekeliruan polisi memaksa kita membubarkan lembaga kepolisian. Apakah negara ini akan menyerahkan tugas penegakan hukum kepada kelompok sipil? Tidak bisa….

Media Indonesia, Kamis, 25 Januari 2007

Strategi Privatisasi BUMN Cina

Sunarsip
Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence

Di tahun 2007 ini, aktivitas privatisasi BUMN diperkirakan akan semarak lagi. Berbagai pemberitaan menyebutkan di tahun ini, pemerintah akan mendivestasikan kepemilikannya di 14 perusahaan. Diberitakan bahwa pelepasan saham 14 perusahaan itu akan banyak dilakukan melalui IPO, right issue, maupun secondary offerring di pasar modal. Terkait dengan privatisasi BUMN ini, presiden RI menyatakan masalah sosial dan kompleksnya persoalan menyebabkan lambatnya proses privatisasi BUMN.

Privatisasi BUMN di Indonesia memang memiliki kompleksitas tersendiri. Meski presiden tidak menyebut secara spesifik masalah sosial tersebut, fakta memperlihatkan setiap ada privatisasi BUMN selalu diikuti polemik. Oleh karenanya, memang diperlukan strategi khusus agar privatisasi dapat dijalankan dengan sedikit menimbulkan problem sosial. Sebab, bagaimanapun privatisasi diperlukan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG) dan kinerja BUMN.

Restrukturisasi dulu
Cina adalah salah satu negara yang cukup berhasil dalam mengantarkan BUMN-nya tidak hanya sebagai perusahaan yang sehat dan berkinerja baik, tetapi juga menjadi perusahaan kelas dunia. Padahal, problem yang dihadapi BUMN Cina juga sama dengan di Indonesia. Tetapi, prestasi BUMN kita jauh tertinggal dibanding BUMN Cina. Satu hal yang patut dicatat, kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan gejolak sosial sebesar di Indonesia.

Cina menganut doktrin grasp the large and let go of the small (zhua da fang xiao) dalam pengembangan BUMN. Artinya, pemerintah Cina akan mempertahankan BUMN besar dan melepas BUMN kecil. China memiliki banyak BUMN. Namun, hanya sebagian kecil BUMN yang merupakan perusahaan besar. Selebihnya, perusahaan kecil yang berupa township-village enterprises (TVEs) yang beroperasi di daerah.

Tanpa melihat ukuran perusahaan, ternyata jumlah BUMN Cina yang dijual tidak terlalu banyak yaitu hanya sekitar 7 persen dari total BUMN pada tahun 2000. Artinya, pemerintah Cina terlihat hati-hati dalam kebijakan privatisasi BUMN. Riset yang dilakukan Jean C Oi (2006) menunjukkan keputusan privatisasi di beberapa kota dilakukan setelah berbagai bentuk restrukturisasi ditempuh.

Pemerintah Cina juga berhasil membuat privatisasi BUMN tidak identik dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Privatisasi BUMN di Cina dilakukan dengan minimal PHK. Ini tidak berarti bahwa kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan PHK. Namun, dibandingkan tren privatisasi BUMN di negara lain, khususnya Rusia dan Eropa Timur, tingkat PHK dan pengangguran yang ditimbulkan di Cina jauh lebih rendah.

Strategi privatisasi BUMN di Cina yang ditempuh untuk mengurangi PHK adalah melalui penjatahan saham (shareholding) kepada pekerja dan manajemen yang dalam bahasa finansial sering disebut employee stock option plans (ESOP) dan management stock option plans (MSOP). Melalui strategi ini, pekerja BUMN memiliki peluang untuk mencegah kebangkrutan perusahaan. Karena pekerja menjadi pemilik, hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk menghidupkan perusahaan dan meningkatkan laba. Laba tersebut digunakan untuk membayar kembali utang perusahaan, sehingga tidak perlu ada PHK untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

Kini program shareholding menjadi skema yang lazim dalam berbagai aktivitas fund raising oleh BUMN-BUMN di Cina dalam mendapatkan dana ekstra. Dana yang diperoleh dari pembelian saham oleh pekerja tersebut langsung digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan, bukan menjadi bagian yang disetorkan ke APBN.

Program shareholding ini sangat membantu bagi BUMN yang pesakitan yang sulit mendapatkan dana dari perbankan karena pemerintah Cina memang sedang melakukan reformasi perbankan untuk memecahkan problem kredit bermasalah. Bagi pemerintah dan BUMN, program ini menjadi solusi berbiaya murah untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tetap bekerja tanpa adanya dukungan tambahan dari pemerintah.

Lanjutkan membaca ‘Strategi Privatisasi BUMN Cina’

Kegagalan di Poso

BOM masih diledakkan dengan leluasa di Poso. Pembunuhan dengan senjata api terus dilakukan oleh kelompok sipil. Pemerintah terus mengatakan situasi Poso sudah terkendali.

Patut membubuhkan tanda tanya di belakang kata terkendali itu. Apa yang sudah dan sedang dikendalikan? Kepemilikan senjata api? Orang-orang yang memiliki kepandaian merakit bom? Perdagangan gelap bahan peledak? Penyelundupan senjata?

Bila pertanyaan ini dijadikan ukuran, sesungguhnya Poso tidak terkendali, bahkan di luar kendali. Karena seluruh kekerasan yang terjadi sekarang di sana masih memiliki korelasi sangat kuat dengan karakter dasar yang memicu konflik Poso 10 tahun silam. Yaitu, kebencian horizontal.

Bila sebuah kebencian horizontal berumur lebih dari 10 tahun di tengah upaya gencar pemerintah mengatasinya, penyebab kelanggengannya bisa beberapa. Pertama, pemerintah memang gagal mengatasi persoalan Poso karena konflik di sana sudah begitu dahsyatnya. Kedua, pemerintah tidak bersungguh-sungguh karena menganggap Poso persoalan sepele. Ketiga, Poso sudah menjadi arena pertarungan kepentingan banyak pihak sehingga konflik menjadi instrumen yang menaikkan posisi tawar.

Setelah bom meledak pekan lalu, kemarin sedikitnya sebelas orang tewas–satu polisi dan sepuluh warga sipil–dalam tembak-menembak antara polisi dan warga yang diduga buron kerusuhan. Peningkatan aksi kekerasan di Poso akhir-akhir ini berkaitan erat dengan gerak para buron yang semakin dipersempit setelah seruan menyerahkan diri secara sukarela tidak ditanggapi serius.

Jika melihat konflik Poso yang berkepanjangan, terdapat sejumlah indikasi yang mendukung. Pertama, kebencian-kebencian yang bersumber pada primordialisme tidak surut. , pelaku kekerasan adalah orang-orang terlatih yang tingkat kemahirannya akan semakin bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Mereka ini berhasil merekrut pengikut-pengikut fanatik. Ketiga, ada kelompok masyarakat yang melindungi entah sengaja atau tidak. Dan keempat, terdapat situasi yang memungkinkan mereka menyimpan, memperoleh, dan mendistribusikan senjata dan bahan peledak.

Poso masih jauh dari selesai. Kita mengharap Poso bisa diselesaikan kemampuan sendiri. Jangan seperti Aceh yang tuntas setelah tsunami menghajar dan pihak asing turun tangan. Selain Poso, Papua juga jangan dianggap enteng.

Pemerintah memiliki instrumen dan aparatur yang menjangkau hingga ke pelosok. Yang menjadi persoalan adalah apakah aparatur itu bekerja seia sekata dari pusat hingga daerah? Apakah pemerintah telah mampu menggugah partisipasi publik sehingga seiring sejalan?

Dalam kasus Poso terlihat bahwa pemerintah gagal mendorong partisipasi publik itu. Buktinya, para buron Poso masih memperoleh perlindungan di tengah warga tertentu. Demikian pula dengan gembong teroris Noordin M Top yang sampai sekarang hilang entah ke mana, tetapi pasti dia berada di tengah komunitas yang melindunginya.

Sebuah konflik yang dipicu kebencian primordial harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketika pikiran dan pertimbangan lain masuk dalam wilayah solusi, di sanalah bermula kerumitan itu.

Mengapa? Karena aparat penegak hukum juga terkait dalam atribut-atribut primordialisme itu. Misalnya asal usul daerah, agama, dan keturunan. Itulah sebabnya negara menjunjung supremasi hukum, tidak supremasi yang lain.

Media Indonesia, Selasa, 23 Januari 2007

Benahi Transportasi

Jika kita bepergian saat ini, mau naik moda transportasi apa pun penuh dengan kekhawatiran. Terbukti dalam beberapa pekan terakhir ini, kecelakaan terjadi beruntun di semua jenis transportasi. Ada pesawat jatuh, kemudian kapal tenggelam, di darat kereta api anjlok, disusul bus masuk jurang atau tabrakan dengan kendaraan lain.

Dari data yang dikeluarkan Departemen Perhubungan (Dephub), pada 2006 terdapat 46 kasus kecelakaan. Di laut ada 104 kasus kecelakaan. Kemudian di darat ada 79 kasus kereta api dengan korban meninggal 50 orang, dan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menelan korban meninggal sebanyak 11.736 orang.

Pada 2007 yang belum genap satu bulan ini, sudah ada kecelakaan pesawat Adam Air yang sampai saat ini belum ditemukan dengan korban diperkirakan 104 orang. Kemudian, KM Senopati Nusantara dengan 350 penumpang hilang dan kapal Tri Star di mana 27 meninggal. Menyusul kecelakaan kereta Bengawan dengan lima orang meninggal.

Kabar terakhir, dua hari lalu, dua pesawat harus kembali lagi ke bandara setelah terbang sekitar 10-20 menit. Problemnya, roda pesawat tersebut tidak bisa masuk. Kemudian di Bangil, kereta pengangkut BBM anjlok, lima gerbong terguling. Kemarin, rel kereta di Lenteng Agung ditemukan patah, beruntung sempat ketahuan sebelum kereta lewat.

Lengkap sudah kecelakaan yang terjadi di negeri kita ini. Masyarakat menjadi waswas jika bepergian, karena naik apa pun, kemungkinan terjadi kecelakaan relatif tinggi. Nyawa menjadi seolah tak berharga lagi. Korban luka sudah tak lagi dihitung sebagai korban, karena sudah begitu terbiasanya.

Lanjutkan membaca ‘Benahi Transportasi’


Blog Stats

  • 803,119 hits
Januari 2007
S S R K J S M
« Des   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.