Integritas Bawaslu

Ada harapan baru tatkala DPR memilih lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Rabu (19/3) lalu. Harapan itu, tentu saja, karena Bawaslu merupakan institusi baru. Lembaga ini merupakan metamorfosis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pemilu 2004. Harapan publik terhadap keberadaan Bawaslu itu harus dijawab melalui kinerja lima anggotanya itu. Terutama, dalam menangani permasalahan dan pelanggaran serta penegakan hukum kasus pemilu. Karena itu, personel Bawaslu harus mempunyai keberanian, ketegasan, dan komitmen untuk menegakkan aturan-aturan pemilu.

Mengacu pada pengalaman Pemilu 2004, masyarakat terhenyak ketika terjadi skandal korupsi yang dilakukan personel Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhenyak karena personel KPU berasal dari kalangan akademisi dan dikenal memiliki integritas tinggi dan kritis.

Namun, apa yang terjadi? Ternyata, mereka tergoda saat negara memberikan kepercayaan untuk mengelola dana sekitar Rp 6 triliun. Termasuk, bantuan dari sejumlah negara asing yang mencapai triliunan rupiah. Saat itu, Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya, ia punya senjata, tapi tak punya peluru.

Kenapa Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya, karena posisi mereka sebagai subordinat KPU. Akibatnya, Panwaslu hanya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Yakni, masalah teknis pelanggaran pemilu di lapangan, seperti pelanggaran kampanye, proses penghitungan suara, dan lainnya. Sedangkan, pelanggaran administratif yang dilakukan anggota KPU, kandidat anggota DPR, calon presiden, dan wakil presiden bukanlah kewenangan Panwaslu.

Pengalaman buruk itu tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2009. Ini karena Panwaslu yang dulu hanya panitia ad hoc, kini telah berubah wajah menjadi badan yang permanen, Bawaslu. Sayang, kondisi ini hanya berlaku di pusat. Sedangkan, di daerah masih menggunakan istilah Panwas. Bawaslu saat ini setingkat dengan KPU. Bahkan, dapat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara anggota KPU.

Memang, Undang-Undang 22 Tahun 2007 yang mengubah Panwaslu menjadi Bawaslu memberikan secercah harapan. Namun, keberadaan Bawaslu tetap harus dikritisi. Hal ini terkait proses fit and proper test yang dilakukan DPR beberapa hari lalu.

Setidaknya, ada dua perkara dari masalah ini. Pertama, independensi lima anggota Bawaslu. Apakah mereka benar-benar independen dan tidak berutang budi terhadap partai politik yang memilihnya? Bukankah ada istilah tidak ada makan siang gratis? Sehingga, partai politik pun sangat berkepentingan dengan personel Bawaslu.

Dari perkara pertama, muncul perkara kedua. Apakah Bawaslu sanggup bertindak tegas terhadap partai politik atau kandidat anggota DPR dan kandidat presiden/wakil presiden yang melakukan pelanggaran Pemilu? Publik tentu tidak ingin Bawaslu tak memiliki kemampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat hanya karena masalah utang budi ini. Publik tentu tidak ingin Bawaslu hanya memiliki segepok laporan dan laporan itu hanya macan kertas yang tidak memiliki taring.

Lima anggota Bawaslu harus menjawab keraguan publik itu dengan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi di bidang pemilu. Kami tunggu integritas Anda!

Republika, Sabtu, 22 Maret 2008

0 Responses to “Integritas Bawaslu”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Maret 2008
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: