Kita Membutuhkan Wakil Menteri Luar Negeri


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No 20 dan 21 Tahun 2008 yang berisi tentang pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri. Menjelang satu tahun terakhir masa pemerintahannya, SBY rupanya merasa sangat memerlukan seorang wakil menteri yang membantu tugas-tugas Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang dirasakan sangat berat. Terutama karena lebih sepertiga waktu menlu dihabiskan di luar negeri padahal kehadirannya untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan mendesak dalam masalah internasional juga sangat diperlukan. Sejauh ini tak ada yang terlalu menentang rencana itu.

Sebenarnya jabatan wakil menlu bukan hal yang aneh. Di banyak negara lain posisi itu ada dan dibutuhkan. Di negara kita, pada pemerintahan masa-masa awal pascakemerdekaan juga selalu ada wakil menteri luar negeri. Seperti pada masa Kabinet Syahrir tahun 1946-1947. Hanya saja setelah itu menjadi tak lazim lagi karena tertutama di masa Orde Baru, hanya ada satu petinggi di Departemen Luar Negeri. Bahkan ketika ada beberapa menteri muda di departemen, tak pernah kita kenal posisi tersebut di Deplu. Itulah sebabnya ketika sekarang mau diadakan lagi, terasa ada yang aneh. Dan sekaligus tanda tanya, mengapa baru sekarang?

Tentu tidak semua sepakat dengan rencana tersebut terutama dari kalangan politikus yang berseberangan dengan pemerintah. Bisa saja dianggap hal itu sebagai bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi termasuk di jajaran kabinet atau hanya akan menjadi sumber pemborosan baru. Mengapa tak dioptimalkan pejabat di bawahnya seperti Sekjen atau dirjen. Dalam kenyataannya tak semudah itu. Di forum-forum internasional terutama yang resmi dan menyangkut protokoler wakil menteri luar negeri yang bisa mewakili suatu negara kalau menlu berhalangan dan bukan pejabat lain setingkat dirjen atau sekjen.
Jadi kita bisa menerima hal itu. Kalau pun baru dirasakan sekarang mungkin semata-mata karena persoalan teknis dan bukan karena ada latar belakang lain termasuk politik. Namun SBY perlu mendengar masukan dan saran yang meminta agar posisi itu diisi oleh diplomat karier atau berasal dari internal Departemen Luar Negeri. Seperti Sekjen Deplu Imron Cotan, Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa atau Ketua Komisi HAM PBB di Jenewa, Makarim Wibisono. Mengingat waktu yang sudah mendesak dan masa kerjanya sudah tidak panjang lagi, kekompakan dengan Menlu sangat diperlukan sehingga ”orang dalam” lebih memungkinkan.

Tampaknya untuk urusan yang satu ini partai politik tak terlalu memburu atau merasa perubahan kabinet yang sudah tinggal berumur satu tahun itu tak terlalu menarik lagi untuk diperebutkan. Memang ada satu calon yang banyak disebut dari Partai Golkar yakni Theo L Sambuaga, Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri. Tetapi itu pun lebih pada pertimbangan kapasitas. Maka Presiden SBY tidak akan terlampau sulit untuk menunjuk salah seorang di antara mereka atau pun orang lain yang menjadi pilihannya asalkan pertimbangan kemampuan profesional lebih diutamakan karena harus segera menjalankan tugas.

Demi peningkatan kinerja terutama mengatasi beberapa kelemahan kita dalam lobi internasional, mengingat peran Indonesia yang semakin strategis, keberadaan wakil menteri luar negeri bisa dikatakan urgen. Soal mengapa baru sekarang dan tidak dari dulu-dulu anggaplah itu semata-mata persoalan prioritas atau teknis. Karena sebenarnya Partai Golkar, menurut Agung Laksono, pernah mengusulkan jabatan itu namun dengan sebutan menteri muda. Risiko yang ditimbulkan terkait dengan urusan birokrasi dan pendanaan bisa dikesampingkan meskipun bukan berarti diabaikan. Karena sekarang kita berfikir soal efektivitas dulu.

Suara Merdeka, 25 Maret 2008

2 Responses to “Kita Membutuhkan Wakil Menteri Luar Negeri”


  1. 1 halim Maret 29, 2008 pukul 9:02 am

    Kenapa hal ini mencuat justru diakhir era Sby-Jk,apakah para Duta Besar kita ternyata tidak mampu??
    Buat apa kita punya Duta Besar yg berkuasa penuh disetiap negara tapi sang Menlunya selalu diluar negeri unt mengadakan lobbi dengan negara yg perlu dilobbi,ataukah memang menlu nya memang hobi keliling??
    Berdayakan saja para duta besar kita,kalo sudah matang baru sang menlu yg teken2 dan itupun bisa dilakukan dari pejambon saja.Kan lebih irit.Ganti saja para duta besar yg memble alias yang tidak tahu apa tugas2nya sebagai seorang Duta Besar yg berkuasa penuh unt mewakili negaranya dimana dia ditempatkan.Kalo menlunya yg memble ya Sby-Jk harus berani dong menggantinya dengan yg lebih mumpuni.Pos wakil menlu kayaknya cuma pemborosan uang negara!!

  2. 2 dee April 3, 2008 pukul 2:27 pm

    wah bung halim kalo gak ngerti urusan kayak gini,
    jangan langsung cuap-cuap,
    jangan suka mengkritik lah,
    toh juga kl anda yang suruh mimpin blm tentu sebagus kayak pemimpin sekarang,
    presiden+dpr+menlu tu udah terjun ke bidang itu dan lebih paham mengenai keadaan di lapangan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Maret 2008
S S R K J S M
« Feb   Apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: