Arsip untuk Mei 14th, 2007

Kekerasan di Dunia Pendidikan

Apa yang bisa kita pahami mengenai kekerasan yang sering terjadi di dunia pendidikan kita? Di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dua kelompok saling baku bentrok untuk memperebutkan status yayasan yang mengelola perguruan tinggi tersebut. Akibat kekerasan itu sejumlah orang luka-luka, beberapa fasilitas kampus rusak, dan sekitar 15 ribu mahasiswa terpaksa tak bisa mengikuti kegiatan kuliah.

Sebelumnya, aksi kekerasan juga terjadi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Di sini, sejumlah praja (mahasiswa) senior menendang, memukul, dan menganiaya para mahasiswa juniornya. Aksi kekerasan yang berdalih pembinaan kedisiplinan ini telah menyebabkan beberapa praja (junior) meninggal dunia dan lainnya cacat fisik dan mental.

Kekerasan serupa juga telah terjadi di sejumlah perguruan tinggi di Makasar, Yogyakarta, Surabaya, dan daerah lain. Penyebabnya macam-macam. Dari ketidakpuasan terhadap proses pemilihan rektor, biaya kuliah yang dianggap mahal, hingga pengalihan status perguruan tinggi yang dinilai lebih berorientasi bisnis.

Bukan hanya di perguruan tinggi. Di SD, SMP, dan SMA, aksi kekerasan pun acapkali terjadi. Entah itu tawuran antar siswa maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir ini biasanya dengan dalih memberi pembejaran kepada siswa yang mbadung, tidak disiplin, dan sebagainya.

Apapun penyebabnya, berbagai kekerasan di institusi pendidikan kita itu jelas memprihatinkan. Para mahasiswa/siswa merupakan generasi penerus. Mereka adalah para calon pemimpin bangsa dan negara. Bila semasa belajar mereka terbiasa dengan kekerasan, baik aktif (terlibat langsung) maupun pasif (menyaksikan), maka bisa dipastikan cara-cara kekerasan itu pulalah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan segala perbedaan ketika mereka sudah menjadi ‘orang’.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada mahasiswa/siswa. Berbagai aksi kekerasan yang mereka lakukan seringkali penyebabnya justru para ‘orang tua’. Di IPDN para dosen dan pengasuh seolah membiarkan praja senior berbuat sesuka hati terhadap juniornya. Dan, itu telah berlangsung selama tahunan. Di UISU dua pihak yang bersengketa terhadap kepemilikan/pengelolaan yayasan lebih memilih menyelesaikannya dengan cara-cara kekerasan daripada jalur hukum. Sedihnya, mereka, para ‘orang tua’, itu sengaja melibatkan pada mahasiswa untuk membela kepentingan mereka.

Sedangkan kekerasan yang sering terlihat di sejumlah kampus lain biasanya terjadi lantaran mahasiswa lebih dipandang sebagai objek dan bukan subjek. Segala keputusan yang menyangkut perguruan tinggi, terutama mahasiswa, acapkali diambil secara sepihak oleh rektorat tanpa melibatkan mahasiswa. Begitu pula kekerasan yang berlangsung di sekolah-sekolah. Para guru seolah punya hak prerogatif memutuskan dan berbuat sesukanya terhadap para siswa yang dianggap mbeling.

Bila semua ini terus berlangsung di institusi-institusi pendidikan kita, lantas apa jadinya bangsa dan negara ini. Hukum hanya akan menjadi asesoris. Sedangkan yang berlaku hukum rimba, adu otot, dan anarkisme.

Berbeda pendapat tentu saja boleh. Berunjuk rasa juga boleh. Bahkan yang terakhir ini merupakan salah satu ciri demokrasi. Yang tidak boleh adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kekerasan dan anarkisme. Karena itu, barangkali ada baiknya bila tema-tema seperti demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan penyelesaian perbedaan pendapat dijadikan kurikulum di kampus-kampus dan sekolahan kita. Tentu saja para ‘orang tua’ –rektor dan pembantunya, dosen, dan guru-guru– harus menjadi teladan terlebih dulu.

Para mahasiswa/siswa merupakan calon pemimpin bangsa. Selain menimba ilmu pengetahuan, mereka juga harus diajarkan cara-cara bermasyarakat dan tata hidup yang baik. Tanpa ini semua, kekerasanlah yang akan jadi hukum.

Republika, Senin, 14 Mei 2007

Iklan

Dana DKP Mengalir sampai Amien Rais

ADA adagium terkenal revolusi memakan anaknya sendiri. Adagium itu secara kontekstual sekarang bisa dipelesetkan menjadi reformasi memakan bapaknya sendiri.

Memakan anak atau memakan bapak dalam sebuah perubahan besar kiranya merupakan ironi dan tragedi yang terulang dalam sejarah. Perubahan yang cepat, dengan nama revolusi ataupun reformasi, rupanya terus menyimpan pembuktian yang sebaliknya. Yaitu, yang revolusioner dan yang reformis itu ternyata bagian yang dalam perjalanan sejarah kemudian juga perlu direvolusikan dan direformasikan. Dan yang dimakan tidak lagi anak, tetapi juga bapak.

Yang lebih menyedihkan ialah jika yang terjadi justru yang lebih tragis. Sang bapak perubahan justru yang memakan perubahan itu sendiri sehingga perubahan menjadi panggung badut-badut dengan semua topeng hipokrisi.

Itulah semua tragedi dan ironi yang sekarang sedang dibuktikan pengadilan perkara korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kasus ini merupakan kasus yang paling menarik karena dana nonbujeter itu mengalir ke banyak partai dan juga ke banyak tokoh.

Di antaranya yang paling mengagetkan dana itu dinyatakan juga mengalir sampai ke Amien Rais. Mengagetkan karena Amien Rais merupakan tokoh reformis, bahkan Bapak Reformasi.

Amien Rais dinyatakan menerima uang sebesar Rp400 juta. Uang yang sangat besar terlebih di tengah penderitaan rakyat. Uang yang sangat besar di tengah kegagalan reformasi memberantas korupsi. Dan lebih mengagetkan lagi, jika kemudian terbukti benar sang Bapak Reformasi ikut pula memakan dana nonbujeter itu.

Namun sejauh ini Amien Rais tergolong diam saja. Padahal, di negeri ini siapa pun tahu, Amien Rais adalah tokoh yang vokalis, yang bicara tanpa tedeng aling-aling, yang komentar-komentarnya terus terang, tajam, dan memikat.

Tetapi mengapa menyangkut dirinya sendiri sang tokoh memilih diam? Padahal kasusnya menyangkut salah satu urusan besar reformasi yang diperjuangkannya yaitu memberantas korupsi.

Dalam kasus aliran dana nonbujeter ini Amien Rais telah kehilangan autentisitas dirinya, yang spontan dan terus terang. Sikap itu menambah kecurigaan publik bahwa reformasi telah memakan bapaknya sendiri atau malah sang bapak telah memakan reformasi sehingga ikut dalam gurita besar korupsi dan berubah menjadi badut-badut di panggung hipokrisi.

Tentu saja asas praduga tak bersalah terhadap Amien Rais harus dijunjung tinggi. Namun pernyataan Amien Rais mendapat aliran Rp400 juta disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sebuah pernyataan yang sangat kuat, yang disampaikan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka.

Seorang tokoh reformis yang biasa bersuara lantang tentu juga memiliki hak untuk memilih diam. Diam di ruang publik, untuk kemudian menjawabnya tuntas juga dalam kesaksian di forum yang sama di pengadilan yang juga terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, semua mata seharusnya ditujukan kepada pengadilan dana nonbujeter DKP untuk bersama menyaksikan keberanian hakim membongkar semua aliran dana yang mengagetkan itu. Diperlukan keberanian hakim, karena melibatkan berbagai partai dan tokoh, termasuk sebuah nama besar ‘Bapak Reformasi’ yang diagungkan karena keberanian dan kejujurannya.

Kasus dana DKP ini mestinya pintu untuk membongkar semua aliran dana setuntas-tuntasnya sehingga semua topeng kepalsuan elite bangsa terbuka di pengadilan.

Media Indonesia, Senin, 14 Mei 2007


Blog Stats

  • 803,645 hits
Mei 2007
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.