Arsip untuk Mei, 2007

Pengakuan Amien Tidak Cukup

Amien Rais siap dipenjara karena menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan. Perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap pemberi maupun penerima.

KELAK Amien Rais akan dikenang sebagai orang pertama yang berani mengaku menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Diperlukan keberanian untuk mengakui aib tersebut. Apalagi, dia tokoh utama reformasi, akademisi, mantan Ketua MPR RI, politisi andal.

Dokumen Departemen Kelautan yang pernah diterima Tempo serta berkas perkara Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah nama terhormat sebagai penerima dana yang sama. Ada bekas presiden, menteri, tim sukses kampanye presiden, para pejabat eselon tinggi, anggota DPR.

Ketika kasus ini meledak, sebagian besar penerima menyangkal atau “lupa”. Amien Rais mengingat, mengakui, dan membeberkan ihwal penggunaannya, yakni untuk membayar iklan televisi pada masa kampanye 2004. Namun, pengakuan saja belumlah cukup.

Ketersangkutan Amien dengan dana ilegal DKP menjadi fakta ironis karena uang itu diduga hasil korupsi. Kita ingat, sejak dulu mantan Ketua MPR ini keras benar menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar konsisten, Amien justru harus berani dan rela diusut oleh penegak hukum. Hal itu bisa segera dilakukan segera karena syarat yang diperlukan sudah klop tersedia. Nama Amien tercantum dalam daftar penerima dana ilegal DPK. Dan dia mengaku menerimanya.

Kapasitas intelektual serta integritas Amien Rais sebagai politikus reformasi membuat dia layak “dituntut lebih”. Maka, pengusutan adalah langkah yang patut diambil. Lagi pula, kasus ini dapat menjadi momentum yang menyuburkan karier politiknya.

Pemeriksaan Amien—apalagi jika dia sampai dihukum bila terbukti bersalah—akan menempatkan Amien sebagai tokoh yang melahirkan perspektif baru yang berani dan positif dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi kita yang lemah. Publik akan melihat, siapa pun yang turut menerima atau menikmati dana korupsi wajib diperiksa dan dihukum apabila terbukti bersalah—jadi, bukan hanya pelaku utamanya.

Dengan kalibernya, Amien pasti tahu bahwa contoh terdepan dalam sebuah clean government atau clean society yang selalu dia junjung adalah teladan dalam perbuatan. Majalah ini menyarankan agar Amien siap diperiksa secara mandiri. Tak perlu berpamrih orang lain mesti mengikutinya, apalagi menuntut mereka dihukum berabad-abad jika dia bersedia dihukum bertahun-tahun.

Keberanian membayar “utang” atas suatu kesalahan, walaupun pahit, akan mendatangkan hormat dan salut. Syukur-syukur kalau kemudian secara luas ditiru. Kita dengar satu-dua nama lain telah pula mengaku menerima dana ilegal Departemen Kelautan seperti halnya Amien, umpamanya Slamet Effendi Jusuf dari Partai Golkar dan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketika pertama kali memberi pengakuan, Amien menegaskan bahwa niatnya adalah mendorong law enforcement, penegakan hukum. Melalui teladan dan konsistensi penegakan hukum, Amien bisa menanam karya-karya politik yang indah untuk Indonesia maupun dirinya sendiri. Dia bisa menabung modal untuk naik ke panggung yang lebih besar pada 2009 kelak: pemilihan presiden.

Di panggung itu, “uang kecil” Rp 200 juta—yang ilegal—bisa berbalik menjadi bumerang. Maka, bersihkanlah nila tersebut selagi ada kesempatan. Amien bisa belajar dari sebuah pepatah Latin yang tepat: non dicendo causa finite, masalah tidak selesai hanya dengan kata-kata.

majalah Tempo, Edisi. 13/XXXIIIIII/21 – 27 Mei 2007

Kejujuran Elite Sedang Diuji

Dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menyebar ke mana-mana mulai benar adanya. Setidaknya bisa kita lihat dari pengakuan mantan calon presiden pada Pilpres 2004, M Amien Rais. Dengan jujur mantan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku menerima cek senilai Rp 200 juta dari menteri DKP saat itu, Rokhmin Dahuri, yang kini menjadi tersangka korupsi penyalahgunaan dana nonbujeter DKP.

Tentang aliran dana yang menyebar ke calon presiden, partai politik, serta sejumlah politisi itu terungkap dalam sidang yang mengadili Rokhmin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Kepala Bagian Umum Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Didi Sadili, mengakui dirinya ditunjuk Rokhmin untuk mengelola dana nonbujeter. Dana itu disebutkan ada yang mengalir ke Amien Rp 400 juta, Mega Center Rp 280 juta, Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono Rp 387 juta, Blora Center 40 juta, serta Tim Sukses Wiranto Rp 20 juta.

Hingga kini baru Amien seorang diri yang mengakui menerima dana tersebut dalam bentuk cek yang diserahkan langsung oleh Rokhmin. Uang tersebut oleh Amien diserahkan kepada bendahara DPP PAN. Bahkan, Amien menyatakan siap apabila dirinya dijadikan tersangka dan masuk penjara karena terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan para politisi serta tim kampanye yang disebutkan oleh Didi menerima dana nonbujeter DKP, sampai saat ini belum ada yang mengakuinya. Mereka berkelit dengan seribu jurus dari delapan penjuru angin.

Jauhkan prasangka kita terhadap gerakan politis yang mungkin dilakukan Amien. Kita seharusnya melihat positif bahwa tindakan terpuji dari guru besar ilmu politik UGM ini sebagai sebuah pengakuan yang jujur dari seorang elite. Secara ksatria Amien mengakuinya dan kalau memang dianggap melanggar hukum dia sudah siap dengan segala risikonya. Perilaku jujur seperti inilah yang mestinya menjadi pijakan bagi para elite kita dalam setiap gerak langkahnya. Apalagi mereka merupakan para pemimpin, baik untuk skala kecil maupun skala yang lebih besar yakni nasional.

Para elite kita seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat luas. Tidak cuma dalam ucapan tapi juga dalam setiap tindak-tanduknya. Bukankah pascatumbangnya rezim Orde Baru, kita sepakat untuk sama-sama membangun negeri ini lebih demokratis dan jauh dari perilaku korup.

Bagaimana mungkin rakyat akan mengikuti imbauan untuk melawan korupsi, kalau kalangan elite sendiri punya seribu macam alasan untuk menghindar bila dirinya diduga terlibat tindakan korupsi. Bukan rahasia lagi bahwa banyak para elite yang mendadak sakit ketika akan diperiksa dalam kaitan korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Kejujuran memang sudah seperti barang langka di antara para elite kita. Ketika terkait dugaan korupsi, misalnya, dengan mudah mereka memakai pengacara mahal dan ternama untuk bisa membebaskannya lewat tafsiran pasal-pasal dalam UU. Celakanya, aparat hukum kita belum semuanya bebas dari mafia peradilan.

Seharusnya para elite kita malu dengan terkuaknya aliran dana nonbujeter DKP. Ketika ramai-ramai mereka mengampanyekan perang terhadap korupsi, di sisi lain mereka melakukannya. Atau, memang urat malu para elite kita mungkin sudah putus?

Sebenarnya, dalam kaitan aliran dana nonbujeter DKP ini kita baru pada tahap menunggu kejujuran para elite yang menerimanya. Tetapi, mendengar pengakuan itu saja betapa susahnya. Di sinilah kejujuran para elite kita sedang diuji. Maukah mereka menularkan kejujuran kepada rakyat?

Republika, Sabtu, 19 Mei 2007

Permainan Politik Interpelasi

Hak interpelasi DPR terhadap sikap pemerintah yang mendukung resolusi pemberian sanksi terhadap Iran dalamkasus Iran semakin serius disikapi. Untuk pertama kalinya, DPR berhasil mendukung secara penuh hak interpelasi sampai dengan tahapan sekarang ini. Sebelumnya, DPR selalu saja berhenti ketika mengusung interpelasi karena para pengusulnya balik badan. Tercatat interpelasi soal impor beras, kenaikan harga BBM, adalah catatan betapa hak interpelasi telah dimainkan secara tidak konsisten oleh parpol di parlemen.

Kini hak interpelasi sudah bergulir. Sejauh ini, hanya ada 2 fraksi yang menolak pengajuan usulan ini secara resmi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP. Selebihnya, mendukung dengan berbagai catatan.

Kelihatannya, sikap pemerintah memang sangat ditunggu. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh berbagai anggota pengusulnya, terlihat benar bahwa ada semacam ketidakpuasan yang meluas di antara para anggota DPR itu.

Terlihat sekali bahwa usulan interpelasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar DPR terhadap Presiden yang mewakili pemerintah. Sejak pemerintah semakin lebih kuat dan hampir-hampir tanpa koreksi, jelas saja para wakil rakyat ini kelihatan warnanya.

Mereka tidak dapat memperlihatkan diri sebagai wakil rakyat yang kritis dan minimal bisa berbicara dalam wacana-wacana taktis yang bisa menaikkan pamor. Menuju Pemilu 2009, jelas mereka butuh itu. Dan jika hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa, maka para wakil rakyat ini bisa kehilangan dukungan dari konstituennya.

Maka wajar saja dalam membentuk dukungan dan usulan terhadap interpelasi, terjadi koalisi lintas partai. Partai Golkar yang selama ini mendukung program pemerintah karena Wakil Presiden berasal dari partai berlambang beringin ini, malah lebih lantang bersuara. Demikian juga dengan anggota DPR lain dari fraksi lain.

Kita kini menyaksikan bahwa hak interpelasi yang kini disampaikan sebenarnya hanya merupakan sebuah permainan politik baru bagi anggota DPR. Selama ini mereka memang kehilangan momentum-momentum politik karena garis partai sudah harus mereka ikuti. Tetapi tidak kali ini, ketika masa depan parpol dan anggota DPR itu sendiri harus benar-benar diperjuangkan.

Kelihatan jelas memang bahwa pemerintah kita sangat kuat dalam wacana. Popularitas pemerintah meski menurun belakangan ini, sangat jauh mengalahkan mereka yang duduk di parlemen meski dulunya sangat vokal. Kita tahu inilah kelemahan koalitas sempurna yang dibangun oleh Presiden Yudhoyono. Ruginya, parpol dan fraksi sebagai perpanjangan tangannya di parlemen akhirnya kehilangan ”gigi” untuk bisa berbicara atas nama konstituennya. Maka kini yang menikmati keuntungan atas hal-hal ini adalah pemerintah dan bukannya parlemen.

Apakah hak interpelasi ini berguna bagi masyarakat? Jelas tidak. Kalau dilihat dari sudut pandang topiknya saja, hal ini amat jauh panggang dari api. Masalah masyarakat adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran, sementara nuklir Iran sama sekali tidak menyentuh hal demikian. Maka sekalipun pemerintah berhasil diminta menarik dukungannya, hal itu sama sekali tidak menolong masyarakat keluar dari krisis. Resolusi terhadap hak interpelasi ini sudah bisa ditebak. Masyarakat sama sekali tidak akan mendapatkan kelegaan baru, misalnya. Permainan politik yang kurang begitu enak dilihat dengan jelas sedang terpampang di hadapan kita kini. (***)

Sinar Indonesia Baru Medan, 17 Mei 2007

Kemiskinan yang Menangis

Kita katakan sebagai kemiskinan yang menangis (crying poverty) karena kemiskinan itu begitu mengimpit dan membuat banyak orang sulit untuk bisa keluar.

Faktor penyebab bukan saja karena tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga membuat banyak orang tidak mempunyai pendapatan. Yang juga membuat hidup semakin berat adalah biaya hidup yang semakin mahal.

Sekarang ini semua biaya kebutuhan sehari-hari terasa memberatkan. Bukan hanya harga sembilan bahan pokok yang terus meningkat, tetapi biaya-biaya lain, seperti biaya transportasi, listrik, dan sekolah, juga terasa memberatkan.

Kondisi ini sudah sejak lama terlihat seperti dari meningkatnya angka putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga untuk menopang pendidikan anak-anak pascasekolah menengah pertama membuat banyak yang tidak bisa meneruskan pendidikan ke tingkat menengah atas, apalagi perguruan tinggi. Tidak usah heran apabila di jalan-jalan, kita melihat begitu banyak anak-anak yang hanya duduk-duduk tanpa jelas kegiatannya.

Situasi yang mengimpit itu suka tidak suka mengimbas ke dalam rumah tangga. Kita lihat belakangan ini tindak kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Kita bukan hendak mencari pembenaran atas tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kita harus mengurai akar persoalan. Jangan biarkan rasa frustrasi terus mengimpit sehingga membuat orang terjebak dalam pikiran pendek.

Ketika kita berbicara tentang persoalan yang satu ini, jalan pemecahannya tidak bisa lain adalah perbaikan kondisi ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi yang bergerak lebih pesat akan tercipta lapangan kerja lebih banyak. Ketika pekerjaan diperoleh, orang akan bisa mempunyai pendapatan. Dengan pendapatan itulah mereka bisa memiliki daya beli dan memperbaiki kualitas keluarga. Jangan lupa, ketika daya beli masyarakat semakin kuat, perekonomian pun akan bisa bergulir lebih cepat lagi.

Spiral yang kita dapatkan sekarang ini bukanlah spiral yang bergerak naik ke atas, tetapi sebaliknya ke bawah. Kita dihadapkan kepada kesenjangan di mana potensi keuangan yang ada di sektor perbankan tidak bisa memutar kegiatan sektor riil.

Untuk itu kita membutuhkan cara berpikir dan pendekatan yang berbeda dan bahkan lebih mendobrak. Keadaan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan karena akan menciptakan kondisi yang lebih memburuk.

Terus terang kita memuji langkah yang ditempuh sejumlah perbankan yang mencoba menjemput bola. Mereka tidak lagi terjebak dalam paradigma bahwa semua pengusaha itu buruk dan jahat. Tidak sedikit pengusaha yang memiliki rekam jejak yang baik dan mereka itu merupakan potensi yang harus dikembangkan, bukan justru ikut dimusuhi.

Sekarang ini bukan masanya bagi kita untuk sekadar saling menyalahkan dan melihat kelemahan pihak lain. Tanggung jawab perbaikan perikehidupan bangsa berada di tangan kita semua. Kita harus memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan negeri kita ini.

Kompas, Selasa, 15 Mei 2007

Kekerasan di Dunia Pendidikan

Apa yang bisa kita pahami mengenai kekerasan yang sering terjadi di dunia pendidikan kita? Di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dua kelompok saling baku bentrok untuk memperebutkan status yayasan yang mengelola perguruan tinggi tersebut. Akibat kekerasan itu sejumlah orang luka-luka, beberapa fasilitas kampus rusak, dan sekitar 15 ribu mahasiswa terpaksa tak bisa mengikuti kegiatan kuliah.

Sebelumnya, aksi kekerasan juga terjadi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Di sini, sejumlah praja (mahasiswa) senior menendang, memukul, dan menganiaya para mahasiswa juniornya. Aksi kekerasan yang berdalih pembinaan kedisiplinan ini telah menyebabkan beberapa praja (junior) meninggal dunia dan lainnya cacat fisik dan mental.

Kekerasan serupa juga telah terjadi di sejumlah perguruan tinggi di Makasar, Yogyakarta, Surabaya, dan daerah lain. Penyebabnya macam-macam. Dari ketidakpuasan terhadap proses pemilihan rektor, biaya kuliah yang dianggap mahal, hingga pengalihan status perguruan tinggi yang dinilai lebih berorientasi bisnis.

Bukan hanya di perguruan tinggi. Di SD, SMP, dan SMA, aksi kekerasan pun acapkali terjadi. Entah itu tawuran antar siswa maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir ini biasanya dengan dalih memberi pembejaran kepada siswa yang mbadung, tidak disiplin, dan sebagainya.

Apapun penyebabnya, berbagai kekerasan di institusi pendidikan kita itu jelas memprihatinkan. Para mahasiswa/siswa merupakan generasi penerus. Mereka adalah para calon pemimpin bangsa dan negara. Bila semasa belajar mereka terbiasa dengan kekerasan, baik aktif (terlibat langsung) maupun pasif (menyaksikan), maka bisa dipastikan cara-cara kekerasan itu pulalah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan segala perbedaan ketika mereka sudah menjadi ‘orang’.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada mahasiswa/siswa. Berbagai aksi kekerasan yang mereka lakukan seringkali penyebabnya justru para ‘orang tua’. Di IPDN para dosen dan pengasuh seolah membiarkan praja senior berbuat sesuka hati terhadap juniornya. Dan, itu telah berlangsung selama tahunan. Di UISU dua pihak yang bersengketa terhadap kepemilikan/pengelolaan yayasan lebih memilih menyelesaikannya dengan cara-cara kekerasan daripada jalur hukum. Sedihnya, mereka, para ‘orang tua’, itu sengaja melibatkan pada mahasiswa untuk membela kepentingan mereka.

Sedangkan kekerasan yang sering terlihat di sejumlah kampus lain biasanya terjadi lantaran mahasiswa lebih dipandang sebagai objek dan bukan subjek. Segala keputusan yang menyangkut perguruan tinggi, terutama mahasiswa, acapkali diambil secara sepihak oleh rektorat tanpa melibatkan mahasiswa. Begitu pula kekerasan yang berlangsung di sekolah-sekolah. Para guru seolah punya hak prerogatif memutuskan dan berbuat sesukanya terhadap para siswa yang dianggap mbeling.

Bila semua ini terus berlangsung di institusi-institusi pendidikan kita, lantas apa jadinya bangsa dan negara ini. Hukum hanya akan menjadi asesoris. Sedangkan yang berlaku hukum rimba, adu otot, dan anarkisme.

Berbeda pendapat tentu saja boleh. Berunjuk rasa juga boleh. Bahkan yang terakhir ini merupakan salah satu ciri demokrasi. Yang tidak boleh adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kekerasan dan anarkisme. Karena itu, barangkali ada baiknya bila tema-tema seperti demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan penyelesaian perbedaan pendapat dijadikan kurikulum di kampus-kampus dan sekolahan kita. Tentu saja para ‘orang tua’ –rektor dan pembantunya, dosen, dan guru-guru– harus menjadi teladan terlebih dulu.

Para mahasiswa/siswa merupakan calon pemimpin bangsa. Selain menimba ilmu pengetahuan, mereka juga harus diajarkan cara-cara bermasyarakat dan tata hidup yang baik. Tanpa ini semua, kekerasanlah yang akan jadi hukum.

Republika, Senin, 14 Mei 2007

Dana DKP Mengalir sampai Amien Rais

ADA adagium terkenal revolusi memakan anaknya sendiri. Adagium itu secara kontekstual sekarang bisa dipelesetkan menjadi reformasi memakan bapaknya sendiri.

Memakan anak atau memakan bapak dalam sebuah perubahan besar kiranya merupakan ironi dan tragedi yang terulang dalam sejarah. Perubahan yang cepat, dengan nama revolusi ataupun reformasi, rupanya terus menyimpan pembuktian yang sebaliknya. Yaitu, yang revolusioner dan yang reformis itu ternyata bagian yang dalam perjalanan sejarah kemudian juga perlu direvolusikan dan direformasikan. Dan yang dimakan tidak lagi anak, tetapi juga bapak.

Yang lebih menyedihkan ialah jika yang terjadi justru yang lebih tragis. Sang bapak perubahan justru yang memakan perubahan itu sendiri sehingga perubahan menjadi panggung badut-badut dengan semua topeng hipokrisi.

Itulah semua tragedi dan ironi yang sekarang sedang dibuktikan pengadilan perkara korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kasus ini merupakan kasus yang paling menarik karena dana nonbujeter itu mengalir ke banyak partai dan juga ke banyak tokoh.

Di antaranya yang paling mengagetkan dana itu dinyatakan juga mengalir sampai ke Amien Rais. Mengagetkan karena Amien Rais merupakan tokoh reformis, bahkan Bapak Reformasi.

Amien Rais dinyatakan menerima uang sebesar Rp400 juta. Uang yang sangat besar terlebih di tengah penderitaan rakyat. Uang yang sangat besar di tengah kegagalan reformasi memberantas korupsi. Dan lebih mengagetkan lagi, jika kemudian terbukti benar sang Bapak Reformasi ikut pula memakan dana nonbujeter itu.

Namun sejauh ini Amien Rais tergolong diam saja. Padahal, di negeri ini siapa pun tahu, Amien Rais adalah tokoh yang vokalis, yang bicara tanpa tedeng aling-aling, yang komentar-komentarnya terus terang, tajam, dan memikat.

Tetapi mengapa menyangkut dirinya sendiri sang tokoh memilih diam? Padahal kasusnya menyangkut salah satu urusan besar reformasi yang diperjuangkannya yaitu memberantas korupsi.

Dalam kasus aliran dana nonbujeter ini Amien Rais telah kehilangan autentisitas dirinya, yang spontan dan terus terang. Sikap itu menambah kecurigaan publik bahwa reformasi telah memakan bapaknya sendiri atau malah sang bapak telah memakan reformasi sehingga ikut dalam gurita besar korupsi dan berubah menjadi badut-badut di panggung hipokrisi.

Tentu saja asas praduga tak bersalah terhadap Amien Rais harus dijunjung tinggi. Namun pernyataan Amien Rais mendapat aliran Rp400 juta disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sebuah pernyataan yang sangat kuat, yang disampaikan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka.

Seorang tokoh reformis yang biasa bersuara lantang tentu juga memiliki hak untuk memilih diam. Diam di ruang publik, untuk kemudian menjawabnya tuntas juga dalam kesaksian di forum yang sama di pengadilan yang juga terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, semua mata seharusnya ditujukan kepada pengadilan dana nonbujeter DKP untuk bersama menyaksikan keberanian hakim membongkar semua aliran dana yang mengagetkan itu. Diperlukan keberanian hakim, karena melibatkan berbagai partai dan tokoh, termasuk sebuah nama besar ‘Bapak Reformasi’ yang diagungkan karena keberanian dan kejujurannya.

Kasus dana DKP ini mestinya pintu untuk membongkar semua aliran dana setuntas-tuntasnya sehingga semua topeng kepalsuan elite bangsa terbuka di pengadilan.

Media Indonesia, Senin, 14 Mei 2007

Kerusuhan Mei Luka Sepanjang Sejarah

KERUSUHAN Mei 1998 telah menjadi luka bangsa yang tak kunjung disembuhkan. Ada kesan ia dibiarkan menjadi rasa sakit yang menyiksa bangsa ini. Rasa sakit yang bisa jadi akan dibawa sepanjang sejarah. Itu jika tak ada kemauan negara untuk mengungkap dan menghukum mereka yang terlibat kejahatan.

Harus diingatkan lagi, kerusuhan Mei yang diawali penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti menewaskan sedikitnya 1.250 manusia. Mereka umumnya terpanggang di pusat-pusat perbelanjaan yang sengaja dibakar, sebagian lagi mati dianiaya secara biadab.

Kerusuhan Mei bukanlah sejarah masa lalu yang jauh. Ia belum genap 10 tahun. Artinya, masih amat banyak saksi mata yang bisa dimintai keterangan. Masih banyak yang bisa dengan baik mengingat peristiwa itu untuk penyelidikan. Tapi, negara seperti tak punya kemauan baik untuk melakukannya.

Sudah pasti, kerusuhan Mei jika terus dibiarkan, akan menjadi paradoks reformasi yang getir. Yang akan membuat bangsa ini tergagap setiap bicara sejarahnya sendiri. Bayangkan, ia peristiwa yang mengawali reformasi, tapi tragedi itu tak bisa dibereskan oleh pemerintahan reformasi sendiri. Spirit reformasi yang menggelegak ternyata kalah nyali melawan rezim gangster yang menistakan kemanusiaan.

Alangkah aneh. Empat presiden hasil reformasi, sejak BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono, tak berdaya mengungkap kerusuhan Mei. Mereka tak becus mengusut kejahatan kelas tinggi itu. Padahal, pola-pola aksi kejahatan itu sama. Membakar pusat perbelanjaan, penjarahan, dan penganiayaan terhadap etnik Tionghoa. Itu tak mungkin dilakukan orang-orang biasa. Pastilah direncanakan dengan matang dan dikerjakan orang-orang yang amat terlatih.

Dengan kenyataan itu, publik pun tak bisa disalahkan jika menduga negara melindungi mereka yang terlibat kejahatan kelas berat itu. Atau para penjahat melawan dengan kekuatan luar biasa sehingga negara tak berdaya? Tetapi, mungkinkah negara tak berdaya? Karena itu, dugaan pertamalah yang mungkin benar.

Faktanya berbagai upaya pengungkapan Tragedi Mei seperti membentur tembok. Bahkan, seperti ada upaya sistematis untuk menguncinya rapat-rapat. DPR misalnya, pada 2002, telah menyatakan penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei bukan pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin kejahatan yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal bukan pelanggaran HAM berat?

Karena itu, untuk menolak dugaan negara melindungi kejahatan, tidak ada jalan lain kecuali harus mengungkap kerusuhan Mei dengan kejujuran. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa mengarungi samudra masa depan dengan kegagalan membereskan masa silam? Masa lalu yang tidak selesai akan menjadi masa depan yang terhalang.

Kerusuhan Mei adalah utang masa lalu yang akan jadi beban sejarah. Ia menjadi beban pemerintahan siapa pun, juga beban bangsa secara umum.

Mengungkap sejarah kelam memang tidak mudah, apalagi jika yang terlibat kejahatan menyangkut orang-orang kuat, yang bisa jadi masih berkuasa. Tetapi, bukankah sepahit apa pun, kebenaran sejarah harus diungkap. Itu jika bangsa kita ingin membangun masa depan yang lebih cerah.

Media Indonesia, Minggu, 13 Mei 2007


Blog Stats

  • 791,644 hits
Mei 2007
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.