Arsip untuk Januari, 2008

BI Terbelit

Burhanuddin Abdullah, gubernur Bank Indonesia, menjadi tersangka kasus korupsi. Dua pejabat BI lainnya juga menjadi tersangka kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengejar kasus ini hingga ke pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat, seperti pejabat BI lain maupun anggota DPR. Ada sekitar Rp 100 miliar uang yang diduga disalahgunakan.

Sebagian uang tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI dan para deputinya yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Uang tersebut diduga untuk biaya pengacara. Sebagian lagi, dana itu mengalir ke DPR untuk proses amandemen Undang-Undang BI dan juga untuk ‘mengamankan’ isu BLBI di DPR. Apakah semua hasil penyidikan itu akan terbukti? Kita tunggu saja kenyataannya dalam proses persidangan di pengadilan. Kita berharap agar kasus ini diselesaikan secara tuntas, transparan, dan adil.

Kita berharap kasus ini tidak dijadikan bahan politisasi. Biarkan KPK bekerja dengan tenang, namun publik harus terus mengawasi agar tak terjadi pembelokan maupun ‘pembekuan’. Kita boleh saja curiga bahwa kasus ini terangkat karena ada unsur politik, yaitu persaingan memperebutkan jabatan gubernur BI yang sebentar lagi terjadi. Nama Burhanuddin memang masih paling favorit. Namun dengan adanya kasus ini, peluangnya menjadi berkurang drastis. Memang, awalnya berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Anwar Nasution –deputi senior gubernur BI saat kebijakan itu dibuat.

Salah satu dari keindahan demokrasi adalah adanya checks and balances. Itulah ruang terbuka bagi siapa pun untuk bersuara agar kebenaran terjadi. Apa pun motifnya. Namun, jika tak dikelola secara terukur dan beretika, ia akan menjadi racun. Ibarat pertumbuhan sel di tubuh kita yang tak terkendali dan menjadi kanker.

Imbauan agar tak memolitisasi kasus ini harus secara dini dinyatakan. Jika kasus ini tak bisa dikelola oleh bangsa secara dingin akan sangat berdampak pada gejolak ekonomi. Tentu ini akan sangat merugikan. Walau bagaimanapun, BI adalah institusi independen dan di luar pemerintah. Ia menjadi pemangku penting pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kehidupan perbankan. Indikatornya sangat sederhana: Inflasi dan nilai tukar rupiah. Untuk itulah, pada para pihak untuk bisa menahan diri. Pihak luar BI jangan merongrong dan pihak BI jangan berulah. Biarkan hukum yang bekerja.

Dari kasus yang masih berjalan ini, setidaknya kita bisa membuat dua catatan awal. Pertama, tertib anggaran. Kedua, mengalirnya uang ke DPR. Pada poin kedua ini, diduga ada transaksi dalam isu BLBI dan amandemen UU BI. Kita sudah lama tahu bahwa pembuatan undang-undang akan mulus jika ada bayarannya. Padahal, itu dilarang oleh hukum. Nilainya bisa sekitar Rp 5 miliar per undang-undang. Celakanya, tiap pasal bisa ditransaksikan.

Ini akan merusak apa pun, karena UU adalah hulu dari kehidupan kita. Kita juga menjadi makin terang bahwa salah satu sebab kasus BLBI tak kunjung berujung adalah karena telah ”terjadi apa-apa” di parlemen. Kita berharap KPK bisa mengungkap kasus ini hingga ke parlemen.

Kita bersyukur bahwa pemerintah tetap memberikan kepercayaan pada BI bahwa kasus ini tak akan sampai mengganggu kinerja BI. Sejatinya, BI telah memiliki pengalaman serupa saat lembaga ini masih dipimpin Syahril Sabirin. Namun, pernyataan pemerintah setidaknya akan memberikan ketenangan pada pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabilitas moneter tetap terkendali. Mari kita saling menjaga dan mengendalikan diri.

Republika, Kamis, 31 Januari 2008

Iklan

Merusak Kredibilitas Lembaga Kepercayaan

SEORANG Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka? Tidak percaya, tetapi terjadi. Itulah yang menimpa Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan namanya bersama dua pejabat lain sebagai tersangka dalam kasus dana Rp100 miliar yang mengalir ke mana-mana.

Kalau mau dibilang skandal, inilah skandal ketiga yang terjadi di lingkungan Bank Indonesia. Pertama, penggelontoran bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk menolong bank-bank dari kebangkrutan pada 1997-1998, yang ternyata banyak diselewengkan. Kedua, kasus yang menimpa Sjahril Sabirin, dan ketiga, yang menimpa Burhanuddin Abdullah sekarang ini.

Hukum, memang, harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, pembuat undang-undang sadar betul bahwa ternyata dalam pelaksanaannya hukum harus memandang bulu, terutama pada lembaga-lembaga vital. Karena itu, terhadap lembaga-lembaga vital semacam Bank Indonesia yang merupakan bank sentral, undang-undang biasanya memberi mereka privilese. Kalau anggota DPR memiliki kekebalan bicara, kampus dilindungi oleh kebebasan mimbar, apakah para pejabat tinggi yang memimpin bank sentral tidak dilindungi oleh kekebalan tertentu?

Ini pertanyaan yang tidak mengada-ada. Bank sentral adalah pusat kepercayaan dunia maupun lokal terhadap otoritas dan wibawa moneter sebuah negara. Sangat riskan bila bank sentral sebuah negara kehilangan kepercayaan dunia dan publik. Karena itu, di negara-negara yang amat mengerti tentang kredibilitas yang harus dipertahankan oleh dan dari bank sentral, otoritas lembaga ini nyaris tidak tersentuh karena memiliki independensi yang luar biasa. Inilah lembaga yang hampir bahkan mustahil disentuh.

Undang-Undang Bank Indonesia ternyata hanya memberi kekebalan kecil pada pemangku otoritas bank sentral. Yaitu, bila mereka harus diperiksa karena kasus hukum, harus memperoleh izin dari presiden. Ini sama dengan bupati dan gubernur.

Seorang Gubernur Bank Indonesia, memang, bukan malaikat. Namun, negara dan penegak hukum memiliki kewenangan menempuh kebijaksanaan yang bijak dalam penegakan hukum berkaitan dengan kadar sensitivitas dan kegawatan yang diakibatkan oleh penegakan hukum yang tidak pandang bulu itu.

Misalnya, tidak terburu nafsu untuk mengumumkan Burhanuddin sebagai tersangka saat ini karena ancaman keguncangan di sektor moneter yang diakibatkan oleh kehancuran kepercayaan dunia. Toh dia akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei. Mungkin setelah itu baru diumumkan statusnya sebagai tersangka.

Penegakan hukum bisa menimbulkan ketidakadilan yang lebih luas ketika menimbulkan keguncangan dan disorganisasi lembaga publik. Seorang wali kota dan wakil wali kota, yang sama-sama ditahan dalam kasus Medan, telah menimbulkan disfungsi organisasi pemerintahan yang merugikan rakyat banyak.

Seorang Gubernur Bank Indonesia yang dijadikan tersangka mengguncang kepercayaan dunia dan publik yang amat mengancam kestabilan moneter. Krisis moneter selalu menjadi petaka yang dahsyat. Karena itu, banyak negara yang bijak tidak mau mengalami krisis itu sehingga lebih baik mencegahnya.

Inilah saat ketika kita menyaksikan orang-orang yang dijadikan tersangka sangat produktif oleh lembaga penegak hukum. Tetapi itu semua hasil penelusuran terhadap masa lalu. Korupsi masa kini, sangat jarang.

Kalau negara dan penegak hukum Bank Indonesia bisa dikendalikan seorang gubernur yang berstatus tersangka, apakah kita hendak menyamakan BI dengan PSSI?

Kalau para pemimpin bisa dipenjara dengan gampang karena keyakinan rakyat bisa mengurus diri sendiri, apakah kita sudah sampai pada tahap kemajuan dan kedewasaan yang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan lagi pemimpin?

Media Indonesia, 30 Januari 2008

Pahlawan

Kegesitan kerap memicu rasa kagum. Namun, langkah cepat Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, justru membakar kontroversi. Bukan sekadar soal kelayakan sang tokoh yang baru wafat ini, tapi juga motif pengusulan.

Ketua FPG DPR, Priyo Budi Santoso, menyebut usulnya itu sebagai ijtihad politik. Soeharto, menurut dia, memiliki banyak jasa kepada bangsa dan negara. Priyo menilai jasa-jasa penguasa Orde Baru tersebut melampaui khilaf dan kekurangan yang ia lakukan pula.

Tampaknya FPG sedang memanfaatkan suasana yang berbalik romantis setelah proses sakit Soeharto yang panjang dan dramatis –terutama di TV-TV– hingga wafat pada Ahad (27/1) lalu. Muncul kenangan-kenangan manis pada sebagian masyarakat tentang masa indah era Orde Baru. Kenangan yang kian terasa manis karena tidak mereka dapatkan pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya.

Penolakan muncul. Tidak hanya dari kalangan LSM seperti Kontras, melainkan juga dari kolega Priyo di Senayan. Kepahlawanan seharusnya tanpa noda. Bagi mereka yang menolak ide Priyo, Soeharto memiliki cacat yang bahkan tersurat dalam Ketetapan MPR No 11 Tahun 1998, sehingga tak pantas menyandang gelar pahlawan.

Lalu, siapakah sebenarnya pahlawan? Deddy Mizwar dalam Nagabonar Jadi 2 pernah mempertanyakan hal itu. Di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ia termenung lalu bertanya, ”Apakah semua yang ada di sini layak disebut pahlawan?” Ia pun bertanya kepada patung seorang pahlawan, Jenderal Sudirman, yang tegak memberi hormat di jantung Jakarta, ”Apakah penghormatan diberikan karena orang-orang yang melintas di depannya mengendarai mobil?”

Mengacu pada Peraturan Presiden No 33/1964, Soeharto akan terganjal ketentuan bahwa seorang pahlawan tidak boleh ternoda oleh perbuatan yang membuat cacat perjuangannya. Tapi, peraturan semacam ini selalu saja mudah menjadi bahan berbagai penafsiran. FPG bahkan menyebut Ketetapan MPR No 11 Tahun 1998 tak lagi menjadi aturan hukum.

Pahlawan atau bukan, dengan demikian, telah menjadi nisbi. Ini adalah sejarah panjang kita. Sebut Gajah Mada, Aru Palaka, Syafruddin Prawiranegara, Tan Malaka, atau Bung Karno; maka kita akan mendengar versi-versi yang bersilangan. Fakta pula, orang seperti Siti Hartinah yang kita kenal sebagai Ibu Tien, istri Soeharto, adalah seorang bergelar pahlawan nasional sejak 1996. Adakah kuasa rakyat Indonesia untuk membantah saat itu?

Soeharto, atau Pak Harto, telah melahirkan penghormatan dari mana-mana. Tidak saja dari dalam negeri, tapi juga dari negara-negara lain, termasuk negara-negara besar. Ada pengakuan atas perannya dalam membangun Indonesia dan Asia, namun pengakuan itu tak menghapus catatan dunia atas penyimpangan-penyimpangan yang ia lakukan, dalam hal ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia.

Mengusulkan gelar pahlawan tak memberi tambahan apa pun baginya. Tidak menambah dalam penghormatan terhadapnya. Tidak pula menghilangkan catatan hitamnya. Bagi kita pun, pembahasan gelar ini semestinya sama sekali bukan prioritas.

Republika, Rabu, 30 Januari 2008

Usutlah Hingga ke DPR

Tentu dengan catatan bergaris bawah tebal bahwa gebrakan tak hanya akan berhenti sampai di sini.Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus penyelewengan dana Bank Indonesia pantas dipuji. Dengan cepat, Komisi menetapkan tiga petinggi bank sentral sebagai tersangka. Langkah ini menunjukkan mereka tidak main-main dalam kasus itu. Tentu dengan catatan bergaris bawah tebal bahwa gebrakan tak hanya akan berhenti sampai di sini.
Tiga pejabat yang dijerat adalah Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoey Tiong, dan mantan Kepala Biro Rusli Simanjuntak. Dua hari lalu, kantor mereka juga telah digeledah. Menurut KPK, mereka diduga menyalahgunakan duit bank sentral.
Skandal itu mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan dugaan adanya penyelewengan dana di bank sentral kepada KPK. Menurut BPK, direksi BI diduga telah menghambur-hamburkan dana Rp 127,7 miliar pada 2003. Sebanyak Rp 31,5 miliar dari uang itu diduga digelontorkan ke sejumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat. Saat itu bank sentral berkepentingan agar anggota parlemen menyokong proses penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Selebihnya, sekitar Rp 96,2 miliar diduga digunakan untuk membiayai bantuan hukum para bekas petinggi bank sentral yang terlilit kasus BLBI. Sebagian duit itu memang dibayarkan kepada sejumlah pengacara yang membela mereka. Tapi ada dugaan pula sebagian besar justru dipakai untuk menyuap para penegak hukum.
Bukan tanpa alasan jika selama ini publik meragukan keberanian KPK membongkar skandal besar tersebut. Soalnya, selain melibatkan pejabat tinggi, kasus ini menyeret anggota parlemen. Apakah lembaga ini berani mengusut kasus tersebut hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yang justru memilih pengurus KPK?
Keraguan publik memang belum terjawab karena sampai sekarang belum satu pun anggota DPR yang diduga terlibat menjadi tersangka. Tapi langkah awal sudah dilakukan. Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Bibit Riyanto Samad, Sabtu lalu, mereka sengaja menerapkan taktik “menjaring di hulu sebelum melangkah ke hilir”. Hulu yang dimaksud tentu saja Bank Indonesia. Adapun hilirnya adalah DPR.
Di “hulu” saja, mungkin masih ada lagi yang terlibat. Apalagi, seperti diakui Burhanuddin, keputusan mengalirkan dana ke Dewan itu adalah keputusan kolegial, keputusan yang melibatkan banyak pejabat Bank Indonesia. Bila sebagian pejabat di hulu sudah menjadi tersangka, tentu konsekuensi logisnya, sejumlah politikus DPR yang terlibat akan segera berstatus serupa. Bukankah tak mungkin ada penyuap tanpa ada orang yang disuap?
Kami berharap KPK akan bergerak lebih cepat dan serempak menjerat pelaku, baik di hulu maupun di hilir. Ada dua keuntungan bagi Komisi bila mereka melakukan gebrakan sekaligus ke dua arah. Pertama, makin sedikit waktu yang tersisa bagi orang-orang di parlemen untuk menghilangkan bukti atau menyusun alibi. Kedua, dengan gebrakan langsung ke DPR, keraguan publik bahwa KPK akan setengah hati mengusut anggota parlemen yang dulu memilihnya dengan sendirinya terbantahkan.

Koran Tempo, Rabu, 30 Januari 2008

Pemimpin Besar

Pemimpin besar senantiasa berani mengambil keputusan dan mengambil risiko apa pun yang ditimbulkan dari keputusannya tersebut.

DALAM perspektif religius, tidak baik kita membicarakan keburukan orang yang baru saja meninggal dunia. Tak terkecuali membicarakan mantan Presiden RI H.M. Soeharto. Sebab, dengan kematian, seseorang dengan sendirinya berhadapan dengan pengadilan sejati, yang terbebas dari rekayasa. Bahkan, setiap anggota tubuh satu persatu memberikan kesaksian dalam keadaan mulut terkunci. Lebih bijaksana jika kita mencari nilai di balik kematian seseorang yang dapat dijadikan pelajaran bagi setiap orang, termasuk bagi kebaikan masa depan bangsa Indonesia.

Salah satu yang pantas menjadi harga tertinggi dari Pak Harto adalah beliau pemimpin besar. Pemimpin belum tentu steril dari salah dan keburukan. Namun, pemimpin besar senantiasa berani mengambil keputusan dan mengambil risiko apa pun yang ditimbulkan dari keputusannya tersebut. Pemimpin besar tidak maju-mundur, apalagi mencla-mencle, sore mengatakan kedelai, pagi berubah menjadi tempe.

Dalam perkembangan politik seputar tahun 1965, keberpihakan Soeharto begitu jelas, anti-komunisme dan atheisme, dan kemudian membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahwa kemudian keputusannya tersebut menimbulkan korban jiwa yang sedemikian masif, itu adalah risiko yang masih kita sesalkan dan menjadi bagian kelam sejarah Indonesia. Namun, dengan kepemimpinan Soeharto, wajah Indonesia berubah. Indonesia yang mengedepankan politik dan ideologi sebagai panglima dalam pemerintahan sebelumnya, berganti dengan Indonesia yang berwajah politik pembangunan.

Dalam beberapa dekade, kebijakan Soeharto terbukti efektif, sehingga Indonesia sempat mendapatkan julukan sebagai The New Emerging Force in Asia bersama Korea Selatan. Politik pembangunan menjadi senjata ampuh untuk meredam berbagai perbedaan bangsa Indonesia yang memang sangat plural. Dapat dikatakan, pembangunan menjadi idiom yang mampu menyatukan berbagai macam perbedaan.

Dalam dekade akhir kepemimpinannya, keberpihakan Soeharto juga semakin jelas. Seiring dengan perkembangan usianya yang semakin lanjut, kehidupan Soeharto lebih berwarna religius. Itulah sebabnya, berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan menjadi semakin dominan. Bahkan, kegiatan politik yang sering sangat sensitif pun diisi dengan warna-warna religius.

Itulah sebabnya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pun tampil menjadi semakin populer. Golongan Karya dan parlemen, bahkan para jenderal yang “naik panggung” juga semakin ijo royo-royo, karena sebagian besar SDM-nya berasal dari kelompok yang memiliki komitmen keagamaan yang lebih baik.

Namun, kebijakan inilah yang kemudian menjadi bumerang bagi dirinya. Keberpihakan kepada nilai-nilai agama justru menjadi kontraproduktif karena bersamaan dengan itu, di belahan bumi lain sedang berkecamuk perbenturan peradaban (clash of civilization), pada saat peradaban Barat sedang “kesepian dari musuh” menyusul berakhirnya perang dingin akibat runtuhnya negara-negara komunis.

Jatuhnya Presiden Soeharto tak terlepas dari perkembangan global ini. Fenomenanya pun begitu jelas, krisis yang melanda Indonesia berawal dari krisis moneter yang dipicu oleh penarikan investasi Barat secara besar-besaran. Krisis yang masih menghantui bangsa Indonesia sampai saat ini tak terlepas dari keberpihakan seorang pemimpin besar. Kita tinggal menunggu kepemimpinan besar berikutnya.***

Pikiran Rakyat, Selasa, 29 Januari 2008

Soeharto, ASEAN, Stabilitas Regional

Salah satu sumbangan mendiang mantan Presiden Soeharto yang dikenang pemimpin Asia Tenggara adalah pemulihan dan pembangunan kestabilan kawasan.

Pak Harto tampil sebagai pemimpin ketika kawasan sedang dililit konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pengakhiran konfrontasi dan pemulihan hubungan dengan Malaysia kemudian diikuti dengan pendirian ASEAN, Agustus 1967, yang menjadi pilar kestabilan kawasan.

Ketika Pak Harto berpulang, sumbangan inilah yang banyak diingat oleh para pemimpin tidak saja di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia Pasifik.

Sebagai salah seorang pendiri ASEAN, Soeharto dinilai memiliki visi kepeloporan untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih damai, maju, dan makmur, dan didasarkan pada saling menghormati dan pengertian. Itulah yang disampaikan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo.

Sementara Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menilai Soeharto punya pengaruh dalam mendorong pembangunan di lingkungan ASEAN, dan selain itu juga forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Dua catatan di atas kiranya bisa menyegarkan ingatan kita tentang apa yang diakui masyarakat internasional sebagai kontribusi pemimpin Indonesia yang baru saja tutup usia.

Adanya perdamaian dan stabilitas di kawasan ini jelas amat dihargai karena tanpa itu sulit bagi negara-negara di kawasan untuk memusatkan diri menjalankan pembangunan.

Dalam hal politik regional, kita tahu bahwa potensi konflik terus ada bahkan setelah Perang Dingin usai. Konflik yang merebak di Kamboja di paruh kedua 1970-an menjadi contoh nyata, dan di sini pun Indonesia di bawah Pak Harto banyak mengambil inisiatif perdamaian melalui Pertemuan Informal Jakarta (JIM).

Dengan bermodal stabilitas, negara-negara kawasan dapat dengan tenang melakukan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Vietnam yang dulu terlilit dalam perang panjang kini tampil sebagai salah satu pusat pertumbuhan kawasan.

Persaingan yang makin ketat sekarang ini boleh jadi akan memaksa bangsa-bangsa Asia Tenggara mengubah diri menjadi bangsa unggul. Akan tetapi, tanpa didasari oleh falsafah yang bisa dipercayai bangsa-bangsa lain, bisa jadi persaingan mudah menjadi konflik.

Pendekatan musyawarah yang sering dikedepankan Pak Harto dalam mengelola permasalahan regional, khususnya di dekade sulit 1980-an, terbukti banyak memberi kesejukan, meskipun dewasa ini banyak urusan yang perlu ditangani secara lugas.

Kompas, 29 Januari 2008

Gaung Kepergian Pak Harto

Selama 24 hari dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, sosok Pak Harto, presiden kedua RI, terus-menerus diberitakan dan disiarkan.

Sejak meninggal hari Minggu sampai pemakamannya di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, laporan media mencapai klimaksnya. Berlakukah apa yang oleh sosiolog media Marshall McLuhan ”the extension of men”. Media meluaskan sosok orang yang diliputnya. Semakin besar pribadi subyek peliputan, semakin luas dan lama pula ekstensinya. Masuk akal jika pemberitaan tentang kepergian Soeharto akan lama dan jauh gaungnya. Tidak mengherankan jika gaung itu berusaha menempatkan sosok dan kinerjanya yang masih relevan.

Kebetulan kini kita dihadapkan pada persoalan penyediaan berbagai bahan pokok pangan. Masuk akal jika keberhasilan swasembada pangan dalam masa pemerintahan Pak Harto menarik perhatian. Namun, Pak Harto tidak konsisten dalam mengembangkan pertanian. Ia terbawa jauh godaan mengembangkan teknologi tinggi.

Meski demikian, keberhasilan bisa ditempatkan pada kerangka pendekatan masalah yang berlaku masa itu, yakni adanya perencanaan, dirumuskannya kebijakan yang jelas, serta dilaksanakannya kebijakan itu secara konsisten. Dari masa lalu, kita belajar dari keberhasilan, kita belajar pula dari kegagalannya.

Perencanaan dalam sistem pemerintahan sekarang juga ada, tetapi tidak seeksplisit masa itu, tidak pula berlaku rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan.

Bagaimana perihal bekerjanya pemerintahan yang konsisten, efektif, dan efisien? Pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik dan karena itu juga efektif? Kita akui juga, kondisi peralihan sistem pemerintahan dalam konteks demokrasi dalam pembangunan—democracy in the making—tidaklah membantu.

Namun, justru kenyataan itu harus kita kenali, perhitungkan dan buat sepositif mungkin. Sepositif mungkin bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif. Lagi pula hal-hal yang mengandung kendali semacam itulah, maka ditegaskan menyelenggarakan pemerintahan bukanlah sekadar keahlian, tetapi sekaligus seni.

Pendekatan apa yang di antaranya meninggalkan kesan dari periode itu? Pemerintah sebagai pemimpin bekerja dan berupaya keras melibatkan masyarakat yang terdiri dari berbagai pekerjaan, kelompok kepentingan. Misalnya secara periodik dan di mana perlu sesuai dengan pekerjaan dan kepentingan masyarakat diberi latar belakang permasalahannya. Tugas yang dihadapi pemerintah dan pemerintahannya dalam banyak hal bukanlah mengambil keputusan yang baik atau buruk, tetapi yang kurang buruk. Pilihannya bukan baik atau buruk, tetapi yang buruk dan yang kurang buruk.

Almarhum Pak Kasimo, tokoh politik sezaman Moh Roem, menggunakan istilah nimus malum yang kurang buruk. Sekali lagi, ulasan ini ikut menumpang pada resonansi kepergian presiden kedua RI, Soeharto.

Kompas, 29 Januari 2008


Blog Stats

  • 803,119 hits
Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.