Arsip untuk September, 2008

Kejaksaan Agung, Sudahlah …

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya dengan cara-cara luar biasa; kasus BLBI bisa diungkap, misalnya melalui penggeledahan, penyadapan, dan memonitor secara intensif kasus korupsi.

Pernyataan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/9), itu tentu saja pukulan khususnya bagi institusi Kejaksaan Agung. Institusi ini terbiasa menggunakan cara-cara konvensional untuk mengungkap kasus BLBI.

Sejatinya, KPK memang memiliki kewenangan mengambil alih kasus BLBI, seperti diamanatkan pada UU No 30/2002 tentang KPK. Pada awalnya KPK ‘malu-malu’ dan tak bersedia mengambil kasus BLBI, alasannya kasus itu terjadi sebelum UU KPK terbentuk dan tidak berlaku surut.

Namun, dengan perkembangan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi, KPK selayaknya proaktif mengambil alih kasus dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan BLBI yang pernah ditangani Kejaksaan Agung. Apalagi, penanganan terhadap kasus dana sebesar Rp 144,5 triliun itu kerap mentok di tengah jalan.

Kita pun terenyak tatkala sang Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung untuk Kasus BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, terbukti menerima uang sebesar Rp 6 miliar yang diduga sebagai suap.

Ironisnya, Urip ditangkap KPK dua hari setelah kejaksaan mengumumkan dihentikannya kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Ini artinya ada yang tidak beres di Kejaksaan Agung.

Kemudian masyarakat pun menyaksikan di pengadilan, bagaimana perilaku pejabat eselon satu dan eselon dua Kejaksaan Agung yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan Artalyta Suryani yang menyerahkan suap kepada Jaksa Urip.

Kasus ini diduga kuat terkait dengan penghentian penyelidikan dugaan korupsi BLBI pada BCA dan BDNI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Untuk itu, KPK perlu segera mengambil alih kasus ini sebelum kejaksaan mereduksi kasus suap dengan berbagai bualan yang menyebalkan. Ya, bualan yang menyebalkan, seperti alasan untuk bisnis bengkel, untuk bisnis permata, entah bualan apalagi yang hendak dibuat ‘Pak Guru Urip’ dan ‘Bu Guru Ayin’.

Kasus ini bukan semata pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bukankah dana ratusan triliun yang macet itu bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?

Kejaksaan tidak perlu ngotot mempertahankan kasus ini berada di bawah kendalinya. Apa tuan dan puan jaksa tidak tahu kalau tingkat kepercayaan rakyat terhadap korps kejaksaan sudah jauh menurun? Kredibilitas dan integritas jaksa sudah di titik nadir. Karena itu, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, harus besar hati menyerahkan kasus ini kepada KPK. Dan, tak ada alasan lagi, kasus BLBI harus dibuka kembali.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, jadi harus ditangani oleh institusi yang luar biasa pula. Negara harus melakukan upaya maksimal untuk mengungkap kasus BLBI. KPK tak perlu cemas atau ragu-ragu mengambil alih kasus ini.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla merupakan lampu hijau bagi KPK untuk segera mengambil alih kasus BLBI. Pernyataan itu juga sekaligus lampu merah untuk Kejaksaan Agung. Jadi, sudahlah, Kejaksaan Agung….

(-)

Republika, 2008-09-20 10:03:00

Iklan

Peti Eskan saja RUU Pornografi

SETELAH lama menghilang sebagai isu publik, tiba-tiba saja Rancangan Undang-Undang Pornografi siap disahkan oleh DPR pada Selasa (23/9) pekan depan. Namun, rencana itu batal lantaran arus penolakan tetap kuat.

DPR sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman, bahwa pembuatan undang-undang tidak boleh dan tidak bisa sembarangan. Bukankah sudah ada produk undang-undang DPR yang dimentahkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

DPR juga terlihat semakin menjauhkan diri dari semangat reformasi yang mengamanatkan transparansi dan partisipasi. Semestinya, sebuah rancangan undang-undang yang krusial dan sensitif hendaknya melibatkan masyarakat luas. Pembahasannya bukan secara tertutup dan diam-diam.

Itu sebabnya, ketika terdengar kabar RUU Pornografi akan segera disahkan oleh DPR, arus perlawanan kembali merebak dan meluas. Demonstrasi pecah di sejumlah daerah. Begitu juga sejumlah LSM perempuan dengan gigih kembali menyuarakan penolakan mereka.

Penolakan terhadap RUU Pornografi bahkan kembali membangkitkan keinginan Bali untuk menjadi daerah otonomi khusus. Ini pertanda protes yang sangat berat, sebab selangkah lagi bisa berubah menuntut keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bali yang merupakan destinasi pariwisata memang akan menjadi korban UU Pornografi itu bila disahkan. Turis tak boleh lagi berjemur di pantai dengan hampir tampak seluruh tubuhnya. Seniman Bali yang piawai membuat patung telanjang pun bisa dihukum penjara. UU Pornografi akan menghancurkan Bali!

RUU Pornografi sejak digulirkan awal 2006 telah menghebohkan. Karena menghebohkan itulah lalu dibuat berbagai perbaikan. Nama RUU yang semula RUU Antipornografi dan Antipornoaksi diganti menjadi RUU Pornografi. Sejumlah pasal dihilangkan dan disempurnakan, tapi semuanya berlangsung dengan diam-diam.
Tiba-tiba saja, draf akhir RUU Pornografi yang berisi 44 pasal siap untuk disahkan meski pembahasannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan juga jauh dari semangat keterbukaan.

Hasilnya ialah RUU Pornografi itu tetap saja mengundang kontroversi, baik dari segi substansi maupun materi. Sebagian perkara masih sumir dan multitafsir karena tidak ada parameternya. Contoh, bagaimana menentukan sebuah tindak kejahatan seksual atas dasar imajinasi dan persepsi?

Selain itu, belum ada ketegasan apakah pornografi menjadi domain publik atau privat. Ketidakjelasan itu mengaburkan apa yang sesungguhnya mau diatur dan dilarang dalam RUU Pornografi.

Yang lebih berbahaya, untuk mencegah dan mengawasi kejahatan seksual, RUU Pornografi membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. Hal tersebut jelas dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal. Padahal, semua itu seharusnya menjadi domain negara.

Masih banyak hal yang belum terjawab oleh RUU Pornografi. Karena itu, RUU ini tidak boleh dipaksakan untuk segera disahkan oleh DPR. Bahkan, sebaiknya draf RUU ini dipetieskan saja. RUU ini jangan diteruskan. Simpanlah RUU ini dalam arsip DPR, daripada menimbulkan perpecahan bangsa.

Fraksi-fraksi di DPR semestinya menyadari bahwa RUU yang sarat kontroversi itu hanya membuat energi anak bangsa ini terbuang sia-sia dan bangsa ini tercabik-cabik.

Media Indonesia, 20 September 2008 00:01 WIB

Big Fish

Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kok tak juga menimbulkan kesadaran dan rasa takut. Padahal, langkah-langkah KPK kali ini tak lagi memunculkan suara sumbang tebang pilih, seperti yang ditujukan pada KPK periode sebelumnya. Artinya, KPK saat ini demikian bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan bukan sedang bermain politik.
Itulah. Selasa (16/9), KPK menangkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Iqbal, dan Direktur Utama First Media, Billy Sindoro. Diduga telah terjadi aksi suap oleh Billy terhadap Iqbal dengan bukti uang Rp 500 juta. First Media adalah anak perusahaan Grup Lippo. Penangkapannya pun terjadi di Hotel Aryaduta, milik Lippo juga.

Sebelum ini, KPK juga menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Artalyta atau biasa disapa Ayin menyuap Urip. Dari dua kasus ini KPK telah masuk ke perkara berkelas big fish, yang didengungkan KPK periode lalu namun direalisasikan KPK periode kini. Mengapa bisa disebut big fish? Jika dilihat dari nominalnya memang kecil, tapi jika dilihat dari sisi pelakunya bisa masuk kategori besar. Ayin ada kaitan dengan konglomerat Sjamsul Nursalim dan Billy jelas-jelas orang sangat penting di Lippo yang milik keluarga konglomerat Riady. Sebelumnya KPK juga telah menyeret mantan kapolri dan gubernur Bank Indonesia.

Kenyataan ini tentu sangat melegakan. Hukum tak hanya menyasar orang kecil, mantan pejabat, musuh politik, atau orang-orang yang lemah secara politik. Walau bagaimanapun salah satu penyebab kegagalan hukum manakala dewi keadilan bermata terbuka. Hukum harus berlaku sama pada siapa pun. Ia harus lurus, yang menebas siapa pun yang bersalah. Hukum tak boleh kalah oleh apa pun dan siapa pun.

Kita tentu berharap ke depannya KPK bisa menangkap big fish yang sebenar-benarnya. Misalnya, menteri yang sedang berkuasa, jenderal yang sedang berkuasa, konglomerat dan bukan ‘oragnya konglomerat’, dan seterusnya. Kita bukan hendak mencari-cari kesalahan orang, tapi rasanya negeri ini sudah terlalu kotor. Ini soal perasaan umum saja. Mudah-mudahan saja sinyalemen ini salah.

Dengan kinerja KPK periode saat ini yang sangat bagus, insya Allah tak akan ada perlawanan. Semua akan ikhlas karena KPK berjalan lurus dengan mata tertutup. Ada rasa percaya yang tumbuh dengan subur. Tentu saja hal itu bisa melambungkan harapan. Karena itu, di tengah terus naiknya ekspektasi, maka penangkapan terhadap  big fish yang sebenar-benarnya merupakan harapan yang tak berlebihan. Harapan itu tak salah, karena rakyat masih melihat dengan mata telanjang dalam praktik politik dan praktik bisnis. Saat pilkada, proses legislasi, pencalegan, dan sebagainya politik uang demikian merajalela. Dalam bisnis, semuanya harus dengan pelicin dan barang selundupan melimpah. Bagaimana mengembalikan dan caranya? Tak ada lain kecuali mencuri.

Walau KPK berlaku lurus dan gencar, kita tetap menyaksikan korupsi masih menggurita. Ini karena keterbatasan KPK yang hanya ada di Jakarta dan hanya boleh menangani perkara dengan nominal tertentu. Karena itu, ia harus didukung aparat penegak hukum lainnya, yaitu jaksa, polisi, hakim, aparat Bea Cukai, dan aparat Pajak.
Ayo, berlomba-lomba menjaring big fish.

(-)

Republika, 2008-09-18 06:17:00

Kedermawanan Berbuah Tragedi di Pasuruan

APA yang bisa dikatakan tentang 21 warga Pasuruan, Jawa Timur, yang tewas terinjak-injak karena berebut zakat dari seorang pengusaha? Dengan gampang kita bisa menyebut kematian 21 warga yang semuanya perempuan itu adalah tragedi orang miskin.

Inilah tragedi kemiskinan dalam arti sesungguhnya. Kemiskinan adalah pertarungan yang tidak mengenal kata terlambat. Terlambat berarti mati. Kemiskinan telah membunuh akal sehat. Padahal yang mereka perebutkan adalah uang sedekah yang jumlahnya tidak lebih dari Rp30 ribu per orang.

Lalu, bagaimana dengan pemberi zakat? Tentu terkandung maksud mulia ketika seorang pengusaha bernama Haji Syaikon yang di Pasuruan itu mau, bahkan sudah menjadi kebiasaan tiap tahun, berbagi rezeki dengan kaum duafa setiap tanggal 15 di bulan Ramadan.

Tetapi, seperti kerap terjadi, tidak semua niat baik berbuah baik. Banyak niat baik berujung malapetaka. Tragedi di Pasuruan adalah contohnya.

Banyak yang menyesalkan cara Syaikon membagi zakat kepada warga yang memadati jalan sempit menuju rumahnya. Mengapa harus memberi sendiri kepada ribuan orang yang berjejal tidak sabar? Mengapa tidak berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah daerah setempat?

Bagi ribuan warga miskin yang datang ke rumah Syaikon, ekspose tidak mereka butuhkan. Yang mereka pentingkan adalah memperoleh uang belas kasihan dari seorang dermawan.

Syaikon mungkin tidak memerlukan ekspose apa-apa dari kebiasaannya membagi rezeki setiap bulan Ramadan kepada kaum duafa. Tetapi membiarkan atau menyebabkan ribuan orang berbondong-bondong menunggu di depan rumahnya untuk menerima zakat dari tangannya sendiri adalah kebiasaan yang riskan. Riskan karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di sekitar. Riskan malapetaka karena warga saling berebut untuk memperoleh kesempatan pertama.

Memberi karena keyakinan iman adalah perbuatan mulia. Menerima dengan hati penuh syukur adalah ekspresi iman juga.

Tetapi, tatkala memberi kepada ribuan orang miskin yang antre di depan rumah, kearifan yang diajarkan iman terancam. Yang berlaku dalam peristiwa seperti ini adalah pertarungan. Ketika ribuan orang harus menerima, mereka tidak lagi berlaku sebagai penerima, tetapi perampas. Bahkan pemberi pun terancam nyawanya.

Lihat saja bagaimana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada rakyat miskin tidak dalam rangka ekspresi iman, tetapi kewajiban negara terhadap warga yang menderita. Dengan pengamanan yang ekstra ketat dan pembagian yang tertata pun masih menimbulkan korban karena rakyat tidak sabar.

Di beberapa kota, masih saja ada kaum dermawan yang menempuh cara pembagian zakat di depan rumahnya sendiri. Seperti diketahui, selalu saja ada ekses dari cara seperti ini.

Karena itu cara paling aman adalah menyerahkan penyaluran zakat kepada institusi yang khusus menanganinya. Serahkan kepada pengurus masjid atau lembaga yang terbiasa menangani sehingga tidak jatuh korban jiwa.

Sangat terasa bahwa membangun rasa kepatutan begitu sulitnya dalam masyarakat kita. Yang berkecukupan banyak yang lupa diri, yang miskin juga lupa diri bahkan tidak tahu diri.

Pemberian tidak diterima dengan tulus dan hormat, tetapi dirampas. Kemiskinan itu menyakitkan, tetapi sekaligus bengis.

Media Indonesia, Selasa, 16 September 2008 00:01 WIB

Hitung Cepat Berbuntut Ricuh

HITUNG cepat (quick count) dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan yang dilakukan oleh tiga lembaga survei ternyata mendapatkan hasil yang berlainan. Perbedaan ini membuat para pendukung kedua calon gubernur merasa menang, tak ada yang mengaku kalah. Akibatnya, penetapan siapa yang sejatinya menang berdasarkan hitungan final Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat diwarnai protes. Bahkan kericuhan pecah karena massa memaksa menduduki gedung komisi daerah itu.

Hitung cepat sudah diperkenalkan sejak Pemilu 2004, namun hasilnya tak pernah dipakai sebagai rujukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hitung cepat ini adalah suatu metode menghitung berdasarkan beberapa sampel di tempat pemungutan suara, bukan keseluruhannya. Tentu pemilihan sampel dilakukan dengan menimbang syarat tertentu agar kesalahan yang terjadi sekecil mungkin.

Dalam perjalanan kemudian, karena banyaknya pemilihan kepala daerah, lembaga survei kian canggih dalam memilih sampel. Didukung sarana komunikasi yang makin baik, hasil hitung cepat semakin akurat dan mencerminkan perolehan suara sesungguhnya. Namun, secanggih apa pun lembaga survei, masyarakat pemilih semestinya tahu bahwa hasil hitung cepat tak bisa dipakai sebagai rujukan final.

Di Sumatera Selatan hasil hitung cepat semestinya dianggap sementara. Tiga lembaga survei melakukan hitung cepat. Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia memenangkan Alex Noerdin dan Eddy Yusuf. Sementara Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis memenangkan pasangan Syahrial Oesman dan Helmy Yahya. Hasil berbeda ini menyebar terus ke masyarakat lewat pesan pendek dan tentu saja para pemilih meyakini jagonya menang berdasarkan lembaga survei yang memenangkannya. Helmy Yahya, sang calon wakil gubernur, bahkan langsung menggelar jumpa pers mengklaim kemenangan itu.

Ketegangan terjadi karena masyarakat terbelah, tak ada yang mau kalah. Peserta unjuk rasa nyaris bentrok dengan aparat keamanan. Melihat situasi yang tak sehat ini, langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Selatan sudah tepat. Mereka mempercepat hasil penghitungan suara. Penetapan hasil pemilihan daerah yang direncanakan 16 September dimajukan lima hari menjadi 11 September. Yang menang dalam pemilihan itu adalah pasangan Alex-Eddy. Pendukung pasangan Syahrial-Helmy yang tak puas masih tetap protes, termasuk tidak menghadirkan saksi dalam pleno penghitungan itu.

Pada masa mendatang, pemilihan kepala daerah masih akan selalu terjadi. Bahkan tahun depan ada pemilihan anggota legislatif secara nasional, yang disusul pemilihan presiden. Pelajaran yang bisa diambil dari Bumi Sriwijaya itu: jangan menganggap hitung cepat sebagai sebuah keputusan final. Tunggulah hasil final dari komisi pemilihan daerah. Lembaga survei pun jangan bermain-main dengan hitung cepat ini. Kalau tak menguasai metode, kurang tenaga terlatih di lapangan, apalagi lembaga itu sifatnya partisan dan dibentuk oleh salah satu kontestan, jangan coba-coba mengumumkan hasil hitung cepat. Lembaga survei harus betul-betul independen.

Adapun pelajaran penting untuk komisi pemilihan, semakin cepat mengumumkan hasil final tentu semakin baik, sepanjang hasilnya valid. Jika kemajuan teknologi komunikasi bisa membantu menghitung lebih cepat, tidak perlu menunggu sampai dua minggu. Masyarakat pemilih membutuhkan kepastian segera. Jeda terlalu panjang memberikan peluang untuk munculnya ketegangan.

Majalah Tempo 30/XXXVII 15 September 2008

Mencemaskan Mobokrasi

Ketika hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sumsel diumumkan, pekan lalu, kecemasan segera muncul karena begitu tipisnya selisih angka perolehan suara dua pihak yang bertarung. Sama-sama berkisar pada angka 50 persen. Gelagat sengketa segera merebak.

Masyarakat tak peduli urusan margin of error pada survei-survei itu dan cenderung mengambil hasil yang menguntungkan mereka. Lihatlah, kubu Syahrial memanfaatkan hasil survei Puskaptis, sedangkan kelompok Alex bergirang dengan perhitungan dua LSI. Padahal, meleset dua persen saja survei-survei itu, klaim kemenangan kedua kubu bisa langsung gugur.

Selisih yang tipis melahirkan tekanan terhadap KPU. Begitu hasil survei muncul, salah satu kelompok segera menggelar rapat umum. Dan, kemarin, massa mendatangi KPU untuk menekan agar bertindak sesuai kemauan mereka. KPU akhirnya membatalkan rencana pengumuman hasil penghitungan suara, salah satunya dengan alasan keamanan.

Inikah demokrasi? Sama sekali bukan. Masyarakat politik mengenali gejala ini sebagai mobokrasi. Kendati mengandung akar yang berkaitan, namun keduanya adalah hal yang berhadapan. Populi dalam praktik demokrasi ataupun mob pada mobokrasi pada dasarnya merujuk pada kumpulan orang banyak. Namun, mob berkonotasi buruk karena penekanannya pada aksi jalanan dan karakternya yang kerap mengarah pada kesepakatan perkeliruan.

Lihatlah aksi anarkis di Sumsel kemarin. Tekanan massa jalanan terhadap KPU provinsi bukanlah sekadar urusan <I>tanggal<I> pengumuman. Lebih dalam lagi, ini adalah tekanan terhadap hasil penghitungan suara. Apakah mereka mayoritas? Belum tentu, karena klaim mayoritas semestinya justru muncul dari hasil penghitungan KPU. Sementara itu, massa dalam mobokrasi dapat menipu sekaligus menafikkan suara mayoritas diam.

Apakah mobokrasi lahir secara spontan? Tidak. Selalu ada kepentingan tertentu yang memanfaatkan massa, bahkan menjadikan mereka sebagai mobster–atau sederhananya massa anarkis.

Kecemasan akan mobokrasi tidak hanya terjadi pada Pilkada Sumsel. Kecemasan muncul pula pada pemilihan-pemilihan sejenis di tempat dan waktu yang lain, juga saat pemilu-pemilu tingkat nasional. Sangat ironis, ketidakpuasan para peserta pesta demokrasilah yang kerap melahirkan mobokrasi.

Ancaman pengepungan kantor-kantor KPU daerah sebagai buntut konflik partai adalah contoh lain. Walaupun mempersyaratkan pengepungan secara damai, peristiwa di Jawa Timur kemarin menunjukkan bahwa seruan pengepungan telah menyimpang dari karakter demokrasi dan malah menunjukkan semangat mobokrasi.

Mob pada dasarnya adalah istilah yang bernada ledekan (insulting expression) tentang masyarakat yang jumlahnya banyak, namun kurang terdidik. Jadi, lain dengan masyarakat demokrasi. Nah, pada saat kita merasa sudah berdemokrasi, selayaknyalah para elite menghindari cara-cara mobokrasi dan kita pun menolak penggunaan kekuatan massa jalanan.

(-)

Republika, 2008-09-10 09:42:00

Kuota Perempuan

SETIAP warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Meski demikian, konstitusi juga memberi peluang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Itulah diskriminasi konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 H ayat(2) UUD 1945.
Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan.
Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi.
Adalah kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik. Dominasi lelaki itu harus dipatahkan negara dengan cara memberi kuota kepada perempuan.
Ketentuan kuota 30% dimulai sejak Pemilu 2004. Hasilnya, jumlah anggota DPR perempuan bertambah dari 44 orang pada 1999 menjadi 61 orang atau mengalami peningkatan dari 8,5% pada 1999 menjadi 11,6% pada 2004. Jumlah yang masih jauh dari ideal, yaitu 30% perempuan di DPR atau sebanyak 168 perempuan duduk di parlemen.
Peluang perempuan menjadi anggota DPR bisa terbuka lebar jika semua partai peserta pemilu menyepakati penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Persoalannya, kini parpol berlomba-lomba menggunakan suara terbanyak.
Maka, terjadilah dilema. Di satu pihak, memakai suara terbanyak adalah keputusan yang paling bagus karena menghormati pilihan rakyat dalam pemilu. Biarlah rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya menjadi wakilnya di DPR. Bukan ditentukan elite partai berdasarkan nomor urut.
Sebaliknya, di lain pihak, penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pada hakikatnya menggusur tindakan afirmatif. Sekalipun ditempatkan pada nomor urut di setiap tiga lelaki terdapat satu perempuan, kuota itu hanya elok karena menambah probabilitas untuk dipilih.
Akan tetapi, inilah dilema yang harus diterima dengan senang hati karena yang menggusur rakyat sendiri. Bukankah suara rakyat suara Tuhan?
Yang menyedihkan ialah ternyata untuk memenuhi kuota saja banyak partai yang tidak sanggup. Itu bukti bahwa partai selama ini tidak pernah memikirkan pengembangan kader perempuan, apalagi dengan serius memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Bahkan, ada partai yang tetap saja menyepelekannya. Oleh karena itu, adanya kuota caleg perempuan jelas merupakan langkah yang sangat maju.
Pertarungan merobohkan dominasi lelaki di kancah politik sangat jelas tidak bisa lain harus dimulai dari dalam tubuh partai sendiri. Misalnya, partai politik berani menerapkan kuota 30% kursi pengurus partai dari pusat hingga ranting harus diduduki perempuan. Otomatis mereka pulalah yang dijadikan caleg. Urusan pun selesai.
Jikalau mengisi kuota perempuan untuk mengurus partai saja tidak sanggup, atau tidak mau, jangan harap partai mau dan mampu mengisi kuota perempuan untuk menjadi anggota DPR.
Media Indonesia,  06 September 2008 00:01 WIB


Blog Stats

  • 803,119 hits
September 2008
S S R K J S M
« Jul   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.