Wakil Rakyat Kok Demo

Senin (12/2) lalu mungkin menjadi hari bersejarah bagi Republik ini. Wakil rakyat mendemo wakil rakyat. Ya, para pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi berunjuk rasa ke DPR RI. Mereka menolak revisi PP 37/2006. Mereka menolak mengembalikan rapelan uang tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional. Selain itu mereka juga mengecam sikap pemerintah yang melakukan revisi terhadap aturan tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa DPRD menjadi korban dan kambing hitam.

Sebetulnya, publik bukan sekadar menuntut pembatalan rapelan tapi juga menolak kenaikan pendapatan anggota DPRD yang sangat luar biasa tersebut. Karena itu, revisi yang dilakukan pemerintah dinilai publik sebagai sikap banci dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kelahiran PP 37/2006 itu sendiri boleh dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan negara dan pemerintah terhadap amanat rakyat. Selain itu, aturan itu lahir melalui proses tertutup dan buah dari konspirasi elite. Ada lobi-lobi intensif antara asosiasi-asosiasi DPRD, pemerintah, dan DPR RI.

Orang-orang yang bergelar sebagai wakil rakyat itu mengeluhkan pendapatannya tak mencukupi. Gaji mereka hanya cukup untuk keluarga, padahal sebagai politisi mereka juga harus mengeluarkan dana dalam melaksanakan tugasnya sebagai politisi dan sebagai wakil rakyat. Dalam logika politik uang (money politics), argumen itu masuk akal dan bisa diterima. Namun, itu adalah logika masyarakat yang sakit. Kita tentu punya cita ideal bahwa kita adalah orang-orang yang waras dan suatu saat masyarakat kita akan sehat lagi setelah kita bisa lepas dari cengkeraman budaya Orde Baru dan dari belitan krisis berkepanjangan. PP 37/2006 adalah sebuah produk yang ‘membenarkan’ kesakitan kita dan sekaligus melanggengkan praktik politik yang korup. Tentu kita harus mencegah dan melawannya.

Membiarkan proses penyerapan dan artikulasi aspirasi politik dengan cara ‘jual-beli’ merupakan malapetaka sejarah dan mengkhianati cita-cita proklamasi serta menguburkan amanat konstitusi. Kita harus membiasakan bangsa ini untuk tegak di atas landasan kinerja dan profesionalisme. Bukan membiasakan diri pada budaya gincu yang palsu. Polemik PP 37/2006 ini makin menegaskan bahwa betapa berat tugas bangsa ini dalam memberantas korupsi. Di Indonesia korupsi bukan sekadar penyimpangan sebagaimana dalam masyarakat yang sehat, tapi karena korupsi menjadi fenomena lumrah maka korupsi telah memiliki basis sosial yang mendukungnya. Kita sedang berperang melawan makna yang kesasar, melawan norma yang menyimpang yang sedang melembaga menjadi nilai dan budaya. Kita tentu tak ingin membiarkan proses ini terus berlangsung karena kita tak ingin bangsa ini bangkrut.

Sebetulnya, pendapatan anggota DPRD kita sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan kehidupan masyarakatnya, dibandingkan dengan pengangguran yang kian merebak dan kemiskinan yang berkecambah. Karena itu yang harus ditengok adalah bagaimana gaya hidup para politisi kita. Kita tahu bahwa setelah reformasi dan di tengah krisis, menjadi politisi adalah jalur baru dan tercepat untuk mendapat pekerjaan, menjadi kaya, dan berkuasa. Seperti pendulum, mereka melihat kehidupan politik menjadi titik balik paling memikat setelah terkurung oleh represi Orde Baru. Karena itu, tak heran jika politisi kita begitu egois. Di antara mereka sempat mengancam tak akan meloloskan APBD jika PP 37/2006 dibatalkan.

Sikap egois itu juga terlihat dari tak cukupnya perhatian mereka terhadap struktur pembiayaan APBD. Berapa persen dana APBD yang dikucurkan untuk pembangunan, lalu berapa persen yang habis untuk gaji, honor, dan sejenisnya. Dibandingkan menghabiskan uang untuk menopang gaya karikatif wakil rakyat yang ‘membagi uang’ ke konstituen, lebih baik dana tersebut dikucurkan untuk membangun irigasi, bendungan, dan berbagai kegiatan yang bisa menolong jutaan rakyat lepas dari kemiskinan secara berkelanjutan. Uang hasil sinterklas akan habis seketika. Tak berbekas. Mari kita berkorban bagi kebaikan semua, dan bagi kejayaan generasi kita.

Republika, Rabu, 14 Februari 2007

1 Response to “Wakil Rakyat Kok Demo”


  1. 1 wargabanten April 21, 2007 pukul 4:32 pm

    Orang-orang yang bergelar sebagai wakil rakyat itu mengeluhkan pendapatannya tak mencukupi. Gaji mereka hanya cukup untuk keluarga, padahal sebagai politisi mereka juga harus mengeluarkan dana dalam melaksanakan tugasnya sebagai politisi dan sebagai wakil rakyat.

    ======================================

    Kalau dibilang tidak cukup, berapapun tidak akan pernah cukup. Isi perut tidak ada batasnya, yang bisa membatasi adalah diri sendiri. Batubara – masuk perut aja kurang. ASPAL merak – cilegon masuk perut juga kurang. Gedung DPRD banten yang termegah se Indonesia saja yang mengeruk keuntungan juga PERUTNYA masih kurang kok…

    —->> itu sih hanya mengada-ada yang tidak pernah ada, yang penting anggota wakil rakyat bekerja dengan benar, insya allah rejeki pun akan dilimpahkan…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
Februari 2007
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: