Arsip untuk September, 2007

Konversi dan Hemat Energi

Harga minyak dunia dalam bulan-bulan terakhir ini terus menciptakan rekor. Sampai pertengahan pekan ini, harga minyak melejit mencapai 82 dolar per barel, padahal Januari silam masih pada posisi 53 dolar per barel.

Kenaikan harga minyak semestinya menggembirakan Indonesia, karena kita negara penghasil minyak. Tapi ternyata itu tidak berlaku. Banyak kalkulasi yang kemudian menjadikan dasar pertanyaan: Apakah kita beruntung atau justru rugi dengan adanya kenaikan harga minyak yang melambung itu.

Bahwa pendapatan dari minyak naik, itu betul. Dengan kondisi harga minyak seperti itu, maka pendapatan di sini akan naik sekitar Rp 17 triliun. Belum dari gas yang harganya juga ikut terkerek manakala harga minyak naik, di mana dari gas ini bisa diperoleh tambahan Rp 15 triliun.

Tapi jangan lupa bahwa setiap barel kenaikan harga, subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi terhadap listrik juga naik. Dalam APBN 2007, subsidi BBM mencapai Rp 54,1 triliun dan subsidi listrik Rp 32,4 triliun. Dengan kenaikan ini, subsidi BBM diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 70 triliun, dan listrik Rp 40 triliun.

Kenaikan harga minyak di satu sisi menjadi windfall profit, tetapi di sisi lain juga menjadi beban, karena subsidi yang harus ditanggung menjadi lebih besar. Kita hanya impas saja dengan kenaikan harga tersebut, bahkan mungkin menjadi tekor manakala penggunaan minyak dalam negeri lebih tinggi dibanding dengan kapasitas produksi yang 950 ribu barel per hari.

Kita bisa menikmati kenaikan harga minyak dunia jika konsumsi minyak dalam negeri bisa berkurang. Bangsa kita termasuk boros dalam menggunakan energi. Artinya produktivitas yang dihasilkan orang Indonesia tidak seimbang dengan konsumsi energi yang dipakai.

Langkah-langkah penghematan ini menjadi mutlak. Dimulai dari yang paling dasar adalah konversi minyak tanah ke gas. Kegagalan konversi selama ini harus dievaluasi menyeluruh untuk kemudian dibuat langkah baru yang lebih strategis sehingga bisa diterima masyarakat. Konversi ini bisa menghemat Rp 22 triliun per tahun.

Dalam skala yang lebih besar adalah konversi BBM ke biofuel. Jika itu segera dilakukan, maka konsumsi minyak akan menurun signifikan sehingga akan terjadi pula penghematan BBM. PLN sebagai perusahaan listrik juga perlu diversifikasi energi yakni ke sumber energi lain seperti batu bara, panas bumi, dan nuklir.

Penghematan juga bisa dilakukan dengan pembenahan transportasi, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Kemacetan sepanjang puluhan kilometer yang terjadi tiap hari jelas memboroskan BBM. Untuk itulah diperlukan angkutan umum yang massal dan nyaman. Busway menjadi salah satu angkutan yang representatif. Karena itu tak perlu grogi menghadapi orang-orang kaya di Pondok Indah yang tidak setuju busway.

Pada intinya, kenaikan harga minyak yang tinggi saat ini justru membuat repot. Dari sini kita harus belajar bahwa konversi minyak ke sumber energi lain sangat penting. Begitu juga penghematan pemakaian energi juga penting, sehingga kita tidak menjadi negera yang boros energi.

Jika kita bisa berhemat energi, jika kita bisa melakukan konversi dengan baik, maka ketika harga minyak terus melejit, kita tidak repot lagi, tapi justru memperoleh rezeki nomplok. Rezeki nomplok itulah yang nantinya bisa digunakan untuk program-program kesejahteraan rakyat.

Republika, Jumat, 21 September 2007

Iklan

Tragedi Atas Nama Demokrasi

Jika masalahnya hanya memperlihatkan kebodohan para pihaknya tentu tak masalah. Tapi, jika tindakan itu membuat energi bangsa ini terbuang sia-sia dan menyeret sebagian dari bangsa ini ke jurang kemunduran tentu Indonesia sangat merugi. Itulah yang sedang dan bakal terjadi dari wacana pengembalian Pancasila sebagai asas tunggal partai-partai politik.

Seperti diberitakan koran ini, tiga fraksi di DPR dari partai besar, yaitu Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat memasukkan masalah ini dalam daftar isian masalah (DIM) untuk dibahas dalam penyusunan paket undang-undang politik. Tentu ini kabar yang sangat menyentak. Ibarat cuaca: Tak mendung, awan cumulus pun tak ada, namun langit dipaksa untuk menurunkan hujan. Dalam kehidupan nyata, tentu itu mustahil, termasuk untuk menciptakan hujan buatan. Tapi dalam politik, semuanya mungkin saja. Harganya pun pasti sangat mahal. Akan ada pemaksaan dan pemerkosaan. Itulah sejatinya represi, tirani, dan fasisme.

Apakah kita harus menuruti saja apa maunya para politisi kita yang terhormat tersebut? Berdemokrasi tanpa memahami apa itu esensi demokrasi akan melahirkan banyak parodi dan ironi. Pasangan demokrasi adalah penghormatan terhadap kebebasan dan kemanusiaan. Dalam politik, kebebasan itu adalah kebebasan dalam berekspresi dan berserikat bagi seluruh warga. Tanpa ada sekat apa pun, termasuk sekat ideologi. Yang menjadi batas hanyalah kemanusiaan.

Dalam mempraktikkan kebebasan tersebut tak boleh ada penistaan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Karena itulah, dalam kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Sipil dan Politik, soal ini sudah diatur dengan jelas dan tegas. Setiap kebalikannya adalah pelanggaran terhadap demokrasi, yang jika dipaksakan akan terjadi pelanggaran terhadap kemanusiaan. Itulah yang terjadi di masa rezim Orde Baru, yang berhasil kita tumbangkan lewat gerakan reformasi. Sehingga, pemaksaan kembali ke asas tunggal adalah pengkhianatan terhadap reformasi dan mengingatkan kembali ke praktik rezim Soeharto. Semuanya belum terlalu lama untuk kita bisa lupa.

Tentu saja, setiap bangsa memiliki sejarah masing-masing. Jerman dan bangsa-bangsa Barat yang tercabik oleh Nazisme memiliki alasan yang sah untuk melarang ideologi tersebut. Begitu juga Indonesia, yang tiga kali dikhianati oleh PKI, punya hak untuk melarang komunisme. Dengan demikian, demokrasi yang berujung pada penghormatan terhadap pluralisme dan ekspresi tiap individunya memang bisa saja ada batas yang disahkan oleh sejarah dan nilai-nilai yang memiliki akar sosial. Tanpa itu, tak akan ada pluralisme yang kokoh dan berakar.

Pada sisi lain, politik warga harus dibedakan dengan politik negara. Apa yang dikemukakan di atas adalah politik warga. Sedangkan untuk politik negara, kita sudah memiliki dasar negara yang kuat lewat UUD 1945. Di sana kita sudah sepakat mau ke mana dan dengan apa Indonesia disusun dan ditegakkan. Indonesia adalah negara Pancasila. Itulah harga yang tak bisa ditawar. Namun, jangan sampai kita dibuat campur aduk antara politik warga dan politik negara.

Kita khawatir bahwa wacana ini dikemukakan hanya untuk tujuan-tujuan jangka pendek, berupa kepentingan politik sesaat. Misalnya hanya untuk mengerdilkan partai tertentu yang sekarang sedang berkembang pesat. Tentu ini adalah cara-cara yang bodoh dan keblinger. Tak salah jika citra politisi kita terus merosot. Pada sisi lain, kita merindukan hadirnya negarawan. Wacana asas tunggal ini hanya akan melahirkan blessing in disguise kepada publik: Di manakah sarang politisi hitam tersebut.

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan. Karena, saat ini tak ada gejala maupun fakta keras bahwa Pancasila terancam oleh asas partai. Selain itu, nasionalisme bukan sedang tergerus oleh identitas politik. Kita justru sedang menghadapi krisis integritas para pemimpin. Kita merindukan kejujuran, kejuangan, kerja keras, dan kedisiplinan. Itulah hal-hal yang harusnya menjadi kegelisahan para politisi kita.

Republika, Kamis, 20 September 2007

PBB Akan Buru Uang Hasil Korupsi

PARA koruptor akan semakin terbatas ruang geraknya, khususnya dalam mengamankan uang-uang haram hasil kejahatan kerah putih itu. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Bank Dunia, Senin (17/9), mengumumkan peluncuran sebuah inisitatif baru, bernama The Stolen Asset Recovery Initiative (StART) yang tujuannya adalah untuk mengembalikan miliaran dolar uang rakyat yang dicuri oleh para pemimpin dan pejabat korup dari negara-negara berkembang. PBB dalam pelaksanaannya akan diwakili oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sedangkan Bank Dunia melalui World Bank Group..

StART adalah bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), traktat PBB untuk memerangi korupsi global, yang disepakati oleh lebih 111 negara pada Desember 2003, dan berlaku efektif sejak 19 Desember 2005, ketika ada 30 negara yang meratifikasi traktat itu.

Kini, lebih dari 130 negara ikut bergabung, dan Indonesia juga menjadi pihak dalam traktat itu (penandatangannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi). DPR pun telah mengesahkan UU Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Antikorupsi pada Maret 2006 lalu.

Sinar Harapan, 19 September 2007

Pro-Kontra Nuklir

Saat ini sedang ramai dibicarakan rencana pemerintah untuk menggunakan nuklir sebagai sumber energi listrik untuk Jawa. Tempat untuk membangun reaktor nuklir ada beberapa lokasi antara lain Gunung Muria (Jepara, Jawa Tengah), Palau Madura (Jawa Timur), dan Banyuwangi (Jawa Timur). Akan tetapi masyarakat di lokasi yang dipilih, mati-matian menolak rencana pemerintah tersebut. Bahkan terakhir masyarakat Madura menyatakan menolak. Ketika pertama kali dihembuskan rencana membangun reaktor nuklir di Gunung Muria beberapa tahun silam, berbagai elemen masyarakat ramai-ramai menolaknya. Cukup lama rencana tersebut dibenamkan sampai akhirnya muncul lagi. Ketika rencana penggunaan energi nuklir mulai disosialisasikan kembali, terjadi ledakan di Laboratorium Kimia Pusat Pengembangan Industri Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional di Kompleks Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong, Tangerang, Banten, awal pekan lalu (10/9/07). Polisi dan Batan memastikan tidak ada dampak radiasi zat radioaktif dari kejadian tersebut. Kita lega. Namun bagi masyarakat, kejadian tersebut tetap mencemaskan. Bagaimana pemerintah mau membangun reaktor nuklir kalau di Puspitek saja bisa jebol. Apalagi ini bukan kejadian pertama. Pada 31 Agustus 1994 telah terjadi ledakan di gudang Pusat Penelitian Teknologi Keselamatan Reaktor Batan. Saat itu seorang karyawan tewas.

Dalam benak masyarakat sudah tertanam, nuklir itu berbahaya. Itu tak salah. Negara pengguna reaktor nuklir di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat masih pusing memikirkan tempat pembuangan sampah nuklir mereka. Sampah radioaktif bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit mematikan.

Ledakan yang terjadi di Puspitek Serpong kembali “meledakkan” pro-kontra pemanfaatan energi nuklir. Catatan penting dari ledakan itu, penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) memang ada risikonya. Apa yang terjadi di Three Mile Island, AS (1979), dan Chernobyl, Rusia (1986), adalah contoh bagaimana risiko teknologi nuklir.

Akan tetapi nuklir tidak hanya menampakkan wajah yang menakutkan. Nuklir adalah sumber energi listrik luar biasa. Di Puspitek Serpong saja sudah banyak riset dilakukan yang bermanfaat untuk keperluan medis, industri, dan pertanian serta mengukur kadar pencemaran udara. Cukup banyak produk penelitian yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kalau dibandingkan dengan penelitian di negara lain, apa yang kita hasilkan masih tertinggal jauh. Terlepas dari itu, apa yang diungkapkan ini menunjukkan wajah ramah dari nuklir.

Pemerintah telah memasukkan energi nuklir ke dalam kelompok energi baru dan terbarukan untuk mengatasi krisis suplai listrik di Jawa. Manusia membutuhkan dan menerima teknologi karena dapat memberikan solusi. Namun penemuan satu teknologi akan menimbulkan masalah yang harus diatasi dengan penemuan teknologi baru yang lebih efektif. Pengguna teknologi perlu menyadarinya untuk senantiasa melakukan perbaikan atau penyempurnaan dalam menghadapi risiko karena teknologi tinggi selalu mempunyai risiko jika diterapkan. Namun penerapannya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan dan nilai-nilai baru.

Lantas kita sudah siap dengan nuklir? Penerapan teknologi tinggi seperti PLTN selalu membutuhkan disiplin dan memperhatikan detail. Orang Jerman mengatakan, setan ada dalam detail. Artinya, memperhatikan detail penting untuk mengurangi risiko. Ketika mengunjungi Puspitek Serpong Juli lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan, bangsa Indonesia kurang teliti, kurang cepat, kurang inovatif, dan kurang mengembangkan bidang riset dan teknologi. Lantas, apa kita sudah siap untuk membangun PLTN?

Suara Pembaruan, 18 September 2007

Bencana Bengkulu Berpacu dengan Waktu

GEMPA bumi 7,9 pada skala Richter yang mengguncang Bengkulu dan sejumlah kawasan di Sumatra, tidak bisa dimungkiri adalah bencana yang menyedihkan. Ribuan rumah dan bangunan luluh lantak, ribuan pengungsi kehilangan tempat tinggal, dan belasan meninggal.

Akan tetapi di celah-celah kedukaan tersembul juga sedikit kegembiraan. Kita gembira karena pemerintah ternyata menampik bantuan asing. Adalah PBB dan Singapura yang hendak mengulurkan tangan bagi korban bencana kali ini. Tetapi baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla kompak menolak.

Kegembiraan, tentu, didasarkan pada analisis logis. Kalau bantuan asing ditampik, berarti kita sesungguhnya mampu mengatasi bencana yang menimpa anak negeri di negeri sendiri. Bencana demi bencana yang sering sekali memorak-porandakan Indonesia rupanya telah menumbuhkan kemampuan untuk belajar dari malapetaka.

Ini sekaligus mengangkat status kompetensi negara. Dari negara yang serbameminta di kala bencana, menjadi negara yang membatasi belas kasihan negara lain terhadap kenestapaan warganya.

Tetapi peningkatan kompetensi dan tanggung jawab seperti ini masih harus dibuktikan. Tidak sekarang, tetapi setidak-tidaknya satu bulan mendatang.

Dari segi kecepatan informasi, terlihat–walaupun masih gelagapan–telah terjadi perubahan sikap melayani yang baik. Badan Meteorologi dan Geofisika serta sejumlah instansi terkait memberi tahu publik bahwa telah terjadi gempa dan peluang tsunami.

Presiden Yudhoyono memimpin rapat darurat. Obat-obatan dan makanan serta fasilitas tanggap darurat berdatangan ke Bengkulu dan pantai Sumatra dari instansi resmi.

Pemerintah terlihat berupaya tidak mau kalah cepat dari badan-badan swasta atau lembaga swadaya masyarakat dalam menolong warga yang menderita. Dana Rp212 miliar bisa disepakati dengan gampang untuk mengatasi bencana di Bengkulu.

Tetapi pengalaman di masa lalu, terutama dalam kasus penanggulangan bencana gempa di Yogya dan Aceh, mendorong kita untuk khawatir. Khawatir karena pola penanggulangan bencana di Indonesia belum berubah banyak.

Setiap kali ada bencana, entah banjir, entah longsor, entah gempa bumi, pemerintah cukup baik dalam bereaksi melalui bicara dan rapat. Tetapi dalam penerapan, sering tumpang tindih bahkan lamban.

Yogyakarta adalah contoh yang paling kentara untuk dikemukakan. Setelah lebih dari satu tahun gempa menimpa, masih sangat banyak penduduk yang tinggal di tenda-tenda darurat. Aceh juga sama. Tiga tahun setelah tsunami menghajar, masih banyak sekali warga yang kehilangan rumah tinggal, bertahan di penampungan darurat. Padahal dana yang mengalir ke sana sangat banyak dan rehabilitasinya dikerjakan oleh sebuah tim nasional yang besar.

Gempa di Bengkulu kali ini memiliki dimensi dukacita yang agak lain. Gempa terjadi di awal Ramadan. Satu bulan dari sekarang, warga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Adalah amat merisaukan jika dalam tempo hanya sebulan seluruh impian tentang kegembiraan Idul Fitri sirna dari mereka yang tertimpa bencana.

Di sinilah tantangan terberat pemerintah. Mampukah dalam satu bulan ke depan, mengembalikan korban ke rumah-rumah mereka seperti sedia kala?

Rasanya tidaklah mudah. Membangun dan merehabilitasi ribuan rumah dalam tempo satu bulan ke depan adalah pekerjaan besar. Selain membutuhkan uang dalam jumlah besar, juga memerlukan komitmen besar, dan koordinasi dalam dimensi besar juga.

Bila gagal, publik akan menilai penolakan bantuan asing tidak disebabkan oleh keyakinan tentang kemampuan sendiri, tetapi simplifikasi terhadap bencana. Ini tentu menyedihkan.

Tetapi, dalam kultur optimisme yang mesti dibangun, tidak elok memang, menilai buruk terhadap sesuatu yang belum terbukti. Baik, kita tunggu….

Media Indonesia, Sabtu, 15 September 2007

Gempa dan Calon Presiden

Hari-hari ini perhatian kita terus tertuju kepada gempa bumi yang mengguncang Bengkulu. Kita terus memikirkan nasib mereka yang menjadi korban.

Kita ikut prihatin karena mereka sedang menjalani puasa. Pikiran kita bukan hanya tertuju kepada bagaimana mereka bisa menjalani puasa dengan baik, tetapi bagaimana kelak mereka akan merayakan Idul Fitri.

Waktu sebulan tidaklah lama. Mereka yang kehilangan tempat tinggal tidaklah mungkin bisa membangun kembali rumahnya dalam waktu secepat itu. Apalagi kalau mereka juga kehilangan sanak keluarga. Penderitaan itu terasa semakin berat.

Sepantasnyalah jika kita semua terpanggil untuk ikut memikirkan mereka yang menjadi korban gempa bumi hari Rabu lalu. Kita harus berupaya agar nasib mereka tidak seperti saudara-saudara yang ada di Aceh atau DI Yogyakarta yang begitu lama menunggu bantuan.

Kadang kita merasa kecil hati karena sepertinya perasaan ini tidak merata di antara kita. Para elite sepertinya asyik dengan dirinya sendiri untuk mencalonkan menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2009.

Semula kita menduga pencalonan presiden untuk Pemilihan Umum 2009 baru akan terjadi tahun depan. Ternyata pengusulan nama sudah muncul lebih awal.

Kita bisa memahami apabila partai-partai politik mengincar kekuasaan. Itulah memang nature dari pendirian parpol, yakni memegang tampuk kekuasaan.

Hanya saja, bagi kita hal itu tetap menimbulkan kekhawatiran. Mengapa? Karena kita membutuhkan suasana yang tenang untuk menggerakkan roda ekonomi yang mulai berputar lancar. Kita perlu berkonsentrasi penuh untuk memperbaiki perikehidupan rakyat.

Kondisi kita memang agak aneh. Terhadap hal-hal yang positif, reaksi begitu lambat. Sebaliknya terhadap berita yang negatif, reaksi selalu cepat. Terutama pihak-pihak asing selalu penuh prasangka setiap kali ada sesuatu yang mereka nilai tidak biasa. Sepuluh tahun demokrasi belum juga membuat orang percaya bahwa kita akan bisa membangun demokrasi yang baik.

Satu-satunya cara untuk menjawab kekhawatiran itu tidak bisa lain kecuali kita menunjukkan cara berpolitik yang dewasa. Ukurannya, dengan tidak hanya mencari kesalahan pihak lain, sekadar ramai berwacana, tetapi berupaya untuk membuat demokrasi itu bekerja, demokrasi itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Itulah yang kita ingin ingatkan dalam ingar-bingar pencalonan presiden sekarang ini. Munculnya nama-nama capres harus diikuti dengan persiapan untuk merumuskan program kerja yang jelas, yang mampu meyakinkan rakyat bahwa yang dikejar bukan kekuasaan semata, tetapi kekuasaan yang melayani rakyat.

Kita tentu berharap semua itu bukanlah hanya khayalan. Kondisi besar rakyat yang masih dilingkupi kemiskinan, pengangguran, dan juga berbagai bencana alam menyadarkan para calon pemimpin untuk mau melengkapi orientasinya dengan tidak sekadar mengejar kekuasaan, tetapi menyatukan kekuatan bangsa untuk bersama membangun kembali negeri tercinta ini.

Kompas, 15 September 2007

Kepesertaan Askeskin Belum Optimal

ORANG miskin dilarang sakit. Anekdot itu sering terdengar. Tidak hanya sekarang, tetapi sudah dari dulu. Mengapa, karena biaya obat dan perawatan di rumah sakit sangat tinggi, sehingga tidak mampu dijangkau oleh rakyat miskin. Ironisnya lagi, tidak jarang para pasien termasuk yang tergolong miskin sering jadi objek permainan. Mereka tidak jarang dihambat bahkan sering digiring ke rumah sakit swasta.

Manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan Askeskin pada Januari 2005, warga pun menyambut dengan suka cita. Ibarat hujan di musim kemarau. Harapannya, kebijakan ini akan mampu mengangkat derajat kesehatan warga miskin.

Apalagi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang program pro-rakyat ini. Untuk tahun 2006 saja, pemerintah menganggarkan Rp 3,6 trilyun. Namun anggaran itu baru terserap 72 persen. Artinya masih ada dana Rp 1 trilyun yang belum cair atau dikembalikan lagi ke APBN karena tak terpakai.

Ini tampak ironis. Di tengah masih banyaknya warga miskin di Indonesia, bahkan cenderung meningkat, Depkes selaku penanggung jawab Askeskin masih menyisakan anggaran. Masih tersisanya anggaran tersebut menunjukkan bahwa kerja Depkes dalam membantu rakyat miskin belum maksimal. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa Depkes sebagai institusi operasional kebijakan Askeskin tidak secara serius mengamankan garis strategi pemerintah. Anggaran tidak efektif terserap di lapangan, padahal rakyat miskin tidak berkurang bahkan cenderung bertambah.

Gambaran kondisi nasional itu, juga berlaku di Bali. Pada tahun 2007 dari kuota 76,4 juta jiwa, Bali mendapat kuota 548.617 jiwa warga miskin. Dari jumlah itu baru 54 persen memiliki kartu Askeskin. Sisanya, 46 persen belum mendapatkan ”haknya” yang sebenarnya telah dianggarkan oleh pemerintah.

Berangkat dari fenomena tersebut, tak bisa terbantahkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, belum maksimal memberi pelayanan kepada warga miskin. Sebab, sesuai dengan aturan pemerintah, pendaftaran warga miskin melalui aparat desa dan mendapat pesetujuan (SK) dari bupati/wali kota. Kecilnya masyarakat Bali yang terjangkau Askeskin — 54 persen dari kuota yang ditetapkan — menandakan masih rendahnya kepedulian aparat terhadap rakyat miskin.

Oleh karena itu, khusus di Bali perlu dibuatkan sistem yang lebih baik dalam mendata warga miskin. Apalagi data yang diberikan oleh BPS secara tegas menunjukkan bahwa warga miskin di Bali sebanyak 548.617.

Ke depan, perlu diciptakan sistem yang betul-betul bisa memberi kemudahan kepada warga miskin. Sebab, dari data yang ada masih ada 46 persen warga miskin di Bali belum terjangkau Askeskin. Apalagi sejumlah data menunjukkan bahwa tidak sedikit warga berkemampuan cukup juga menerima Askeskin. Ini artinya, warga miskin yang tidak terjangkau Askeskin bisa lebih banyak dari data yang ada sekarang. Mengapa, karena ”jatahnya” telah diambil oleh warga yang berkemampuan cukup.

Selain penciptaan sistem yang mudah, sosialisasi akan manfaat Askeskin juga penting terus dilakukan. Sebab, tidak sedikit warga miskin yang belum tahu bahwa dia sudah mendapat tanggungan pemerintah, apabila ikut menjadi peserta Askeskin.

Intinya, sosialisasi itu akan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas bahwa kesehatan adalah penting untuk dijaga yang salah satunya bisa dilakukan melalui kepesertaan Askeskin. Sementara tujuan sistem adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses untuk menjadi anggota Askeskin.

Bali Post, 15 September 2007


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2007
S S R K J S M
« Agu   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.