Archive for the 'Aceh' Category

Gubernur Aceh yang Baru

ACEH resmi memasuki sejarah baru di bidang pemerintahan. Bahkan sejarah baru dalam perspektif nasional.

Sejarah baru itu ialah Aceh memiliki gubernur dan wakil gubernur baru hasil pilihan rakyat secara langsung yang berasal dari calon independen. Sesuatu yang sangat istimewa, yang pertama terjadi di Republik ini, karena memang kini Aceh merupakan satu-satunya daerah yang pintu pilkadanya terbuka bagi calon independen.

Tonggak sejarah baru itu resmi diukir dengan dilantiknya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemarin. Pelantikan dilakukan Menteri Dalam Negeri M Ma’ruf serta dihadiri pula sejumlah duta besar negara sahabat dan para gubernur.

Yang juga perlu digarisbawahi ialah kenyataan politik bahwa rakyat Aceh ternyata lebih memilih pemimpin yang sebelumnya angkat senjata bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Sebuah bukti tersendiri, bahwa rakyat Aceh ternyata tidak memercayai tokoh-tokoh yang dicalonkan partai politik. Setidaknya, ini bukti bahwa rakyat enggan memilih pemimpin stok lama, karena menginginkan perubahan.

Dibukanya peluang calon kepala daerah dari calon independen mestinya juga diberlakukan untuk daerah lain. Undang-undang yang mengatur bahwa hanya partai politik yang berhak mencalonkan kepala daerah hendaknya segera diubah. Aturan partai politik memonopoli pencalonan pemimpin bangsa, selain tidak demokratis bagi mereka yang tidak berpartai, juga menjadikan partai politik puas berperan sebagai makelar politik. Puas dan tidak malu.

Oleh karena itu harus ada perubahan pemikiran pemerintah dan DPR untuk juga membuka pintu bagi calon independen. Bukan hanya untuk pilkada, melainkan juga untuk pemilu presiden.

Sebaliknya, Aceh juga menjadi ujian sejarah tersendiri, apakah pemimpin yang berasal dari calon independen sungguh mampu merealisasikan aspirasi rakyat dan benar-benar terbukti dapat memikul amanah rakyat.

Dan khusus Aceh, tantangan dan masalah yang dihadapi jauh lebih kompleks karena gubernur dan wakil gubernur baru menghadapi warisan masalah akibat bencana tsunami. Rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh hingga kini masih terbengkalai.

Bagi siapa pun, dipilih langsung oleh rakyat tentu merupakan beban yang sangat berat. Tetapi, khusus bagi Irwandi Yusuf, beban sangat berat di pundaknya itu menjadi berlipat ganda. Yaitu, ia juga disorot sejarah, bahwa berjuang dalam damai tidak lebih enteng daripada berjuang dengan bersenjata. Bahkan, mungkin lebih berat.

Oleh karena memikul beban yang berlipat ganda, Gubernur Irwandi jelas memerlukan dukungan yang juga berlipat ganda agar berhasil menjalankan tugasnya.

Sesungguhnya, kemajuan Aceh pascakonflik dan pascatsunami di bawah kepemimpinan Irwandi dan Nazar bukan hanya penting bagi rakyat Aceh, melainkan juga bagi bangsa ini secara keseluruhan. Sebab, perdamaian di Aceh hanya tercipta berkat terlibatnya peranan internasional. Adalah komitmen internasional pula yang menolong Aceh ketika bencana tsunami yang paling tragis dalam sejarah peradaban meluluhlantakkan Aceh.

Melalui forum ini, kita mengucapkan selamat bekerja kepada pasangan gubernur dan wakil gubernur baru, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. Selamat mengemban tugas yang telah dipercayakan rakyat melalui pemilu yang berlangsung lancar dan damai. Selamat memasuki babak sejarah baru yang dipercayakan rakyat kepada Anda berdua.

Media Indonesia, Jum’at, 09 Februari 2007

Bencana Setelah Tsunami

Siapa menyangka upaya untuk bangkit dari bencana tsunami justru menjadi pembuka hadirnya bencana baru. Itulah yang sedang terjadi di Aceh. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengharapkan bencana itu terjadi. Media massa pun tidak ingin terus-menerus memberitakan kesedihan di tengah bangsa kita ini. Sangat ingin media massa memberitakan hal besar yang bisa membuat kita semua bangga.

Namun, lagi-lagi kenyataan pahit itulah yang harus kita terima dan kita alami. Mau tidak mau media massa mengangkatnya untuk membuat semua orang sadar apa yang menjadi penyebabnya dan berupaya keras untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.

Korban tewas yang hampir mencapai 100 orang dan lebih dari 200.000 orang yang harus mengungsi bukanlah jumlah yang sedikit. Meski tidak sebesar bencana tsunami dua tahun lalu, bencana banjir bandang yang menimpa kawasan Aceh Timur tergolong bencana besar, apalagi jika kita lihat warga yang terjebak dalam kurungan banjir yang mencapai empat meter dan mereka tidak bisa pergi ke mana-mana.

Berbeda dengan bencana tsunami yang setelah gelombang besar itu kembali ke laut masih memungkinkan kita untuk menggunakan jalur darat, dalam banjir kali ini praktis tidak mungkin lagi bantuan diberikan melalui darat. Dibutuhkan sarana yang lain, entah itu perahu karet ataupun helikopter. Itulah yang membuat lebih dramatis upaya penyelamatan yang harus kita lakukan.

Bencana ini bukan disebabkan oleh tingginya curah hujan. Bencana ini terjadi karena kesalahan kita sendiri dalam mengelola hutan. Ketidakmampuan kita untuk menata pengelolaan hutan secara baik membuat kita harus membayar kesalahan itu dengan sangat mahal.

Sejak awal sudah diingatkan, pembangunan kembali Aceh pascatsunami jangan merusak keseimbangan alam yang ada. Namun, ambisi untuk membangun kembali Aceh membuat kita melupakan semua itu.

Kesalahan seperti ini bukan hanya monopoli kita. Di banyak negara pun, ambisi untuk membangun negeri membuat banyak sumber daya alam harus dikorbankan. Kita lupa bahwa kemajuan bukan hanya diukur dari banyaknya bangunan beton yang bisa kita dirikan. Kemajuan juga adalah kalau kita bisa hidup tenang, damai, dan tidak lagi ada ancaman.

Karena itulah kita mengkritik pendekatan lembaga internasional dalam mengukur keberhasilan sebuah negara. Indikator pendapatan di bawah 2 dollar AS sebagai negara yang tertinggal membuat semuanya berlomba sekadar membangun ekonomi, lupa untuk juga membangun kehidupan sosial yang lebih seimbang.

Kita ingin kembali mengingatkan, potensi ancaman bukan hanya ada di Sumatera. Dalam rapat dengan Wakil Presiden, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Sri Woro B Harijono mengatakan, daerah lain yang pantas diwaspadai bagi terjadinya bencana adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung. Lagi-lagi tingkat kerusakan hutan yang begitu parah membuat datangnya musim hujan membawa ancaman bagi kita. Apa boleh buat, kita harus bersiap mengantisipasi kondisi yang terburuk.

Kompas, Rabu, 27 Desember 2006

Implementasi MoU Helsinki di Aceh

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung baru saja terlaksana di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Secara umum, proses pilkada yang baru pertama kalinya digelar di tanah rencong ini, berlangsung aman, damai dan tertib. Meskipun ada beberapa insiden menjelang pilkada atau pada saat berlangsungnya pemungutan suara, namun hal itu tidaklah terlalu mengurangi kesuksesan secara umum dari pilkada di Aceh.

Pilkada ini sendiri selain akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ke depan, juga akan memilih Walikota/Bupati di daerah. Sementara sampai saat ini, untuk posisi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan dari jalur independen yaitu Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, masih mengungguli pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya.

Terlepas dari kesuksesan penyelenggaraan pilkada Aceh saat ini, yang perlu juga diperhatikan masyarakat luas adalah, bahwa proses pilkada di Aceh merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki, beberapa waktu yang lalu.
Dari sekian banyaknya butir kesepakatan yang dihasilkan dari MoU ini, paling tidak jika dilihat dari sudut pandang kesepakatan politik, ada tiga hal yang harus segera direalisasikan pasca MoU tersebut. Pertama, perlucutan segala jenis senjata yang dimiliki oleh Tentara Neugara Aceh (TNA) dan pengurangan personel TNI/Polri di Aceh. Melalui Misi Pemantau Aceh atau AMM, telah dilaksanakan penarikan dan penghancuran senjata yang dimiliki oleh tentara GAM. Masih juga melalui AMM, penarikan jumlah personel TNI/Polri juga telah dilakukan. Tak kurang dari sekitar 14.700 pasukan TNI dan sekitar 9.100 anggota polisi telah keluar dari Aceh.

Kedua, yaitu penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA). Butir kesepakatan ini berisikan bahwa pasca penandatanganan MoU antara kedua belah pihak, maka Aceh akan mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur Aceh secara khusus. Meskipun pada waktu proses pembuatan UU PA ini, mendapat banyak penolakan dari beberapa elemen di Aceh, kita berharap segala permasalahan yang selama ini terjadi antara Aceh dan Pemerintah RI, akan diakomodasi penyelesaiannya melalui UU PA ini.

Ketiga, yaitu pelaksanaan pilkada secara serentak untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur di tingkat propinsi dan memilih Walikota/Bupati di tingkat kota/kabupaten. Jika dua hal yang telah disebutkan diatas telah terlaksana jauh-jauh hari, maka kesepakatan politik ketiga ini baru saja berlangsung di Aceh. Dan akan segera diketahui hasilnya pada tanggal 2 Januari 2007 mendatang. Proses pilkada ini sendiri selain diikuti oleh pasangan yang berasal dari partai politik (parpol), juga terdapat beberapa pasangan yang berasal dari jalur independen.

Sebenarnya masih banyak butir kesepakatan lainnya, selain kesepakatan politik di atas. Misalnya kesepakatan antara RI dan GAM di bidang ekonomi. Dimana antara lain mengatur tentang adanya pembagian hasil kekayaan alam di Aceh yang lebih adil. Tetapi yang terpenting adalah, kita berharap dari semua butir kesepakatan yang telah dirumuskan tersebut dapat segera direalisasikan. Memang untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat segera melihat hasil positif dari kesepakatan MoU ini.

Kita juga berharap pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kesepakatan MoU, misalnya pemerintah RI dan GAM, dapat dengan sungguh-sungguh bekerja dalam proses realisasinya. Dan juga kita berharap, tidak akan ada muncul sikap saling mencurigai di antara kedua belah pihak. Tetapi, justru yang ada adalah harus dibangunnya kerjasama yang saling mendukung diantara keduanya.

Hal ini diperlukan karena obyek yang sesungguhnya dari kesepakatan MoU ini adalah rakyat Aceh sendiri, bukan penguasa ataupun pengusaha. Sudah cukup kiranya kita menyaksikan penderitaan rakyat Aceh selama ini. Dan setelah terjadinya bencana Tsunami di Aceh, kita berharap akan segera dapat melihat kehidupan masyarakat Aceh yang lebih adil, makmur dan aman. (*)

Sinar Indonesia Baru, Medan, Dec 19, 2006

Membebaskan Aceh dari Pemantau Asing

ACEH Monitoring Mission (AMM) telah mengakhiri tugasnya selama 15 bulan dengan acungan jempol. AMM dinilai berhasil mengawal perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki hingga terselenggaranya pemilihan kepala daerah di Aceh.

Pilkada itu berlangsung lancar, tertib, dan damai. Sebuah bukti tersendiri yang menunjukkan kemampuan rakyat Aceh melaksanakan demokrasi. Sebuah kapasitas yang hebat, yang bangkit setelah menderita konflik bersenjata puluhan tahun serta didera malapetaka tsunami yang paling tragis dalam sejarah.

Aceh pun menyongsong era baru, yaitu dipimpin gubernur dan wakil gubernur hasil pilihan rakyat. Bahkan, dalam perspektif Indonesia, Aceh menjadi contoh terselenggaranya pemilu dengan tampilnya calon independen. Hal yang mestinya memberi inspirasi untuk juga membuka pintu bagi calon independen pada pilkada di daerah lain. Bahkan, juga untuk pemilu nasional.

Akan tetapi, dengan semua prestasi itu, kalangan internasional rupanya masih ingin memiliki kaki dan tangannya di Aceh. Buktinya, setelah tugas AMM berakhir, tugas AMM akan dilanjutkan sebuah LSM yang diberi nama Interpeace.

Menurut Ketua AMM Pieter Feith, Interpiece bukan anak dari AMM atau kelanjutan dari AMM. Mereka memiliki mandat yang berbeda dan akan lebih kecil strukturnya daripada AMM. Interpiece berasal dari komunitas internasional yang akan memantau masalah hak asasi manusia (HAM) dan reintegrasi di tingkat lapangan. Dana operasional Interpiece berasal dari sejumlah negara Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang.

Interpeace akan dipimpin Maarti Ahtisari, mantan Presiden Finlandia, yang juga fasilitator perundingan damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka. Di satu sisi, semua itu menunjukkan kuatnya perhatian internasional agar Aceh yang diidam-idamkan dalam perjanjian Helsinki terwujud dengan mulus dan lancar.

Akan tetapi, sebaliknya, dibentuknya Interpiece setelah tugas AMM berakhir, juga memperlihatkan betapa komunitas internasional masih tidak percaya bahwa Aceh dapat diurus sendiri oleh anak bangsa ini. Komunitas internasional tidak percaya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang komitmen Helsinki. Dari sisi lain, itu juga bukti, komunitas internasional pun tidak percaya kepada kemampuan pemimpin hasil pilihan rakyat Aceh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut HAM dan reintegrasi.

Setelah Pilkada Aceh berlangsung damai, setelah warga Aceh memilih secara langsung gubernur dan wakil gubernur, setelah semua pesta demokrasi itu, kesimpulan pun sangat jelas. Yaitu, semua itu adalah kemenangan rakyat Aceh.

Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pun mestinya juga sangat jelas. Yaitu, Aceh tidak memerlukan lagi pemantau asing. Aceh harus dibebaskan dari pemantau asing.

Apa pun namanya, apa pun bentuk organisasinya, apa pun isi dan misinya, pemantau asing tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi, siapa pun yang membiayainya dan memimpinnya!

Saatnya Aceh diurus anak bangsa sendiri. Saatnya anak bangsa sendiri yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Saatnya Aceh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa bangsa ini mampu mengurus dirinya sendiri secara terhormat.

Media Indonesia, Senin, 18 Desember 2006

Selamat untuk Masyarakat Aceh

Ucapan selamat, pertama sekali, harus kita sampaikan kepada masyarakat Aceh. Mereka berhasil melalui momentum penting dengan memilih para kepala daerah dalam suasana damai. Mereka juga menentukan pilihan atas gubernur sekaligus wali kota dan bupati secara serentak, pengalaman pertama di negeri kita.

Bagi sebuah wilayah yang baru saja pulih dari pertikaian, Aceh menunjukkan prestasi besar lewat pilkada ini. Angka partisipasi, jika mengacu pada survei LSI, yang mencapai 78 persen, pun memperlihatkan antusiasme warga untuk menentukan sikap politik. Angka ini kira-kira setara dengan partisipasi nasional pemilu presiden dan legislatif, dan melampaui angka partisipasi pilkada di sejumlah daerah lain.

Apresiasi datang dari seluruh dunia. Sekjen PBB, Kofi Annan, misalnya, mengungkapkan kegembiraan atas lancarnya proses pilkada tersebut dan berharap semua pihak menghormati hasilnya. Ia percaya pemilihan tersebut akan menjadi jalan bagi pembangunan Aceh yang aman dan sejahtera dalam kerangka Indonesia yang bersatu.

Ucapan selamat berikutnya untuk para kandidat yang–diperkirakan–akan terpilih. Kita tak perlu meributkan mereka berasal dari kelompok mana; dari parpol, jalur independen, mantan GAM, dan sebagainya. Mereka adalah peserta pilkada yang ketentuannya sudah kita sepakati bersama dan tentu akan bekerja dalam kerangka Undang-undang Pemerintah Aceh dan Kesepakatan Damai Helsinki.

Kemenangan sejumlah mantan petinggi GAM tak semestinya ditanggapi dengan kecemasan. Pilkada pada Senin lalu justru memberi kita suara jujur tentang keinginan masyarakat Aceh. Bagi pemerintah pusat, pilkada tersebut dapat menjadi panduan tentang aspirasi di level daerah yang mungkin tak sesuai dengan asumsi mereka selama ini.

Bahwa beberapa calon yang berakarkan GAM menang, dapat kita baca dengan tulus sebagai suara rakyat Aceh yang mengharapkan pembaruan, setelah puluhan tahun mereka merasakan atmosfer Aceh yang ”terlalu Jakarta”. Kemenangan itu sama sekali bukan aspirasi pemisahan diri.

Sejak Kesepakatan Helsinki berjalan, kita menyaksikan masyarakat Aceh hidup dalam suasana yang semestinya; mereka bisa ke pasar dengan tenang, belajar di sekolah, berkumpul di kedai hingga malam, mencari nafkah, atau sekadar jalan-jalan sore. Tak ada beda antara mereka dengan warga lain negeri ini yang lebih dulu menikmati suasana damai.

Makna huruf ”M” pada kata GAM pun tak relevan lagi. Intinya adalah kesejahteraan, lahir dan batin, bukan soal pemisahan diri. Andai pilkada pekan ini–sebagaimana Kesepakatan Helsinki–membuka jalan lebih lebar bagi cita-cita tersebut, maka masyarakat Aceh akan akan menjalani hasilnya bersama bagian lain negeri ini, seperti telah mereka tunjukkan pascakesepakatan damai.

Dalam kerangka berpikir demikian, kita berharap bisa lebih jernih tentang sejumlah hal yang masih menjadi ganjalan bagi kelompok mantan GAM. Katakanlah, dalam hal UU Pemerintahan Aceh, kita tak perlu reaktif atas aspirasi revisi. Namun demikian, Irwandi Yusuf, kandidat gubernur yang diperkirakan menang yang juga anggota tim revisi ini, pun kita harapkan dapat jernih membaca inti aspirasi masyarakatnya. Ini saat bagi siapapun yang terpilih di Aceh untuk bekerja keras, bukan berpesta merayakan kemenangan.

Republika, Rabu, 13 Desember 2006

Jangan Lupa Ekonomi Aceh

Saat meluncurkan sari pidatonya yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan logikanya dalam penyelesaian konflik Aceh. Menurut Wapres, penggunaan logika dalam penyelesaian setiap persoalan sangat penting agar solusi yang ditawarkan tidak keliru. Dalam kasus Aceh, misalnya, sangat salah apabila penyelesaian konflik dilakukan dengan memberikan UU Syariah, sebab yang dipersoalkan masyarakat Aceh bukanlah masalah itu, tetapi lebih persoalan politik dan ekonomi.

Terbukti ketika pendekatan politik dan tawaran ekonomi yang diberikan, masalah Aceh bisa terselesaikan. Bahkan, tahapan politiknya kemarin memasuki babak baru ketika putra-putra terbaik Aceh, baik yang dulu bersama Republik Indonesia maupun yang mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, sama-sama bersaing untuk menduduki jabatan eksekutif di daerah itu, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.

Setelah penentuan suara ditetapkan, tentunya tinggal kita tunggu hasilnya. Sejauh ini nyaris tidak ada masalah besar yang dihadapi, baik dalam masa kampanye maupun pemungutan suara. Insiden-insiden kecil yang terjadi mampu ditangani dengan kedewasaan.

Itulah esensi dari demokrasi. Semua itu akhirnya berpatokan kepada hukum. Berpatokan kepada aturan main dan kesepakatan yang kita buat bersama. Bukan sekadar bebas untuk melakukan apa saja sehingga akhirnya berlawanan dengan demokrasi itu sendiri.

Namun, kita ingin ingatkan bahwa itu baru satu soal. Soal lain yang tidak kalah penting dan harus menjadi perhatian bersama, baik gubernur maupun 19 kepala daerah tingkat II yang terpilih nanti, adalah bagaimana bersama pemerintah pusat membangun ekonomi.

Berulang kali kita sampaikan, demokrasi jangan sekadar hak sipil dan politik. Yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah hak sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi tidak akan banyak artinya kalau tidak membuat masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya.

Terutama ekonomi menjadi perhatian kita bersama karena kita sedang dihadapkan kepada angka pengangguran dan kemiskinan yang begitu tinggi. Laporan terakhir Bank Dunia pantas untuk menyentakkan kesadaran kita bersama bahwa jumlah orang miskin yang ada di negeri kita lebih dari 108 juta orang.

Untuk Aceh, masalah ini menjadi lebih krusial karena bisa memancing munculnya kembali sikap permusuhan. Kemiskinan yang tidak bisa dientaskan akan mudah membuat orang lalu berpikir pendek lagi.

Pengalaman banyak negara menunjukkan hal itu. Seperti di Filipina, konflik Moro sempat diselesaikan melalui jalur politik. Namun, ketika ekonominya kemudian tidak kunjung membaik, dan pemimpin pun cenderung hanya memikirkan diri sendiri, yang terjadi adalah munculnya konflik baru.

Peringatan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla menjadi sangat relevan. Bahwa setelah penyelesaian politik, yang tidak kalah berat harus kita tangani adalah masalah ekonomi. Dan ini tanggung jawab pula dari pemerintah pusat untuk mendorongnya.

Kompas, Selasa, 12 Desember 2006

Pembuktian dari Aceh

PEMILIHAN umum di Aceh yang berlangsung kemarin terjadi dalam suasana damai. Kekacauan yang dikhawatirkan terjadi, tidak terwujud. Rakyat Aceh yang selama lebih dari 30 tahun dibelenggu konflik berdarah, membuktikan bahwa mereka bisa berdamai dan menjaga ketenteraman.

Pemilu di Aceh yang dilakukan serentak untuk mendapatkan gubernur dan 21 bupati/wali kota adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dua pemilu di era reformasi yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi paling jujur dan transparan, kalah bobotnya bila dibandingkan dengan pemilu di Aceh.

Kalah karena belum pernah ada pemilu di satu provinsi pun di Indonesia selama ini yang dilakukan sekaligus untuk kursi gubernur dan seluruh bupati. Di Aceh, ternyata bisa. Bila secara nasional tidak ada calon independen, di Aceh boleh dan bisa. Di tempat lain tidak ada partai lokal, di Aceh boleh, dan juga bisa.

Mengapa Aceh yang tersandera oleh konflik dan dendam begitu lama bisa melaksanakan pemilu yang bebas secara damai tanpa satu nyawa pun melayang? Ternyata, itu disebabkan karena antara negara dan rakyat telah terjadi komitmen tentang peran dan ruang.

Ketika negara memberikan rakyatnya ruang kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, yang dalam praktik kenegaraan disebut dengan otonomi, damai tumbuh. Ketika negara dan rakyatnya terikat dalam komitmen saling percaya, damai bersemi. Dan manakala negara ada kejujuran dan penyelenggaraan negara, damai datang.

Tesis ini sekaligus membuka jalan bagi jawaban atas pertanyaan, mengapa Aceh dulu berkubang dalam kolam darah dan konflik lebih dari tiga dasawarsa. Itu terjadi karena negara melihat wilayah dan warganya melulu dari kacamata politik. Negara membalas peluru dengan peluru tanpa mau bertanya mengapa rakyat menembak. Ketika rakyat Aceh angkat senjata, negara pun angkat senjata. Tatkala rakyat Aceh menembak, negara juga menembak.

Jadi ketika negara merampas ruang dialog untuk dijadikan monolog, solusi tertutup. Ketika negara lebih mementingkan hasil daripada proses, interaksi mandek.

Pilkada yang aman dan tenteram di seluruh Aceh kemarin memperlihatkan kebenaran bahwa negara dan rakyat memiliki wilayah otonomi yang harus dihargai. Ketika negara terlalu merampas otonomi rakyatnya, konflik terjadi. Ketika rakyat terlalu merebut otonomi negara, anarkisme merebak.

Demokrasi, yang salah satu parameternya adalah pemilihan umum, adalah paham yang bisa menjaga proporsionalitas antara otonomi warga dan otonomi negara. Karena itu, pemilu Aceh kemarin dengan berbagai keistimewaan yang diberikan negara adalah komitmen sekaligus ujian bagi kehendak damai itu.

Rakyat Aceh diuji untuk membuktikan bahwa ketika otonominya sebagai warga diberi seluas-luasnya, tidak ada lagi alasan untuk berkubang darah dan bermandi konflik. Ini juga membuktikan sejauh mana Aceh teguh mempertahankan komitmen untuk menjadi Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Negara juga diuji untuk sebisa mungkin menghindari perang dengan warganya, apa pun alasannya. Dan pemilu yang dilaksanakan di Aceh kemarin membuktikan kedua pihak, negara dan Aceh masih memegang teguh keinginan untuk berdamai, keinginan berdemokrasi. Ini awal yang baik.

Media Indonesia, Selasa, 12 Desember 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.