Menuju Politik 2009

Golkar dan PDIP manggung bareng di Medan, Sumatra Utara. Di sana ada pernyataan soal kesamaan ideologi nasionalisme dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sana juga terucap bahwa jika dua partai terbesar ini bersatu maka mereka akan banyak meraih kemenangan. Contoh yang diungkap adalah pemilihan gubernur Banten, yang kemudian dioptimiskan akan berulang di Jakarta.

Pertemuan itu mengundang banyak tafsir, dan memancing geliat politik. Hingga 2009 nanti ada banyak agenda politik. Karena itu panggung bersama itu mengundang spekulasi soal kemungkinan koalisi pada pemilihan kepala daerah, hingga ke soal memenangkan pertarungan pada penyusunan paket RUU bidang politik (RUU Parpol, RUU Pilpres, RUU Susduk, dan RUU Pemilu Legislatif) dan koalisi pada Pilpres 2009 nanti. Ada pula yang melihatnya pada upaya meredam interpelasi lumpur Lapindo.

Di lingkungan PDIP, hal itu tak banyak menimbulkan riak. Selain partai ini sangat berpusat pada Megawati, partai ini juga telah melalui ‘seleksi alam’ yang keras dengan tersingkirnya banyak faksi. Sehingga kepengurusan partai sangat homogen. Sedangkan di Golkar terlihat jelas bahwa faksi Agung Laksono paling keras bersuara. Mereka menilai hal itu sebagai peristiwa biasa dan ilegal karena tak melalui mekanisme partai. Adapun partai-partai lain langsung pasang kuda-kuda, delapan partai mengadakan pertemuan khusus untuk menjajaki kemungkinan membuat koalisi tandingan.

Jika soalnya hanya menyangkut koalisi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, maka tak ada masalah yang krusial. Soalnya hanyalah pada bagaimana publik mengapresiasi calon yang mereka ajukan. Apalagi ternyata sudah banyak terbukti bahwa banyaknya kursi di parlemen tak berjalan paralel dengan dukungan publik terhadap calon kepala eksekutif.

Hanya harus diakui bahwa Golkar dan PDIP adalah dua partai terbesar, paling merata, dan memiliki infrastruktur, jaringan kader, serta dana yang yang besar. Sehingga jika mereka berkoalisi sangat berpotensi untuk menang. Kasus Pilkada Banten hendak dijadikan preseden. Apakah ini akan terbukti pada pilkada yang lain? Masih perlu diuji. Namun apakah ini merupakan masalah krusial? Tidak. Itu adalah soal pilihan yang bebas dan rakyat yang akan menentukan. Yang penting prosesnya transparan, jujur, dan adil, serta tak ada kecurangan dan kejahatan.

Namun jika koalisi mereka ditujukan untuk memaksakan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka semata maka publik berhak untuk bersuara. Saat ini pemerintah dan DPR sedang bersiap-siap untuk melakukan amandemen paket UU bidang politik. Di sana akan ditentukan soal wujud Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu, penentuan daerah pemilihan dan batas electoral threshold (ET), persyaratan mendirikan partai dan menjadi caleg/capres, serta kemungkinan dibolehkannya calon independen.

Sejak reformasi, politik Indonesia relatif tak stabil. Bahkan pemerintahan SBY-JK pun tak mampu menjalankan amanat dengan tenang. Walau tak dijatuhkan seperti BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, toh ia tak mudah memerintah. Ini karena suara mereka di parlemen (gabungan kursi Golkar dan Demokrat) tak mencukupi. Hal serupa pernah menimpa Megawati-Hamzah (PDIP-PPP). Mereka harus mengakomodasi partai-partai lain. Gambaran serupa juga dihadapi para gubernur, bupati, dan walikota. Ini semua karena distribusi suara relatif tersebar.

Karena itu, penyederhanaan partai merupakan salah satu agenda reformasi untuk membangun sistem politik yang kokoh. Jika polarisasi distribusi suara yang menyebar ini tak kunjung mendapat jalan untuk disederhanakan, maka demokrasi di Indonesia menjadi jalan di tempat. Bagi sebagian pihak yang tak sabar dan tak mampu berpikir rumit, maka jalan paling mudah adalah melakukan pembatasan — yang pada batas tertentu bisa menjadi pengekangan. Padahal salah satu nikmat demokrasi adalah kebebasan. Sehingga sejumlah syarat dalam demokrasi tak ditujukan untuk menghalangi kebebasan tapi lebih diarahkan pada membangun ketertiban.

Dalam konteks inilah dibolehkannya calon independen adalah bagian dari keniscayaan demokrasi. Mempersulit mendirikan partai adalah intoleran. Menetapkan daerah pemilihan dan menetapkan ET di luar batas daya dukung sosial adalah represi. Namun menetapkan ET terlalu rendah juga berarti inefisiensi. Yang harus didorong adalah merger, konfederasi, dan koalisi permanen. Cara ini lebih elegan dan hanya menuntut ditumpulkannya egoisme politisi. Mari kita lihat apa yang akan diperbuat politisi.

Republika, Kamis, 28 Juni 2007

6 Responses to “Menuju Politik 2009”


  1. 1 alifmastur Juli 1, 2007 pukul 3:09 am

    Menarik untuk dibaca, Bedah Telisik Spiritual wasiat leluhur nusantara : MENYIBAK TABIR MISTERI NUSANTARA di JALAN SETAPAK MENUJU NUSANTARA JAYA.

  2. 2 sadi Desember 7, 2007 pukul 1:37 pm

    penting!!!
    prestasi mantan pres. megawati,yang kini mencalonkan diri kembali pada pemilu 2009 mendatang:
    1.menjual indosat dengan harga sangat murah ke singapura
    2.”memindahkan” perusahaan sony yang cuma satu2nya di asia tenggara ke singapura
    3.terkait dengan penjualan tanker dengan harga sangat murah
    4.cuma tamat sma???
    5.gak bisa pidato,bisanya cuma baca teks
    6.gak pinter,sehingga mudah diatur oleh negara lain.
    maaf ya,jika ini berlebihan,namun itulah kenyataanya,kita harus tahu bagaimana pemimpin kita,karena pemimpinlah yang akan membawa negri ini baik itu ke arah kehancuran ataupun ke arah kemajuan.Cintailah Indonesia,pintar2lah memilih pemimpin,jangan hanya sekedar “jual nama”

  3. 3 mf. amin fauzi Desember 16, 2008 pukul 10:08 am

    menanggapi komentar;
    saya tidak pernah mendukung megawati sebagai pemmimpin. saya tidak pernah masuk dalam PDIP, walaupun saya pernah memperkuat BMI jakarta timur. secara sepihak memang PDIP seudah mencalonkan beliau sebg kandidat presiden dari partainya, walaupun kalo mau jujur masih banyak kadernya yang lebih progres dan bisa diandalkan untuk representasi terhadap bangsa ini dari partainya. inilah potret bangsa ini dengan segala interpretasi politiknya. terbukti kuat kita masih menggunakan aliran figur, walaupun figur yang kita unggulkan tidak lebih dari ‘catatan kecil’ saja.

    masyaraka mau bilang apa, nyatanya PDIP masih partai besar, masih cukup amunisi perang, masih punya kader yang loyal dan, yang terpenting megawati masih punya trah pemimpin dari ayahnya soekarno.

    tinggal mengajak masyrakat untuk rasional dalam memilih pemimpinya yang negarawan. selamat berjuang!!!

  4. 4 Reeves Desember 23, 2008 pukul 5:24 pm

    apapun yang terjadi pdip harus didukung untuk berjuang keras memenangkan pemilu 2009 dan yang lebih penting lagi VOTE MEGA FOR 2009

  5. 5 mf. amin fauzi Maret 23, 2009 pukul 6:55 am

    atau malah sudah ada skenario 2009 dr tubuh PDIP sendiri. yang di hembuskan megawati, tapi ternyata bukan megawati yg jd capres. bisa jadi ini cuma menguji loyalitas pendukung (issue antara). agar tdk ada lagi roy bb bab ii.


  1. 1 Menuju Politik 2009 « Sutiobangkit1501m3's Blog Lacak balik pada Februari 24, 2010 pukul 1:16 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
Juni 2007
S S R K J S M
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: