Bukan Hal Baru jika NU Harus Netral

Tepat, dan sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru jika Nahdlatul Ulama, dalam hal ini PWU Jawa Tengah menegaskan netralitasnya dalam Pemilihan Gubernur Jateng, 22 Juni mendatang. Tidak ada calon tertentu yang akan diberi dukungan secara struktural. Pun, andai calon itu adalah seorang pimpinan PWNU maka yang harus dilakukan adalah nonaktif manakala sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sikap tersebut ditegaskan dalam silaturahmi PCNU se-Jateng bersama Rois Aam PBNU KHMA Sahal Mahfudh di aula Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso, Pati.

Pencalonan Mohammad Adnan yang juga Ketua Tanfidziyah PWNU sebagai wakil gubernur mendampingi calon gubernur Bambang Sadono yang diusung Partai Golkar memang menimbulkan spekulasi ormas Islam terbesar itu akan memberi dukungan struktural lewat pengurus cabang. Jika demikian halnya, bagaimana seharusnya sikap kembali ke Khitah 1926 dimaknai? Padahal dalam sikap yang diambil dalam Muktamar NU di Situbondo 1984, jelas-jelas NU mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik, sehingga semua aktivitas politik warga NU dilakukan berdasarkan kapasitas pribadi, bukan organisasi.

Tarik-menarik kepentingan dalam sebuah pemilihan kepala daerah, apakah itu pilgub, plibug, atau pilwakot, pada era pemilihan langsung seperti sekarang memang berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyyin. Sampai kemudian terpetakan NU struktural dan NU kultural. Apalagi sejak era reformasi 1998, kita juga mengenal partai yang menyimbolisasi diri sebagai “anak NU” seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Polarisasi diperkirakan tak terbendung ketika NU dan PKB sama-sama mempunyai jago dalam pilkada. Dan, itulah yang sekarang juga berkembang menjelang Pilgub Jateng.

Logika yang harus dipahami dalam konteks Pilgub Jateng mirip dengan Pilgub Jawa Timur ketika pucuk pimpinan wilayah NU ikut berkompetisi. Yang pertama-tama harus disikapi terkait dengan khitah, NU bukanlah partai politik, walaupun dari berbagai pengalaman sejauh ini ada saja orang-orang atau tokoh NU sendiri yang selalu mencari celah untuk memanfaatkan potensi kuantitatif warga ormas Islam tersebut dalam mobilisasi dukungan. Terkadang terasa, batas antara berpolitik praktis dengan tidak berpolitik praktis oleh para tokoh NU itu sangat tipis, demikian juga ketika menumpang “pengatasnamaan” struktur.

Sekali lagi kita mengingatkan, pilkada hanya bagian kecil dari tugas besar NU, sehingga kalau energi pengurus maupun warga NU cenderung hanya tersedot untuk sibuk dalam dukung-mendukung seorang calon, tujuan utama kemaslahatan jam’iyyah bisa ternomorsekiankan. Memiliki seorang gubernur atau wagub dari kader murni mereka sendiri memang akan menimbulkan kebanggaan, tetapi bukan itu sesungguhnya garis perjuangan organisasi NU di kancah kemaslahatan umat. Pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi lebih menunggu sentuhan daripada terjerat kesibukan berkubang di ranah politik kekuasaan.

NU telah terbukti menjadi salah satu pilar kebangsaan yang dapat diandalkan, terutama sikap istikamahnya dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang harus digerakkan sekarang adalah bagaimana organisasi nahdliyyin ini mampu menjadi lokomotif yang perkasa untuk menggeret dan mengentaskan warganya ke arah kemandirian sosial-ekonomi. Ranah kesejahteraan dengan menyandang posisi sebagai pilar civil society merupakan lahan garapan NU yang utama. Maka pernyataan soal netralitas dalam pilgub jangan hanya kuat gaungnya, tetapi harus dijaga dalam implementasi sikap.

Suara Merdeka, 25 Februari 2008

1 Response to “Bukan Hal Baru jika NU Harus Netral”


  1. 1 halim Maret 2, 2008 pukul 5:44 am

    Bila NU bisa mewujudkan sikap netral tersebut,maka hal ini perlu unt menjadi contoh bagi kalangan birokrat. Karena selama ini nampak jelas ketidak netralan kalangan birokrasi bila yg tampil sebagai calon adalah ‘incumbent’ nya.Contoh bupati/gubernur yg masih menjabat dan kemudian menjadi calon unt priode berikutnya. Bupati/Gubernur tsb tidak mau non aktif atau mengundurkan diri dari jabatan lamanya,sehingga mau tidak mau mulai saat awal dinyatakan sebagai calon, dia lalu berkeliling ke-daerah2 dengan fasilitas dinas.
    Padahal jelas2 dia sedang ‘menjual’ diri di-daerah2 yg saat dia jadi Bupati/Gubernur kemarin2 ini tidak pernah atau tidak sempat dikunjunginya apalagi diperhatikannya.Mau contoh?? Kayaknya kita semua sudah tahu,tapi ya semua diam saja.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Februari 2008
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: