Komersialisasi Hutan

Penolakan sebagian masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan mendapat tanggapan langsung dari Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai telah terjadi salah tafsir terhadap PP itu. Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa keluarnya PP tersebut bukan berarti pemerintah memperjualbelikan hutan. Semangat PP itu adalah untuk mengatur perusahaan yang sudah memiliki izin pertambangan di kawasan hutan wajib memelihara, merehabilitasi, menghutankan, atau menghijaukan kembali hutan yang rusak akibat penambangan. Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Tujuannya agar hutan makin lestari, mendatangkan penerimaan negara untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat.

Kita melihat bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memang kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengamandemen dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinilai tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Jika kita perhatikan, semangat dari UU No 19 Tahun 2004 tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan munculnya PP Nomor 2 Tahun 2008 maka usaha pertambangan di kawasan hutan menjadi semakin menarik bagi investor, karena dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan 4 Februari 2008 ini, perusahaan yang sudah mendapat izin pertambangan tidak perlu lagi repot-repot mencari lahan pengganti (konversi) seperti ketentuan sebelumnya. Mereka cukup membayar kompensasi lahan, yang menurut perhitungan besarnya kurang dari Rp 500 per meter persegi untuk setiap tahunnya. Sungguh menarik bukan?

Kita sependapat bahwa bumi dan kekayaan alam yang ada di wilayah Nusantara ini harus dikelola dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam mengelola sumber daya alam tersebut juga harus diperhitungkan aspek kelestarian. Artinya, jangan sampai kita menggenjot penerimaan negara dari hasil alam hanya untuk kepentingan jangka pendek saja. Faktor kesinambungan harus tetap diperhatikan. Seperti eksploitasi tambang, tidak jarang perusahaan yang telah mengeksploitasi tersebut tidak melakukan rehabilitasi lahan sehingga membuat kerusakan hutan semakin parah.

Dengan keluarnya PP Nomor 2 Tahun 2008 ini maka tugas rehabilitasi dialihkan ke pemerintah karena perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tersebut sudah membayar kompensasi. Dalam hal inilah kita ragu apakah uang yang masuk ke kas pemerintah itu pada akhirnya benar-benar digunakan untuk upaya rehabilitasi hutan. Memang peraturan tersebut akan memberi angin segar bagi perusahaan tambang, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini menikmati kawasan hutan tersebut.

Bukannya kita anti-komersialisasi hutan, namun kita percaya bahwa komersialisasi hutan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selama ini sudah berapa banyak masyarakat sekitar hutan menikmati kekayaan hutan, melalui hasil hutan non-kayu. Juga berapa liter air yang dihasilkan oleh hutan. Kita berharap agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan karena generasi mendatang juga masih membutuhkan hutan yang sangat besar fungsinya dalam kehidupan ini, terutama dalam menghadapi pemanasan global.

Suara Pembaruan, 25 Februari 2008

1 Response to “Komersialisasi Hutan”


  1. 1 halim Februari 28, 2008 pukul 6:02 am

    Kompensasi lima ratus rupiah permeter terbilang kecil apalagi kalo kemudian dikorup lagi.Lalu berapa rupiah yg tersisa dan digunakan sebagai konpensasinya?? Buntut2nya hutannya habis,dana konpensasinya menguap.Kita kan punya pengalaman dengan kasus Probosutejo tentang dana reboisasi hutan.Apakah akan berulang lagi denga bentuk lain yakni dana konpensasi hutan.
    Heran ndak pernah mau belajar nih yee….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Februari 2008
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: