Archive for the 'Amuk Massa' Category

Amuk Massa di Bangka Belitung

AMUK massa meledak di Bangka Belitung. Provinsi baru di wilayah Sumatra itu menjadi bergelora dalam agresivitas kekerasan. Dua ribu lebih demonstran merusak kantor gubernur dan menghancurkan beberapa kendaraan berpelat merah. Polisi yang jumlahnya terbatas tak berdaya. Mereka lari tunggang-langgang menyelamatkan diri.

Aksi kekerasan itu merupakan lanjutan dari demonstrasi massa di provinsi itu yang digelar di depan kantor polda sehari sebelumnya. Mereka marah karena polisi menutup tiga peleburan timah swasta yang merupakan sumber penghasilan rakyat. Polisi beralasan legalitas usaha peleburan swasta itu bermasalah dan diduga merusak lingkungan serta berpotensi merugikan negara sebesar Rp8 triliun.

Kita sedih karena kekerasan kini betapa mudahnya terjadi di negeri ini. Demonstrasi yang merupakan ekspresi kebebasan sebuah negara demokrasi sering kali berubah menjadi anarkistis. Anarkisme sering membayang menjadi kecemasan setiap ada pengerahan massa.

Tawar-menawar antara hidup tertib sesuai aturan negara di satu pihak dan kebiasaan berusaha tanpa regulasi bagi para pelaku bisnis di Bangka Belitung di lain pihak, memang belum bertemu. Dua pandangan itu masih berada dalam ekstremitas yang jauh. Kita pastilah bergembira jika rakyat bisa mempunyai sumber nafkah yang melimpah dari bumi yang kita miliki. Tetapi, kita pastilah amat bersedih jika demi nafkah, bumi kita rusak.

Kita tak hendak mencari siapa yang salah dalam amuk massa di Bangka Belitung. Sebab, dalam teori mana pun manakala asap dapur terganggu, massa bisa melakukan apa saja. Terlebih lagi mereka telah melakukan penambangan timah puluhan tahun. Timah memang bagian dari ladang kehidupan masyarakat Bangka Belitung yang telah turun-temurun dari generasi ke generasi.

Ke depan, kita harus mencari cara terbaik bagaimana mengatasi persoalan tanpa harus menimbulkan problem baru. ‘Menangkap ikan jangan sampai airnya keruh’ adalah pepatah lama yang belum ketinggalan zaman untuk kita amalkan. Ini memang tidak mudah, tetapi kita harus terus mencobanya.

Mendukung kegiatan usaha adalah tugas pemerintah yang paling utama. Demikian pula perusahaan pengolahan timah hasil penambangan inkonvensional yang dilakukan rakyat. Tetapi jika pengelola perusahaan itu dengan sadar tidak mau membayar royalti atau pajak kepada negara dan lain-lain, ini jelas perilaku yang menyalahi aturan berusaha. Negara kecolongan lebih dari Rp8 triliun. Perilaku para pengusaha ‘nakal’ seperti inilah yang harus dikikis.

Kita sangat setuju dengan pernyataan Kapolda Bangka Belitung. Di satu sisi pengusaha nakal harus ditertibkan. Destruksi amuk massa tidak boleh dimaklumi. Tetapi di sisi lain, rakyat masih diperbolehkan melanjutkan penambangan.

Media Indonesia, Minggu, 08 Oktober 2006

Iklan

Solusi Pas di Babel

Kemarahan massa di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mencapai puncaknya Kamis lalu. Setelah malam sebelumnya melakukan aksi di depan Markas Polda Babel, pada hari itu massa yang berjumlah sekitar 2.000 orang merangsek ke kantor gubernur dan melakukan aksi anarki. Massa yang tak bisa lagi ditahan oleh petugas kepolisian yang jumlahnya amat sedikit itu kemudian merusak barang-barang termasuk kendaraan-kendaraan yang terparkir.

Massa yang anarki itu diduga merupakan para penambang di tambang inkonvensional (TI) dan para buruh industri peleburan timah (smelter) swasta. Kemarahan massa merupakan buntut ditutupnya areal TI beberapa bulan belakangan ini serta ditutupnya smelter oleh polisi sejak Rabu lalu. Aksi massa itu bisa jadi juga dipicu oleh ditangkapnya tiga pengusaha yang disangka melakukan praktik penambangan dan ekspor timah ilegal ke Singapura sebanyak 93 kontainer karena tidak dilengkapi letter of credit (L/C). Akibat kegiatan tidak sah ini negara ditaksir rugi Rp 8 triliun.

Melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Babel, patut diduga bahwa kemarahan massa lebih karena mereka merasa priuk nasinya terancam akibat penutupan penambangan TI dan smelter. Bagi mereka tambang dan industri peleburan timah merupakan sumber penghasilan utama –bahkan sejak nenek moyangnya 400 tahun silam. Bila penutupan terus berlangsung tanpa ada tanda-tanda dibuka kembali, berarti pula tertutuplah sumber nafkah utama mereka. Itu berarti mereka akan menganggur dan kehilangan ladang untuk menghidupi keluarganya.

Di sisi lain pemerintah pusat merasa menderita kerugian mencapai Rp 8 triliun akibat ekspor yang diduga ilegal tersebut. Kerugian itu ditaksir akibat hilangnya royalti serta devisa yang seharusnya dibayar kepada negara. Dalam kondisi keuangan negara sekarang ini, angka triliunan rupiah tentu bukan sedikit. Bahkan kalau praktik-praktik tersebut terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Kedua persoalan tadi tentu saja tak bisa dibiarkan. Negara harus menjamin masyarakat setempat untuk tetap bisa mencari nafkah dari menambang timah, namun juga harus bisa menjaga kerugian akibat ekspor maupun penambangan ilegal. Untuk itu diperlukan solusi yang pas untuk mengatasinya. Solusi yang dapat diterima masyarakat sekaligus menjamin hilangnya unsur kerugian negara. Penataan kembali usaha pertimahan di sana merupakan syarat utama.

Pemerintah pusat maupun daerah mesti duduk satu meja dengan asosiasi industri timah untuk menjamin bahwa pertambangan TI tidak ditutup, tapi sebaliknya menutup pintu bagi usaha-usaha penambangan serta smelter ilegal. Dalam hal ini juga perlu ditata kembali persoalan harga jual hasil timah galian rakyat. Harga beli yang ditawarkan smelter swasta untuk membeli timah galian rakyat tidak boleh lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh PT Timah Tbk dan PT Kobatim –dua perusahaan yang mendapat lisensi resmi membeli timah hasil galian rakyat.

Selama ini para pengusaha smelter mampu menyerap harga lebih tinggi karena mereka tidak terbebani oleh biaya-biaya akibat ekplorasi penambangan timah. Bila ini terus dibiarkan, maka kerugian negara pun kian besar. Tidak semata pada hasil galian timah yang menumpuk pada mereka, tapi juga tidak terkontrolnya kerusakan lingkungan hidup. Sebab, dengan hanya menjadi pembeli hasil timah galian rakyat, para pemilik smelter tak perlu bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan akibat TI.

Terkait dengan kerusuhan Kamis lalu, aparat harus bertindak tegas. Pelakunya harus ditangkap dan diadili, terutama mereka yang menjadi dalangnya. Kita sepakat untuk perang terhadap tindakan yang anarki.

Republika, Sabtu, 07 Oktober 2006


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.