Lagi, Soal Pungli di Sekolah

Masa penerimaan siswa baru (PSB) telah berakhir minggu lalu. Setelah siswa mengikuti masa orientasi sekolah (MOS), pekan depan mereka mulai belajar di sekolah yang baru. PSB ternyata tak berhenti sampai di situ karena masih menyisakan persoalan, khususnya menyangkut pungutan liar (pungli).

Selama musim PSB, harian ini terus-menerus menggulirkan berita mengenai pungli di sekolah-sekolah negeri. Keluhan orangtua siswa, yang harus merogoh kocek jutaan rupiah untuk menyekolahkan anak, sungguh memprihatinkan kita. Apalagi hal itu terjadi pada saat kondisi perekonomian masih sulit dan pungutan tidak didasari aturan jelas, sehingga patut disebut pungli.

Hampir setiap tahun media massa mengungkap kasus pungli di sekolah-sekolah negeri yang dilakukan guru dan kepala sekolah (kepsek). Dengan berbagai dalih siswa yang diterima lewat tes atau lolos seleksi nilai ujian nasional diwajibkan menyetor ratusan ribu hingga jutaan rupiah ke sekolah. Bahkan, ada juga yang berani menjual “bangku” sekolah kepada siswa yang sebetulnya tak lolos tes atau nilainya di bawah standar.

Tetapi, hampir tak terdengar kabar ada pelaku yang mendapat sanksi. Hal itu bisa dimaklumi karena otoritas pendidikan dan aparat penegak hukum hampir tak peduli dengan pemberitaan tersebut.

Baru pada tahun ini kita melihat adanya respons positif dari pejabat yang berwenang. Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan kepsek yang melakukan pungli bisa ditunda kenaikan pangkatnya, bahkan dipecat. Beberapa pejabat Kejaksaan Tinggi di daerah-daerah juga bergairah menanggapi instruksi dari Kejaksaan Agung untuk memantau PSB dan menindaklanjutinya jika ada temuan pungutan di luar ketentuan.

Semua itu menunjukkan perhatian terhadap masalah korupsi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah negeri, semakin intens. Tentu saja hal itu akan berdampak positif pada masa depan pendidikan Indonesia, apabila semua guru dan kepsek yang terbukti melakukan pungli diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, efek jera bisa menular di sekolah-sekolah.

Sejauh ini kita melihat sebagian guru dan kepsek telah memanfaatkan PSB sebagai ajang mengeruk keuntungan pribadi. Berbekal Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang telah disetujui Komite Sekolah, mereka memeras orangtua siswa baru. Praktik itu selalu berulang setiap tahun karena kepada pelakunya tidak diberikan sanksi. Mereka tetap leluasa bergerak, bahkan tak jarang di-back up pejabat Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota. Sebuah kolusi yang sempurna untuk memeras orangtua siswa.

Keberanian aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk menindaklanjuti kasus pungli di sekolah, tetap kita tunggu. Jangan sampai aparat penegak hukum justru “mengolah” kasus tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kita berharap pungli di sekolah secepatnya diberantas. Respons Mendiknas dan aparat Kejaksaan, hendaknya diikuti pejabat lain, seperti Kepolisian dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Para pelaku pungli harus dijebloskan ke penjara, sehingga menimbulkan efek jera.


Suara Pembaruan: 18/7/08

0 Responses to “Lagi, Soal Pungli di Sekolah”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,499 hits
Juli 2008
S S R K J S M
« Jun   Sep »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: