Kemarahan Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji untuk menggunakan bahasa terang guna menunjukkan sikap dan tindakan. Tiga hari lalu, saat menerima 20 warga korban lumpur Lapindo, ia berbahasa cukup terang tentang kasus lumpur panas tersebut. ”Saya sangat prihatin. Saudara bisa menyebut saya marah, marah sekali,” katanya.

Kemarahan Presiden muncul karena ia menemukan kesenjangan antara informasi dari para korban pada Ahad lalu dan keterangan yang selama ini ia terima dari para pembantu dekatnya. Layaklah ia marah karena selama ini tampaknya hanya kabar baik yang datang. Misalnya, bahwa 303 kepala keluarga sudah menerima ganti rugi dari 512 klaim yang masuk.

Muncul kesan, berdasarkan laporan itu, bahwa separuh lebih persoalan telah beres. Presiden sadar bahwa data itu adalah disinformasi ketika mendapat pengaduan tentang 11 ribu kepala keluarga yang tersingkirkan karena lumpur. Mereka meliputi sekitar 40 ribu jiwa. Sekitar 94 persen korban lumpur ternyata masih terlunta-lunta. Ada kabar, Presiden menitikkan air mata saat mendengar kisah-kisah sedih para korban.

Perasaan Presiden yang terang-benderang sudah terungkap. Demikian pula sikapnya. Namun, warga korban lumpur masih menanti tindakannya. Adakah perubahan nasib para korban lumpur setelah Presiden berkunjung ke lokasi bencana?

Wacana saat ini mengerucut pada dana talangan untuk ganti rugi. Presiden tampaknya perlu mencermati ketidakkompakan kabinetnya dalam isu ini. Menteri Keuangan dan Menteri PU jelas menyatakan pemerintah belum siap untuk menalangi dan menganggap ganti rugi kepada warga adalah murni tanggung jawab PT Lapindo. Namun, Menteri ESDM menyebut bahwa pemerintah telah siap memberikan dana talangan.

Wapres Jusuf Kalla juga berkata serupa dan menyebut kunci pemberian talangan tinggal di Presiden. Sementara, Menteri Sosial menyatakan Lapindo kesulitan keuangan, sebuah isyarat agar pemerintah turun tangan. Anehnya, wacana itu mengabaikan fakta bahwa Lapindo tak pernah mengeluhkan masalah keuangan. Bagi Lapindo jujur atau tidak jelas bahwa kelambanan pemberian ganti rugi kepada para korban bukan karena mereka tak mampu bayar, melainkan karena proses verifikasi surat-surat yang memakan waktu lama. Sebanyak 219 klaim ganti rugi yang belum dibayar, menurut Lapindo, adalah klaim yang belum sempurna karena tak menyertakan IMB. Jadi, masih perlu verifikasi.

Sebagian persoalan tampaknya bersumber atau memanfaatkan isi Perpres No 14/2007. Untuk tanah tanpa sertifikat, misalnya, ada keharusan verifikasi berlapis agar bisa mendapatkan ganti rugi. Tanah dengan letter C dan petok D serta tidak ber-IMB termasuk di dalamnya. Dalam situasi bencana, kita maklum tentu sebagian besar warga ada dalam kelompok ini. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (pemerintah menghindar dari istilah lumpur Lapindo) alias BPLS sebenarnya sudah meloloskan verifikasi 600 bidang lahan.

Namun, Lapindo enggan memberikan ganti rugi. Mereka beralasan hasil verifikasi BPLS masih harus melalui ”ujian” di notaris independen sesuai Perpres 14/2007. Segala kelambanan inilah yang selama ini memompa kemarahan para korban. Dan, sebenarnyalah, pemerintah berpacu dengan penderitaan mereka, bukan dengan ancaman interpelasi.

Republika, Rabu, 27 Juni 2007

0 Responses to “Kemarahan Presiden”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
Juni 2007
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: