Arsip untuk Juli, 2007

Jangan Sempitkan Reformasi Birokrasi

Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.Patut disayangkan, arah pembahasan reformasi birokrasi akhir-akhir ini seperti dipersempit menjadi urusan kenaikan gaji semata.
Orang pun kemudian menyoroti rencana kenaikan upah pegawai yang cukup signifikan di Departemen Keuangan. Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.
Pemerintah memang sedang menggodok tujuh draf undang-undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik salah satunya. Tapi diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, baru soal remunerasi yang masuk agenda pembahasan. Berbagai aspek penting lain, seperti sistem rekrutmen atau struktur lembaga, justru belum disentuh.
Jangan heran jika sejumlah instansi dan departemen cenderung hanya memikirkan soal gaji. Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto bahkan menyatakan sedang menggelar survei untuk menentukan nilai gaji yang ideal buat stafnya. Di Departemen Pendidikan, sebuah tim pengkaji telah dibentuk untuk merumuskan masalah yang sama.
Tapi pengalaman menunjukkan perbaikan gaji bukanlah jaminan bagi lahirnya good governance. Tanpa perbaikan sistem secara menyeluruh, kenaikan upah tak akan berarti banyak. Kita, misalnya, pernah mengelus dada menyimak apa yang terjadi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Standar upah karyawan BPPN merupakan salah satu yang tertinggi, bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Toh, kolusi dan suap begitu dalam membelit lembaga ini.
Sebetulnya yang sedang diuji coba di Departemen Keuangan bukan sekadar perbaikan struktur remunerasi. Di luar soal gaji, proyek percontohan ini menjangkau tiga bidang lain, yakni penataan institusi, peningkatan sumber daya manusia, dan penyempurnaan tata laksana birokrasi. Perombakan serupa telah dan tengah dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Universitas Gadjah Mada, Departemen Perdagangan, serta sejumlah pemerintah daerah.
Seperti ditulis ahli reformasi birokrasi dari Bank Pembangunan Asia, Staffan Synnerstrom, ada beberapa target kunci yang perlu dibidik dalam memperbaiki birokrasi. Salah satunya untuk mentransformasikan struktur pamong praja kita yang seragam, rigid, dan bergaya organisasi militer menjadi sebuah sistem yang lebih lentur terhadap kebutuhan. Dalam hal gaji, yang sedang dibenahi bukan sekadar menaikkan besarannya. Yang lebih penting, itu ditujukan untuk mengubah struktur remunerasi sekarang yang sarat akan pos tunjangan non-anggaran, dan karena itu rawan korupsi, menjadi sistem gaji tunggal yang transparan.
Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam memerangi korupsi, kita menaruh harapan besar pada langkah penting ini. Prosesnya tentu perlu kita awasi dan kritik terus. Cuma, ada baiknya hal itu kita lakukan sembari memelihara optimisme, karena seperti diwanti-wanti Synnerstorm, reformasi birokrasi bukanlah proses yang bisa rampung dalam tempo semalam.

Koran Tempo, Rabu, 18 Juli 2007

Sampai Titik Darah Penghabisan

Jujur saja kita sudah lama merasakan hilangnya rasa bangga pada bangsa sendiri. Kebanggaan itu seperti sudah menjadi barang langka. Terlebih setelah reformasi yang justru banyak diwarnai oleh ingar-bingar politik. Tidak sedikit politisi cuma sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Kepentingan rakyat hanyalah retorika belaka dan barang mainan yang cuma diperlukan untuk mengantar mereka ke kursi kekuasaan.

Tetapi, barang langka itu dalam sepekan terakhir ini terasa kental di setiap dada kita. Bukan dari kancah politik, melainkan dari lapangan sepak bola. Perjuangan keras yang diperlihatkan oleh tim ‘Merah Putih’ di kancah Piala Asia membuat kita semua sadar bahwa bangsa ini juga ”bisa”.

Diawali dengan kemenangan 2-1 atas Bahrain, rasa bangga pada Indonesia itu kian terasa ketika Sabtu lalu Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menghadapi Arab Saudi. Meski akhirnya kalah 1-2, para pemain sudah menunjukkan perlawanan sampai tetes darah penghabisan. Dengan semangat tak kenal lelah, mereka membuat tim ‘Singa Padang Pasir’ itu kerepotan tidak hanya dalam menyerang tapi juga dalam bertahan. Hanya keberuntunganlah yang membuat Arab Saudi akhirnya menang di detik-detik terakhir.

Semangat juang para pemainlah yang membuat kita bangga. Walaupun akhirnya kalah, tapi mereka kalah dengan kepala tegak. Rasanya kita sudah jarang melihat kegigihan atlet-atlet kita di medan laga internasional. Tak salah bila kemudian seisi Stadion Gelora Bung Karno malam itu memberikan penghormatan sambil berdiri kepada seluruh pemain ketika keluar dari lapangan. Tepuk tangan bergemuruh dari dalam stadion dan hanya surut begitu lampu-lampu mulai dimatikan.

Rasa bangga itu pun mengalir begitu saja di setiap kesempatan. Tak ada yang dapat mengalahkan topik perjuangan keras tim nasional sepak bola kita, dalam setiap obrolan. Dukungan pun terus mengalir menjelang pertandingan hidup-mati melawan Korea Selatan (Korsel) petang ini di tempat yang sama. Tiket pun sudah terjual habis. Padahal, masih ribuan lagi yang ingin menyaksikan langsung perjuangan anak-anak Indonesia.

Kita berharap semangat juang tim Merah Putih tidak mengendor. Bermainlah sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah sebelum wasit meniup peluit panjang. Kalaupun mati, matilah dengan terhormat di lapangan. Kekalahan Korsel oleh Bahrain 1-2 beberapa hari lalu merupakan sinyal kuat bahwa tim ‘Ginseng’ juga dapat dikalahkan. Mereka juga manusia yang ada saatnya lengah.

Selain semangat juang yang tinggi, kolektivitas merupakan kunci para pemain Indonesia tampil ”kesetanan” di dua laga terdahulu. Faktor itulah yang jelas-jelas dapat menutupi kelemahan teknik dan fisik mereka. Dengan kolektivitas yang rapi ternyata semua tujuan dapat digapai, baik dalam menyerang maupun bertahan. Tunjukkanlah itu semua malam ini sekali lagi kepada kami. Bukan apa-apa, ini karena kita bisa dan semestinya berdiri sejajar dengan Korsel.

Menang tentu menjadi harapan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tapi, janganlah itu menjadi beban berat. Hadapi dengan perjuangan tanpa kenal lelah. Sekali lagi, sampai titik darah penghabisan! Kalaupun kalah nantinya, kami tetap bangga. Karena kita sudah bertarung habis-habisan. Setidaknya, telah memberi contoh baik tentang semangat juang dan kolektivitas untuk bisa menjadi bangsa yang tangguh dan disegani.

Republika, Rabu, 18 Juli 200

Ancaman Larangan Terbang ke Arab Saudi

Indonesia kembali mendapat ‘tamparan’ dari dunia penerbangan inernasional. Setelah Uni Eropa (UE) melarang maskapai penerbangan Indonesia terbang di udara Eropa, kemarin, Arab Saudi akan mengeluarkan larangan serupa. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan, sudah menerima surat resmi dari otoritas penerbangan Kerajaan Arab Saudi.

Larangan terbang ke Arab Saudi memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, dalam surat itu disebutkan otoritas penerbangan Arab Saudi akan mengikuti jejak UE, yang melarang sejumlah maskapai Indonesia masuk Eropa. Memang, Arab Saudi memberi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan penjelasan. Namun, Arab Saudi mungkin tidak sepantasnya memberlakukan larangan terhadap Indonesia. Bukan hanya karena hubungan kedua negara sangat kuat, tapi juga penerbangan maskapai Indonesia ke Arab Saudi, selama ini bisa dikata tak pernah bermasalah.

Bertahun-tahun maskapai Indonesia melayani penerbangan ke Arab Saudi, baik penerbangan reguler maupun penerbangan jamaah haji, nyaris tak terdengar kabar terkait faktor keamanan. Artinya, setiap pesawat yang melayani rute penerbangan ke Arab Saudi sudah memenuhi standar keamanan internasional. Ini mestinya menjadi catatan tersendiri bagi otoritas penerbangan Arab Saudi, dan tak perlu mengikuti jejak UE.

Kita tentu berharap seperti itu. Tapi, apapun, pemerintah sudah selayaknya pula segera merespons kemungkinan larangan terbang tersebut, tentu dengan sikap positif. Pasalnya, jika larangan itu benar diberlakukan, maka bukan hanya pariwisata Indonesia yang dirugikan. Lebih dari itu, ratusan ribu jamaah haji bakal ikut menanggung akibatnya. Juga masyarakat yang ingin melakukan ibadah umroh atau terkait ketenagakerjaan.

Ruang yang diberikan untuk menjelaskan kondisi maskapai penerbangan Indonesia perlu dimanfaatkan secepatnya dan sebaik-baiknya.Bila perlu diperkuat dengan pendekatan secara diplomatis. Ini tentu sama sekali tak terkait dengan politik atau upaya-upaya mendongkrak popularitas pemerintahan. Kepentingan umat harus penjadi prioritas.

Respons dan penjelasan terhadap ancaman larangan Arab Saudi itu sudah selayaknya pula tak hanya dilakukan di atas kertas. Ancaman itu mestinya menyadarkan kita bahwa pembenahan dan perbaikan yang nyata sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Kita tak bisa lagi mengelak dari tuntutan berbagai standar internasional. Keberhasilan meningkatkan standar keselamatan penerbangan maskapai kita itulah yang menjadi modal penting untuk mendapat pengakuan internasional.

Buat seketat mungkin aturan terkait layak tidaknya sebuah maskapai dengan armadanya beroperasi. Terapkan aturan itu secara konsisten dan konsekuen, tanpa pandang bulu. Jangan biarkan pungli, suap, sogok atau apapun sejenisnya, kembali merusak. Hanya pembenahan serta perbaikan nyata itulah yang membuat kita tak merasa pesimistis.

Republika, Selasa, 17 Juli 2007

Larangan Terbang ke Eropa

BELUM seminggu pemerintah mengeluarkan penilaian mutakhir atas kinerja maskapai penerbangan Indonesia, sebuah pukulan telak datang dari Eropa. Telak karena Komisi Uni Eropa justru menjungkirbalikkan penilaian pemerintah itu.

Jungkir balik karena berdasarkan penilaian pemerintah, sekarang tidak ada lagi maskapai penerbangan Indonesia yang kinerjanya buruk yang masih diizinkan beroperasi. Sebaliknya, Komisi Uni Eropa justru akan melarang terbang maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa dan mengimbau warga Eropa agar tidak menggunakan maskapai penerbangan Indonesia dengan alasan tidak aman.

Larangan itu akan dikeluarkan dalam pekan ini dan berlaku di 27 negara anggota Uni Eropa. Dasar larangan adalah saran dari Komite Keselamatan Udara Uni Eropa.

Padahal, Senin (25/6) silam, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara baru mengumumkan penilaian yang sangat menggembirakan, yaitu dari 21 maskapai penerbangan hanya satu yang dinilai buruk, masuk kategori III, dan dicabut izin operasinya.

Selebihnya, 19 maskapai penerbangan berkinerja sedang, masuk kategori II, bahkan tujuh di antaranya dipromosikan dari kategori III. Garuda Indonesia naik kelas menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang masuk kategori I atau berkinerja baik.

Namun, penilaian pemerintah itu tiada harganya di mata Komisi Uni Eropa. Mereka justru akan memasukkan maskapai penerbangan Indonesia ke daftar hitam sampai ada tindakan nyata dari otoritas penerbangan Indonesia untuk memperbaiki keselamatan penerbangan. Dengan kata lain, Uni Eropa tetap tidak percaya bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kredibel.

Memperbaiki kinerja maskapai penerbangan tentu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Kiranya itulah yang terjadi di negeri ini. Siapa pun sulit percaya bahwa hanya dalam tempo tiga bulan banyak maskapai penerbangan Indonesia mampu memperbaiki kinerjanya sehingga naik kelas dari kategori III (kinerja buruk) ke kategori II (kinerja sedang).

Oleh karena itu, selayaknya dunia terkejut dengan penilaian pemerintah itu. Sebab terlalu indah untuk dipercaya. Di lain pihak, dunia tak kaget dengan larangan terbang yang dikeluarkan Uni Eropa sebab penilaiannya menggunakan standar keselamatan yang tidak dapat ditawar dan dibeli. Sejarah perekonomian Eropa dan juga sejarah peradaban Eropa memang telah berkembang sangat jauh sehingga mencapai suatu keseimbangan yang tinggi antara kemakmuran dan keselamatan.

Larangan Komisi Uni Eropa itu hendaknya menjadi pukulan berharga untuk koreksi diri. Harus ada visi yang jauh dan jujur untuk mengangkat kinerja maskapai penerbangan Indonesia sehingga mampu bersaing dalam tataran kelas dunia.

Untuk itu jelas diperlukan pemerintah yang bersih, yang tidak dapat dibeli, yang tidak kompromi terhadap standar keselamatan dan keamanan. Itulah pemerintah yang tegas dan konsisten sayang nyawa rakyatnya.

Akan tetapi, standar keselamatan dan keamanan yang tinggi, yang bersaing di level dunia, tidak dapat dicapai dengan membiarkan setiap maskapai penerbangan sendirian merangkak menggapainya. Setidaknya, negara harus mengambil peran yang strategis terhadap maskapai penerbangan miliknya.

Garuda Indonesia sebagai flag carrier mestinya mendapat dukungan kapital dari negara sehingga tidak hanya mampu memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, tetapi lebih dari itu bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya dalam konteks global.

Garuda Indonesia sudah lama menyuarakan perlunya dan pentingnya negara menambah modal, tetapi pemerintah dan DPR sangat lamban mengambil keputusan. Sebuah bukti buruknya komitmen negara untuk memiliki maskapai penerbangan yang dipercaya dan sanggup berkompetisi pada kelas dunia.

Masuk daftar hitam Komisi Uni Eropa tentu memalukan. Oleh karena itu, pemerintah harus sepenuh hati dan daya memajukan flag carrier sehingga suatu hari kehormatan bangsa pun berkibar-kibar dengan gagahnya.

Media Indonesia, Senin, 02 Juli 2007

Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

INDONESIA kini benar-benar dalam ruang tunggu yang mencemaskan. Mencemaskan karena hampir seluruh kebesaran negara dan kehormatan bangsa satu per satu seperti tengah meluruh. Seperti tengah bergerak ke titik nadir.

Tarian separatis di Ambon di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6), adalah salah satu buktinya. Seorang presiden bukan saja pemimpin pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Tetapi, dengan amat mudah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) meledek bangsa ini lewat tarian liar itu. Padahal, secara protokoler seorang presiden mendapat pengamanan dan pengawalan serbanomor satu. Ini sungguh memalukan!

Sementara oleh bangsa lain, kita juga tengah dipermalukan dengan materi perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement) antara Indonesia-Singapura. Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani kedua pemerintahan pada 27 April silam itu, isinya sungguh mengejutkan. Mengejutkan karena dinilai menginjak-injak rasa kebangsaan kita. Salah satunya Singapura diizinkan menembakkan rudal empat kali setahun di wilayah laut dan udara kita. Singapura juga bebas mengajak pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Pihak ketiga itu bisa Amerika atau Inggris, atau siapa saja sesuka Singapura!

Perjanjian itu memang belum final di Indonesia. Karena DPR belum memberikan persetujuan. Beruntunglah DPR tak larut dalam kepentingan sesaat. Komisi I DPR secara resmi menolak kerja sama pertahanan itu. Demikianlah seharusnya jika sebuah perjanjian nyata-nyata tidak memberikan keuntungan, tetapi justru menginjak-injak harga diri bangsa.

Di mana pun sebuah perjanjian berkaitan dengan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh oleh kedua pihak. Suara-suara penolakan oleh publik dan DPR, sesungguhnya karena Indonesia dianggap terlalu banyak memberi, tapi amat sedikit menerima.

Perjanjian pertahanan sesungguhnya memang barter dengan perjanjian ekstradisi yang lebih dahulu ditandatangani. Dalam perjanjian ekstradisi, Indonesia berharap mendapat aset para koruptor yang selama ini disimpan di Singapura. Sementara dalam perjanjian pertahanan, Singapura mendapat tempat latihan militer yang luas dan murah.

Indonesia merasa lebih banyak merugi. Kita belum tentu bisa mendapatkan aset-aset para koruptor di ‘Negeri Singa’ itu. Boleh jadi mereka telah kabur sebelum perjanjian diteken. Atau boleh jadi, pemerintah Singapura telah merancang strategi pengamanan buat mereka.

Sesungguhnya, penolakan DPR dan juga publik akan perjanjian pertahanan, bukan semata-mata karena kemungkinan kerugian lebih besar. Ia juga karena akumulasi fakta-fakta empiris di lapangan. Secara sengaja misalnya, Singapura melakukan perluasan wilayah (reklamasi) hingga menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah negeri yang pada 1960 hanya 581,5 kilometer persegi itu, kini telah bertambah menjadi 650 kilometer persegi. Bahkan, pada 2030 diproyeksikan menjadi 750 kilometer persegi. Yang menyakitkan, penambahan wilayah itu dengan pasir yang dibeli amat murah dari Indonesia, atau mungkin diambil secara ilegal alias mencuri.

Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang. Singapura adalah salah satu contohnya. Tapi, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu tindakan yang juga akan mempertontonkan kebodohan. Karena itu, jalan keluar yang bijak adalah bagaimana pemerintah Indonesia punya kekuatan diplomasi memaksa Singapura agar bersama-sama memperbaiki butir-butir perjanjian yang amat merugikan Indonesia itu.

Memang, Singapura tak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Tak ada jalan lain bagi negara kaya tapi miskin wilayah, kecuali memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas geografinya.

Sebaliknya, seluas dan sekaya apa pun sebuah negara, jika para pemiliknya tak becus merawatnya, negeri itu bisa tergadai. Cepat atau lambat! Banyak wilayah perbatasan kita yang kian berkurang.

Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama. Sayang, para pengelola negara tak memahami psikologi ruang tunggu yang mencemaskan ini.

Media Indonesia, Minggu, 01 Juli 2007


Blog Stats

  • 791,644 hits
Juli 2007
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.