Jangan Sempitkan Reformasi Birokrasi

Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.Patut disayangkan, arah pembahasan reformasi birokrasi akhir-akhir ini seperti dipersempit menjadi urusan kenaikan gaji semata.
Orang pun kemudian menyoroti rencana kenaikan upah pegawai yang cukup signifikan di Departemen Keuangan. Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.
Pemerintah memang sedang menggodok tujuh draf undang-undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik salah satunya. Tapi diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, baru soal remunerasi yang masuk agenda pembahasan. Berbagai aspek penting lain, seperti sistem rekrutmen atau struktur lembaga, justru belum disentuh.
Jangan heran jika sejumlah instansi dan departemen cenderung hanya memikirkan soal gaji. Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto bahkan menyatakan sedang menggelar survei untuk menentukan nilai gaji yang ideal buat stafnya. Di Departemen Pendidikan, sebuah tim pengkaji telah dibentuk untuk merumuskan masalah yang sama.
Tapi pengalaman menunjukkan perbaikan gaji bukanlah jaminan bagi lahirnya good governance. Tanpa perbaikan sistem secara menyeluruh, kenaikan upah tak akan berarti banyak. Kita, misalnya, pernah mengelus dada menyimak apa yang terjadi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Standar upah karyawan BPPN merupakan salah satu yang tertinggi, bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Toh, kolusi dan suap begitu dalam membelit lembaga ini.
Sebetulnya yang sedang diuji coba di Departemen Keuangan bukan sekadar perbaikan struktur remunerasi. Di luar soal gaji, proyek percontohan ini menjangkau tiga bidang lain, yakni penataan institusi, peningkatan sumber daya manusia, dan penyempurnaan tata laksana birokrasi. Perombakan serupa telah dan tengah dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Universitas Gadjah Mada, Departemen Perdagangan, serta sejumlah pemerintah daerah.
Seperti ditulis ahli reformasi birokrasi dari Bank Pembangunan Asia, Staffan Synnerstrom, ada beberapa target kunci yang perlu dibidik dalam memperbaiki birokrasi. Salah satunya untuk mentransformasikan struktur pamong praja kita yang seragam, rigid, dan bergaya organisasi militer menjadi sebuah sistem yang lebih lentur terhadap kebutuhan. Dalam hal gaji, yang sedang dibenahi bukan sekadar menaikkan besarannya. Yang lebih penting, itu ditujukan untuk mengubah struktur remunerasi sekarang yang sarat akan pos tunjangan non-anggaran, dan karena itu rawan korupsi, menjadi sistem gaji tunggal yang transparan.
Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam memerangi korupsi, kita menaruh harapan besar pada langkah penting ini. Prosesnya tentu perlu kita awasi dan kritik terus. Cuma, ada baiknya hal itu kita lakukan sembari memelihara optimisme, karena seperti diwanti-wanti Synnerstorm, reformasi birokrasi bukanlah proses yang bisa rampung dalam tempo semalam.

Koran Tempo, Rabu, 18 Juli 2007

1 Response to “Jangan Sempitkan Reformasi Birokrasi”


  1. 1 jagat September 1, 2008 pukul 11:42 am

    apa landasan hukum nya tentang sistem rekruit nya?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Juli 2007
S S R K J S M
« Jun   Agu »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: