Arsip untuk Februari, 2009

Berkejaran dengan Waktu

Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu diambil untuk menyelamatkan suara rakyat.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) adalah hak presiden yang diberikan konstitusi. Syaratnya, langkah itu bisa diambil presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Ada dua substansi yang diatur dalam perppu tersebut, yakni perbaikan rekapitulasi nasional dan dibolehkannya penandaan lebih dari satu kali.

Kita bisa memahami terbitnya perppu tersebut dalam spirit untuk menghadirkan sebuah pemilu yang berkualitas. Adalah satu kenyataan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU dan usulan KPU provinsi. Sebagai contoh di Jawa Timur, sebanyak 230.000 pemilih belum tercatat di KPU pusat, sebaliknya di Papua terdapat kelebihan 127.000 suara di KPU pusat.

DPT adalah hal yang sangat penting dalam setiap pemilu. Sejarah membuktikan kekisruhan pemilu sering disebabkan oleh ketidakberesan DPT ini. Dalam konteks itu kita mengharapkan terbitnya Perppu No 1/2009 digunakan untuk mengonsolidasikan DPT secara nasional. Perppu menegaskan perbaikan rekapitulasi nasional hanya boleh dilakukan satu kali. Dalam konteks itu, KPU harus menetapkan sendiri batas waktu perbaikan DPT serta data mana yang akan dipakai: apakah data yang sudah tercatat di KPU pusat atau data usulan KPU provinsi?

Selain soal DPT, Perppu juga menegaskan bahwa penandaan lebih dari satu kali dalam kolom partai dan/atau caleg yang sama dalam satu daerah pemilihan dinyatakan sebagai suara sah dan dihitung satu suara.

Pemilu Legislatif 9 April 2009 tinggal 40 hari! Kita berharap KPU betul-betul menyiapkan perangkatnya untuk bisa menyelesaikan konsolidasi rekapitulasi secara hati-hati sehingga tidak membuka ruang terlalu lebar bagi pihak yang ingin membongkar DPT secara keseluruhan. Prinsipnya, mereka yang memang berhak untuk memilih harus dijamin haknya. Sebaliknya, mereka yang tidak berhak memilih tidak diberikan hak memilih.

Adapun terkait dengan dinyatakan sahnya penandaan lebih dari satu, KPU perlu memberikan sosialisasi kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, saksi, pemimpin parpol, dan caleg mengenai aturan baru tersebut. Sosialisasi yang gencar sangat diperlukan mengingat waktu yang kian sempit, sementara pemahaman masyarakat soal pemilu belum cukup baik. Pengesahan penandaan lebih dari satu kali pasti akan lebih menyulitkan petugas TPS di lapangan dan itu akan memakan waktu!

Dari sisi konstitusi, kita berharap DPR segera membahas perppu tersebut sebelum 9 April 2009. Jika pengesahan terjadi setelah 9 April 2009, kita khawatir munculnya gugatan konstitusional mengenai Pemilu 9 April.

Kini, kita sedang berkejaran dengan waktu dan butuh waktu kearifan politik bersama!

Kompas,

Sabtu, 28 Februari 2009

Blok Capres Bermunculan

PEMILIHAN presiden tinggal empat bulan lagi. Arus politik pun kian menderas dan dinamis. Berbagai blok politik pengusung calon presiden terus bermunculan. Blok-blok politik itu menempatkan diri dan posisi mereka secara lebih terbuka dan transparan. Selama ini peta kekuatan calon presiden selalu didominasi dua blok politik saja. Yang pertama, tentu saja blok incumbent, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat sebagai basis pendukungnya. Blok politik ini dikenal dengan sebutan Blok S. Kedua, Blok M, yaitu blok politik calon presiden yang dibangun Megawati Soekarnoputri dengan mesin politik yang bertumpu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian terbitlah blok baru setelah Jusuf Kalla menyatakan kesediaannya tampil sebagai calon presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar). Blok J muncul sebagai pilihan alternatif bagi parpol-parpol lain.

Tak berhenti sampai di situ. Persaingan menuju kursi RI-1 kian diramaikan dengan dideklarasikannya Blok Perubahan yang digagas mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli bersama 12 partai kecil peserta pemilu. Sejumlah partai papan tengah hasil Pemilu 2004 seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak mau ketinggalan. Mereka pun menggagas pembentukan Blok Tengah.

Di luar blok-blok politik itu ada juga figur calon presiden yang masih tergolong nonblok. Sebut saja kader Golkar sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Begitu juga sejumlah jenderal purnawirawan seperti Wiranto, Sutiyoso, dan Prabowo Subianto yang menyatakan siap meramaikan bursa calon presiden.

Munculnya beragam blok politik calon presiden menjelang pemilu adalah hal biasa. Blok-blok politik itu jelas menjadi tantangan yang semakin kuat buat incumbent dalam memperebutkan kursi presiden.

Yang tidak biasa ialah lebih banyak calon untuk menjadi orang nomor satu, tetapi kesulitan mencari calon untuk posisi orang nomor dua. Bangsa ini rupanya bangsa yang hebat karena bertaburan calon presiden. Hingga saat ini belum ada satu pun blok politik yang telah memiliki figur calon wakil presiden. Padahal, dalam pemilihan presiden nanti, sosok RI-1 dan RI-2 berada dalam satu paket pemilihan.

Jadi, yang lebih menonjol adalah manuver-manuver yang berorientasi kepada kekuasaan, yaitu meraih kursi orang nomor satu, lewat jargon koalisi. Hanya sebatas figur calon presiden itu saja yang ditawarkan kepada publik. Padahal, selain figur calon presiden, yang juga harus ditawarkan kepada publik adalah visi dan misi serta arah kebijakan untuk masa depan bangsa dan negara.

Masa kampanye pemilu presiden memang belum tiba. Akan tetapi, adalah baik bagi publik bila jauh hari telah terjadi pertarungan visi, misi, dan arah kebijakan sehingga pilihan publik kelak tidak semata didasarkan pada fanatisme figur dan partai. Lebih dari itu, pilihan publik haruslah bertumpu pada arah kebijakan negeri ini setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Persaingan di ranah kebijakan itulah yang layak menjadi magnet untuk mempertahankan keberadaan dan kesinambungan blok-blok politik. Tanpa itu, blok-blok politik tersebut sekadar blok-blok yang haus akan kekuasaan di mata publik.

Media Indonenesia, 28 Februari 2009


Blog Stats

  • 791,644 hits
Februari 2009
S S R K J S M
« Okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.