Arsip untuk Maret, 2008

Amankan Beras!

Kita kembali menghadapi gejolak harga komoditas pangan dunia. Dampak kenaikan harga kedelai dan minyak sawit mentah belum reda betul, kini kita harus menghadapi melambungnya harga beras di pasar dunia. Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Maka, mau tidak mau, pemerintah harus melindungi habis-habisan agar dampak kenaikan harga beras itu bisa minimal. Bagi petani, kenaikan harga beras tersebut memang sangat menguntungkan. Harganya menyentuh 700 dolar AS per ton, tiga kali lipat dari harga lima tahun lalu. Namun, situasi itu pula yang bisa memicu persoalan yang jauh lebih pelik. Bisa dibayangkan apa jadinya jika petani kemudian menjual hasil panennya kepada pedagang, yang kemudian mengekspor karena tergiur keuntungan besar. Pasokan (stok) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sangat mungkin berkurang sehingga harga ke konsumen pun ikut-ikutan naik.

Di saat harga beras dunia melonjak, tidak mengimpor beras untuk memenuhi stok dalam negeri merupakan keputusan tepat. Sebab, harga beras dunia jadi jauh lebih mahal dibanding harga beras dalam negeri. Selanjutnya, demi menjaga maraknya penyelundupan akibat besarnya perbedaan harga dalam negeri dan dunia, perlu pula mempertimbangkan kenaikan yang wajar untuk harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga gabah kering panen (GKP). Pemerintah bisa saja menambah kekuatan daya serap Bulog untuk beras petani dalam negeri.

Kita tentu saja berharap dengan cara itu petani bisa menikmati dampak kenaikan harga, tanpa harus membebani konsumen. Apalagi, jika pada saat bersamaan, dari sisi fiskal diberlakukan pula pajak ekspor untuk beras. Jika perlu, berlakukan pula disinsentif ekspor beras dalam bentuk lain. Ini tak lain untuk mengantisipasi adanya tekanan dari pedagang atau tengkulak yang sekadar mencari untung semata.

Saat ini, memang sulit membayangkan kita mengekspor beras karena kebutuhan dalam negeri sendiri belum mencukupi. Tapi, jika prediksi Departemen Pertanian tahun ini kita bisa swasembada, bahkan surplus setara beras sampai dua juta ton terealisasi, dorongan untuk ekspor bukan tak mungkin muncul, terutama di saat harga beras dunia terus meninggi.

Selain berharap lebih besarnya peran Bulog dalam menstabilkan harga beras di dalam negeri, kita juga berharap banyak pada upaya-upaya peningkatan produksi gabah dan beras dalam negeri. Kebijakan perberasan perlu diarahkan untuk meningkatkan pasokan minimal sama dengan atau lebih besar dari permintaannya.

Opsi menggenjot produksi wajib diteruskan, tidak setengah-setengah. Baik melalui perluasan areal panen (pembukaan sawah-sawah baru) maupun melalui peningkatan produktivitas per satuan lahan. Kerja sama dengan pemerintah daerah yang berpotensi produksi tinggi akan memperkuat upaya peningkatan produksi ini.

Kenaikan harga beras di pasar dunia mestinya bisa menjadi awal langkah kita untuk benar-benar melepaskan ketergantungan pada bahan pangan impor, terutama bahan pokok seperti beras. Maka, kita sebagai negara agraris tak ada pilihan lain, kecuali mengamankan produksi dan stok beras negeri sendiri. Jangan melulu tergiur untung.

Republika, Selasa, 25 Maret 2008

Kita Membutuhkan Wakil Menteri Luar Negeri


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No 20 dan 21 Tahun 2008 yang berisi tentang pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri. Menjelang satu tahun terakhir masa pemerintahannya, SBY rupanya merasa sangat memerlukan seorang wakil menteri yang membantu tugas-tugas Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang dirasakan sangat berat. Terutama karena lebih sepertiga waktu menlu dihabiskan di luar negeri padahal kehadirannya untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan mendesak dalam masalah internasional juga sangat diperlukan. Sejauh ini tak ada yang terlalu menentang rencana itu.

Sebenarnya jabatan wakil menlu bukan hal yang aneh. Di banyak negara lain posisi itu ada dan dibutuhkan. Di negara kita, pada pemerintahan masa-masa awal pascakemerdekaan juga selalu ada wakil menteri luar negeri. Seperti pada masa Kabinet Syahrir tahun 1946-1947. Hanya saja setelah itu menjadi tak lazim lagi karena tertutama di masa Orde Baru, hanya ada satu petinggi di Departemen Luar Negeri. Bahkan ketika ada beberapa menteri muda di departemen, tak pernah kita kenal posisi tersebut di Deplu. Itulah sebabnya ketika sekarang mau diadakan lagi, terasa ada yang aneh. Dan sekaligus tanda tanya, mengapa baru sekarang?

Tentu tidak semua sepakat dengan rencana tersebut terutama dari kalangan politikus yang berseberangan dengan pemerintah. Bisa saja dianggap hal itu sebagai bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi termasuk di jajaran kabinet atau hanya akan menjadi sumber pemborosan baru. Mengapa tak dioptimalkan pejabat di bawahnya seperti Sekjen atau dirjen. Dalam kenyataannya tak semudah itu. Di forum-forum internasional terutama yang resmi dan menyangkut protokoler wakil menteri luar negeri yang bisa mewakili suatu negara kalau menlu berhalangan dan bukan pejabat lain setingkat dirjen atau sekjen.
Jadi kita bisa menerima hal itu. Kalau pun baru dirasakan sekarang mungkin semata-mata karena persoalan teknis dan bukan karena ada latar belakang lain termasuk politik. Namun SBY perlu mendengar masukan dan saran yang meminta agar posisi itu diisi oleh diplomat karier atau berasal dari internal Departemen Luar Negeri. Seperti Sekjen Deplu Imron Cotan, Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa atau Ketua Komisi HAM PBB di Jenewa, Makarim Wibisono. Mengingat waktu yang sudah mendesak dan masa kerjanya sudah tidak panjang lagi, kekompakan dengan Menlu sangat diperlukan sehingga ”orang dalam” lebih memungkinkan.

Tampaknya untuk urusan yang satu ini partai politik tak terlalu memburu atau merasa perubahan kabinet yang sudah tinggal berumur satu tahun itu tak terlalu menarik lagi untuk diperebutkan. Memang ada satu calon yang banyak disebut dari Partai Golkar yakni Theo L Sambuaga, Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri. Tetapi itu pun lebih pada pertimbangan kapasitas. Maka Presiden SBY tidak akan terlampau sulit untuk menunjuk salah seorang di antara mereka atau pun orang lain yang menjadi pilihannya asalkan pertimbangan kemampuan profesional lebih diutamakan karena harus segera menjalankan tugas.

Demi peningkatan kinerja terutama mengatasi beberapa kelemahan kita dalam lobi internasional, mengingat peran Indonesia yang semakin strategis, keberadaan wakil menteri luar negeri bisa dikatakan urgen. Soal mengapa baru sekarang dan tidak dari dulu-dulu anggaplah itu semata-mata persoalan prioritas atau teknis. Karena sebenarnya Partai Golkar, menurut Agung Laksono, pernah mengusulkan jabatan itu namun dengan sebutan menteri muda. Risiko yang ditimbulkan terkait dengan urusan birokrasi dan pendanaan bisa dikesampingkan meskipun bukan berarti diabaikan. Karena sekarang kita berfikir soal efektivitas dulu.

Suara Merdeka, 25 Maret 2008

Indikasi Perubahan Perilaku Memilih

Siapa pemilik massa pemilih dalam kontestasi politik? Tidak bertuan alias mengambang ataukah mereka -pemilih itu- terikat pada hubungan emosional dengan ideologi tertentu?

Jawaban atas pertanyaan itu tidaklah gampang. Jika melihat kecenderungan pelaku kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah -gubernur, bupati, atau wali kota- atau pemilihan presiden, agaknya, mereka masih sangat yakin massa pemilih itu “milik” ideologi, komunitas dalam entitas tertentu.

Oleh sebab itu, para kandidat haruslah dapat menyatakan diri sebagai bagian dari “pemilik” massa pemilih itu. Dengan begitu, harapan meraup suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideologi atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka.

Simak saja, misalnya, banyak calon kepala daerah, calon gubernur atau calon wakil gubernur, atau calon bupati-wali kota atau calon wakil bupati-wakil wali kota, sedapat mungkin adalah tokoh yang berasal dari warna ideologi atau komunitas yang memiliki massa pemilih.

Karena itu pula, ketika maju ke medan laga pilkada, program-program rasional bukan menjadi garapan utama tim pemenangan calon. Ketika calon diperkenalkan kepada publik, yang ditonjolkan justru warna ideologi tertentu atau representasi komunitas tertentu.

Benarkah elan seperti itu yang terlihat dalam dinamika perilaku massa pemilih? Mereka masih kukuh untuk memilih calon dengan pertimbangan ikatan dan kedekatan emosional ideologi?

Dalam kenyataannya, dinamika perilaku memilih itu cenderung telah berubah. Sejumlah kemenangan calon dalam pilkada yang berasal dari kelompok warna ideologi minoritas atau yang sama sekali tidak jelas warna dan identitas politiknya menjadi bukti baru perubahan perilaku memilih.

Di Jawa Timur, kecenderungan itu diperlihatkan dalam pemilihan bupati Banyuwangi dan Jember (2005) dan pemilihan bupati Bojonegoro (2007). Di daerah tersebut, calon bupati yang menang dalam pilkada tidak berasal dari calon yang mewakili ideologi dominan.

Bahkan, di Bojonegoro, berbagai upaya memenangkan calon yang berasal dari ideologi dominan tidak mempan. Dukungan orang nomor satu parpol yang mewakili ideologi dominan serta pimpinan ormas keagamaan dominan juga gagal mengarahkan pemilih untuk mencoblos jagonya.

Perubahan perilaku memilih di daerah-daerah itu mungkin saja hanya kebetulan. Atau mungkin juga sebagai wujud baru tumbuhnya kesadaran rasional dengan pertimbangan akal sehat pula.

Tetapi, yang pasti, kekalahan calon bupati incumbent di Banyuwangi, Jember, dan Bojonegoro seolah menjelaskan kepada kita adanya indikasi yang terkait dengan kinerja bupati incumbent.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember (2000-2005) dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2002-2007) kebetulan tergolong amat buruk. Ada di lapisan bawah.

Itu terlihat dari ranking kinerja pemerintah 38 kabupaten-kota di Jawa Timur yang dibuat The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) berdasarkan evaluasi dan monitoring program-program unggulan daerah yang rutin dilakukan setiap tahun.

Dua tahun menjelang pilkada, ranking kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember berada pada urutan 35-36. Ranking kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak 2005 berada pada urutan 38 untuk pelayanan publik.

Tidak perlu terburu-buru membuat kesimpulan mengenai adanya perubahan perilaku memilih itu. Tetapi, indikasi tersebut patut menjadi warning bagi siapa pun tokoh yang ingin maju dalam pilkada.

Indopos, Selasa, 25 Mar 2008,

Menyikapi Mahalnya Beras

Pancaroba. Itulah yang kita alami sekarang. Iklim bisa secara mendadak berubah dan ekstrem, membuyarkan prediksi dan ekspektasi hasil pertanian.Fenomena alam itu terjadi merata secara global. Silih berganti kita rasakan munculnya gejala alam yang anomali. Pada musim kering, kemarau sungguh menyengat, bahkan tiba-tiba hujan turun membawa banjir. Dalam musim hujan sudah pasti banjir datang, tetapi terkadang ada wilayah yang mengalami kekeringan.

Semua itu tentu mengacaukan budidaya pertanian, yang berujung pada gangguan, bahkan penurunan produksi. Belum lagi munculnya hama yang aneh-aneh.

Sebagai bangsa dan negara agraris, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kita mesti sadar bahwa pancaroba harus kita hadapi. Kuncinya adanya kebijakan yang antisipatif.

Kita selalu tersentak manakala terjadi gejolak harga pangan. Lalu sibuk bertengkar dan saling menyalahkan. Paling banter ambil langkah darurat jangka pendek.

Era pangan murah mungkin memang sudah berlalu. Dalam hal komoditas beras misalnya. Produksi dan permintaan dunia cenderung stabil, tetapi sejumlah negara produsen mulai menahan produksinya, tidak melepasnya ke pasar internasional meski potensi keuntungan ekonomi terbuka lebar. Tujuannya jelas, pengamanan pasokan untuk rakyatnya. Itulah nasionalisme, antisipasi yang cermat. Masuknya spekulan di pasar komoditas, termasuk beras, juga mengacaukan harga.

Kita paham betul masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai pangan utamanya. Karena itu, peningkatan produksi dan produktivitas di tengah kondisi semakin tergusurnya lahan pertanian oleh kepentingan nonpertanian dan pertumbuhan jumlah penduduk menjadi mutlak.

Akan tetapi, kita belum juga melihat kebijakan pertanian pangan yang all out mendukung dan membela kepentingan petani. Padahal, persoalan petani, khususnya produsen padi dan beras, sejak dulu hampir tak berubah. Harga produksi jatuh saat panen raya, harga produk sarana produksi pertanian, pupuk, obat-obatan pembasmi hama, selalu melonjak manakala dibutuhkan petani. Tidak jarang mereka harus ribut dan menjerit karena selain harga melonjak, barangnya hilang pula di pasaran. Inovasi teknologi pertanian yang terjangkau dan mudah diaplikasikan petani hampir tidak ada.

Karena itulah, momentum harga pangan dunia yang semakin melonjak gila-gilaan seharusnya menyentakkan kita agar berpikir ulang tentang arah kebijakan pertanian yang lebih berpihak kepada petani, prorakyat.

Kita khawatir jika pedagang gabah dan beras berspekulasi memainkan harga sesukanya, sementara Bulog tidak dapat mengimbangi kekuatan spekulan. Karena itu, kebijakan budidaya, peningkatan produksi dan produktivitas dengan biaya murah di hulu, serta penguatan fungsi dan peran Bulog di hilir, tidak bisa ditawar lagi. Sekarang juga, jika pemerintah tidak ingin tersudut, tak berdaya melihat kesulitan rakyat di kemudian hari.

Kompas,  Selasa, 25 Maret 2008 |

Meredam Konflik Tiongkok-Tibet

enduduk Tibet di ibu kota Lhasa sejak 10 Maret 2008 melancarkan protes damai terhadap Tiongkok, yang menguasai wilayah tersebut hampir enam dekade (sejak 1950). Protes damai berubah menjadi kerusuhan ketika aparat keamanan Tiongkok bertindak tegas meredam demonstrasi tersebut. Beijing melalui media resmi mengatakan, sekitar 10 warga sipil tewas sementara kelompok perjuangan Tibet dan media asing menyebut angka 99 tewas dan ratusan lainnya terluka. Protes masih berlanjut meskipun tentara dan polisi secara berangsur-angsur bisa meredam kerusuhan dan protes politik tersebut.

Hubungan Beijing-Lhasa atau Tiongkok-Tibet sering meruncing karena kekecewaan dan nasionalisme minoritas Tibet (kurang lebih 5,4 juta jiwa dengan luas wilayah 1,2 juta km2) yang sering muncul. Beijing selalu bertindak keras agar gerakan separatisme Tibet dan pengaruhnya pada provinsi-provinsi berdekatan tidak meluas. Tiongkok mengawasi ketat gerakan warga Tibet yang berada di Ganzu, Qinghai, Xinjiang, Sichuan, dan lainnya. Kegelisahan kronis warga Tibet juga dipicu oleh masuknya imigran etnis Han dan kelompok lainnya dari Provinsi Xinjiang. Maka, sasaran kemarahan warga Tibet di Lhasa adalah menghancurkan pertokoan dan aset-aset imigran Tionghoa-Han.

Kerusuhan etnis Tibet ini sering berulang. Dan adalah Hu Jintao (kini presiden) sebagai petinggi Partai Komunis Tiongkok yang ditugaskan untuk meredam kekerasan akibat kebangkitan etnis Ti bet tersebut di Beijing. Pada 1989, Hu Jintao memberlakukan hukum darurat selama 16 bulan atas Lasha untuk meredam kemungkinan pemberontakan yang lebih meluas. Oleh karena itu, juga ada kritik yang menyatakan, tindakan brutal aparat keamanan masih diulang oleh pemerintahan Hu Jintao setelah hampir dua dekade kemudian.

Dalam peta politik Tibet memang seolah-olah ada dua kelompok. Kelompok pertama pengikut Dalai Lama, yang hanya menginginkan otonomi luas bagi Tibet. Sedangkan kelompok kedua dari kalangan muda dan mahasiswa Tibet di pengasingan, yang meski tidak jelas kepemimpinannya, namun menginginkan kemerdekaan penuh bagi Tibet. Kelompok kedua ini justru menginginkan Dalai Lama diganti, karena selain usianya lanjut (72 tahun) dia lebih cenderung meminta konsesi dan berkompromi dengan Beijing. Baik kelompok pertama maupun kedua melancarkan gerakan politik dari Dharamsala-India Utara, tempat pemerintahan pengasingan Dalai Lama dan sekitar 100.000 pengungsi Tibet.

Menyoroti kerusuhan di Lhasa dan tindakan aparat keamanan Tiongkok tentu komunitas internasional yang cinta damai harus bereaksi. Langkah yang arif adalah meminta Beijing menghentikan tindakan keras untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil dan mengupayakan dialog dengan para petinggi Tibet, khususnya Dalai Lama. Rencana dialog konon sudah sejak lama, namun tak terlaksana. Hambatan itu menurut pemahaman kita karena Beijing kesal atas pernyataan-pernyataan Dalai Lama yang juga diprovokasi oleh pihak ketiga. Beijing juga diam-diam menentang pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada tokoh spiritual Tibet itu, termasuk anugerah Congressional Gold Medal dari Presiden George W Bush pada 2006.

Penyelesaian damai atas konflik Tibet-Tiongkok bisa terselenggara melalui pihak ketiga (mediator) atau PBB. Tentu DK PBB sulit mendamaikannya karena Tiongkok, sebagai anggota tetap, memiliki hak veto. Bila berlarut isu Tibet juga bisa merusak citra Tiongkok sebagai penyelenggara Olimpiade Agustus 2008 nanti.

Suara Pembaruan, 24 Maret 2008

Integritas Bawaslu

Ada harapan baru tatkala DPR memilih lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Rabu (19/3) lalu. Harapan itu, tentu saja, karena Bawaslu merupakan institusi baru. Lembaga ini merupakan metamorfosis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pemilu 2004. Harapan publik terhadap keberadaan Bawaslu itu harus dijawab melalui kinerja lima anggotanya itu. Terutama, dalam menangani permasalahan dan pelanggaran serta penegakan hukum kasus pemilu. Karena itu, personel Bawaslu harus mempunyai keberanian, ketegasan, dan komitmen untuk menegakkan aturan-aturan pemilu.

Mengacu pada pengalaman Pemilu 2004, masyarakat terhenyak ketika terjadi skandal korupsi yang dilakukan personel Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhenyak karena personel KPU berasal dari kalangan akademisi dan dikenal memiliki integritas tinggi dan kritis.

Namun, apa yang terjadi? Ternyata, mereka tergoda saat negara memberikan kepercayaan untuk mengelola dana sekitar Rp 6 triliun. Termasuk, bantuan dari sejumlah negara asing yang mencapai triliunan rupiah. Saat itu, Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya, ia punya senjata, tapi tak punya peluru.

Kenapa Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya, karena posisi mereka sebagai subordinat KPU. Akibatnya, Panwaslu hanya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Yakni, masalah teknis pelanggaran pemilu di lapangan, seperti pelanggaran kampanye, proses penghitungan suara, dan lainnya. Sedangkan, pelanggaran administratif yang dilakukan anggota KPU, kandidat anggota DPR, calon presiden, dan wakil presiden bukanlah kewenangan Panwaslu.

Pengalaman buruk itu tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2009. Ini karena Panwaslu yang dulu hanya panitia ad hoc, kini telah berubah wajah menjadi badan yang permanen, Bawaslu. Sayang, kondisi ini hanya berlaku di pusat. Sedangkan, di daerah masih menggunakan istilah Panwas. Bawaslu saat ini setingkat dengan KPU. Bahkan, dapat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara anggota KPU.

Memang, Undang-Undang 22 Tahun 2007 yang mengubah Panwaslu menjadi Bawaslu memberikan secercah harapan. Namun, keberadaan Bawaslu tetap harus dikritisi. Hal ini terkait proses fit and proper test yang dilakukan DPR beberapa hari lalu.

Setidaknya, ada dua perkara dari masalah ini. Pertama, independensi lima anggota Bawaslu. Apakah mereka benar-benar independen dan tidak berutang budi terhadap partai politik yang memilihnya? Bukankah ada istilah tidak ada makan siang gratis? Sehingga, partai politik pun sangat berkepentingan dengan personel Bawaslu.

Dari perkara pertama, muncul perkara kedua. Apakah Bawaslu sanggup bertindak tegas terhadap partai politik atau kandidat anggota DPR dan kandidat presiden/wakil presiden yang melakukan pelanggaran Pemilu? Publik tentu tidak ingin Bawaslu tak memiliki kemampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat hanya karena masalah utang budi ini. Publik tentu tidak ingin Bawaslu hanya memiliki segepok laporan dan laporan itu hanya macan kertas yang tidak memiliki taring.

Lima anggota Bawaslu harus menjawab keraguan publik itu dengan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi di bidang pemilu. Kami tunggu integritas Anda!

Republika, Sabtu, 22 Maret 2008


Blog Stats

  • 792,860 hits
Maret 2008
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.