Langkah Awal Temuan KKP

Setelah mengemban mandat selama lebih kurang 2,5 tahun, Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP menyelesaikan tugasnya.

Sesuai dengan namanya, Komisi Kebenaran dan Persahabatan diberi mandat untuk mengungkap kebenaran di balik kekerasan yang terjadi sebelum dan sesudah penentuan pendapat di Timor Timur, September 1999. Hasil KKP bukan dimaksudkan untuk penuntutan hukum, melainkan untuk membangun persahabatan.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya mengungkap kekerasan di Timtim. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan temuannya melalui kejaksaan dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Hasilnya, tak ada satu pun yang dinyatakan bersalah dalam persidangan pertama maupun pada tahap peninjauan kembali. Timor Leste pun membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi.

Dalam laporannya KKP menegaskan, TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas kejahatan dan pelanggaran HAM berat. Kejahatan itu antara lain pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penahanan ilegal, pemindahan paksa dan deportasi. Temuan KKP itu mengakui adanya pelanggaran HAM!

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyampaikan penyesalan mendalam kepada korban yang menderita tak terukur baik fisik maupun mental. Meski demikian, sebagaimana terungkap di media, korban merasa tidak mendapat keadilan dan menuntut proses pengadilan.

Di sejumlah negara, penyelesaian soal pelanggaran HAM memicu perdebatan. Ada kubu yang mendukung proses pengadilan, ada juga yang mencari penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi. Keduanya membangun argumen berdasarkan prinsip demokrasi.

Indonesia dan Timor Leste telah mencoba menyelesaikan problem masa lalu kedua negara guna membangun masa depan hubungan yang lebih baik. Kita mengapresiasi pernyataan Menlu Hassan Wirajuda yang mengatakan, pemerintah dan negara mengambil alih secara moral dan politik tanggung jawab kelembagaan dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KKP.

Hasil KKP haruslah dipandang sebagai titik awal untuk memberikan keadilan menyeluruh kepada korban, siapa pun korban dan dari kelompok mana pun korban itu. Sebagaimana dikatakan Theo van Boeven dalam buku Study Concerning The Right of Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violation of Human Rights and Fundamental Freedom, korban mempunyai hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi.

Dalam konteks itulah, menindaklanjuti rekomendasi KKP, seperti rekomendasi untuk mendorong resolusi konflik, rekomendasi soal aset dan ekonomi, rekomendasi pembentukan komisi orang hilang, rekomendasi untuk pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan maaf, haruslah jadi perhatian pemerintah. Tanpa itu, hasil KKP kurang memiliki arti bagi korban.

Kompas, Kamis, 17 Juli 2008 | 00:44 WIB

Iklan

0 Responses to “Langkah Awal Temuan KKP”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 799,164 hits
Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: