Permainan Politik Interpelasi

Hak interpelasi DPR terhadap sikap pemerintah yang mendukung resolusi pemberian sanksi terhadap Iran dalamkasus Iran semakin serius disikapi. Untuk pertama kalinya, DPR berhasil mendukung secara penuh hak interpelasi sampai dengan tahapan sekarang ini. Sebelumnya, DPR selalu saja berhenti ketika mengusung interpelasi karena para pengusulnya balik badan. Tercatat interpelasi soal impor beras, kenaikan harga BBM, adalah catatan betapa hak interpelasi telah dimainkan secara tidak konsisten oleh parpol di parlemen.

Kini hak interpelasi sudah bergulir. Sejauh ini, hanya ada 2 fraksi yang menolak pengajuan usulan ini secara resmi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP. Selebihnya, mendukung dengan berbagai catatan.

Kelihatannya, sikap pemerintah memang sangat ditunggu. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh berbagai anggota pengusulnya, terlihat benar bahwa ada semacam ketidakpuasan yang meluas di antara para anggota DPR itu.

Terlihat sekali bahwa usulan interpelasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar DPR terhadap Presiden yang mewakili pemerintah. Sejak pemerintah semakin lebih kuat dan hampir-hampir tanpa koreksi, jelas saja para wakil rakyat ini kelihatan warnanya.

Mereka tidak dapat memperlihatkan diri sebagai wakil rakyat yang kritis dan minimal bisa berbicara dalam wacana-wacana taktis yang bisa menaikkan pamor. Menuju Pemilu 2009, jelas mereka butuh itu. Dan jika hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa, maka para wakil rakyat ini bisa kehilangan dukungan dari konstituennya.

Maka wajar saja dalam membentuk dukungan dan usulan terhadap interpelasi, terjadi koalisi lintas partai. Partai Golkar yang selama ini mendukung program pemerintah karena Wakil Presiden berasal dari partai berlambang beringin ini, malah lebih lantang bersuara. Demikian juga dengan anggota DPR lain dari fraksi lain.

Kita kini menyaksikan bahwa hak interpelasi yang kini disampaikan sebenarnya hanya merupakan sebuah permainan politik baru bagi anggota DPR. Selama ini mereka memang kehilangan momentum-momentum politik karena garis partai sudah harus mereka ikuti. Tetapi tidak kali ini, ketika masa depan parpol dan anggota DPR itu sendiri harus benar-benar diperjuangkan.

Kelihatan jelas memang bahwa pemerintah kita sangat kuat dalam wacana. Popularitas pemerintah meski menurun belakangan ini, sangat jauh mengalahkan mereka yang duduk di parlemen meski dulunya sangat vokal. Kita tahu inilah kelemahan koalitas sempurna yang dibangun oleh Presiden Yudhoyono. Ruginya, parpol dan fraksi sebagai perpanjangan tangannya di parlemen akhirnya kehilangan ”gigi” untuk bisa berbicara atas nama konstituennya. Maka kini yang menikmati keuntungan atas hal-hal ini adalah pemerintah dan bukannya parlemen.

Apakah hak interpelasi ini berguna bagi masyarakat? Jelas tidak. Kalau dilihat dari sudut pandang topiknya saja, hal ini amat jauh panggang dari api. Masalah masyarakat adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran, sementara nuklir Iran sama sekali tidak menyentuh hal demikian. Maka sekalipun pemerintah berhasil diminta menarik dukungannya, hal itu sama sekali tidak menolong masyarakat keluar dari krisis. Resolusi terhadap hak interpelasi ini sudah bisa ditebak. Masyarakat sama sekali tidak akan mendapatkan kelegaan baru, misalnya. Permainan politik yang kurang begitu enak dilihat dengan jelas sedang terpampang di hadapan kita kini. (***)

Sinar Indonesia Baru Medan, 17 Mei 2007

1 Response to “Permainan Politik Interpelasi”


  1. 1 Erwan Juni 8, 2007 pukul 5:59 pm

    Persoalan interpelasi kali ini dan mungkin juga sebelumnya memang hanya menarik bagi sebagian masyarakat kita. Maklum ini adalah persoalan politik, real politik. Apalagi dalam soal interpelasi iran nuansa adu kekuatan pengaruh sangat kental sekali. Sebagaimana yang beredar dalam bahasan media massa, persoalan ketidakhadiran presiden tidak substansi untuk di perdebatkan panjang lebar mengingat substansi dasar dari interpelasi tersebut adalah meminta jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambilnya.

    Pertanyaannya kemudian dimana pengaruh interpelasi ini terhadap masyarakat secara langsung. Mungkin kita bisa melihat hakikat dari tujuan politik itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Sesuatu yang amat klise memang. bukan hanya persoalan makna dari tujuan politik itu sendiri namun istilah mensejahterakan rakyat juga hal yang sangat klise. Karena epistem kita tentang kesejahteraan selalu dikaitkan dengan persoalan ekonomi. Makna sejahtera dalam frame budaya jelas akan sangat berbeda.

    Kembali ke persoalan pengaruh interpelasi terhadap rakyat. Menjawab pertanyaan ini mungkin akan lebih mudah ketika kita melihat persoalan Pencalonan dalam pilkada atau partai. Dalam Pilkada misalnya, kecuali di Aceh (dengan calon independen), semua calon harus melalui dukungan parpol. Ini artinya dalam politik, realitas yang ada di parpol dianggap sama dengan realitas yang ada dalam masyarakat.

    Dalam tataran praktis, dampak interpelasi terhadap rakyat kita bisa melihatnya dampak dari interpelasi terhadap gus dur sebagai presiden pada saat ini. Gus Dur dilengserkan dan kita punya presiden baru yaitu megawati.

    Pertanyaannya kemudian apakah interpelasi kepada SBY akan berakhir sama seperti gus dur. Normatifnya nasib SBY tidak akan sama dengan Gusdur. Tiga hal yang bisa menjelaskan hal ini, yang pertama presiden SBY sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, yang kedua realitas politik dalam interpleasi ini hanyalah perang pencitraan. Apalagi komposisi partai pendukung pemerintah di parlemen cukup signifikan jika dilihat dari refresentasi menteri asal parpol yang ada di kabinet. Ketiga, dukungan politik dari infrastruktur politik diluar subsistem politik sangat rendah. Sampai sejauh ini selain pengamat dan pakar politik, belum ada komentar dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dst yang bernada dukungan terhadap interpleasi ini.

    SBY akan bernasib seperti Gus Dur jika melakukan beberapa hal. Pertama, melakukan loby politik yang tidak signifikan, Kedua, Terus menerus bersikap defensif terhadap DPR, Ketiga, DPR berhasil menggiring opini publik sehingga mendapatkan dukungan penuh dari komponen-komponen masyarakat bangsa ini. Keempat, sebagai reaksi kuatnya dukungan dari masyarakat, para menteri asal parpol mengundurkan diri.

    Dalam komunikasi politik, Interpelasi seharusnya bisa menjadi titik keseimbangan hubungan antara DPR dan pemerintah. Nuansa saling “mengingatkan” harusnya dilihat sebagai sebuah semangat untuk saling “menguatkan” sehingga tidak keluar dari jalur tujuan dan kepentingan bangsa ini didirikan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
Mei 2007
S S R K J S M
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: