Archive for the 'Ahmadiyah' Category

Kriminalisasi Warga dan Supremasi Hukum

KEBEBASAN beragama dan berkeyakinan sedang mengalami ujian. Pluralisme yang semestinya menjadi kekuatan bangsa justru muncul sebagai titik kelemahan.

Keragaman beragama dan berkeyakinan sebagai bagian kekayaan bangsa untuk membangun harmoni dan perdamaian berbalik menjadi pemicu kebencian. Puncak kebencian itu mengambil bentuk yang paling ekstrem, yakni kekerasan.

Itulah yang dialami kelompok Ahmadiyah di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah fasilitas milik mereka dirusak dan dibakar massa, Senin (28/4).

Anarki terhadap Ahmadiyah di Sukabumi itu bukan yang pertama. Sejak lama, mereka teraniaya. Rumah, tempat ibadah, dan ruang pendidikan milik mereka kerap menjadi bulan-bulanan kekerasan massa. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa mencari suaka.

Ahmadiyah memang telah dinyatakan sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Lebih dari itu, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) merekomendasikan pembubaran dan pelarangan aktivitas Ahmadiyah.

Sikap pemerintah tentang nasib Ahmadiyah itu tinggal menunggu keluarnya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.

Yang perlu digarisbawahi, fatwa MUI dan rekomendasi Bakor Pakem bukanlah sumber legitimasi untuk melakukan kekerasan terhadap anggota Ahmadiyah.

Bagaimanapun, perusakan, pembakaran, dan bentuk kekerasan lain masuk wilayah perbuatan yang melanggar koridor hukum. Karena itu, aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah haruslah dikategorikan sebagai bentuk kriminalitas.

Yang disayangkan dan disesalkan, kekerasan itu sepertinya tidak bisa dicegah dan dihentikan negara. Penegakan hukum yang terkait dengan kekerasan berbalut agama karenanya juga sedang mengalami ujian besar.

Aparatur penegak hukum yang paling bertanggung jawab dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah polisi. Lembaga itulah yang oleh negara diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum demi tercipta keamanan dan ketertiban.

Apalagi, pimpinan pemerintahan telah menyatakan komitmennya bahwa perbedaan agama dan keyakinan tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan.

Karena itu, aparat kepolisian wajib melindungi dan menjaga warga Ahmadiyah di mana pun mereka berada, berikut fasilitas yang mereka miliki dari kebrutalan massa.

Namun, komitmen pimpinan pemerintahan itu sepertinya belum dijadikan pegangan bagi aparat kepolisian di jajaran paling bawah. Faktanya, kekerasan terhadap warga Ahmadiyah terus berulang.

Itu sebabnya, pimpinan pemerintahan seharusnya punya keberanian untuk menjatuhkan sanksi kepada aparat kepolisian yang lalai menjalankan tugasnya.

Bagaimanapun, kekerasan bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan sepanjang supremasi hukum juga ditegakkan. Itu menjadi tugas utama aparat kepolisian.

Media Indonesia, 3 Mei 2008

Hak Konstitusional Warga

AKHIRNYA, pemerintah mengikuti tekanan dan desakan untuk menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi polhukam, berdasarkan rekomendasi yang diberikan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Keputusan itu tinggal diformalkan dalam surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.

Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap Ahmadiyah belum akan berhenti. Belum berhenti, sampai Ahmadiyah total dilarang negara.

Selama ini Ahmadiyah menderita dua pukulan berat. Yang pertama pengikutnya mengalami kekerasan horizontal. Mereka diserang dan harta benda mereka dirusak. Sekarang mereka kembali meminta perlindungan kepada polisi atas ancaman anarkistis.

Kekerasan dan anarkisme yang dialami pengikut Ahmadiyah jelas merupakan perbuatan kriminal. Itu harus diselesaikan secara hukum.

Tapi polisi sempat tidak berbuat apa pun. Ada kegamangan polisi untuk menangkap pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah itu.

Dalam hal ini, layak dipuji Wakil Presiden Jusuf Kalla yang kemudian memerintahkan polisi untuk segera menindak para pelaku. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan, aliran sesat sekalipun, tidak boleh diperlakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan adalah kriminal. Kriminal adalah kriminal, perbuatan melanggar hukum yang harus ditindak tegas.

Tekanan kedua yang dialami Ahmadiyah adalah tuntutan dan desakan kepada negara untuk melarang atau membubarkan Ahmadiyah. Tuntutan itulah yang sebenarnya dipenuhi Bakor Pakem dan kemudian diikuti pemerintah.

Tapi, bolehkah pemerintah mengambil keputusan menghentikan aktivitas Ahmadiyah? Berhakkah negara menghentikan kegiatan kepercayaan yang diyakini warga?

Jawabannya tentu harus dicari pada konstitusi. Itulah sumber hukum yang tertinggi. Tidakkah kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, dilindungi konstitusi?

Pada mulanya para pendiri negara merumuskan kebebasan beragama itu dengan sangat simpel dalam UUD 1945. Simpel, tetapi isinya padat dan mendalam. Bunyinya: ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’.

Reformasi kemudian datang membawa berbagai semangat perubahan. Konstitusi pun diamendemen termasuk pasal yang menyangkut kebebasan beragama. Bahkan, perihal kebebasan beragama dimasukkan ke bab hak asasi manusia.

Hasil perubahan itu, antara lain, berbunyi: ‘Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya’.

Begitulah, sangat jelas bahwa menurut konstitusi, kebebasan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani adalah merupakan hak asasi manusia. Ia juga merupakan hak konstitusional warga, yang harus dilindungi dan dibela negara.

Namun, hak itulah yang sekarang dicopot negara dari warga Ahmadiyah dengan cara menghentikan aktivitas Ahmadiyah. Sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai melanggar HAM dan juga konstitusi. Karena itu, seharusnya Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi bersuara. Jangan cuma diam atau pura-pura tidak tahu.

Media Indonesia, 19 April 2008

Ahmadiyah

Sikap Islam jelas. ”Laa ikrooha fiddin,” artinya tidak ada paksaan dalam urusan agama; dan ”Lakum diinukum waliyadin,” atau bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Maka, bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah atau Al-Qiyadah atau apa pun berhak hidup di dunia ini, tapi mereka harus menanam di ladang sendiri, bukan dalam Islam.

Sikap MUI semestinya adalah pencerahan terhadap kelompok-kelompok yang keliru mencemaskan kebangkitan Islam dan bersikap agresif. Bahkan, kalau kita meminjam diksi favorit mereka, MUI justru sedang bersikap sesuai dengan asas kebebasan dan amat menghargai hak asasi manusia. MUI tidak sedang menghukum Ahmadiyah atau organisasi sejenis.

Lembaga ini beranggotakan para ahli agama yang berasal dari berbagai kelompok pemikiran dan ormas Islam di Tanah Air. Dengan keanekaragaman sumber daya itu, MUI sedang menjalankan tugas, melalui kesepakatan para ulama, untuk membimbing kaum Muslim di negeri ini agar tetap menganut ajaran Islam secara benar.

Fatwa MUI tidak meminta masyarakat untuk menyerang pondok Ahmadiyah atau menganiaya para anggotanya. MUI hanya berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa keyakinan Ahmadiyah berada di luar Islam karena mereka meyakini adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dan, ini bukan sikap baru. Pakistan, asal Ahmadiyah, telah mengeluarkan fatwa serupa. Rabithah Alam Islami punya fatwa senada pada 1981.

Pemerintahan yang peragu telah membiarkan situasi saat ini menjadi tidak terkendali. Kejaksaan sebagai ketua Bakorpakem telah menunda-nunda masalah dan lebih suka menyalahkan MUI. Padahal, fatwa soal Ahmadiyah adalah produk lama yang di masa lalu tidak menimbulkan penyerangan (dan, patut dicatat, sampai saat inipun, tidak jelas siapa pelaku kekerasan dalam bentrokan di Kuningan akhir tahun lalu).

Jadi, mari kita dudukkan persoalan pada posisi sesungguhnya. Tidak ada serangan MUI terhadap kelompok minoritas sebagaimana digembar-gemborkan kelompok-kelompok tertentu. Justru yang terjadi kini adalah upaya delegitimasi oleh kelompok-kelompok itu kepada MUI. Perbedaan pendapat membuat mereka begitu ingin menghapuskan MUI dari ranah ”nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran” di kalangan umat Islam.

Telah muncul kecemasan tertentu terhadap peningkatan kesalehan umat Islam Indonesia. Ini jelas hal yang ahistoris. Sejarah umat Islam di negeri ini justru berisikan kisah-kisah tentang toleransi. Persis dengan ajaran ”laa ikrooha fiddin” dan ”lakum diinukum waliyadin”.

Dengan demikian, terasa berlebihan kalau sekelompok orang dari luar Islam turut serta dalam aksi-aksi menentang keyakinan umat Islam. Ini adalah tindakan menabur angin, namun kita yakin umat Islam tidak akan terpancing. Umat Islam akan memperkuat diri dari dalam dan tidak akan menari di atas genderang orang lain. Kita pun saling menjaga, agar tak ada lagi tindak kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah.

Republika, Rabu, 09 Januari 2008


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.