Tuntaskan Kasus BI

Untuk menegakkan wibawa lembaga perbankan, khususnya Bank Indonesia dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) kita, maka skandal aliran dana dari Bank Indonesia yang diduga kuat melibatkan anggota DPR harus dituntaskan. Itu wajib hukumnya. Jika tidak, maka siap-siaplah lagu lama berkumandang lagi “Aku Masih Seperti yang Dulu”. Apatisme dari masyarakat akan mencuat.

Sudah lama santer terdengar, bahwa setiap kali ada perumusan, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) di parlemen, selalu ada uang pelicin. Sebagai uang pelicin, tentunya tidaklah kelihatan. Alias dilakukan secara diam-diam. Apalagi acapkali ada lagu-lagu permintaan yang harus diloloskan. Artinya, ada pesanan khusus dalam adonan UU tersebut menjadi peluang bagi terjadinya tawar menawar peran.
Akan tetapi, sebagaimana di negara kita, sekalipun dikumandangkan bahwa negara ini berdasarkan dan taat pada hukum, sangat jarang skandal-skandal seperti ini sampai terungkap. Apalagi modus permainannya amat tertutup dan rapi. Kelompok-kelompok yang bermain sangat menjaga rahasia. Apalagi, hal seperti ini sering luput dari perhatian publik.

Yang biasa kita ketahui adalah bahwa ada UU yang disahkan. Itu saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana mekanisme penggodokannya. Padahal itu penting. Entah karena disengaja, namun sering sekali hanya ujungnya yang kelihatan. Sementara tubuh dan pangkalnya entah dimana. Maka, bisa diibaratkan bahwa penyusunan UU amat identik dengan permainan sandiwara. Sandiwara yang keliru.

Kita sering alpa dan terkadang silap, bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah (termasuk instansi terkait) dan DPR lah untuk membuat, membahas dan mengesahkan UU. Dan untuk itulah mereka dipilih dan dibiayai oleh rakyat. Namun, betapa naifnya para pejabat publik tersebut, konon untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya pun mereka harus melakukan tindak-tindakan yang kurang terpuji. Misalnya dengan memerlukan uang pelicin.

Apa yang kini sedang terkuat adalah fakta betapa ramainya konspirasi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk bersimbiosis melakukan penipuan terhadap rakyat. Dugaan skandal para petinggi Bank Indonesia dan para wakil rakyat adalah contoh nyata yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Rakyat yang dengan jujur membayar pajak, para pejabat dan anggota DPR dengan teganya melakukan pengkhianatan. Ini tentunya tidak adil. Rakyat butuh kesejukan dalam penataan kehidupannya. Rakyat butuh aturan. Rakyat membutuhkan sinergitas perundang-undangan yang dihasilkan lewat mekanisme yang sah dan wajar. Tidak dengan konspirasi. Tidak pula dengan skandal.

Maka, atas nama kepentingan publik, kita amat mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara serius mengusut tuntaskan skandal ini. Sebab, dalam skandal ini amat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sungguh telah merugikan keuangan negara. Negara yang masih terjerembab dalam krisis multidimensi, para pejabat publik dengan gampangnya melakukan perbuatan yang memperkaya diri.

Harapan kita, kasus ini terus dibongkar. Semua orang yang terlibat didalamnya harus diungkap. Sebab, kasus ini menjadi catatan tersendiri dalam penuntasan indikasi kejadian serupa di lembaga lain. Kita ingin agar hukum benar-benar ditegakkan. Tak peduli apakah itu melibatkan para petinggi BI dan para anggota DPR. Posisi mereka sebagai pemimpin harusnya menunjukkan teladan bagi rakyat. Tidak dengan melakukan tindakan senonoh dengan tak bosan-bosannya mengelabui rakyat.

Betapapun rumitnya, skandal yang melibatkan para petinggi BI dan oknum anggota DPR harus dituntaskan. Jika tidak hal seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi proses legislasi setiap produk perundang-undangan. Hukum harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai diperjualbelikan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 11 Februari 2008

1 Response to “Tuntaskan Kasus BI”


  1. 1 dessy a November 28, 2008 pukul 11:33 am

    menurut saya kasus bi sekarang sudah menyangkut banyak pihak mulai dari gubernur samapai para wakil rakyat yang ada di gedung kura-kura ninja itu…

    dengan ditetapkannya 3 tersangka oleh persidangan maka kasus itu juga harus lebih detail lagi dalam membahas siapa” saja yang terlibat jangan samapai ada pihak yang terlibat tetapi tidak mendapat ganjaran yang pantas dia dapatkan..

    saya jadi heran sebenatanya dewan wakil rakyat yang harusnya mewakili rakyat kok tugasnya malah menghabiskan uang negara dan bagi calon”nya yang baru berlomba-lomba masuk sebagai anggota dpr agar dapat mengeruk uang negara bukannya mewakili rakyat dalam segala bidang…??


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Februari 2008
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: