Arsip untuk Februari, 2007

Indonesia-Malaysia

PM Malaysia, Abdullah Badawi, kembali melakukan kunjungan resmi ke Indonesia 22-23 Februari ini. Ini merupakan kali kedua kunjungan resmi Badawi setelah menjadi perdana menteri. Sebelumnya pada 8 Januari 2004 Badawi melakukan kunjungan resmi di masa Presiden Megawati.

Dalam kesempatan ini Badawi akan menerima penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adiprana dari Pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sebelumnya bintang ini juga telah diberikan pada mantan PM Mahathir Mohammad dan mantan PM Tun Abdul Razak.

Tentu bukan hanya untuk penghargaan itu kunjungan dilakukan. Dalam agenda utamanya, Badawi juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu isu yang dibicarakan adalah mengenai kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia saat ini berkembang dengan pesat. Banyak investor Malaysia yang melirik Indonesia karena menurut mereka Indonesia pasar yang luar biasa besar dan belum tergarap optimal. Karena itu, mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia membeli perusahaan-perusahaan yang sudah eksis.

Seperti kita tahu bahwa saat ini banyak investor sudah masuk di berbagai sektor industri. Di perbankan mereka masuk di Bank Niaga, Bank Lippo, dan Bumiputera, kemudian di perkebunan lewat Guthrie, di sektor telekomunikasi mereka telah menguasai XL, kemudian media elektronik sudah ada Astro, dan masih banyak lagi.

Sebaliknya, investor Indonesia yang masuk Malaysia sangat minim. Hanya satu-dua dan itu pun tidak dalam skala besar. Meski begitu di sektor perdagangan, Indonesia masih sering surplus dibanding Malaysia, meskipun surplus tersebut banyak didorong oleh sektor migas.

Kita baru banyak `berinvestasi’ di Malaysia di sektor tenaga kerja. Lebih dari dua juta orang Indonesia bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja kasar, baik itu buruh di perkebunan, buruh konstruksi, maupun pembantu rumah tangga. Mereka pun kerap menjadi sasaran tindakan kekerasan.

Tapi, sebetulnya tidak sedikit pula ekspatriat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Di dunia perminyakan, misalnya, ada ratusan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, entah itu perusahaan asing yang berada di Malaysia ataupun di Petronas dan anak perusahaannya.

Indonesia, pada 1970-an sampai 1980-an menjadi big brother dari Malaysia. Kita memiliki banyak kelebihan baik di bidang ekonomi maupun sumber daya manusia. Kini dua-tiga dekade kemudian, terutama di bidang ekonomi, Malaysia berbalik menjadi big brother bagi Indonesia. Perekonomian kita sudah jauh tertinggal, termasuk pendapatan per kapitanya yang sudah empat sampai lima kali lipat Indonesia.

Jika dilihat dari kondisi kekinian, maka akan terlihat ketimpangan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Sehingga, kerja sama ekonomi nantinya akan lebih memberikan peluang pada Malaysia untuk makin berkiprah di Indonesia. Perlu keseimbangan hubungan ekonomi antara Indonesia-Malaysia, untuk itulah kerja sama ekonomi perlu dibicarakan Presiden Susilo dan PM Badawi agar ke depan bisa saling menguntungkan.

Republika, Jumat, 23 Februari 2007

Lelucon apa lagi ini?

Pertanyaan itu kami tujukan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra, yang selang satu hari setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Automatic Identification Fingerprints System (AFIS) di Departemen Kehakiman dan HAM—kini Depkum dan HAM, balik melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki ke KPK.
Mensesneg melaporkan Ruki dengan “senjata” surat yang dikeluarkan oleh KPK pada 27 Desember 2005, untuk menunjuk langsung pengadaan alat penyadapan telepon seluler yang dibutuhkan KPK bagi penyelidikan dan penyidikan.
Kami katakan sebagai lelucon karena atas rekomendasi Yusril sendiri (selaku Mensesneg)-lah sehingga Presiden menyetujui penunjukan langsung pengadaan lawful interception device oleh KPK. Dan sekarang, tiba-tiba Mensesneg mempermasalahkannya.
Tentu apa yang dilakukan Mensesneg ini kemudian mengundang banyak pertanyaan, di antaranya; apakah Mensesneg sedang berupaya tawar-menawar dengan KPK, atau, Mensesneg sedang dendam-—karena proyek pengadaan AFIS Depkeh dan HAM diusik, lalu mengancam balik KPK?
Soal bargaining, Mensesneg telah menampik anggapan bahwa dirinya sedang melakukan upaya itu memang. Tetapi, tidak gampang juga tentu, bagi publik, untuk serta-merta percaya begitu saja dengan bantahan tersebut, karena mestinya kalau memang penunjukan langsung yang dilakukan KPK itu salah; kenapa tidak seketika hal itu dipersoalkan?
Kenapa (seolah-olah) baru setelah KPK mengusut dugaan korupsi di Depkeh dan HAM, yang notabene proyek itu berlangsung manakala Mensesneg menjabat sebagai Menkeh dan HAM, soal pengadaan alat sadap di KPK dipersoalkan?
Lagi pula, kalau memang proyek pengadaan alat sadap itu bermasalah, kenapa Mensesneg memberikan rekomendasi, sehingga Presiden kemudian menyetujui penunjukan langsung dalam proyek tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membawa kami ke satu pertanyaan: Lelucon apa lagi ini?
Kalau upaya pemberantasan korupsi yang tengah gencar-gencarnya dilangsungkan di negeri ini dianggap sebagai sebuah proses, kami hanya berharap, semoga semangat yang dibangun adalah benar-benar sebagai sebuah “pertobatan” dan upaya pembersihan diri dari segala bentuk kemaksiatan bernama “korupsi” itu, bukan justru menjadi ajang balas dendam, baik orang per orang, apalagi kalau sampai antarrezim.
Dan, menyangkut apa yang telah Mensesneg lakukan, kami hanya bisa berharap; siapa pun (apalagi dia seorang penyelenggara negara) yang mengetahui sebuah kekeliruan telah berlangsung, tak perlu menunggu kekeliruan itu bisa dijadikan “alat” (entah itu tawar-menawar, lebih-lebih balas dendam) untuk membeberkannya.
Sedang kepada Ketua KPK, kalau memang penunjukan langsung dalam pengadaan alat sadap itu adalah sebuah kekeliruan, kami hanya ingin katakan; semua orang sama kedudukannya di mata hukum, oleh karenanya Ketua KPK harus bisa memberikan contoh (sekaligus membuktikan) bahwa orang (termasuk Ketua KPK sekalipun) memang benar-benar sama kedudukannya di mata hukum.

sumber : solopos 

Poso dan Fogging DPO

Surwandono
Dosen Fisipol UMY dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UGM

Konflik di Poso kembali menyeruak, setelah tokoh DPO utama Muhammad Basri ditangkap. Aktivitas penyisiran dan penggerebekan masih berlangsung. Kapolri sendiri mengganggap aparat keamanan perlu bertahan di Poso meski beberapa SSK sudah ditarik.

Penuis akan memberikan analisis perspektif baru tentang apa yang disebut dengan perdamaian. Ada sebuah perdamaian yang kemudian menjadi kultur bersama untuk merawat dan menjaga perdamaian tersebut sebagai mekanisme terbaik bagi terciptanya tertib sosial dari pihak-pihak yang selama ini berkonflik. Inilah yang kemudian disebut sebagai perdamaian positif.

Perdamaian positif cenderung berlangsung secara alamiah, dan proses penyelesaian lebih banyak menggunakan instrumen kultural daripada kebijakan struktural politik yang interventif. Apakah dalam kasus Poso pascadeklarasi Malino sudah tercipta perdamaian positif? Ini pertanyaan dasar dari tulisan ini.

Kasus Poso merupakan kasus yang unik, sebuah wilayah yang notabene berada di daerah pegunungan yang cenderung memiliki watak harmonis dibandingkan dengan daerah pantai yang cenderung memiliki watak suka berkonflik. Kalaupun terjadi konflik di daerah agraris, ada kecenderungan performa konfliknya lebih sebagai gejala konflik laten dibandingkan konflik manifes.

Selaras dengan pandangan Montessqieu yang menyatakan bahwa setting lingkungan cenderung mempengaruhi cara-cara berkonflik. Kekerasan dan konflik di Poso selama ini telah menjadi kekerasan yang manifes dan massif, yang berarti telah terjadi mobilisasi konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik, baik dari unsur internal dan eksternal di Poso.

Ada kecenderungan telah terjadi nasionalisasi konflik Poso, bahkan internasionalisasi konflik Poso sehingga Vatikan sampai terlibat secara intensif untuk melakukan diplomasi agar Tibo dan kawan-kawan (dkk) tidak dieksekusi mati. Tidak hanya itu, konflik Poso telah masuk dalam daftar armed conflict yang senantiasa dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional. Sehingga konflik Poso menjadi sangat rumit dan multiwajah. Yang pada akhirnya menyebabkan proses resolusi dan rekonsiliasi konflik senantiasa direcoki oleh berbagai kepentingan.

Fogging DPO
Dalam pengamatan penulis terhadap kasus konflik di Poso, Deklarasi Malino, hanya mampu menghantarkan Poso ke dalam perdamaian negatif. Sebuah kondisi di mana tertib sosial dan politik di Poso terjadi karena massifnya keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah dengan lebih melibatkan kekuatan militer.

Hadirnya tentara dan polisi dalam batas tertentu memang mampu menciptakan packing order, sehingga setiap bentuk kerusuhan-kerusuhan kecil, aktor-aktornya ditangkapi. Ibarat dalam proses pemberantasan nyamuk, negative peace hanya menangkapi nyamuk-nyamuk yang tampak menganggu. Namun sarang dan tempat berseminya nyamuk belum tersentuh secara baik. Sehingga adagium klasik, mati satu tumbuh seribu, sangat tepat untuk menggambarkan betapa rentannya kondisi perdamaian di Poso.

Pengiriman tentara dan aparat militer ke Poso akhir-akhir ini layaknya melakukan fogging terhadap mereka yang dianggap perusuh di Poso agar mereka sesak napas dan keluar. Namun fogging juga akan membuat iritasi bagi masyarakat yang sebenarnya bukan sebagai nyamuk yang harus diberantas. Banyak korban sipil, dan salah tangkap terjadi dalam proses fogging tersebut.

Negative peace ini akan berbahaya jika sudah diyakini oleh para pengambil keputusan di Jakarta sebagai positive peace. Sebab dalam batas tertentu, aktivitas pengiriman tentara atau aparat militer di samping sangat mahal secara ekonomis juga memiliki dampak biaya sosial yang sangat tinggi. Sangat mungkin, langkah itu akan memunculkan letusan konflik di Poso yang sangat besar manakala fogging dihentikan.

Segitiga keadilan
Dalam upaya menciptakan positive peace, seorang Morton Deutsch mengembangkan sebuah model segitiga keadilan guna merancang sebuah kondisi yang saling ketergantungan satu sama lain, dengan dikembangkan sebuah budaya fairness. Setidaknya ada 3 unsur yang membentuk segitiga keadilan: equity, equality, dan needs. Equity lebih merujuk kepada proses distribusi sumber-sumber konflik kepada masyarakat secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki. Artinya pemerintah harus secara cerdas terlibat dalam penciptaan equity ini.

Jika Jusuf Kalla menyatakan bahwa konflik Poso akhir-akhir ini justru digerakan oleh para PNS atau kalangan intelektual, maka sebenarnya mereka sedang mendesak penciptaan equity yang balance dan elegan di Poso. Pemerintah harus proaktif dalam menciptakan equity ini, sehingga semata-mata tidak ditentukan oleh kekuatan pasar dari yang sedang berkonflik justru bisa dipelintir oleh kalangan yang memang diuntungkan dengan adanya konflik.

Sedangkan equality, lebih merujuk kepada perlakuan atau pemberian barang, jasa, kesempatan politik, dan ekonomi dengan mengedepankan aspek kualitas dan kuantitasnya. Equality ini memang fenomena kasat mata, sehingga pemerintah harus lebih bijak dalam konteks pembuatan kebijakan terkait dengan distribusi barang dan jasa tersebut.

Sumber-sumber politik dan ekonomi yang selama ini diyakini terbatas oleh kalangan yang berkonflik, harus didesain oleh pemerintah bahwa aset tersebut masih bisa diperluas, sehingga tidak menimbulkan perebutan aset secara massif. Penciptaan kebijakan yang memperluas aset ekonomi dan politik di Poso diharapkan akan menghasilkan lahan perebutan kekuasaan di Poso menjadi tidak sempit, sehingga gesekan kecil tidak mudah dijadikan bara dalam konflik.

Yang terakhir adalah needs. Konflik memang tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan. Pendekatan untuk penciptaan kesejahteraan yang komprehensif harus sedemikian rupa ditingkatkan. Bahkan dalam batas tertentu, pemerintah bisa menfokuskan daerah konflik sebagai daerah tertinggal sehingga empowering di daerah konflik harus dilakukan sungguh-sungguh dan hati-hati.

sumber: Republika 

Mungkinkah AS Menyerang Iran?

Asrori
Peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaran (PSIK) Universitas Paramadina

Meski Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush berulang kali menyatakan tak akan menginvasi Iran, namun tanda-tanda ke arah sana semakin jelas untuk dibuktikan. Pasalnya, perubahan sikap AS terhadap Iran semakin lebih ofensif dan agresif dalam menyikapi keputusan politik luar negerinya terhadap Iran.

Berdasarkan pengamatan para kritikus perang bahwa pernyataan Presiden AS Selasa (30/1) bahwa Gedung Putih tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas dan keras jika Iran bertindak ‘macam-macam’ di Irak dan membahayakan pasukan keamanan AS. Akhirnya medan perang pun barangkali terbuka lebar siap untuk menjadi kubangan darah yang merambah dan menjadi saksi jutaan mayat terkapar tersayat.

Menurut Francis Fukuyama dalam ‘America at the Crossroads; Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy’, 2006, ada tiga alasan utama rezim otoriter Bush untuk melancarkan serangannya terhadap Irak pimpinan Saddam Husein. Akan tetapi menurutnya sebagian besar alasan itu palsu. Pertama, Irak dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Kedua, Irak dituduh memiliki kaitan erat dengan jaringan Alaidah dan organisasi teroris lainnya. Ketiga, Irak dituduh sebagai rezim diktator tiranik yang harus dimusnahkan.

Berdasarkan fakta tersebut, tanda-tanda AS ‘mengajak perang Iran’ sepertinya mirip ketika mereka akan menginvasi Irak tahun 2003. Hal tersebut setidaknya bisa dibuktikan dengan beberapa alasan. Pertama, AS menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir sebagaimana yang pernah dikembangkan Irak. Kedua, AS menuduh Iran telah menyebar aksi teror di Irak untuk memerangi tentara keamanan koalisi AS dan Inggris, sehingga mengakibatkan sejumlah tentara mereka terbunuh sia-sia. Ketiga, AS menuduh Iran telah membantu kelompok pejuang di Irak terutama dalam hal penyediaan senjata dan bahan peledak yang membahayakan.

Pada tahun 2002-2003 Bush mungkin bisa dengan mudah meyakinkan Kongres AS yang hawkish maupun komunitas internasional yang masih trauma dibayangi tragedi 11 September dengan menunjukkan ‘bukti-bukti’ bohong bahwa Saddam Hussein sedang mengembangkan nuklir pemusnah massal. Namun, bila alasan ini kembali digunakan untuk menyerang Iran, adakah pihak yang masih percaya?

Rasanya masyarakat internasional tidak mau masuk jurang yang sama untuk kedua kalinya. Karenanya, sebagian pengamat mengatakan bahwa sikap AS terhadap Iran selama ini bagai melempar batu sembunyi tangan. Mereka menuduh tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Bersamaan dengan itu Khalid Al Dakhil, penulis dan akademisi Arab Saudi mengatakan bahwa sikap AS tersebut merupakan refleksi atas kegagalan misinya di kawasan Irak. Di kancah dunia internasional wajah mereka terasa dicoreng. Mereka merasa malu atas kegagalannya sehingga untuk mengobati rasa malunya AS menfitnah Iran dengan alasan-alasan irasional.

Atas semua tuduhan itu, pemerintah Iran membantah keras tuduhan tersebut. Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad mengatakan bahwa, tuduhan AS selama beberapa bulan terakhir ini tidak berdasarkan fakta. Tuduhan itu sebenarnya hanya untuk propaganda. Dan dia berjanji jika AS menyerang, Iran akan melakukan tamparan sejarahnya kepada AS dan membuatnya malu di hadapan masyarakat dunia sehingga iblis pun tak mau mengingat kejayaan dan kedigdayaan AS kembali yang pernah dialaminya.

Maka, besar kemungkinan Iran akan melakukan serangan balik pada setiap kepentingan AS di seluruh dunia bila Iran diserang. Sehingga sampai saat ini Iran yakin bahwa tak akan ada seorang pun membuat langkah yang demikian irasional sampai menyulitkan langkah mereka ke depan. Musuh-musuh Iran harus mengerti bahwa Iran akan memberikan balasan komprehensif terhadap para agresor maupun kepentingan mereka di seluruh dunia. Politisi AS dan para analisnya juga harus tahu bahwa rakyat Iran tak akan tinggal diam bila diserang.

Sikap naif AS
Andaikan benar AS dan sekutunya menyerang Iran sebagaimana yang perna dilakukannya terhadap Irak beberapa tahun lalu, hal tersebut tentunya akan menyulitkan AS mewujudkan tujuannya. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan AS. Pertama, sebuah serangan udara terbatas yang targetnya hanyalah fasilitas nuklir Iran, seperti yang terdapat di Natanz dan Isfahan. Kedua, serangan militer yang lebih luas dan menyeluruh, yang targetnya bukan hanya menghancurkan fasilitas nuklir Iran, tetapi juga melumpuhkan angkatan bersenjata negara itu.

Dengan demikian AS harus melumpuhkan seluruh sistem pertahanan Iran, memperkuat pasukan darat, udara, dan laut di Irak dan Afganistan, serta memindahkan kapal-kapal perang AS ke Teluk Persia untuk melindungi jalur perdagangan. Jet-jet tempur AS harus diluncurkan dari pangkalan Diego Garcia di Samudera Hindia, sementara pesawat-pesawat pengebom stealth bisa langsung diterbangkan dari AS. Washington juga harus membujuk Turki untuk memberi izin bagi penggunaan pangkalan militer di Incirlik.

Berdasarkan foto-foto satelit hasil pemantauan yang dilakukan pesawat pengintai AS terhadap fasilitas nuklir Iran sejak tahun 2004, setidaknya ada 400 target yang harus dihantam melalui serangan udara. Di antaranya rudal-rudal balistik jangka menengah yang ditempatkan mendekati perbatasan Irak, 14 lapangan terbang beserta pesawat-pesawat tempurnya, kapal-kapal selam Iran, dan bangunan-bangunan yang terkait dengan kepentingan intelijen maupun dengan Garda Revolusi.

Langkah selanjutnya, AS membutuhkan senjata nuklir penghancur bungker (bunker-buster tactical nuclear weapon), seperti B61-11, untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di bawah tanah. Target utamanya adalah fasilitas nuklir Iran di Natanz yang diperkirakan memiliki 50 ribu mesin pemutar (centrifuge), laboratorium, dan ruangan kerja di kedalaman 25 meter di bawah tanah.

Dari semua keterangan tersebut, sepertinya upaya-upaya yang harus dilakukan AS untuk menaklukan Iran cukup berat dan secara material harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak juga. Maka berdasarkan analisis subjektif upaya ke arah sana tidak mungkin dilakukan AS. Walhasil, upaya AS untuk menaklukan Iran hanya akan menjadi angan-angan dan cemoohan dunia internasional belaka. Sehingga buah yang akan dipetik adalah kenaifan dan kemustahilan untuk memenangkan peperangan dengan Iran, yang secara historis-sosiologis telah memiliki pengalaman perang dengan Barat (Imperium Romawi).

Semestinya AS lebih memikirkan hubungan baik dengan Iran dalam politik luar negerinya demi kemaslahatan bersama terutama menyangkut nasib warga kedua negara, AS dan Iran. Sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan jalan diplomatik bukan melalui jalur militer yang akan memakan korban jiwa dan harta benda yang banyak pula. Karena bagaimanapun juga perang tidak akan menyelesaikan masalah akan tetapi hanya akan memperuncing masalah.

Ikhtisar

– AS terlihat mengulang modus rencana penyerangan Irak, untuk berusaha menyerang Iran.
– Dunia internasional sudah berubah, sehingga kemungkinan besar skenario AS itu sulit mendapat dukungan.
– AS memerlukan biaya yang sangat besar untuk bisa melumpuhkan sendi-sendi pertahanan Iran.
– Rencana penyerangan AS terhadap Iran pun pada gilirannya hanya akan mengundang cemooh.

sumber : Republika 

Ancaman Baru Al Qaeda

Jaringan Al Qaeda di Arab Saudi mengancam akan menyerang kilang-kilang minyak di dunia, yang menjadi pemasok minyak bagi Amerika Serikat.

Sasarannya bukan hanya kilang minyak di kawasan Timur Tengah, tetapi juga pusat pemrosesan minyak di Kanada, Meksiko, dan Venezuela. Serangan ke kilang minyak, pipa ekspor, terminal minyak, dan tanker pembawa minyak untuk kebutuhan AS dimaksudkan untuk mengacaukan perekonomian negara adidaya itu, yang dituduh menghegemoni dunia.

Ancaman serangan yang menghebohkan itu disampaikan dalam Sawt al-Jihad, jaringan internet yang dioperasikan Al Qaeda cabang Semenanjung Arabia. Sejauh mana ancaman itu serius? Ada yang berpendapat, jangan-jangan ancaman itu sekadar memancing di air keruh di tengah kampanye global melawan terorisme. Namun, tidak sedikit yang menilai sangat serius.

Dalam kenyataannya, ancaman terorisme masih terus terjadi. Pemerintah Arab Saudi, misalnya, terus direpotkan oleh kaum militan, yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda pimpinan Osama bin Laden kelahiran Arab Saudi. Kekuatan Al Qaeda dengan jaringannya di seluruh dunia belum dapat dipatahkan meski AS tahun 2001 menginvasi Afganistan yang menjadi pusat gerakan pimpinan Bin Laden itu.

Sampai sekarang keberadaan Bin Laden belum diketahui. Terlepas apakah ia sudah meninggal atau masih hidup, pemimpin Al Qaeda ini telah menjadi legenda, nama dan gerakannya mendunia. Para pengamat menyatakan, banyak organisasi militan di dunia mempunyai hubungan secara organisatoris dengan Al Qaeda.

Tidak sedikit pula organisasi terbentuk hanya karena terinspirasi oleh gerakan Al Qaeda meski tidak mempunyai hubungan organisatoris. Bahaya teroris masih mengancam dunia. Ancaman serangan terhadap sumber pemasokan minyak AS tidak boleh disepelekan.

Kiprah Al Qaeda di Arab Saudi sangatlah menakutkan. Kelompok ini berada di balik serangan gagal terhadap kilang minyak Abqaiq, pusat pemrosesan minyak terbesar dunia, di Arab Saudi bulan Februari 2006.

Tiga tahun sebelumnya, organisasi ini melancarkan kampanye kekerasan untuk menjatuhkan keluarga Kerajaan Arab Saudi dukungan AS. Serangan bom bunuh diri dilancarkan ke kompleks perumahan warga Barat dan perkantoran pemerintahan.

Dengan reputasi dan riwayat kekerasan macam itu, termasuk serangan spektakuler dan fantastis tanggal 11 September 2001 di Amerika Serikat, ancaman serangan jaringan Al Qaeda terhadap sumber pemasokan minyak AS tidak dapat disepelekan, tetapi perlu diwaspadai.

Kompas, Sabtu, 17 Februari 2007

Imlek dan Kebangkitan Bersama

Salah satu yang membuat kita terus terpuruk dan sulit keluar dari situasi krisis adalah tidak solidnya kita sebagai bangsa. Kita tidak saling percaya satu dengan yang lain. Sering dikatakan keberagaman kita sebenarnya merupakan aset. Itu merupakan sebuah kekuatan apabila kita bisa menyinergikan sifat-sifat kita yang positif dan saling menutupi kekurangannya.

Sayang, kita justru lebih suka menonjolkan kelemahan kita. Begitu mudah saling curiga dan kemudian bahkan saling menyalahkan.

Kehidupan sosial yang tercerai-berai memang bukan baru terjadi sekarang. Sejak zaman Belanda, masyarakat kita secara sengaja dipecah-pecah menjadi kelompok orang Eropa, pendatang dari Timur (foreign easterner), dan pribumi.

Belanda sengaja melakukan itu agar tidak ada satu kekuatan yang bisa mengganggu legitimasi mereka. Bahkan, dengan politik pecah belah, mereka memetik manfaatnya. Masyarakat keturunan China diperalat sebagai mesin ekonomi. Mereka diperas sehingga mereka balik memeras masyarakat pribumi.

Kondisi tidak sehat yang berlangsung begitu lama tidak mampu kita perbaiki pada zaman kemerdekaan. Bahkan, pada zaman Orde Baru, keadaannya semakin parah. Kecurigaan di antara kelompok masyarakat begitu tinggi dan puncaknya adalah krisis sosial yang terjadi tahun 1998.

Dengan dimotori Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, dan Megawati Soekarnoputri, ketegangan sosial itu dicoba untuk dikurangi. Pada zaman pemerintahan Megawati secara resmi Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejak era reformasi, perayaan Imlek menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini.

Pertanyaannya, apakah semua itu membuat hubungan di antara kita sebagai bangsa menjadi lebih solid? Kita menjadi satu kekuatan besar untuk sama-sama membawa bangsa dan negara ini keluar dari situasi serba krisis?

Jujur harus kita katakan, pemahaman ini baru ada di sebagian kecil masyarakat. Sosialisasi yang menegaskan kita adalah satu bangsa, dengan hak dan kewajiban yang sama, belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, praktik-praktik diskriminatif tetap dirasakan sebagian kelompok masyarakat. Masyarakat keturunan China masih merasa tidak diakui sebagai warga negara yang sama dengan kelompok masyarakat lain. Mereka tidak mudah mendapatkan kartu tanda penduduk. Mereka sulit menjadi pegawai negeri atau tentara.

Sepanjang perasaan seperti itu masih ada, jangan heran apabila kemudian sikap syak wasangka terus ada. Setiap orang, setiap kelompok, lalu mencoba membatasi dirinya, hanya berkumpul dengan orang-orang yang memang bisa ia percaya.

Keadaan seperti ini sungguh tidak sehat dalam kita menghadapi globalisasi yang sarat dengan persaingan, ketika kita dihadapkan pada begitu banyak bencana dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Momentum Imlek yang akan kita rayakan hari Minggu besok ingin kita gunakan untuk mengentakkan kesadaran itu. Jangan hanya perayaannya yang kita ramaikan, tetapi bagaimana secara sungguh-sungguh kita membangun soliditas bangsa.

Kompas, Sabtu, 17 Februari 2007

Imlek dan Diskriminasi

TIAP kali Hari Raya Imlek tiba, tiap kali itu pula mestinya bangsa ini merayakan pula indahnya reformasi. Sebab, hanya karena reformasi, saudara-saudara kita dari etnik Tionghoa dapat merayakan Imlek dengan merdeka. Hanya berkat reformasi, Imlek dapat dirayakan sepenuhnya sesuai dengan tradisi Tionghoa.

Pada mulanya adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang mengambil keputusan bersejarah, yaitu membebaskan etnik Tionghoa untuk melakukan kegiatan keagamaan, adat istiadat, serta mengekspresikan kebudayaan mereka. Maka, barongsai yang hilang puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru, misalnya, kembali muncul di ruang publik dengan seluruh kegembiraan dan kecerahannya.

Pada masa Gus Dur pula Tahun Baru Imlek untuk pertama kali dirayakan kembali dengan sebebas-bebasnya. Di era inilah gong xi fa cai mulai berkumandang kembali.

Tonggak berikut yang harus dicatat dalam sejarah adalah keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri karena menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Sebuah keputusan negara yang menghapus diskriminasi, sehingga Hari Raya Imlek diperlakukan sama dengan tahun baru lainnya.

Disusul kemudian di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah dan DPR membuat lompatan spektakuler dengan menghapus diskriminasi kewarganegaraan. Yaitu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang itu bahkan etnik Tionghoa yang lahir di negeri ini termasuk orang Indonesia asli. Sebab, undang-undang itu tegas mendefinisikan ‘orang-orang bangsa Indonesia asli’ adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tegas dan jelas menghapus diskriminasi kewarganegaraan etnik Tionghoa. Namun, dalam praktik, dalam kenyataan, di banyak daerah undang-undang itu cuma indah di atas kertas.

Praktik diskriminasi masih terus mendera sesama anak bangsa yang berasal dari etnik Tionghoa. Bahkan, praktik diskriminatif itu dilakukan terang-terangan. Contohnya, sekalipun surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sudah dihapus dan tidak diperlukan lagi, namun faktanya tidak demikian. SBKRI tetap berlaku, bahkan tetap menjadi sasaran pungutan liar.

Praktik melawan undang-undang itu terjadi di Surabaya. Dan pemerintah membiarkannya. Pemerintah sendiri tidak memiliki nyali untuk menindak aparat yang berkelakuan diskriminatif terhadap etnik Tionghoa itu.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu hanyalah sebuah contoh tentang buruknya konsistensi pelaksanaan undang-undang di negeri ini. Bahkan, persamaan hak untuk saudara-saudara kita etnik Tionghoa itu baru sebatas ‘nyanyian surga’, karena hanya elok sebagai teks undang-undang.

Pemerintah dan DPR mestinya tidak puas semata bisa menghasilkan undang-undang yang bagus, namun nol besar dalam pelaksanaan. Yang dituntut sekarang justru implementasinya sehingga yang indah di atas kertas juga indah dalam kehidupan nyata.

Hari Raya Imlek kali ini merupakan Hari Raya Imlek pertama yang dirayakan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan pada 1 Agustus 2006. Sebuah undang-undang yang menghapus diskriminasi telah lahir, namun Imlek kali ini masih harus dirayakan dengan keprihatinan yang mendalam, sebab masih banyak aparat pemerintah yang memperlakukan etnik Tionghoa sebagai orang asing, bukan sebagai sesama anak bangsa.

Pemerintah harus berani menindak tegas aparatnya yang kelakuannya diskriminatif, bahkan menyeretnya ke meja hijau karena melawan undang-undang.

Media Indonesia, Sabtu, 17 Februari 2007


Blog Stats

  • 792,982 hits
Februari 2007
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.