Merusak Kredibilitas Lembaga Kepercayaan

SEORANG Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka? Tidak percaya, tetapi terjadi. Itulah yang menimpa Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan namanya bersama dua pejabat lain sebagai tersangka dalam kasus dana Rp100 miliar yang mengalir ke mana-mana.

Kalau mau dibilang skandal, inilah skandal ketiga yang terjadi di lingkungan Bank Indonesia. Pertama, penggelontoran bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk menolong bank-bank dari kebangkrutan pada 1997-1998, yang ternyata banyak diselewengkan. Kedua, kasus yang menimpa Sjahril Sabirin, dan ketiga, yang menimpa Burhanuddin Abdullah sekarang ini.

Hukum, memang, harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, pembuat undang-undang sadar betul bahwa ternyata dalam pelaksanaannya hukum harus memandang bulu, terutama pada lembaga-lembaga vital. Karena itu, terhadap lembaga-lembaga vital semacam Bank Indonesia yang merupakan bank sentral, undang-undang biasanya memberi mereka privilese. Kalau anggota DPR memiliki kekebalan bicara, kampus dilindungi oleh kebebasan mimbar, apakah para pejabat tinggi yang memimpin bank sentral tidak dilindungi oleh kekebalan tertentu?

Ini pertanyaan yang tidak mengada-ada. Bank sentral adalah pusat kepercayaan dunia maupun lokal terhadap otoritas dan wibawa moneter sebuah negara. Sangat riskan bila bank sentral sebuah negara kehilangan kepercayaan dunia dan publik. Karena itu, di negara-negara yang amat mengerti tentang kredibilitas yang harus dipertahankan oleh dan dari bank sentral, otoritas lembaga ini nyaris tidak tersentuh karena memiliki independensi yang luar biasa. Inilah lembaga yang hampir bahkan mustahil disentuh.

Undang-Undang Bank Indonesia ternyata hanya memberi kekebalan kecil pada pemangku otoritas bank sentral. Yaitu, bila mereka harus diperiksa karena kasus hukum, harus memperoleh izin dari presiden. Ini sama dengan bupati dan gubernur.

Seorang Gubernur Bank Indonesia, memang, bukan malaikat. Namun, negara dan penegak hukum memiliki kewenangan menempuh kebijaksanaan yang bijak dalam penegakan hukum berkaitan dengan kadar sensitivitas dan kegawatan yang diakibatkan oleh penegakan hukum yang tidak pandang bulu itu.

Misalnya, tidak terburu nafsu untuk mengumumkan Burhanuddin sebagai tersangka saat ini karena ancaman keguncangan di sektor moneter yang diakibatkan oleh kehancuran kepercayaan dunia. Toh dia akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei. Mungkin setelah itu baru diumumkan statusnya sebagai tersangka.

Penegakan hukum bisa menimbulkan ketidakadilan yang lebih luas ketika menimbulkan keguncangan dan disorganisasi lembaga publik. Seorang wali kota dan wakil wali kota, yang sama-sama ditahan dalam kasus Medan, telah menimbulkan disfungsi organisasi pemerintahan yang merugikan rakyat banyak.

Seorang Gubernur Bank Indonesia yang dijadikan tersangka mengguncang kepercayaan dunia dan publik yang amat mengancam kestabilan moneter. Krisis moneter selalu menjadi petaka yang dahsyat. Karena itu, banyak negara yang bijak tidak mau mengalami krisis itu sehingga lebih baik mencegahnya.

Inilah saat ketika kita menyaksikan orang-orang yang dijadikan tersangka sangat produktif oleh lembaga penegak hukum. Tetapi itu semua hasil penelusuran terhadap masa lalu. Korupsi masa kini, sangat jarang.

Kalau negara dan penegak hukum Bank Indonesia bisa dikendalikan seorang gubernur yang berstatus tersangka, apakah kita hendak menyamakan BI dengan PSSI?

Kalau para pemimpin bisa dipenjara dengan gampang karena keyakinan rakyat bisa mengurus diri sendiri, apakah kita sudah sampai pada tahap kemajuan dan kedewasaan yang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan lagi pemimpin?

Media Indonesia, 30 Januari 2008

1 Response to “Merusak Kredibilitas Lembaga Kepercayaan”


  1. 1 halim Januari 30, 2008 pukul 1:27 pm

    Kalo negara ini berkomitmen menegakkan hukum mestinya siapapun, apapun jabatan yg dipangkunya, begitu dinyatakan ada indikasi penyalah gunaan kewenangan jabatannya, sudah seharusnya non aktif dulu, menyediakan dirinya unt diperiksa oleh lembaga yg berhak. Setelah itu lembaga tersebut harus segera melaksanakan pemeriksaan. Kalo perlu secara marathon, sehingga bila ternyata orang tersebut tidak terbukti bersalah, bisa kembali memangku jabatannya dengan tenang.
    Jangan seperti sekarang ini lembaga yg berhak memeriksanya bekerja sangat lamban, sehingga orang yg dikenai tuduhan pelanggaran hukum itu sangat dirugikan. Contoh kasus, calon gubernur terpilih Lampung. Kasusnya ter-katung2 sehingga akhirnya dia batal dilantik, dan digantikan orang lain.
    Janganlah kewenangan menyatakan seseorang pejabat sebagai pesakitan tapi setelah pejabat tersebut dicopot dari jabatannya lalu ujung2nya dinyatakan tidak bersalah. Kan kasihan, nama baik rusak,jabatan hilang.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: