Privatisasi Pendidikan

Satu bukti yang harus kita akui, selama ini pemerintah sangat sulit meningkatkan kualitas pendidikan.

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) di DPR berjalan sangat alot. RUU tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Awalnya, rancangan yang mulai dibahas tahun 2004 ini ditargetkan selesai tahun 2006. Namun, target itu tak tercapai. Pemerintah kemudian mengharapkan tahun ini pekerjaan dewan tersebut bisa diselesaikan.

Dewan memang harus sangat hati-hati. Sejumlah pakar di bidang pendidikan dengan sangat konsisten mengemukakan berbagai alasan agar RUU tersebut ditolak. RUU BHP ini memang tidak berdiri sendiri. Selain UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU BHP juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam PP tersebut dicantumkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal. Di antara beberapa bidang usaha yang terbuka itu adalah bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal. Batas kepemilikan modal maksimum 49%.

Ketentuan inilah yang kemudian banyak dipersoalkan, sampai akhirnya beberapa pakar pendidikan mengusulkan penolakan RUU BHP dijadikan undang-undang. Alasan utamanya, Indonesia belum mampu bersaing dengan bangsa lain yang pendidikannya sudah jauh lebih maju. Di samping itu dikemukakan pula prinsip yang lebih mendasar, pendidikan itu prinsipnya nirlaba sedangkan investasi bertujuan mendapatkan laba.

Tanpa harus berpikir lama, kita melihat alasan penolakan terhadap RUU BHP sangat masuk akal. Sebab memang demikianlah keadaannya di lapangan. Satu bukti yang harus kita akui, selama ini pemerintah sangat sulit meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan hanya sebatas alokasi anggaran yang selalu menjadi bahan perdebatan panas, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang tidak kurang pentingnya. Antara lain, kondisi masyarakat indonesia sendiri.

Di Jawa Barat, kondisi pendidikannya sudah kita rasakan bersama. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM misalnya, belum juga berhasil. Padahal, gubernur sendiri telah mendukungnya dengan program Bagus (Bantuan Gubernur Khusus) meskipun baru sebatas bantuan terhadap siswa SD yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs.

Fakta di lapangan yang masih memprihatinkan itu tentu akan tambah parah jika investasi modal di bidang pendidikan diberlakukan saat ini juga. Semua memahami, pada dasarnya privatisasi pendidikan itu tidak jelek-jelek amat. Akan tetapi, kita bisa menimba pelajaran dari privatisasi pendidikan tinggi yang sudah berjalan beberapa tahun. Meskipun evaluasinya belum bisa dilakukan secara menyeluruh, keluhan sudah mulai terdengar. Artinya, masih ada yang harus lebih dibereskan.

Akan cukup bijaksana, mungkin, jika masyarakat diberi kesempatan lebih banyak dan lebih lama agar plus-minus privatisasi pendidikan dipertimbangkan dengan sangat matang. Kalau perlu, tidaklah usah dipaksakan supaya bisa disahkan tahun ini seperti yang diharapkan pemerintah. Atau mungkin diberlakukan berjenjang. Sementara ini, cukuplah kita semua merasakan apakah privatisasi pendidikan tinggi memang lebih bermanfaat daripada sebelumnya? Dalam arti manfaat tersebut memang dinikmati oleh rakyat indonesia secara menyeluruh, bukan hanya oleh kelas atas semata.***

Pikiran Rakyat, Sabtu, 01 September 2007

1 Response to “Privatisasi Pendidikan”


  1. 1 Yayat Mulyatna Juli 13, 2008 pukul 9:13 am

    Saya baru masukkan anak ke SMPN 2 Ciasuk Kab Tangerang, ada dsp 3.5juta, tapi karena sedang bangun gedung tambah 1 juta lagi. Uang seragam dan buku habis 800an ribu, spp 135 ribu per bulan. Kata komite gak ada dana dari pemda atau pemerintah untuk bangunan maupun operasional, BOS gak jelas katanya cuma 200juta per tahun, yang kalo dihitung2 cuma 26 ribu per anak.
    Karena anak saya termasuk berprestasi, rupanya sekolah punya program kelas unggulan (bilingual), karena itu anak saya ditawari ikut tes lagi, komite presentasikan hal ini, sppnya beda jadi 260 ribu. Karena banyak pertimbangan potensi dan prestasi anak selama ini dan toh cuma spp yang nambah (meski berat apaboleh buat demi anak, anak saya juga mau ikut), akhirnya saya ikutkan juga anak saya tes, dan lolos. Setelah pengumuman, ortu dikumpulkan, katanya sosialisasi program, ternyata mereka minta duit lagi 2 juta (akhirnya setelah debat abis turun 1.85juta), dan spp yang tadinya 260ribu dinaikkan jadi 280ribu. Katanya kelas unggulan ini program diknas, beberapa sekolah di ‘paksa’ untuk bikin kelas unggulan ini, tapi anehnya seluruh biaya ditanggung siswa. Biaya tambahan 2juta tsb untuk beli AC, infokus, laptop, meja-kursi, bayar pengajar, dll. Komite gak peduli dan gak tanya apakah kami mampu bayar, pokoknya harus bayar. Katanya standar kelas diknas untuk kelas unggulan harus gitu. Yang anehnya, kenapa setelah tes baru dikasih tahu biaya tambahan tsb, padahal waktu pertemuan dengan komite setelah anak saya dinyatakan diterima di sekolah tsb, jelas2 ditulis di bahan yang dipresentasikan komite, dsp + uang bangunan 4,5 juta, spp kelas reguler 135 ribu, kelas bilingual 260 ribu, jadi gak ada gambaran samasekali kalo kelas bilingual dsp beda. Komite berkelit dengan bilang tidak diinfokan kerna minggu sebelumnya belum siap. Aneh, ini bukan program dadakan yang baru terpikir dalam semalam, dan ternyata sudah ada kelas yang sama tahun sebelumnya dengan fasilitas gak selengkap dan gak semahal ini.
    Tampaknya komite sekolah sengaja men set-up begini, karena kalo diinfokan sejak awal kemungkinan banyak yang gak mau ikut, sementara sekolah juga gak mau yang ikut bukan anak2 unggulan tapi asal punya duit aja. Membuat kelas unggulan dengan anak2 yang bukan unggulan akan merepotkan mereka sendiri, karena itu para ortu sengaja dibohongi dengan info yang gak lengkap dan tampak sengaja disembunyikan, supaya bisa menjaring semua anak yang dianggap potensial untuk ikut tes. Sekarang jadi dilematis, setelah anak lolos, secara psikologis gak mungkin anak ditarik lagi hanya karena gak mampu bayar tambahan 2 juta. Kasihan anaknya, akan merasa tertekan, tapi sekarang ortu yang tertekan harus cari tambahan 2 juta lagi. Saya pikir komite sekolah jahat sekali sengaja menjebak ortu, banyak yang mengeluh tapi gak mampu berbuat apa2, lagi2 takut anak yang jadi korban digencet di sekolah karena menarik diri dari kelas unggulan tsb, atau si anak yang merasa gak difasilitasi sudah berusaha untuk meraih prestasi tapi terpaksa masuk kelas reguler lagi akibat gak punya duit.
    Saya gak tahu apa trik ini juga terjadi di sekolah lain di seluruh negeri ini. Sudah mahal, licik lagi. Entah apa guna komite sekolah ini, dan apa guna adanya Diknas kalo semua biaya termasuk bangunan dan peralatan sekolah harus dibeli ortu siswa.
    Mana janji anggaran pendidikan 20% itu. Mohon pemkab tangerang dan diknas tertibkan sekolah yang sewenang2 ini, kalo perlu kpk turunkan untuk investigasi sekolah2 jahat dan diknas yang entah diapakan dana pendidikan oleh mereka. Mereka gak mikir, anak2 yang berprestasi aja dibeginikan, bagaimana nasib anak2 yang biasa2 saja, mau dibuang kemana mereka ini. Kalo memang gak mampu bikin kelas unggulan ya gak usah maksa, apalagi pake bohongi orangtua siswa, komite juga harus tahu gak semua orang kaya sanggup bayar berapapun. Ini juga bentuk penerapan privatisasi pendidikan, meski secara resmi sekolah negeri tapi pada kenyataan seperti swasta saja, semua biaya ditanggung masyarakat. Entah apa yang hebatnya privatisasi ini, tapi yang jelas gak semua orang kaya mampu bayar mahal, lalu apa hidup kita harus kembang kempis terus, harus habis2an untuk sekolah. Apa sih pikiran para ‘pemikir’ yang gak mau mikir mau jadi apa bangsa kita ke depan tanpa pendidikan?? Selau ada pembenar untuk melegalisasi mahalnya biaya pendidikan, dan selalu dengan kalimat2 klasik : memang untuk sekolah bermutu butuh biaya mahal, di luar negeri juga mahal, tapi gak dilihat luar negeri mana dan berapa penghasilan di sana. Entah apa manfaatkannya privatisasi pendidikan selain menguntungkan segelintir pemilik modal bisnis pendidikan, yang pasti rakyat makin tercekik, ujung2nya frustasi, ya sudah gak usak sekolah. Mungkin ini maunya pemerintah dan para pemilik modal penguasa negeri ini, menjadikan bangsa kita ke depan bangsa terbodoh di dunia, kecuali sekelompok orang kaya raya saja yang mengalami lonjakan kekayaan dan kepintaran.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
September 2007
S S R K J S M
« Agu   Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: