Hukum Vs Teror

Kapolri, Jenderal Sutanto, kemarin memohon permakluman kita bahwa penanganan terorisme bisa jadi menggunakan cara ”luar biasa”. Maka, ia berharap kasus yang menimpa Yusron Mahmudi tidak dikembangkan. Yusron –polisi menyebutnya pula sebagai Abu Dujana– ditembak dari belakang dalam jarak dekat di depan tiga anak-anaknya saat penangkapan pada 9 Juni lalu.

Reaksi keras atas cara penangkapan datang dari Komisi III DPR. Mereka meminta pengusutan kasus ini dengan berkirim surat kepada Kapolri, Komnas HAM, dan Komnas Perlidungan Anak. Mereka menilai polisi penembak Yusron telah melanggar hukum karena menembak dari belakang dan tersangka saat itu dalam posisi sudah tertangkap.

Sebagaimana sikap DPR, kita tak hendak mencampuri proses hukum, termasuk dakwaan terhadap Yusron. Terorisme adalah ancaman besar tidak saja bagi keamanan bangsa tapi juga untuk kemanusiaan. Kita mendukung upaya polisi yang tak kenal lelah untuk mengejar tokoh-tokoh kunci terorisme dan membongkar jaringannya hingga ke akar.

Dalam dukungan itu, kita perlu mengingatkan Polri untuk tetap menempuh jalur hukum. Kita tak perlu menjadi polisi untuk tahu bahwa menembak orang yang sudah ditangkap, dari belakang, dalam jarak dekat, di depan anak-anak, adalah pelanggaran hukum. Kita pun tak melihat penghargaan terhadap HAM pada peristiwa itu.

Pelanggaran hukum pada cara penanganan kasus terorisme hanya memberi peluang bagi bebasnya tersangka. Sayangnya, hal ini begitu sering terjadi. Bahkan, sampai muncul anggapan di masyarakat dalam aksi-aksi penangkapan, terutama oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, bahwa yang terjadi adalah ”penculikan”.

Kita perlu menjaga momentum penanganan terorisme yang tampaknya sedang mendapat angin baik. Dukungan ormas-ormas besar Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sangat kuat saat ini. Hal ini jelas tak kalah pentingnya dibanding dukungan dana Australia dan Amerika Serikat. Polri tak dapat hanya memuaskan satu kalangan –katakanlah donor– dan melupakan pendukung lainnya.

Bagaimanapun, saat ini muncul kecemasan bahwa kampanye antiterorisme hanya untuk memuaskan negara adikuasa dan memojokkan kelompok Islam. Polri dapat menepis kecemasan itu. Tidak dengan jargon, tentunya, melainkan dengan cara berpikir dan bertindak. Wacana pengumpulan sidik jari santri, misalnya, jangan pernah muncul lagi.

Melihat begitu mudahnya kelompok teroris menyusup di tengah masyarakat, kita justru kian sadar akan perlunya dukungan masyarakat. Hal yang kita inginkan adalah garis jelas antara penjahat yang melanggar hukum dan masyarakat yang taat hukum. Kejelasan antara hukum dan kejahatan akan berbuahkan dukungan bagi tindakan antiterorisme.

Maka, jangan sampai tindakan aparatur hukum justru merusak dukungan itu. Masyarakat mendambakan keamanan saat bekerja, bermasyarakat, beribadah. Mereka takkan pernah bermimpi suatu ketika, secara tiba-tiba, beralih peran dari warga biasa menjadi ”gembong teroris”.

Republika, Rabu, 20 Juni 2007

0 Responses to “Hukum Vs Teror”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Juni 2007
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: