Arsip untuk April, 2008

Hak Konstitusional Warga

AKHIRNYA, pemerintah mengikuti tekanan dan desakan untuk menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi polhukam, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Keputusan itu tinggal diformalkan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.

Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap Ahmadiyah belum akan berhenti. Belum berhenti, sampai Ahmadiyah total dilarang negara.

Selama ini Ahmadiyah menderita dua pukulan berat. Yang pertama pengikutnya mengalami kekerasan horizontal. Mereka diserang dan harta benda mereka dirusak. Sekarang mereka kembali meminta perlindungan kepada polisi atas ancaman anarkistis.

Kekerasan dan anarkisme yang dialami pengikut Ahmadiyah jelas merupakan perbuatan kriminal. Itu harus diselesaikan secara hukum.

Tapi polisi sempat tidak berbuat apa pun. Ada kegamangan polisi untuk menangkap pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah itu.

Dalam hal ini, layak dipuji Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian memerintahkan polisi untuk segera menindak para pelaku. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan, aliran sesat sekalipun, tidak boleh diperlakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan adalah kriminal. Kriminal adalah kriminal, perbuatan melanggar hukum yang harus ditindak tegas.

Tekanan kedua yang dialami Ahmadiyah adalah tuntutan dan desakan kepada negara untuk melarang atau membubarkan Ahmadiyah. Tuntutan itulah yang sebenarnya dipenuhi Bakor Pakem dan kemudian diikuti pemerintah.

Tapi, bolehkah pemerintah mengambil keputusan menghentikan aktivitas Ahmadiyah? Berhakkah negara menghentikan kegiatan kepercayaan yang diyakini warga?

Jawabannya tentu harus dicari pada konstitusi. Itulah sumber hukum yang tertinggi. Tidakkah kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, dilindungi konstitusi?

Pada mulanya para pendiri negara merumuskan kebebasan beragama itu dengan sangat simpel dalam UUD 1945. Simpel, tetapi isinya padat dan mendalam. Bunyinya: ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’.

Reformasi kemudian datang membawa berbagai semangat perubahan. Konstitusi pun diamendemen termasuk pasal yang menyangkut kebebasan beragama. Bahkan, perihal kebebasan beragama dimasukkan ke bab hak asasi manusia.

Hasil perubahan itu, antara lain, berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya’.

Begitulah, sangat jelas bahwa menurut konstitusi, kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Ia juga merupakan hak konstitusional warga, yang harus dilindungi dan dibela negara.

Namun, hak itulah yang sekarang dicopot negara dari warga Ahmadiyah dengan cara menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM dan juga konstitusi. Karena itu, seharusnya Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi bersuara. Jangan cuma diam atau pura-pura tidak tahu.

Media Indonesia, 19 April 2008

Apresiasi untuk KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan langkah tegasnya dalam pemberantasan korupsi. Lembaga itu menahan siapa pun yang diduga korupsi.

Kamis (17/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR, Hamka Yandhu, dan mantan anggota DPR, Anthony Zeidra Abidin, karena diduga menerima aliran dana Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, KPK menahan Al Amin Nasution dan Saleh Djasit, keduanya juga anggota DPR.

Bukan hanya anggota DPR yang ditahan. KPK juga menahan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan pejabat BI lainnya. Sebelumnya, KPK menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani.

Dipandang dari sisi konfigurasi politik, serta profesi yang berbeda-beda, KPK berupaya menampilkan kesan tidak diskriminatif. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi, dan ada bukti hukumnya, akan diperlakukan sama. Kita memberi apresiasi terhadap upaya itu. Namun, KPK juga harus terbuka terhadap kontrol hukum justru karena kewenangan besar yang dimilikinya.

Langkah KPK mengentakkan berbagai kalangan, termasuk kekuatan politik di DPR. Siapa pun bisa dijerat KPK yang oleh undang-undang diberi kewenangan lebih. Salah satu kewenangan lebih itu adalah menyadap pembicaraan telepon. Ini menimbulkan kekhawatiran pihak yang terkait dalam kasus korupsi.

Penangkapan sejumlah orang dalam kasus korupsi bisa dikonstruksikan sebagai keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, hal itu bisa juga memunculkan pertanyaan: ”Kok, koruptor di Indonesia tak ada habis-habisnya.”

Kegerahan mulai muncul. Keinginan memangkas kewenangan KPK mulai disuarakan. Dalam dua tahun ke depan, eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak konstitusional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan, sebelum aspek penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Presiden meminta aparat penegak hukum tidak menjebak warga negara.

Pernyataan Presiden itu memicu kritik sejumlah kalangan karena dianggap sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Kita menggarisbawahi pernyataan Presiden bahwa dimensi pencegahan dan pendidikan juga tidak kalah pentingnya.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International—yang tak beranjak signifikan dalam 10 tahun terakhir—paling tidak mengindikasikan pengedepanan aspek penegakan hukum saja belum cukup.

Pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi, pendidikan penanaman nilai untuk tak melakukan korupsi, dan rekayasa sosial untuk menyatakan ”tidak” terhadap korupsi, perlu terus diupayakan. Ketiga langkah itu harus dilakukan secara simultan, bukan parsial. Pemberantasan korupsi perlu karena korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap keuangan negara dan rakyat. Korupsi telah melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya!

Kompas, Sabtu, 19 April 2008

Hak Konstitusional Warga

AKHIRNYA, pemerintah mengikuti tekanan dan desakan untuk menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi polhukam, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Keputusan itu tinggal diformalkan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap Ahmadiyah belum akan berhenti. Belum berhenti, sampai Ahmadiyah total dilarang negara.
Selama ini Ahmadiyah menderita dua pukulan berat. Yang pertama pengikutnya mengalami kekerasan horizontal. Mereka diserang dan harta benda mereka dirusak. Sekarang mereka kembali meminta perlindungan kepada polisi atas ancaman anarkistis.

Kekerasan dan anarkisme yang dialami pengikut Ahmadiyah jelas merupakan perbuatan kriminal. Itu harus diselesaikan secara hukum.

Tapi polisi sempat tidak berbuat apa pun. Ada kegamangan polisi untuk menangkap pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah itu.

Dalam hal ini, layak dipuji Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian memerintahkan polisi untuk segera menindak para pelaku. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan, aliran sesat sekalipun, tidak boleh diperlakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan adalah kriminal. Kriminal adalah kriminal, perbuatan melanggar hukum yang harus ditindak tegas.

Tekanan kedua yang dialami Ahmadiyah adalah tuntutan dan desakan kepada negara untuk melarang atau membubarkan Ahmadiyah. Tuntutan itulah yang sebenarnya dipenuhi Bakor Pakem dan kemudian diikuti pemerintah.

Tapi, bolehkah pemerintah mengambil keputusan menghentikan aktivitas Ahmadiyah? Berhakkah negara menghentikan kegiatan kepercayaan yang diyakini warga?

Jawabannya tentu harus dicari pada konstitusi. Itulah sumber hukum yang tertinggi. Tidakkah kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, dilindungi konstitusi?

Pada mulanya para pendiri negara merumuskan kebebasan beragama itu dengan sangat simpel dalam UUD 1945. Simpel, tetapi isinya padat dan mendalam. Bunyinya: ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’.

Reformasi kemudian datang membawa berbagai semangat perubahan. Konstitusi pun diamendemen termasuk pasal yang menyangkut kebebasan beragama. Bahkan, perihal kebebasan beragama dimasukkan ke bab hak asasi manusia.

Hasil perubahan itu, antara lain, berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya’.

Begitulah, sangat jelas bahwa menurut konstitusi, kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Ia juga merupakan hak konstitusional warga, yang harus dilindungi dan dibela negara.

Namun, hak itulah yang sekarang dicopot negara dari warga Ahmadiyah dengan cara menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM dan juga konstitusi. Karena itu, seharusnya Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi bersuara. Jangan cuma diam atau pura-pura tidak tahu.
 
Media Indonesia, 19 April 2008

Slank dan Reaksi DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat kian lama semakin menunjukkan wajah aslinya. Bukan mengedepankan sosok demokrasi sebagai amanat reformasi, melainkan justru sebaliknya. Wajah tirani.

Wajah itulah yang ditampilkan DPR sebagai reaksi atas kritik grup band Slank dalam lagunya Gosip Jalanan. Dalam lirik lagu itu memang disebutkan: Mau tau gak mafia di Senayan, kerjanya tukang buat peraturan, bikin UUD ujung-ujungnya duit… Kata-kata itulah yang menyulut kemarahan DPR. Lewat Badan Kehormatan DPR, mereka tadinya berencana menggugat Slank. Namun, dibatalkan bersamaan dengan tertangkapnya anggota DPR Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/4) lalu, karena diduga terlibat suap.

Reaksi DPR yang lebih menonjolkan emosi ketimbang nurani kian memperlihatkan mereka yang berkantor di Senayan itu makin menjauhkan diri dari tuntutan reformasi.

Padahal, kritik lewat medium lagu maupun medium apa pun merupakan salah satu sumber energi yang menggerakkan roda demokrasi. Tanpa ada kritik sama artinya demokrasi telah mati.

Reformasi memang telah banyak mengubah wajah DPR. Dari semula sebagai lembaga yes man, DPR kini menjadi pusat kekuasaan paling berpengaruh. Lewat perannya di bidang perundang-undangan, anggaran, pengawasan, dan perwakilan, DPR kian kemaruk kekuasaan.

DPR bisa mengawasi pemerintah dan menentukan jabatan-jabatan penting di republik ini, tapi tidak ada satu pun lembaga negara yang punya hak mengawasi DPR. Pengawasan hanya datang dari publik dan dalam batas-batas tertentu dari partai yang memiliki anggota di Senayan.

Dengan kekuasaan yang besar minus pengawasan, DPR dengan leluasa bisa bertindak sesuka hati. Ironisnya, apa yang dilakukan DPR justru untuk memenuhi hasrat mereka sendiri. Mulai dari gaji, fasilitas, maupun tetek bengek lainnya. Semua mulus bisa diwujudkan tanpa ada hambatan dari lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Itulah yang membangun tirani DPR. Namun, justru di lembaga tinggi inilah bersarang penyakit korupsi paling parah. Tidak mengherankan berbagai survei menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Ada banyak kasus berbau korupsi yang melibatkan anggota dewan. Mulai dari kasus percaloan, aliran dana Departemen Perikanan dan Kelautan, aliran dana Bank Indonesia, hingga sederet kasus lainnya.

Hanya saja, belum ada satu pun anggota dewan aktif yang bisa diseret ke pengadilan. Kalaupun ada, kasusnya kemudian hilang entah ke mana.

Yang menonjol justru kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan di daerah. Data KPK tahun 2006 menyebutkan ada 1.000 anggota dewan yang terlibat kasus korupsi, 300 di tingkat provinsi dan 700 di kabupaten/kota.

Karena itu, penangkapan anggota DPR Al Amin Nasution mencerminkan kalau lirik lagu Slank benar-benar diangkat dari realitas sosial. Bahwa memang ada mafia Senayan, seperti juga masih kentalnya mafia peradilan.
 
Media Indonesia, 13 April 2008


Blog Stats

  • 792,982 hits
April 2008
S S R K J S M
« Mar   Mei »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.