Berkejaran dengan Waktu

Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu diambil untuk menyelamatkan suara rakyat.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) adalah hak presiden yang diberikan konstitusi. Syaratnya, langkah itu bisa diambil presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Ada dua substansi yang diatur dalam perppu tersebut, yakni perbaikan rekapitulasi nasional dan dibolehkannya penandaan lebih dari satu kali.

Kita bisa memahami terbitnya perppu tersebut dalam spirit untuk menghadirkan sebuah pemilu yang berkualitas. Adalah satu kenyataan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU dan usulan KPU provinsi. Sebagai contoh di Jawa Timur, sebanyak 230.000 pemilih belum tercatat di KPU pusat, sebaliknya di Papua terdapat kelebihan 127.000 suara di KPU pusat.

DPT adalah hal yang sangat penting dalam setiap pemilu. Sejarah membuktikan kekisruhan pemilu sering disebabkan oleh ketidakberesan DPT ini. Dalam konteks itu kita mengharapkan terbitnya Perppu No 1/2009 digunakan untuk mengonsolidasikan DPT secara nasional. Perppu menegaskan perbaikan rekapitulasi nasional hanya boleh dilakukan satu kali. Dalam konteks itu, KPU harus menetapkan sendiri batas waktu perbaikan DPT serta data mana yang akan dipakai: apakah data yang sudah tercatat di KPU pusat atau data usulan KPU provinsi?

Selain soal DPT, Perppu juga menegaskan bahwa penandaan lebih dari satu kali dalam kolom partai dan/atau caleg yang sama dalam satu daerah pemilihan dinyatakan sebagai suara sah dan dihitung satu suara.

Pemilu Legislatif 9 April 2009 tinggal 40 hari! Kita berharap KPU betul-betul menyiapkan perangkatnya untuk bisa menyelesaikan konsolidasi rekapitulasi secara hati-hati sehingga tidak membuka ruang terlalu lebar bagi pihak yang ingin membongkar DPT secara keseluruhan. Prinsipnya, mereka yang memang berhak untuk memilih harus dijamin haknya. Sebaliknya, mereka yang tidak berhak memilih tidak diberikan hak memilih.

Adapun terkait dengan dinyatakan sahnya penandaan lebih dari satu, KPU perlu memberikan sosialisasi kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, saksi, pemimpin parpol, dan caleg mengenai aturan baru tersebut. Sosialisasi yang gencar sangat diperlukan mengingat waktu yang kian sempit, sementara pemahaman masyarakat soal pemilu belum cukup baik. Pengesahan penandaan lebih dari satu kali pasti akan lebih menyulitkan petugas TPS di lapangan dan itu akan memakan waktu!

Dari sisi konstitusi, kita berharap DPR segera membahas perppu tersebut sebelum 9 April 2009. Jika pengesahan terjadi setelah 9 April 2009, kita khawatir munculnya gugatan konstitusional mengenai Pemilu 9 April.

Kini, kita sedang berkejaran dengan waktu dan butuh waktu kearifan politik bersama!

Kompas,

Sabtu, 28 Februari 2009

Blok Capres Bermunculan

PEMILIHAN presiden tinggal empat bulan lagi. Arus politik pun kian menderas dan dinamis. Berbagai blok politik pengusung calon presiden terus bermunculan. Blok-blok politik itu menempatkan diri dan posisi mereka secara lebih terbuka dan transparan. Selama ini peta kekuatan calon presiden selalu didominasi dua blok politik saja. Yang pertama, tentu saja blok incumbent, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat sebagai basis pendukungnya. Blok politik ini dikenal dengan sebutan Blok S. Kedua, Blok M, yaitu blok politik calon presiden yang dibangun Megawati Soekarnoputri dengan mesin politik yang bertumpu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian terbitlah blok baru setelah Jusuf Kalla menyatakan kesediaannya tampil sebagai calon presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar). Blok J muncul sebagai pilihan alternatif bagi parpol-parpol lain.

Tak berhenti sampai di situ. Persaingan menuju kursi RI-1 kian diramaikan dengan dideklarasikannya Blok Perubahan yang digagas mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli bersama 12 partai kecil peserta pemilu. Sejumlah partai papan tengah hasil Pemilu 2004 seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak mau ketinggalan. Mereka pun menggagas pembentukan Blok Tengah.

Di luar blok-blok politik itu ada juga figur calon presiden yang masih tergolong nonblok. Sebut saja kader Golkar sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Begitu juga sejumlah jenderal purnawirawan seperti Wiranto, Sutiyoso, dan Prabowo Subianto yang menyatakan siap meramaikan bursa calon presiden.

Munculnya beragam blok politik calon presiden menjelang pemilu adalah hal biasa. Blok-blok politik itu jelas menjadi tantangan yang semakin kuat buat incumbent dalam memperebutkan kursi presiden.

Yang tidak biasa ialah lebih banyak calon untuk menjadi orang nomor satu, tetapi kesulitan mencari calon untuk posisi orang nomor dua. Bangsa ini rupanya bangsa yang hebat karena bertaburan calon presiden. Hingga saat ini belum ada satu pun blok politik yang telah memiliki figur calon wakil presiden. Padahal, dalam pemilihan presiden nanti, sosok RI-1 dan RI-2 berada dalam satu paket pemilihan.

Jadi, yang lebih menonjol adalah manuver-manuver yang berorientasi kepada kekuasaan, yaitu meraih kursi orang nomor satu, lewat jargon koalisi. Hanya sebatas figur calon presiden itu saja yang ditawarkan kepada publik. Padahal, selain figur calon presiden, yang juga harus ditawarkan kepada publik adalah visi dan misi serta arah kebijakan untuk masa depan bangsa dan negara.

Masa kampanye pemilu presiden memang belum tiba. Akan tetapi, adalah baik bagi publik bila jauh hari telah terjadi pertarungan visi, misi, dan arah kebijakan sehingga pilihan publik kelak tidak semata didasarkan pada fanatisme figur dan partai. Lebih dari itu, pilihan publik haruslah bertumpu pada arah kebijakan negeri ini setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Persaingan di ranah kebijakan itulah yang layak menjadi magnet untuk mempertahankan keberadaan dan kesinambungan blok-blok politik. Tanpa itu, blok-blok politik tersebut sekadar blok-blok yang haus akan kekuasaan di mata publik.

Media Indonenesia, 28 Februari 2009

Menggugat Harga BBM

Menarik sekaligus memprihatinkan mencermati pemberitaan media, terutama terkait perseteruan dan serangan terhadap kebijakan pemerintah akhir-akhir ini.

Kasus terakhir menyangkut indikasi penalangan Grup Bakrie dan desakan penurunan harga BBM.

Dalam kasus Bakrie, arahnya bahkan tak lagi proporsional karena serangan sudah personal, bahkan mengarah ke gerakan pendongkelan Menkeu oleh kelompok tertentu karena penolakan tegasnya terhadap langkah penyelamatan Bakrie yang saham tiga perusahaan publiknya jatuh di bursa.

Dalam kasus harga BBM, pemerintah dikeroyok beramai-ramai oleh DPR dan pengamat karena menolak menurunkan harga BBM bersubsidi di tengah kecenderungan terpuruknya harga minyak mentah dunia, hingga di bawah 70 dollar AS/barrel. Dalam kasus harga BBM, pemerintah terlihat lebih kompak. Berbeda dengan kasus penalangan terhadap Bakrie yang menunjukkan pejabat pemerintah sendiri terbelah ke dalam dua kubu.

Terkait bail out, rasanya kita semua sepakat, tidak selayaknya dalam kondisi kesulitan yang dihadapi perekonomian dan rakyat sekarang ini, negara lagi-lagi menalangi konglomerat besar, siapa pun dia dan apa pun alasannya. Tidak akan adil bagi rakyat yang kehidupannya sudah sulit jika mereka kembali harus menanggung beban dari sepak terjang pelaku bisnis.

Dalam kasus BBM, masing-masing memiliki rasionalitas sendiri. Argumen mereka yang menghendaki BBM diturunkan, harga minyak mentah dunia sudah di bawah 70 dollar AS/barrel dan Pertamina sudah diuntungkan dengan harga sekarang. Penurunan harga BBM juga akan menolong daya beli rakyat yang babak belur akibat tingginya inflasi. Langkah ini sekaligus akan menyelamatkan sektor riil karena membaiknya daya beli akan meningkatkan permintaan dan menciptakan pasar bagi sektor rill yang terpukul dampak krisis global. Turunnya harga BBM akan membantu menekan inflasi.

Penolakan pemerintah menurunkan harga BBM lebih dilandasi belum jelasnya arah harga minyak mentah ke depan. Jika pemerintah terlalu cepat menurunkan, bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan mereka akan dipaksa menaikkan lagi jika harga minyak kembali naik.

Terlepas dari logika argumen yang ada, ada satu hikmah yang pantas dicatat, yakni pelajaran bagi pemerintah. Ini mungkin bukan semata problem komunikasi, tetapi bisa jadi wujud dari tidak adanya lagi kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat telanjur melihat pemerintah tidak peka terhadap kesulitan rakyatnya.

Jika harga BBM harus naik setiap kali harga minyak mentah naik demi keekonomian, tetapi sulit turun jika minyak mentah turun, lalu apa fungsi negara sesuai Pasal 33 UUD 45? Mengapa mereka begitu cepat mengatakan tidak untuk menurunkan harga, sementara ketika menaikkan harga mereka memaksa rakyat harus menerima dan memahami kesulitan yang dihadapi keuangan negara tanpa memberikan pilihan lain kepada masyarakat.

Kompas, Senin, 27 Oktober 2008 | 00:28 WIB

Bolongnya Jaring KPK

Mengkilapnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tetap perlu diamati secara kritis. Banyak sekali kasus yang telah dibongkar tapi tak ditangani secara tuntas.. Tokoh kunci yang seharusnya dijerat sering lolos atau, setidaknya, belum terjaring.

Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran merupakan contoh terbaru. Perkara ini terbilang kakap lantaran melibatkan pejabat Departemen Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Bekas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi sudah jadi tersangka. Dialah yang mengirim radiogram pada akhir 2002 ke sejumlah daerah. Isinya menunjuk PT Istana Sarana Raya sebagai penyedia mobil pemadam jenis tertentu yang hanya diproduksi perusahaan ini.

Pengadaan mobil diusut karena sarat dengan penggelembungan harga, tapi orang mempertanyakan keseriusan KPK membongkar kasus ini lantaran bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sampai kini belum dijerat. Berkali-kali dipanggil, ia hanya diperiksa sebagai saksi. Padahal, Oentarto telah menyatakan bahwa radiogram itu dikirim sepengetahuan Pak Menteri. Menurut dia, Hari pula yang memperkenalkan dia dengan Hengky Samuel Daud, bos PT Istana yang kini buron.

Kesaksian serupa dilontarkan bekas Gubernur Riau Saleh Djasit, terdakwa korupsi pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran untuk provinsi ini. Ia mengaku mengenal Hengky lewat Hari Sabarno. Sang Menteri memang mengakui kenal dengan pengusaha mobil pemadam itu, tapi ia menolak bertanggung jawab atas radiogram yang dikirim oleh Oentarto.

Persoalannya, akan sangat janggal jika KPK memenggal perkara ini hanya sampai Oentarto. Bekas pejabat eselon satu ini seolah memiliki kekuasaan luar biasa sehingga berhasil mempengaruhi banyak gubernur dan wali kota. Beberapa di antara mereka bahkan telah divonis dengan hukum penjara gara-gara menaati radiogram itu. Saleh Djasit, misalnya, telah divonis 4 tahun penjara, dan Wali Kota Medan Abdillah dihukum 4 tahun penjara.

Cara KPK menangani kasus ini berbeda dengan penanganan skandal suap Bank Indonesia. Dalam suap Rp 100 miliar kepada penegak hukum dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pucuk pimpinannya langsung dijerat. Bekas Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah kini sedang menunggu vonis. Namun, tokoh lain, bekas Deputi Gubernur BI Aulia Pohan belum juga tersentuh. Padahal, dia berperan besar mencairkan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Aulia diduga juga terlibat dalam penyalurannya ke DPR.

Bolongnya jaring KPK juga terjadi dalam banyak kasus lain. Kasus suap Artalyta ke jaksa Urip, misalnya, kenapa hanya berhenti pada dua orang ini? Jika perkara ini berkaitan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk Sjamsul Nursalim, seharusnya pengusaha ini juga diusut. Orang juga sulit percaya bila dari kalangan jaksa hanya Urip yang terlibat.

Buat memerangi korupsi, memang penting KPK membongkar sebanyak mungkin kasus, tapi jangan biarkan tokoh-tokoh kuncinya selalu lolos. Khalayak akan kecewa, bahkan curiga, jika kejadian itu terulang terus. Orang yang terjerat pun akan merasa dikorbankan.

Koran Tempo, Edisi 27 Oktober 2008

RUU Pornografi dan Integrasi Kita

Masalah RUU Pornografi mencuat terus. Beberapa elemen masyarakat bahkan jelas-jelas mengancam akan keluar dari NKRI kalau RUU tersebut disahkan. Di Bali, masyarakat adat—dengan dukungan beberapa politisi—mengecam rencana akan disahkannya RUU tersebut akhir bulan ini.

Masalah pornografi memang sangat kental dengan nuansa adu kepentingan. Di dalamnya diatur mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan materi yang bersifat merangsang atau tidak, serta penyebarannya. Sayangnya, sebagaimana keberatan beberapa elemen masyarakat tadi, produk budaya yang dikategorikan pornografi pun bisa diperkenankan atas untuk kepentingan lokal.

Jelas saja tidak ada seorang pun, apalagi masyarakat adat yang merasa bahwa budayanya adalah produk pornografi meski itu diperkenankan. Inilah yang memancing perseteruan yang semakin lama semakin hebat. Masyarakat adat Papua yang mengenakan koteka misalnya, tetap dikategorikan sebagai pornografi dalam RUU tersebut, meski karena alasan adat mereka diperkenankan mengenakannya.

Memang ada begitu banyak kritik terhadap RUU ini. Yang pertama tentunya adalah pada timingnya. Mengapa RUU itu dipaksakan harus disahkan sementara begitu banyak kepentingan yang belum diakomodasi. Pemaksaan itu terlihat dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh berbagai masyarakat dan wakil adat yang nyata-nyatanya diabaikan begitu saja.

Ada isu yang beredar bahwa RUU itu disahkan demi kepentingan parpol tertentu dalam mencari massa. Memang, kalau kita perhatikan dukungan terhadap pengesahan itu membesar dari hari ke hari dari kelompok tertentu. Tetapi apakah dukungan itu menafikan keberadaan mereka yang lain?

Pertanyaan paling penting adalah bagaimana kemudian kehidupan dan kultur yang tidak porno harus dibangun? Atas prinsip yang mana dan standar siapakah maka yang tidak porno itu kelak harus dibangun di negeri ini? Apakah ada jaminan bahwa dengan perubahan kultur, maka pikiran porno bisa dipasung?
Lucu rasanya melihat negara kita ini. Di negara dimana pornografi marak, mereka tidak dengan cara yang sangat kejam memaksakan memasung produk budaya mereka sendiri. Mereka tidak mencap apa yang berasal dari diri mereka sebagai porno. Mereka melindungi mereka dari aksi pornografi dengan memasang filter aturan yang simpel tetapi bekerja efektif.

Di negara Barat misalnya, mudah menemukan majalah porno, tetapi tidak bisa diakses oleh mereka yang berada di bawah umur. Filter internet untuk situs porno juga tidak akan bisa diakses tanpa pengawasan orangtua. Demikian juga dengan pendidikan seks di rumah dan di sekolah turut menjadi pengawal. Belum cukup, mereka juga diberikan pendidikan risiko jika mereka melakukan hal-hal yang belum pantas.

Mundurkah mereka? Tidak juga. Mereka masih tetap mempertahankan budaya mereka bahkan sejak dari jaman Renaisans sampai sekarang. Bahkan patung-patung yang mungkin kalau di sini bisa dicap porno, bahkan menjadi kekaguman yang tidak terhingga. Itulah penghargaan yang mereka berikan pada karya seni dan budaya dimana mereka berasal.

Di kita, semuanya seolah bisa dilakukan dengan membuat UU. Kita merasa bisa bersih pikiran kalau UU sudah kita miliki. Logika ini hanya akan membuat kita menjadi penghukum yang kejam terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Mari pikirkan ulang keberadaan RUU Pornografi ini.(***)

Sinar Indonesia Baru, Oktober 25th, 2008


Blog Stats

  • 839.419 hits
Agustus 2020
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.