Kuota Perempuan

SETIAP warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Meski demikian, konstitusi juga memberi peluang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Itulah diskriminasi konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 H ayat(2) UUD 1945.
Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan.
Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi.
Adalah kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik. Dominasi lelaki itu harus dipatahkan negara dengan cara memberi kuota kepada perempuan.
Ketentuan kuota 30% dimulai sejak Pemilu 2004. Hasilnya, jumlah anggota DPR perempuan bertambah dari 44 orang pada 1999 menjadi 61 orang atau mengalami peningkatan dari 8,5% pada 1999 menjadi 11,6% pada 2004. Jumlah yang masih jauh dari ideal, yaitu 30% perempuan di DPR atau sebanyak 168 perempuan duduk di parlemen.
Peluang perempuan menjadi anggota DPR bisa terbuka lebar jika semua partai peserta pemilu menyepakati penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Persoalannya, kini parpol berlomba-lomba menggunakan suara terbanyak.
Maka, terjadilah dilema. Di satu pihak, memakai suara terbanyak adalah keputusan yang paling bagus karena menghormati pilihan rakyat dalam pemilu. Biarlah rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya menjadi wakilnya di DPR. Bukan ditentukan elite partai berdasarkan nomor urut.
Sebaliknya, di lain pihak, penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pada hakikatnya menggusur tindakan afirmatif. Sekalipun ditempatkan pada nomor urut di setiap tiga lelaki terdapat satu perempuan, kuota itu hanya elok karena menambah probabilitas untuk dipilih.
Akan tetapi, inilah dilema yang harus diterima dengan senang hati karena yang menggusur rakyat sendiri. Bukankah suara rakyat suara Tuhan?
Yang menyedihkan ialah ternyata untuk memenuhi kuota saja banyak partai yang tidak sanggup. Itu bukti bahwa partai selama ini tidak pernah memikirkan pengembangan kader perempuan, apalagi dengan serius memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Bahkan, ada partai yang tetap saja menyepelekannya. Oleh karena itu, adanya kuota caleg perempuan jelas merupakan langkah yang sangat maju.
Pertarungan merobohkan dominasi lelaki di kancah politik sangat jelas tidak bisa lain harus dimulai dari dalam tubuh partai sendiri. Misalnya, partai politik berani menerapkan kuota 30% kursi pengurus partai dari pusat hingga ranting harus diduduki perempuan. Otomatis mereka pulalah yang dijadikan caleg. Urusan pun selesai.
Jikalau mengisi kuota perempuan untuk mengurus partai saja tidak sanggup, atau tidak mau, jangan harap partai mau dan mampu mengisi kuota perempuan untuk menjadi anggota DPR.
Media Indonesia,  06 September 2008 00:01 WIB

0 Responses to “Kuota Perempuan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 777,492 hits
September 2008
S S R K J S M
« Jul   Okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: