Beras, Politik, dan Petani

Pada Senin, 2 Januari 2006, mengawali kerja tahun lalu, Presiden berkunjung ke Perum Bulog secara mendadak. Saat itu sedang tarik-ulur akan mengimpor beras atau tidak. Dirut Bulog ngotot untuk mengimpor karena cadangan di gudang Bulog menyisakan separuh dari seharusnya.

Sedangkan Menteri Pertanian menolak impor karena beras di tingkat petani masih tersedia, pada sisi lain panen segera tiba. Akhirnya, impor terjadi juga. Sekitar 110 ribu ton beras. Situasi panas itu masih serangkaian dengan impor beras Oktober-November 2005 sekitar 70 ribu ton. Impor itu mengundang diajukannya hak angket oleh 114 anggota DPR. Pada 2006, hak angket itu kandas. Maka pada Oktober-November 2006 terjadi impor lagi sekitar 210 ribu ton.

Pada Senin, 8 Januari 2007, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas di Departemen Pertanian. Topiknya pun spesial: Pengadaan beras. Di sisi lain, saat ini impor beras sedang ditenderkan oleh Bulog. Jumlahnya makin besar: 250 ribu ton dengan nilai 80,2 juta dolar. Bulog bahkan mengungkapkan pada 2002 sudah ada nota kesepahaman untuk impor beras dari Thailand dan Vietnam masing-masing 1 juta ton dan 500 ribu ton. Impor kali ini, dan juga tahun-tahun sebelumnya, merupakan bagian dari realisasi kesepakatan tersebut.

Jika dikontraskan dengan situasi Januari 2006, saat ini tak ada lagi wacana soal nasib petani. Tak ada lagi pembicaraan soal berapa harga jual gabah dari petani saat musim panen pada Maret-April nanti. Tak ada pembahasan apakah petani kita makin sejahtera atau justru makin miskin. Yang dibahas hanyalah soal-soal makro. Mereka menargetkan produksi beras naik 2 juta ton dibandingkan dengan 2006. Anggaran produksi beras pun dinaikkan menjadi Rp 8,7 triliun dibandingkan pada 2006 yang Rp 6,2 triliun.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 2006 ‘hanyalah’ 6,6 persen, lebih rendah dari perkiraan pemerintah yang 8 persen. Sumbangan inflasi terbesar dari sektor pangan 3,05 persen. Terbesar datang dari beras, yakni 1,63 persen. Artinya, secara total, sektor beras menyumbang 24,69 persen terhadap total inflasi. Bahkan pada Desember 2006 beras menyumbang inflasi sekitar 40 persen dari total inflasi pada bulan itu. Ini akibat kenaikan harga beras pada sepanjang tahun lalu yang mencapai 42,04 persen. Karena itu, sejak dini Bank Dunia mengingatkan bahwa 50 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin dan berisiko tinggi jatuh miskin akibat kenaikan harga beras dan minyak tanah. Bank Dunia pun menyarakan Indoneasia untuk impor beras. Tak ada saran untuk minyak tanah.

Dari wacana yang mengemuka dan dari langkah-langkah yang dilakukan terlihat bahwa masalah harga beras ini hanya dilihat dari sisi supply and demand belaka. Tak ada upaya untuk menelisik kemungkinan adanya ketidakwajaran dari mekanisme pasar. Harus dicatat bahwa walaupun harga beras tahun lalu melonjak dari kisaran Rp 3.800 di Januari 2006 menjadi sekitar Rp 5 ribu pada saat ini bukan berarti petani menangguk untung. Yang sudah pasti untung adalah pedagang beras dan importir beras. Apalagi di tengah derasnya kebijakan impor beras, sejumlah daerah mengaku melakukan ekspor. Ada apa?

Karena itu pemerintah mestinya menelisik tentang pertambahan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian. Angka penduduk miskin dari tahun ke tahun terus meninggi: 35,1 juta jiwa (Februari 2005), 39,05 juta jiwa (Maret 2006), dan 45,7 juta jiwa (Desember 2006), dan diperkirakan 52,4 juta jiwa (Desember 2007). Siapa saja mereka? Itu yang harus dijawab.

Jawaban itu akan menggiring kita untuk tak terjebak pada indikator-indikator makro belaka. Apalagi kita sudah bersepakat pada pendekatan pemerataan dan kesejahteraan bersama. Yang terjadi akibat pendekatan makro dan liberalistik adalah rusaknya alam, ketimpangan ekonomi, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Untuk negara yang sedang membangun dibutuhkan keterlibatan negara yang kuat untuk melindungi orang-orang yang lemah kapital, lemah akses, dan lemah pengetahuan. Bahkan negara maju pun tetap melindungi sektor-sektor dasarnya, terutama di bidang pangan dan sumber energi mineral. Apalagi Indonesia menghadapi masalah berat berupa mentalitas korup, culas, dan lancung.

Republika, Kamis, 11 Januari 2007

Iklan

0 Responses to “Beras, Politik, dan Petani”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 797,207 hits
Januari 2007
S S R K J S M
« Des   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: