Arsip untuk Maret, 2007

Polisi Tembak Polisi

Penembakan yang dilakukan Briptu Hance Christianto terhadap Wakil Kepala Polwiltabes Semarang sungguh peristiwa dramatis dan sekaligus menyesakkan.

Mengapa? Karena kejadiannya begitu mengagetkan dan penuh dengan drama. Merasa tidak puas dengan keputusan mutasi yang diberikan, Briptu Hance menyandera Wakil Kepala Polwiltabes Ajun Komisaris Besar Lilik Purwanto. Bukan hanya menyandera, tetapi bahkan lalu menembaknya. Ketika kemudian diminta menyerah, Briptu Hance malah melepaskan tembakan membabi buta sehingga terpaksa ditembak.

Yang membuat menyesakkan dan kita merasa sangat sedih, kejadian itu tidak hanya membuat kita kehilangan secara sia-sia seorang perwira polisi yang dengan susah payah sudah dibina, tetapi yang lebih mendasar, ini berkaitan dengan persoalan disiplin. Soal penghormatan terhadap profesi.

Menjadi polisi seperti halnya dokter, wartawan, dan juga tentara adalah sebuah panggilan. Profesi itu bukan hanya sekadar tempat untuk mencari makan. Ketika kita memutuskan untuk menjalani profesi itu, kita terikat pada etika, norma, dan aturan.

Tidak bisa seseorang lalu bertindak atas kemauannya sendiri. Sekadar atas nama hak dan kebebasan. Apalagi bagi seorang polisi yang pada dirinya melekat hukum. Ada etika yang harus dihormati, ada norma yang berlaku, ada kehormatan kepada korps yang harus dijunjung, dan yang tidak kalah penting adalah kedisiplinan dan kepatuhan kepada aturan main. Apalagi ketika itu berkaitan dengan senjata yang dipercayakan kepadanya.

Setelah reformasi bergulir, kita memang merasakan adanya hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Keinginan untuk berbuat semaunya sendiri, memaksakan kehendak, menggunakan kekuatan untuk menekan menjadi sesuatu hal biasa.

Ketika hal-hal seperti itu dibiarkan terus berkembang, maka yang akan terjadi bukanlah ketertiban yang menjadi pilar untuk menuju ke arah kemajuan. Yang akan lebih menonjol adalah situasi yang amburadul, situasi yang chaos, karena semua orang jadi tidak hormat terhadap aturan main yang berlaku.

Sepanjang hal ini tidak pernah kita sadari dan kemudian kita koreksi, itulah yang setiap kali lalu membuat kita merasa kecil hati dengan pembangunan demokrasi yang sedang kita lakukan. Apalagi ketika para elite politik sendiri pun terjebak pada pemahaman asal beda, melihat persoalan secara hitam-putih tanpa mau memahami duduk perkara yang sebenarnya.

Kita harus memperbaiki keadaan ini karena kita tidak ingin gagal dengan pembangunan demokrasi yang sudah kita pilih. Banyak negara yang berhasil membangun negaranya dengan sistem demokrasi, tetapi tidak sedikit yang juga gagal untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kita tentunya tidak ingin bereksperimen dengan demokrasi. Kita berketetapan untuk menggunakan sistem demokrasi sebagai alat untuk memperbaiki perikehidupan bangsa. Karena itu, setiap institusi dan individu harus berusaha menjalankannya secara benar. Setiap saat hormat pada etika, norma, dan aturan.

Kompas, Jumat, 16 Maret 2007

Iklan

Formalisme Ijazah yang Menyesatkan

RANCANGAN perubahan paket undang-undang bidang politik mulai digelindingkan ke publik untuk didengar dan dievaluasi. Salah satu yang menonjol adalah dicantumkannya syarat sarjana bagi calon presiden, anggota DPR, dan DPD. Syarat itu naik satu tingkat karena dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercantum ketentuan bahwa seorang presiden, anggota DPR, dan DPD cukup berijazah SMA.

Syarat seperti itu lagi-lagi memperlihatkan betapa pikiran tentang kualitas di negeri ini sangat formalistis. Yang bermutu selalu berarti produk pendidikan formal. Padahal yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kecakapan. Seorang pemimpin atau para elite yang cakap berlogika atau yang memiliki inteligensia dan cakap mentalitas. Dan, harus disadari benar bahwa kecakapan seperti ini tidak semata-mata lahir dari pendidikan formal.

Apa yang terjadi selama ini? Formalisme ijazah menghasilkan pula mentalitas formalistis. Andai pemilu dilaksanakan bulan depan dengan syarat seorang presiden dan para calon anggota DPR harus bergelar profesor doktor, dalam sebulan akan lahir ribuan profesor doktor dengan begitu gampangnya. Soal kecakapan yang menyangkut kapasitas dan kapabilitas tidaklah penting. Formalisme ijazah telah menyuburkan mentalitas sakit.

Selain bahaya formalisme, syarat sarjana adalah pelanggaran hak asasi warga yang dijamin dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar menegaskan dengan jelas, jabatan presiden, termasuk anggota DPR, terbuka bagi semua orang. Itu berkorelasi dengan hak setiap warga negara untuk berbicara dan berorganisasi.

Ketika undang-undang mengatur syarat bahwa seorang presiden dan para anggota DPR serta DPD harus sarjana, undang-undang itu menutup peluang bagian terbesar rakyat Indonesia untuk menjadi presiden atau anggota DPR. Itu artinya juga undang-undang telah membelokkan DPR dan presiden dari hakikat sebagai salah satu tonggak institusi demokrasi menjadi institusi akademik.

Syarat sarjana hanya bisa diterima dari perspektif HAM dan demokrasi apabila negara telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam perkara mencerdaskan rakyat. Misalnya, seluruh anak Indonesia usia sekolah telah, sekurang-kurangnya, menikmati pendidikan SD sembilan tahun atau SMA yang murah dan bahkan gratis. Atau kalau negara telah melaksanakan pendidikan tinggi yang murah dan terjangkau oleh semua anak bangsa ini.

Pendidikan menengah, apalagi perguruan tinggi, masih menjadi barang mewah di Indonesia. Perguruan tinggi di negeri ini hanya menampung tidak lebih dari 10% seluruh warga negara. Bila sarjana menjadi syarat, yang berhak menjadi anggota DPR dan presiden hanyalah 10% dari penduduk. Lalu, di mana hak yang 90% itu? Apakah mereka kehilangan hak karena tidak menginjak bangku perguruan tinggi? Itu pengkhianatan serius terhadap konstitusi dan demokrasi.

Lalu, di manakah kesempatan bagi warga negara yang cakap dan kompeten karena autodidak? Atau yang cakap pada bidangnya karena pengalaman menggeluti pekerjaan di luar jalur pendidikan formal? Dengan mengedepankan ijazah kita mengubah lembaga presiden dan parlemen dari esensinya sebagai lembaga politik dan demokrasi menjadi lembaga profesi. Itu kekeliruan serius. Karena tidak ada, dan tidak perlu ada, sekolah khusus untuk menjadi presiden dan anggota DPR.

Karena itu, tugas partai politiklah untuk menemukan calon-calon yang memiliki kecakapan dalam berbagai bidang agar menjadi kadernya. Dan, sekali lagi, calon yang cakap bisa lahir dari berbagai jalur dan bidang. Perguruan tinggi hanyalah salah satu.

Kecakapan amat mendasar yang menjadi kebutuhan setiap warga negara adalah kemampuan hitung, baca, dan tulis. Itulah tugas negara yang relatif telah dilaksanakan secara baik. Walaupun angka buta huruf masih tinggi, tidak lagi menjadi penyakit mayoritas penduduk Indonesia.

Syarat itu aman dari perspektif demokrasi, aman dari perspektif HAM, dan aman dari segi prestasi yang telah dicapai negara atau pemerintah dalam mencerdaskan bangsanya.

Media Indonesia, Jum’at, 16 Maret 2007

Polisi Bunuh Polisi Dibunuh Polisi

JUDUL seperti ini sulit dimengerti. Tetapi yang lebih sulit dimengerti, bahkan mengerikan lagi adalah peristiwanya.

Kejadian di Semarang, Jawa Tengah, kemarin pagi mirip film laga para koboi Texas yang beradu cepat membunuh lawan. Seorang bawahan yang anggota polisi membunuh atasannya lalu dibunuh ramai-ramai oleh rekan-rekannya yang juga polisi.

Adalah AKBP Liliek Purwanto yang kemarin pagi ditembak mati bawahannya, Briptu Hance. Seusai apel pagi, Hance memasuki ruangan Liliek, Wakapolwiltabes Semarang. Tidak banyak bicara, Hance menembak mati Liliek. Dia lalu menyandera seorang Polwan dalam rangka meloloskan diri. Tetapi Hance ditembak lagi oleh sekelompok polisi yang mengepungnya karena tidak mau menyerah.

Bukan sekali ini kejadian polisi menembak polisi. Di Jombang pada April 2005, AKP Ibrahim Gani yang menjabat Kasat Samapta Polres setempat, ditembak anak buahnya, Iptu Sugeng Triono. Seusai menembak atasannya, Triono bunuh diri dengan pistolnya sendiri.

Dalam dua peristiwa pembunuhan sesama polisi yang disebutkan di atas, pemicunya sama. Yaitu, soal mutasi. Hance, konon, tidak setuju keputusan Liliek Purwanto yang memindahkan dia ke Kendal. Sedangkan Triono menembak Ibrahim Gani karena menggeser dia dari bagian lalu lintas.

Ini, tentu, baru cerita tentang tembak-menembak di antara sesama polisi. Belum lagi kalau berbicara tentang saling tembak antara polisi dan tentara, atau polisi yang salah tembak. Kalau mau dibuka kembali file tentang penyalahgunaan senjata di tangan polisi, tentu daftarnya akan sangat panjang.

Argumen bisa dibangun dengan berbagai rasionalitas. Misalnya, polisi juga manusia yang bisa menderita depresi dan stres serta hilang kontrol terhadap emosi. Akan tetapi, persoalan saling bunuh di kalangan polisi tidak bisa dilihat sebagai hal yang sederhana. Ada perkara yang amat penting dan mengerikan, yakni kesewenangan di tangan orang-orang yang oleh negara diberi keistimewaan untuk memegang senjata.

Polisi, memang manusia. Tetapi kelebihannya adalah dia manusia terpilih. Terpilih melalui seleksi tubuh dan mentalitas. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi polisi. Tetapi menjadi malapetaka kalau polisi lalu menembak seenaknya.

Polisi adalah sipil bersenjata. Polisi-polisi di Indonesia ini rupanya belum sepenuhnya lepas dari persepsi dan praksis sebagai militer. Terbukti, seorang Kepala Polisi Republik Indonesia masih diberi gelar jenderal.

Sebagai kekuatan sipil, menembak bukan pekerjaan utama polisi. Menembak hanya dilakukan polisi sebagai pilihan terakhir. Itu pun tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi melumpuhkan. Ini doktrin kepolisian yang berwatak sipil dan takluk di bawah supremasi sipil.

Kalau polisi Indonesia dengan mudah menembak setiap orang yang tidak disukai, kepolisian telah gagal secara substansial. Bahkan boleh disebut sebagai kejahatan besar. Karena senjata yang dipercayakan kepadanya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, berubah menjadi pemusnah dan pencabut nyawa.

Polisi harus malu dengan peristiwa ini. Iklan sebuah produk rokok tentang kehebatan polisi tidur telah menyinggung rasa harga diri korps sehingga diancam akan disomasi.

Polisi tembak polisi dan ditembak polisi adalah guncangan harga diri yang amat memalukan.

Kita ingin lihat bagaimana kepolisian mengekspresikan rasa malunya dalam kasus di Semarang. Jangan-jangan dianggap biasa-biasa saja. Kalau begini, semakin sulit dimengerti.

Media Indonesia, Kamis, 15 Maret 2007

Dor-doran Polisi

Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh tindakan sejumlah bintara polisi yang main tembak. Kita sudah biasa mendengar soal salah tembak atau main tembak terhadap tersangka pelaku kejahatan. Namun kali ini, bintara polisi yang main tembak itu bukan terhadap penjahat tapi terhadap pihak lain yang dianggap berseberangan dengannya.

Kejadian pertama kita dikejutkan oleh penembakan oleh bintara polisi terhadap sepasang pengantin baru di tengah keramaian di kampus IAIN Sumatra Utara, Medan, pada 24 Januari 2007. Iptu Oloan Hutasoit diduga patah hati karena ditinggal kawin. Setelah menembak mereka, Oloan menembak dirinya sendiri. Kejadian kedua pada 8 Maret 2007 di Bangkalan, Madura. Briptu Rifai menembak istri, dua teman istrinya, dan ibu mertuanya. Setelah itu ia bunuh diri. Rifai diduga marah karena istrinya selingkuh.

Kejadian ketiga pada Rabu (14/3) kemarin. Briptu Hance Christian menembak mati atasannya, Wakapolwiltabes Semarang, Jawa Tengah, AKBP Lilik Purwanto. Diduga Hance marah karena akan dimutasi ke Kendal, sebelah barat Semarang. Ia kemudian mati ditembak oleh polisi lainnya. Yang masih misterius adalah kematian Brigadir Sofyan di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (12/3). Menurut keterangan resmi, ia tertembak oleh pistolnya sendiri secara tak sengaja.

Tentu daftarnya akan lebih panjang jika dirunut pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kejadian beruntun sejak Januari lalu ini memunculkan tanda tanya besar. Ada apa dengan kualitas mental anggota kepolisian kita? Ada apa dengan standar operasionalnya? Di mana disiplinnya?

Sebagai institusi penegak hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, polisi memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, pembinaan, pengawasan, dan juga penindakan. Ditambah dengan kelengkapan senjata yang menjadi bagian dari penunaian tugasnya, polisi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kualitas mental, disiplin, dan prosedurnya tak solid tentu akan memiliki dampak yang membahayakan.

Tulisan ini tak hendak menghakimi atau menuding-nuding polisi. Tapi, kita harus berpikir bersama agar polisi tak berjalan sendirian. Salah satu faktornya mungkin karena sejak reformasi, polisi terus mengembangkan dirinya secara cepat. Lepas dari subordinasi militer dan menjadi lembaga yang mandiri, penambahan personel secara signifikan, peningkatan anggaran yang besar, restrukturisasi organisasi, perluasan kewenangan, dan bobot kewenangan yang makin kuat. Tentu saja hal itu menimbulkan tampilan polisi yang berbeda: Lebih percaya diri, fasilitas yang lebih baik, persenjataan yang lebih lengkap, dan seterusnya.

Peningkatan kapasitas polisi ini menaikkan derajat beban yang makin besar pula. Dalam situasi ini polisi makin dituntut untuk lebih profesional. Pada periode ini sudah saatnya polisi melakukan konsolidasi internal. Jika terus mengembangkan diri, polisi akan kedodoran karena kerapian barisan menjadi kurang diperhatikan. Hadirnya Jenderal Sutanto sebagai kepala Polri saat ini memang tepat. Ia melakukan disiplin internal dengan menyentuh penertiban perjudian dan narkoba. Karena, hal-hal itulah yang telah ‘meminyaki’ polisi, dan tentu saja militer, selama ini.

Sudah saatnya polisi juga masuk ke wilayah yang substansial yaitu pembenahan rekrutmen dan pembinaan. Sudah lumrah menjadi pembicaraan bahwa untuk lolos menjadi polisi, sebagaimana untuk menjadi pegawai negeri atau menjadi tentara, butuh uang sogokan puluhan juta rupiah. Ini harus dijernihkan, apakah itu penyimpangan oleh oknum atau suatu hal lumrah terjadi. Karena, jika persentase asupan sumber daya manusia yang berasal dari jalur suap ini membesar, tentu sangat berbahaya.

Pembinaannya akan berat. Pertama, jika mereka secara kepribadian tak patut lolos maka tak mudah untuk mengubah karakter seseorang yang sudah terbentuk sejak kecil. Kedua, secara psikologis orang-orang yang masuk dari jalur ini juga harus mengambalikan ‘modalnya’. Pada dua titik inilah polisi harus mengurut lagi penegakan disiplin, pembinaan mental, dan pelaksanaan standar prosedur kerjanya.

Republika, Kamis, 15 Maret 2007

Lumpur

Cara penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo benar-benar tergambar pada nasib warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I. Terjadi permainan nasib dengan alasan yang beraneka yang membuat situasi menjadi tidak masuk akal.

Tak sebagaimana warga Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, dan sebagian warga Desa Kedungbendo, korban lumpur di Perum TAS I tak mendapatkan ganti rugi. Mereka harus rela menerima satu dari enam arahan Presiden, yakni relokasi plus. Konsep ini belum matang benar karena pemerintah pusat menyerahkannya kepada bupati. Namun, intinya, warga Perum TAS I akan mendapatkan rumah di tempat yang ditentukan pemerintah, bukan uang tunai.

Bagi warga Perum TAS I, solusi ini tidak masuk akal. Mereka dengan warga desa lain sama-sama korban lumpur, tapi perlakuan ganti rugi berbeda. Alasannya pun mengada-ada bahwa mereka adalah korban ledakan pipa gas Pertamina pada 22 November, setelah warga desa lain dinyatakan sebagai korban lumpur yang akan mendapat ganti rugi. Padahal, pipa Pertamina pun meledak karena turunnya permukaan tanah akibat semburan lumpur.

Status Perum TAS I menggambarkan gambaran besar kuatnya tarik-menarik pertanggungjawaban semburan lumpur. Dengan konsep relokasi plus, jelas bahwa warga perumahan itu akan menjadi bagian dari penanggulangan dampak infrastruktur, berarti tanggungan pemerintah. Sementara, warga desa lain adalah tanggungan PT Lapindo Brantas.

Gambaran besar seperti itu tampak pada pergulatan pendapat di Jawa Timur, Senayan, dan di kalangan anggota kabinet. Proses hukum atas kasus semburan lambat, padahal Kapolda Jawa Timur menyatakan masalah ini akan menentukan siapa penanggung jawab bencana, apakah ”alam” atau Lapindo.

Pemerintah seakan mendua. Pertama ”menyalahkan” Lapindo, sehingga perusahaan ini harus menanggung beban Rp 4,2 triliun. Pada saat yang sama, ”menganggap” semburan sebagai bencana alam, sehingga APBN harus menanggung Rp 3,4 triliun.

Angka ini terbagi secara sederhana saja atas dampak semburan. Lapindo menanggung dampak sosial. Pemerintah menanggung dampak infrastruktur. Sementara, pertanggungjawaban atas sebab semburan menjadi semu dan rumit, tak ubahnya polemik antara pendukung teori mud volcano dan penganut dakwaan salah mengebor.

Di kabinet, peta serupa tampak pada menteri yang mengumumkan pembagian tanggung jawab atas dampak semburan dan menteri yang kebingungan memenuhi anggaran. Nilai Rp 3,4 triliun tiba-tiba saja menjadi beban pemerintah karena Lapindo hanya sanggup memenuhi Rp 4,2 triliun dari nilai kerugian Rp 7,5 triliun.

Tak perlu menjadi menteri keuangan untuk dapat melihat bahwa situasi ini bermasalah. Kita tidak tahu bagaimana audit terhadap kemampuan Lapindo dan pemiliknya berjalan yang membuat angka itu muncul. Tapi, kita tahu sebenarnya bukan pemerintah yang menanggung, melainkan rakyat karena situasi itu membuat defisit anggaran negara ini kian parah dan kita akan menambalnya dengan utang atau jual aset.

Menurut Bappenas, kerugian semburan lumpur Lapindo jauh di atas Rp 7,5 triliun karena belum termasuk kerugian potensial. Kita pun mencatat banyak peluang ekonomi hancur. Perekonomian Jawa Timur terhambat 30-40 persen. Ongkos transportasi melonjak. Target pertumbuhan meleset.

Bencana ini memiskinkan banyak orang. Tidak saja di Sidoarjo atau Jawa Timur, tapi di seantero negeri. Dan, sebagaimana tergambar pada persoalan Perum TAS I, kita tak melihat penjelasan yang jujur mengapa pada kasus ini sebagian orang harus menjadi lebih miskin, sementara sebagian lain bertahan dengan kekayaannya.

Republika, Rabu, 14 Maret 2007

Tekanan Hidup Bikin Orang Nekat

Bencana longsor dan banjir di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, lalu guncangan gempa di Solok, Sumatera Barat, telah mengguncangkan hati karena bencana ini datang silih berganti. Belum selesai kita mengatasi masalah itu, datang lagi bencana lain, pesawat Garuda Indonesia yang mendarat di Yogyakarta terbakar. Korban pun berjatuhan.

Peristiwa yang tidak kalah dahsyatnya terjadi di Malang. Seorang ibu dan empat orang anaknya yang masih kecil bunuh diri dengan minum racun potasium diduga karena tidak kuat lagi menanggung beban kehidupan. Racun itu dicampur dengan air, lalu diminumkan kepada empat orang anaknya. Kemudian, sang ibu menyusul minum racun yang sangat mematikan itu. Peristiwa itu diperkirakan terjadi Minggu (11/3). Sementara itu, sang suami sedang berjuang mencari nafkah di salah satu bengkel di Surabaya.

Kita terhenyak. Kemiskinan ternyata bisa berdampak begitu mengerikan. Kemiskinan mampu mendorong orang berbuat apa saja, termasuk bunuh diri itu. Dan, itu pulalah yang terjadi ketika pada 2004 seorang ibu rumah tangga nekat membakar diri bersama dua orang anaknya di Jakarta Utara.

Lalu, pada awal 2006 seorang ibu di Serpong, Banten, membakar dua anaknya setelah bertengkar dengan suaminya yang telah lama menganggur. Salah seorang anaknya meninggal. Pertengahan 2006 seorang ibu di Margahayu, Bandung, membunuh tiga anak kandungnya karena tidak kuat lagi mengatasi beban hidup.

Tragedi di Malang dan tiga tragedi lainnya mengirim sinyal kepada kita betapa kemiskinan itu bisa menakutkan. Orang bisa nekat berbuat apa saja. Orang miskin cenderung tidak malu melanggar hukum dengan mencuri atau merampok demi sesuap nasi. Bahkan termasuk nekat membunuh diri.

Tentu banyak faktor yang menyebabkan orang jatuh miskin seperti akibat bencana, kemalasan, dan tidak mempunyai keahlian. Yang lebih memprihatinkan kita bila kemisikinan itu lebih banyak terjadi akibat ketiadaan lapangan kerja. Pemerintah memang terus berjuang untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan subsidi.

Dari pengalaman selama ini, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), ternyata tidak sesuai sasaran. Bantuan yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu cenderung dipakai memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Menariknya, para penerima BLT juga merasa tidak begitu berguna untuk mendapatkan bantuan itu. Seperti kata pepatah Tiongkok, mereka tidak ingin mendapatkan ikan, tetapi kail untuk memancing ikan.

Keadaan kita makin kurang baik karena iklim investasi tidak kondusif. Para investor yang sudah diundang lebih banyak mengubar janji. Mereka belum berani masuk untuk menanam invetasinya. Kenapa? Karena kepastian hukum untuk investasi di negeri ini belum terjamin. Yang terjadi adalah banyak pabrik yang dulu berada di Indonesia lari ke negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja.

Di sana, para investor tidak saja mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga keringanan pajak, tenaga kerja yang lebih murah dan tidak macam-macam. Tentu kita mendukung tuntutan tenaga kerja untuk mendapatkan upah minimum yang wajar. Namun demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja kita yang cukup ramai lewat berbagai organisasinya membuat banyak investor ciut untuk masuk, sementara yang sudah ada berpikir untuk segera pindah. Semua itu menunjukkan belum adanya iklim yang kondusif untuk berusaha.

Sinyal penting lain yang perlu kita baca dari serangkaian tragedi bunuh diri itu adalah bahwa kemisikinan akan membuat sumber daya manusia Indonesia tidak bisa bersaing di masa depan. Sinyal ini harus segera ditangkap oleh pemerintah. Jangan sampai kemiskinan membuat orang berbuat lebih nekat di masa depan.

Suara Pembaruan, 14 Maret 2007

Badai belum Berlalu

MUSIBAH dan bencana masih erat membelit negeri ini. Kita seolah bergerak cepat dari bencana banjir ke gempa bumi, dari kecelakaan kapal laut ke pesawat terbang, dari longsor ke badai. Semuanya menelan korban jiwa.

Badai telah memporakporandakan kehidupan masyarakat. Puting beliung dan angin kencang mencabut rumah-rumah penduduk, menghempaskan pepohonan dan memakan korban.

Badai pun membuat para nelayan tidak melaut karena gelombang yang tinggi.

Kapal-kapal penyeberangan tertambat kuat di dermaga tak berlayar. Petani panen lebih awal karena padi roboh tersapu angin kencang. Suasana tak nyaman menghantui bangsa ini.

Badai Jacob dan George memang sedang bertamu ke kawasan ini. Meski ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika menyebutkan kedua badai tersebut kini mulai berlalu, namun masih meninggalkan jejak. Ditambah badai Isobel yang muncul di perairan Australia memperpanjang badai tropis terutama di Indonesia Timur.

Kekuatan Jacob dan George boleh melemah tapi badai belum berlalu. Bahkan ada ramalan dalam dua tiga bulan ke depan, negeri tropis ini masih dibayangi ancaman La Nina.

Betapa mengerikan ketika tiba-tiba sebuah kawasan diterjang badai. Masyarakat, terutama di kawasan terpencil, panik menyelamatkan diri. Tidak ada informasi awal yang membuat mereka bisa berjaga-jaga dan bersiaga.

Berbeda dengan di kota. Ada banyak sumber informasi yang bisa diakses. Melalui radio, televisi, dan koran-koran, masyarakat kota bisa menjadikan ramalan BMG sebagai rujukan, meski sering pula ramalan tersebut meleset.

Tapi di desa? Tidak ada informasi tentang badai yang akan datang. Masyarakat yang biasanya karib dengan tanda-tanda alam kini kehilangan orientasi. Isyarat-isyarat semesta tidak lagi bisa menjadi suar. Sinyal-sinyal jagat seakan mengalami distorsi akibat ulah manusia sendiri.

Pemerintah seharusnya mempunyai solusi agar tidak muncul korban yang lebih besar.

Sudah saatnya menghentikan kebiasaan retorika politik yang penuh basa basi.

Pemerintah dengan berbagai cara harus memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat tentang badai yang mungkin menerpa sebuah kawasan. Ramalan BMG menjadi panduan bagi aparat untuk menyiapkan masyarakat dari ancaman badai.

Bangsa ini memiliki tabiat buruk yang memandang remeh informasi penting untuk publik. Akibatnya, ketika bencana tiba, negeri ini menjadi ladang pembantaian massal. Hanya sedikit yang bisa menyelamatkan diri. Itu pun semata-mata karena faktor nasib. Bukan karena piawai bersiaga.

Bencana demi bencana selain menelan korban jiwa juga telah menyedot dana dalam jumlah besar. Anehnya, meski bencana datang bertubi-tubi pada tahun 2006 dan sebelumnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp2 triliun sebagai dana bencana dalam APBN tahun 2007. Padahal hingga Februari 2007 saja, kebutuhan dana bencana sudahÿ20mencapai sekitar Rp4,6 triliun. Beban fiskal dialokasikan dalam APBN Perubahan 2007.

Aparat pemerintah agaknya belum paham benar bahwa rakyat berhak mendapat informasi untuk penyelamatan diri jika sesewaktu terjadi bencana. Pemerintah merasa lebih nyaman dengan memberikan bantuan setelah terjadi bencana daripada melakukan tindakan pencegahan.

Ancaman badai masih panjang. Jacob dan George boleh pergi, tapi La Nina segera menjelang. Jika Jacob dan George membawa hujan lebat dan angin kencang, La Nina akan menyebabkan kemarau teramat kering akibat anomali cuaca.

Kita masih harus menghela napas panjang karena badai belum berlalu.

Media Indonesia, Selasa, 13 Maret 2007


Blog Stats

  • 803,645 hits
Maret 2007
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.