Arsip untuk Februari, 2008

Bukan Hal Baru jika NU Harus Netral

Tepat, dan sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru jika Nahdlatul Ulama, dalam hal ini PWU Jawa Tengah menegaskan netralitasnya dalam Pemilihan Gubernur Jateng, 22 Juni mendatang. Tidak ada calon tertentu yang akan diberi dukungan secara struktural. Pun, andai calon itu adalah seorang pimpinan PWNU maka yang harus dilakukan adalah nonaktif manakala sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sikap tersebut ditegaskan dalam silaturahmi PCNU se-Jateng bersama Rois Aam PBNU KHMA Sahal Mahfudh di aula Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso, Pati.

Pencalonan Mohammad Adnan yang juga Ketua Tanfidziyah PWNU sebagai wakil gubernur mendampingi calon gubernur Bambang Sadono yang diusung Partai Golkar memang menimbulkan spekulasi ormas Islam terbesar itu akan memberi dukungan struktural lewat pengurus cabang. Jika demikian halnya, bagaimana seharusnya sikap kembali ke Khitah 1926 dimaknai? Padahal dalam sikap yang diambil dalam Muktamar NU di Situbondo 1984, jelas-jelas NU mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik, sehingga semua aktivitas politik warga NU dilakukan berdasarkan kapasitas pribadi, bukan organisasi.

Tarik-menarik kepentingan dalam sebuah pemilihan kepala daerah, apakah itu pilgub, plibug, atau pilwakot, pada era pemilihan langsung seperti sekarang memang berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyyin. Sampai kemudian terpetakan NU struktural dan NU kultural. Apalagi sejak era reformasi 1998, kita juga mengenal partai yang menyimbolisasi diri sebagai “anak NU” seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Polarisasi diperkirakan tak terbendung ketika NU dan PKB sama-sama mempunyai jago dalam pilkada. Dan, itulah yang sekarang juga berkembang menjelang Pilgub Jateng.

Logika yang harus dipahami dalam konteks Pilgub Jateng mirip dengan Pilgub Jawa Timur ketika pucuk pimpinan wilayah NU ikut berkompetisi. Yang pertama-tama harus disikapi terkait dengan khitah, NU bukanlah partai politik, walaupun dari berbagai pengalaman sejauh ini ada saja orang-orang atau tokoh NU sendiri yang selalu mencari celah untuk memanfaatkan potensi kuantitatif warga ormas Islam tersebut dalam mobilisasi dukungan. Terkadang terasa, batas antara berpolitik praktis dengan tidak berpolitik praktis oleh para tokoh NU itu sangat tipis, demikian juga ketika menumpang “pengatasnamaan” struktur.

Sekali lagi kita mengingatkan, pilkada hanya bagian kecil dari tugas besar NU, sehingga kalau energi pengurus maupun warga NU cenderung hanya tersedot untuk sibuk dalam dukung-mendukung seorang calon, tujuan utama kemaslahatan jam’iyyah bisa ternomorsekiankan. Memiliki seorang gubernur atau wagub dari kader murni mereka sendiri memang akan menimbulkan kebanggaan, tetapi bukan itu sesungguhnya garis perjuangan organisasi NU di kancah kemaslahatan umat. Pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi lebih menunggu sentuhan daripada terjerat kesibukan berkubang di ranah politik kekuasaan.

NU telah terbukti menjadi salah satu pilar kebangsaan yang dapat diandalkan, terutama sikap istikamahnya dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang harus digerakkan sekarang adalah bagaimana organisasi nahdliyyin ini mampu menjadi lokomotif yang perkasa untuk menggeret dan mengentaskan warganya ke arah kemandirian sosial-ekonomi. Ranah kesejahteraan dengan menyandang posisi sebagai pilar civil society merupakan lahan garapan NU yang utama. Maka pernyataan soal netralitas dalam pilgub jangan hanya kuat gaungnya, tetapi harus dijaga dalam implementasi sikap.

Suara Merdeka, 25 Februari 2008

Iklan

Kebebasan Pers di Malaysia

Media perlu memberikan liputan pemilihan umum yang berimbang atau proses pemilu di Malaysia akan menjadi bahan ejekan dan tertawaan.

Seruan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahim setelah mendengarkan keluhan oposisi bahwa media di Malaysia bias. Apa yang disampaikan Ketua Komisi Pemilu itu menjadi penting artinya dalam konteks peran media dan demokrasi.

Apakah politik media di Malaysia sudah sedemikian tidak memberikan kebebasan sehingga partai oposisi mengeluh kepada Ketua Komisi Pemilu? Sejauh kita tahu sampai saat ini, media utama di Malaysia dikuasai pemerintah atau partai-partai yang berkuasa, yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional.

Sekadar contoh. Media massa, baik cetak maupun elektronik, di Pakistan memperoleh keleluasaan dan kebebasan dalam memainkan perannya selama masa pemilu yang baru lalu. Masyarakat pembaca dan pemirsa memperoleh informasi yang memadai. Padahal, sebelumnya, media sempat dikontrol ketat pemerintah.

Media di Malaysia—sama seperti di Indonesia pada masa lalu—dikontrol lewat keharusan pembaruan izin terbit. Pembaruan izin terbit di Malaysia ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan di Indonesia pada masa lalu, yakni setiap tahun. Karena itu, wajar kalau kemudian media juga lebih berpihak kepada pemerintah ketimbang oposisi.

Hanya persoalannya, apakah dengan posisi seperti itu peran media sebagai pilar keempat demokrasi terpenuhi? Media sendiri selama ini dipandang dan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, selain tiga pilar lainnya, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mengapa media menjadi pilar keempat?

Lewat media, salah satu nilai yang dijunjung demokrasi dipenuhi, yakni kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi diidentikkan dengan kebebasan mengungkapkan pendapat. Karena itu, orang banyak berharap dari demokrasi.

Orang berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan. Oleh karena itu, jika kebebasan berpendapat dihalangi, atau ada ketidakadilan dalam menyampaikan pendapat atau pengekangan menyampaikan pendapat, maka demokrasi sebagai sistem politik terancam.

Memang, kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas. Sama halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan hukum dan ketertiban. Tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak mungkin. Akan tetapi, semestinya kebebasan berpendapat lewat media tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik.

Kompas, 25 Februari 2008

Komersialisasi Hutan

Penolakan sebagian masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan mendapat tanggapan langsung dari Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai telah terjadi salah tafsir terhadap PP itu. Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa keluarnya PP tersebut bukan berarti pemerintah memperjualbelikan hutan. Semangat PP itu adalah untuk mengatur perusahaan yang sudah memiliki izin pertambangan di kawasan hutan wajib memelihara, merehabilitasi, menghutankan, atau menghijaukan kembali hutan yang rusak akibat penambangan. Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Tujuannya agar hutan makin lestari, mendatangkan penerimaan negara untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat.

Kita melihat bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memang kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengamandemen dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinilai tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Jika kita perhatikan, semangat dari UU No 19 Tahun 2004 tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan munculnya PP Nomor 2 Tahun 2008 maka usaha pertambangan di kawasan hutan menjadi semakin menarik bagi investor, karena dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan 4 Februari 2008 ini, perusahaan yang sudah mendapat izin pertambangan tidak perlu lagi repot-repot mencari lahan pengganti (konversi) seperti ketentuan sebelumnya. Mereka cukup membayar kompensasi lahan, yang menurut perhitungan besarnya kurang dari Rp 500 per meter persegi untuk setiap tahunnya. Sungguh menarik bukan?

Kita sependapat bahwa bumi dan kekayaan alam yang ada di wilayah Nusantara ini harus dikelola dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam mengelola sumber daya alam tersebut juga harus diperhitungkan aspek kelestarian. Artinya, jangan sampai kita menggenjot penerimaan negara dari hasil alam hanya untuk kepentingan jangka pendek saja. Faktor kesinambungan harus tetap diperhatikan. Seperti eksploitasi tambang, tidak jarang perusahaan yang telah mengeksploitasi tersebut tidak melakukan rehabilitasi lahan sehingga membuat kerusakan hutan semakin parah.

Dengan keluarnya PP Nomor 2 Tahun 2008 ini maka tugas rehabilitasi dialihkan ke pemerintah karena perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tersebut sudah membayar kompensasi. Dalam hal inilah kita ragu apakah uang yang masuk ke kas pemerintah itu pada akhirnya benar-benar digunakan untuk upaya rehabilitasi hutan. Memang peraturan tersebut akan memberi angin segar bagi perusahaan tambang, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini menikmati kawasan hutan tersebut.

Bukannya kita anti-komersialisasi hutan, namun kita percaya bahwa komersialisasi hutan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selama ini sudah berapa banyak masyarakat sekitar hutan menikmati kekayaan hutan, melalui hasil hutan non-kayu. Juga berapa liter air yang dihasilkan oleh hutan. Kita berharap agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan karena generasi mendatang juga masih membutuhkan hutan yang sangat besar fungsinya dalam kehidupan ini, terutama dalam menghadapi pemanasan global.

Suara Pembaruan, 25 Februari 2008

Spirit Saling Meniadakan dalam Sistem Yuridis

DISADARI atau tidak, ada semangat saling menghilangkan dalam peraturan dan perundang-undangan. Ironisnya, ketentuan saling berlawanan itu terus berlangsung.

Contoh terbaru adalah pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan penyidik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden untuk memanggil, memeriksa anggota Dewan Gubernur BI yang diduga melakukan tindak pidana.

Namun, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menyatakan prosedur khusus dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur perundang-undangan lain tidak berlaku.

Terlepas undang-undang mana yang pada akhirnya menjadi acuan (dalam kasus Gubernur BI yang menang UU KPK), saling tabrak antarundang-undang jelas telah berlangsung. Itu mencemaskan.

Jauh lebih mencemaskan lagi, pertentangan dalam isi muatan hukum itu terjadi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, berlangsung di antara perundang-undangan yang mengatur hubungan antarsektor. Secara vertikal, melekat pada ketetapan yang mengatur hubungan pusat dan daerah.

Yang sangat menakutkan adalah tabrakan yuridis seperti itu sejatinya terjadi antara undang-undang dan konstitusi. Maraknya uji materiil yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menjadi bukti betapa kerisauan itu bukannya tanpa dasar.

Beberapa kasus pengajuan uji materiil terhadap UU Kelistrikan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan undang-undang lainnya dengan pertimbangan telah bertentangan dengan isi UUD 1945 menjadi tambahan bukti bahwa kekisruhan yuridis telah terjadi.

Beberapa uji materiil yang diterima dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi menjadi pembenaran bahwa gempa yuridis akibat tabrakan dalam sistem hukum nasional itu telah terjadi.

Pertanyaannya adalah sampai kapan bangsa ini terus membiarkan kerusakan demi kerusakan itu berlangsung? Mengapa para pembuat undang-undang di kalangan eksekutif dan legislatif terus memelihara semangat memburu rente dan kepentingan jangka pendek? Ke mana perginya integritas intelektual dan moral para penyusunan draf akademik dan wakil rakyat yang mengesahkan undang-undang itu?

Judicial review kasus per kasus memang menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan kekacauan itu. Namun, itu tidak menyelesaikan perkara yang mendasar, yaitu pembuat undang-undang tidak peduli telah melahirkan pasal-pasal yang bertabrakan, saling meniadakan, dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang lain. Bahkan, bertentangan dengan konstitusi.

Bertambah celaka karena keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagai benteng tertinggi, tidak semuanya bisa dieksekusi, bahkan tidak semuanya memenuhi rasa keadilan.

Yang dibutuhkan adalah upaya ekstra untuk menghentikan tabiat power and glory atau berkuasa dan menikmati. Pembuat hukum harus menekan serendah mungkin semangat oportunisme hingga mendekati nol. Karena dari situlah tumbuh penyakit untuk menoleransikan semangat ‘jual beli pasal’ dan hasrat memenuhi ‘pesanan’ pembuatan undang-undang.

Media Indonesia, 24 Februari 2008

Pikiran Represif

SEBUAH studi tentang beberapa rancangan undang-undang menyimpulkan tendensi otoriter hidup kembali. Ia menyusup melalui pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers.

Studi itu dilakukan terhadap enam rancangan undang-undang (RUU). Yaitu RUU Pers, RUU KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pornografi, RUU Intelijen Negara, dan RUU Kebahasaan.

Hasil studi itu akan semakin kuat jika peneliti juga mengkaji RUU Pemilu yang sedang digarap DPR. Dalam RUU Pemilu itu ada larangan untuk mengumumkan hasil penghitungan cepat (quick count) pada hari pencoblosan. Melanggarnya merupakan tindak pidana pemilu.

Maka penyelenggara quick count yang mengumumkan hasilnya dengan cepat dan pers yang menyiarkannya pada hari pemilu bisa masuk penjara. Jika Pasal 247 RUU Pemilu itu disahkan, kelak penjara Indonesia akan bertambah penghuninya dengan para cendekiawan riset serta pemimpin redaksi media massa.

Pikiran ingin kembali ke zaman represif memang tampak dalam semua RUU itu. Sangatlah kuat nafsu untuk kembali ke zaman Orde Baru.

Contoh, dalam RUU Pers yang sekarang disimpan di laci Menteri Komunikasi dan Informatika, terdapat pasal yang akan mengembalikan posisi dan kekuasaan Departemen Penerangan.

Caranya ialah mengatur pers dengan lebih detail melalui peraturan pemerintah. Misalnya, ketentuan tata cara hak jawab dan hak koreksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 4).

RUU Pers itu bahkan eksplisit menyebutkan adanya ‘departemen yang bertanggung jawab di bidang media massa’ (Pasal 16 ayat 3). Bertanggung jawab itu bisa berarti mengatur, menegur, menghukum, dan akhirnya memberedel. Terbayanglah Departemen Penerangan terutama zaman Menteri Harmoko berkuasa.

RUU Kebahasaan juga mengandung pikiran represif. Di zaman global ini, media massa, baik cetak, elektronik, maupun media lain, wajib menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 17 ayat 1). Untuk memenuhi kepentingan tertentu, media massa dapat menggunakan bahasa asing setelah mendapat izin dari menteri (ayat 2).

Begitulah, negara rindu kembali berkuasa seperti di zaman keemasan Orde Baru. Pemerintah rindu mengatur dan menghambat kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan juga kebebasan pers. Kerinduan itu tersebar dalam berbagai pasal dalam semua RUU itu, baik yang dibuat pemerintah maupun yang merupakan inisiatif DPR.

Bahkan, dalam kasus quick count, pasal represif masuk RUU Pemilu setelah dibahas di DPR. RUU Pemilu yang diajukan pemerintah tidak mengatur hal itu. Di tangan DPR, lahirlah Pasal 247 yang menghambat kebebasan informasi. Bahkan, membuka peluang bagi timbulnya kecurangan pemilu.

Gairah untuk kembali ke alam pikiran represif dan otoriter itu jelas harus diwaspadai. Diwaspadai karena pikiran itu masuk diam-diam, menyusup melalui rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, debat publik dan kontrol publik harus dikembangkan untuk mencegah habis-habisan jangan sampai pasal-pasal represif dan otoriter itu tetap nongol dalam undang-undang.

Orde Baru memang sudah tumbang. Tetapi, senyatanya pikiran represif masih hidup. Ia bersemayam bahkan pada elite hasil pemilu yang paling demokratis. Itulah kontradiksi yang bila tidak segera dibereskan, Indonesia baru tidak pernah terwujud.

Media Indonesia, 23 Februari 2008

Jalan Pintas Mayor Reinado

Semestinya perbedaan pendapat dan persaingan kekuasaan tetap dilakukan dalam arena demokrasi.Lagi-lagi kita disodori pemandangan yang memerihkan nurani: pertumpahan darah demi merengkuh kekuasaan. Tidak akan menyelesaikan masalah, kekerasan hanya akan merusak tatanan politik dan mengundang konflik berkepanjangan. Semestinya perbedaan pendapat dan persaingan kekuasaan tetap dilakukan dalam arena demokrasi.
Itulah yang terjadi dalam tragedi penembakan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Senin lalu. Di pagi yang bening, saat Horta baru saja berolahraga bersama pengawalnya, dua mobil datang dengan kecepatan tinggi dan menghujaninya dengan serentetan peluru. Ditembus tiga peluru, satu di perut dan dua di dada, Horta ambruk. Ia sekarat.
Hanya berselang satu jam, mobil Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao juga diguyur peluru. Beruntung, dia selamat.
Serangan brutal yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinado Alves itu patut dikecam keras. Apalagi bukan hanya sekarang ia menggunakan senjata dalam berpolitik. Dua tahun lalu, Reinado juga pernah memimpin 600 tentara memprotes kebijakan perdana menteri kala itu, Mari Alkatiri. Mari kemudian memecatnya. Sejak itulah kesumat membara di dadanya.
Berbulan-bulan bersembunyi, Reinado menjadi buruan tentara Australia di Timor Leste. Barulah belakangan pemerintah menghentikan perburuan itu dan meminta Reinado menyerahkan diri untuk diadili.
Reinado memang dalam posisi terjepit. Tapi dia semestinya paham betul konflik politik tak bisa dirampungkan dengan kekuatan senjata. Sang Mayor yang pernah mengenyam Sekolah Staf Komando Angkatan Laut Australia di Canberra itu seharusnya memperjuangkan pendapatnya dengan merebut simpati warga Timor Leste, bukan dengan kekerasan, senjata, dan darah.
Akibat aksi itu sungguh fatal. Tak hanya menyebabkan Reinado tewas karena diterjang peluru tentara pemerintah, kelompoknya juga menuai rasa antipati rakyat. Dunia pun mengutuknya.
Ekonomi negara yang morat-marit seperti Timor Leste memang sering kali menumbuhkan tokoh-tokoh martir seperti Reinado. Banyak orang yang patah arang mencari jalan pintas dengan melakukan kudeta. Mereka seolah-olah percaya setelah peluru ditembakkan dan pemimpin berganti, resesi ekonomi, kemiskinan, dan setumpuk persoalan lainnya akan rampung.
Solusi instan seperti itu tak akan menyelamatkan negara. Kudeta hanya akan dibalas dengan kudeta yang lain. Sejarah politik di Pakistan adalah contoh nyata hal tersebut. Pembunuhan dan pengeboman selalu saja mewarnai kampanye politik di negeri itu. Terakhir, mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto pun menjadi korban pengeboman.
Jadi keliru besar jika memahami kudeta politik adalah langkah cepat untuk memajukan negara dan memakmurkan rakyat. Insiden di Dili itu mudah-mudahan bisa menjadi cermin bagi para politikus Indonesia agar selalu memperjuangkan aspirasi politiknya dengan cara damai. Hanya dengan cara itu, demokrasi akan tumbuh sehat dan negara pun menjadi kuat.

Korantempo, Rabu, 13 Februari 2008

Malapetaka Interpelasi

LAGI-LAGI interpelasi dipentaskan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Sebagaimana beberapa interpelasi sebelumnya, pentas itu lebih mempertontonkan dagelan daripada substansi. Dagelan interupsi dan dagelan walk-out. Substansi dibiarkan mengambang agar menjadi alasan untuk interpelasi lanjutan.

Bantuan likuiditas Bank Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah 10 tahun lalu untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran akibat hantaman krisis waktu itu, tiba-tiba disepakati menjadi agenda interpelasi di akhir masa sidang tahun 2007 tanpa banyak keberatan dari fraksi-fraksi.

Dalam sidang interpelasi kemarin, DPR lebih sibuk mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono daripada menjawab persoalan paling krusial, yaitu bagaimana dengan keputusan-keputusan pemerintah sebelumnya tentang penyelesaian BLBI yang hingga kini masih berlaku dan sah.

Dengan mempersoalkan terus-menerus ketidakhadiran Presiden dalam sidang interpelasi, DPR telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Karena sangat jelas dalam aturan bahwa Presiden bisa mewakilkan kepada menteri untuk menjawab interpelasi di DPR. Kalau terus mempersoalkan perkara yang sudah terang benderang aturannya, patut dipertanyakan kesungguhan dan kapasitas belajar para anggota dewan terhormat itu.

Kekonyolan tidaklah terbatas pada keasyikan DPR membelenggu dirinya pada pembodohan. Tetapi lebih dari itu, DPR ikut menenggelamkan bangsa dan negara dalam kekelaman yang amat fundamental.

Pertama, dengan mempersoalkan BLBI, DPR sesungguhnya tidak berupaya menegakkan hukum, tetapi menjalankan destruksi. Bahaya terbesar bagi bangsa ini ke depan adalah pengingkaran terhadap legalitas kebijakan masa lalu. Pemerintahan masa kini bersama DPR masa kini mengeliminasi keputusan pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada permasalahan yang selesai di Republik ini. Itu ketololan yang amat menyedihkan.

Kedua, DPR tidak menjadikan dirinya kekuatan pembaru yang memaksa pemerintah untuk segera melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Kalau DPR melakukan hal tersebut, itulah kebajikan termulia bagi bangsa dan negara. Karena kemunduran luar biasa bila DPR bersama pemerintah berasyik masyuk mencari-cari kesalahan masa lalu sehingga lupa mengurus masa depan. Ketika bangsa lain sudah memasuki agenda jauh ke depan, kita menyeret energi dan ongkos besar untuk mundur jauh ke belakang.

Lelucon yang menggelikan ketika DPR mempersoalkan ketidakhadiran Presiden di forum interpelasi, tetapi di forum yang lain yang bernama forum konsultasi pimpinan dewan dengan Presiden, mereka bertemu dan berbicara banyak masalah. Forum itu dihadiri wakil semua fraksi. Kalau forum itu tidak bermakna bagi pertemuan dan komunikasi serta solusi, mengapa dibiarkan? Bubarkan saja forum itu.

Ketiga, interpelasi BLBI merupakan sikap politik konyol bagi dua partai besar, Golkar dan PDIP. Penyelesaian BLBI yang sekarang dipersoalkan adalah kebijakan Presiden Megawati sewaktu menjadi presiden. Namun, mengapa PDIP justru ikut-ikutan mendorong interpelasi?

Sama juga dengan Golkar. Inilah partai yang ikut mendukung kebijakan masa lalu dan sekarang menjadi partai pemerintah dengan embel-embel kritis. Mengapa ikut pula mendorong interpelasi?

Inilah contoh partai besar yang tidak memiliki kegigihan sikap sehingga ikut-ikutan bermain api, ikut-ikutan politik dagang sapi. Kita memiliki hampir semua lembaga demokrasi. Tetapi sayang seribu sayang, lembaga-lembaga itu lebih berperan bagi pembodohan daripada pencerdasan. Lebih menghukum masa lalu daripada membangun masa depan. Inilah malapetaka.

Media Indonesia, 13 Februari 2008


Blog Stats

  • 797,104 hits
Februari 2008
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.