Archive for the '1' Category

Langkah Awal Temuan KKP

Setelah mengemban mandat selama lebih kurang 2,5 tahun, Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP menyelesaikan tugasnya.

Sesuai dengan namanya, Komisi Kebenaran dan Persahabatan diberi mandat untuk mengungkap kebenaran di balik kekerasan yang terjadi sebelum dan sesudah penentuan pendapat di Timor Timur, September 1999. Hasil KKP bukan dimaksudkan untuk penuntutan hukum, melainkan untuk membangun persahabatan.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya mengungkap kekerasan di Timtim. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM dan temuannya melalui kejaksaan dibawa ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Hasilnya, tak ada satu pun yang dinyatakan bersalah dalam persidangan pertama maupun pada tahap peninjauan kembali. Timor Leste pun membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi.

Dalam laporannya KKP menegaskan, TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas kejahatan dan pelanggaran HAM berat. Kejahatan itu antara lain pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, penahanan ilegal, pemindahan paksa dan deportasi. Temuan KKP itu mengakui adanya pelanggaran HAM!

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyampaikan penyesalan mendalam kepada korban yang menderita tak terukur baik fisik maupun mental. Meski demikian, sebagaimana terungkap di media, korban merasa tidak mendapat keadilan dan menuntut proses pengadilan.

Di sejumlah negara, penyelesaian soal pelanggaran HAM memicu perdebatan. Ada kubu yang mendukung proses pengadilan, ada juga yang mencari penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi. Keduanya membangun argumen berdasarkan prinsip demokrasi.

Indonesia dan Timor Leste telah mencoba menyelesaikan problem masa lalu kedua negara guna membangun masa depan hubungan yang lebih baik. Kita mengapresiasi pernyataan Menlu Hassan Wirajuda yang mengatakan, pemerintah dan negara mengambil alih secara moral dan politik tanggung jawab kelembagaan dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KKP.

Hasil KKP haruslah dipandang sebagai titik awal untuk memberikan keadilan menyeluruh kepada korban, siapa pun korban dan dari kelompok mana pun korban itu. Sebagaimana dikatakan Theo van Boeven dalam buku Study Concerning The Right of Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violation of Human Rights and Fundamental Freedom, korban mempunyai hak untuk mengetahui, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi.

Dalam konteks itulah, menindaklanjuti rekomendasi KKP, seperti rekomendasi untuk mendorong resolusi konflik, rekomendasi soal aset dan ekonomi, rekomendasi pembentukan komisi orang hilang, rekomendasi untuk pengakuan melalui ungkapan penyesalan dan permintaan maaf, haruslah jadi perhatian pemerintah. Tanpa itu, hasil KKP kurang memiliki arti bagi korban.

Kompas, Kamis, 17 Juli 2008 | 00:44 WIB

Iklan

Hak Konstitusional Warga

AKHIRNYA, pemerintah mengikuti tekanan dan desakan untuk menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi polhukam, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Keputusan itu tinggal diformalkan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap Ahmadiyah belum akan berhenti. Belum berhenti, sampai Ahmadiyah total dilarang negara.
Selama ini Ahmadiyah menderita dua pukulan berat. Yang pertama pengikutnya mengalami kekerasan horizontal. Mereka diserang dan harta benda mereka dirusak. Sekarang mereka kembali meminta perlindungan kepada polisi atas ancaman anarkistis.

Kekerasan dan anarkisme yang dialami pengikut Ahmadiyah jelas merupakan perbuatan kriminal. Itu harus diselesaikan secara hukum.

Tapi polisi sempat tidak berbuat apa pun. Ada kegamangan polisi untuk menangkap pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah itu.

Dalam hal ini, layak dipuji Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian memerintahkan polisi untuk segera menindak para pelaku. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan, aliran sesat sekalipun, tidak boleh diperlakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan adalah kriminal. Kriminal adalah kriminal, perbuatan melanggar hukum yang harus ditindak tegas.

Tekanan kedua yang dialami Ahmadiyah adalah tuntutan dan desakan kepada negara untuk melarang atau membubarkan Ahmadiyah. Tuntutan itulah yang sebenarnya dipenuhi Bakor Pakem dan kemudian diikuti pemerintah.

Tapi, bolehkah pemerintah mengambil keputusan menghentikan aktivitas Ahmadiyah? Berhakkah negara menghentikan kegiatan kepercayaan yang diyakini warga?

Jawabannya tentu harus dicari pada konstitusi. Itulah sumber hukum yang tertinggi. Tidakkah kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, dilindungi konstitusi?

Pada mulanya para pendiri negara merumuskan kebebasan beragama itu dengan sangat simpel dalam UUD 1945. Simpel, tetapi isinya padat dan mendalam. Bunyinya: ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’.

Reformasi kemudian datang membawa berbagai semangat perubahan. Konstitusi pun diamendemen termasuk pasal yang menyangkut kebebasan beragama. Bahkan, perihal kebebasan beragama dimasukkan ke bab hak asasi manusia.

Hasil perubahan itu, antara lain, berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya’.

Begitulah, sangat jelas bahwa menurut konstitusi, kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Ia juga merupakan hak konstitusional warga, yang harus dilindungi dan dibela negara.

Namun, hak itulah yang sekarang dicopot negara dari warga Ahmadiyah dengan cara menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM dan juga konstitusi. Karena itu, seharusnya Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi bersuara. Jangan cuma diam atau pura-pura tidak tahu.
 
Media Indonesia, 19 April 2008


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.