Archive for the 'Antar-agama' Category

Menjaga Kebebasan dalam Berkeyakinan

AKHIRNYA pemerintah mencabut larangan ajaran Ahmadiyah. Melalui Badan Koordinasi Pengkajian Ajaran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pusat, awal pekan ini, pemerintah memutuskan tidak melarang lembaga berkeyakinan tersebut.

Keputusan itu, meskipun agak terlambat, adalah langkah tepat dan benar. Tepat, karena merevisi kekeliruan Bakor Pakem pada 2005 yang melarang Ahmadiyah dikembangkan di Indonesia. Benar, karena Ahmadiyah, selaku organisasi massa, secara resmi telah mendaftar di Depdagri sejak 1953.

Wajar bila tidak seluruh komponen masyarakat menerima keputusan pemerintah itu. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tetap menyatakan Ahmadiyah sesat dan bertentangan dengan Islam.

Merupakan hak sepenuhnya bagi MUI untuk menjaga konsistensi fatwa terkait dengan Ahmadiyah yang telah dibuat sejak 1980. Itu pun sikap yang harus dihargai. Demikian pula sikap sejumlah kelompok pengunjuk rasa yang tidak setuju terhadap Ahmadiyah.

Yang tidak boleh ditoleransi adalah penyegelan aset dan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah serta aliran lain di seluruh negeri.

Itu bukanlah pembenaran teologis terhadap keyakinan dan ajaran dari kelompok yang difatwakan telah sesat atau menyimpang. Itu juga bukan pembelaan terhadap Ahmadiyah atau kelompok-kelompok lain yang membawa simbol-simbol keagamaan dengan tafsir berbeda-beda.

Itu adalah penekanan kembali bahwa konstitusi negeri ini menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bahwa setiap warga juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, bersikap sesuai dengan hati nurani, terkait dengan kepercayaan dan agama yang dianut.

Karena itu, sungguh kesalahan besar bila para penganut aliran keagamaan dan kepercayaan yang dianggap sesat dianiaya. Kekerasan terhadap mereka adalah tindakan kriminal yang tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga konstitusi.

Merupakan kewajiban negara melindungi hak setiap warga dalam menunaikan keyakinan dan kepercayaan. Konsekuensinya, pemerintah harus menjaga iklim kondusif dalam dimensi sosial yang menjadi implikasi pelaksanaan kepercayaan dan keyakinan seluruh warga.

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar seluruh komponen masyarakat menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Ahmadiyah dan perusakan tempat-tempat ibadah tidak saja perlu, tetapi harus dan mendesak dilaksanakan. Demikian pula perintah Wapres kepada Kapolri dan pemda di seluruh negeri untuk segera menghentikan dan menindak pelaku berbagai aksi kekerasan itu.

Pemerintah atas nama negara harus melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan pemaksaan dan kekerasan. Itu bukan untuk membenarkan ajaran Ahmadiyah dan berbagai aliran itu dalam tafsir teologis, melainkan karena hak dan kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan serta kepercayaan sesuai hati nurani dijamin konstitusi.

Di sana ada ruang privat, ruang paling personal bagi manusia sebagai makhluk untuk memilih menjalankan hubungan vertikal dengan Sang Khalik, dengan segala keragaman cara.

Media Indonesia, 18 Januari 2008

Menanti Bukti Ahmadiyah

Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) kemarin mengeluarkan 12 butir pernyataan untuk menjawab tuduhan sesat terhadap mereka. Beberapa persoalan inti yang selama ini kontroversial termaktub dalam pernyataan itu, seperti soal ”kenabian” Mirza Ghulam Ahmad, ”kekitabsucian” Tadzkirah, dan keeksklusifan masjid dan ibadah mereka.Kedua belas butir pernyataan adalah hasil rumusan setelah serangkaian pertemuan antara JAI dan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa sesat dan ormas-ormas Islam yang berkepentingan dengan kelurusan Islam para anggotanya tak terlibat dalam pertemuan tersebut.

Amir JAI mengawali pernyataannya kemarin dengan syahadatain, dua kalimat syahadat, untuk menunjukkan keislaman. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup; sedangkan Mirza Ghulam Ahmad adalah mursyid atau guru. Ia juga menyebut Alquran sebagai kitab suci, sedangkan Tadzkirah hanyalah catatan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Masjid-masjid Ahmadiyah juga membuka diri bagi umat lain untuk beribadah.

Badan Koordinasi Pengkaji Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) menggelar rapat sejam setelah pernyataan JAI. Hasil rapat memberikan kesempatan kepada JAI untuk membuktikan penerapan ke-12 butir pernyataan. Melihat pernyataan Bakorpakem dan sikap pemerintah, tampaknya Ahmadiyah lulus ”ujian” dan dapat meneruskan kegiatan mereka di Indonesia.

Namun, sejumlah hal masih mengganggu ormas-ormas Islam, termasuk MUI. Beberapa butir pernyataan JAI tampak bersayap. Soal kitab suci, misalnya, mereka menyatakan tidak ada wahyu syariat setelah Alquran. Apakah dengan demikian ada wahyu bukan syariat? MUI kemudian menilai bahwa Ahmadiyah masih meyakini adanya nabi yang tidak membawa syariat. Jadi, Ahmadiyah baru sebatas bermain retorika.

Pernyataan JAI memang tidak mampu menjawab berbagai hal yang mengusik pikiran umat Islam. Pemerintah, misalnya, lewat Kepala Badan Litbang dan Diklat Depag, menilai JAI ”telah kembali ke jalan yang benar”. Sementara, JAI dalam pernyataan kemarin justru menyatakan bahwa mereka selama ini disalahpahami. Bukankah dengan demikian sebenarnya mereka tidak pernah berubah keyakinan?

Di negara lain, Ahmadiyah dilarang atau tidak menyebut diri Islam. Rabithah Alam Islami sejak puluhan tahun lalu menyatakan Ahmadiyah sesat dari Islam. Apakah JAI mengajarkan hal yang berbeda dari ajaran Ahmadiyah di negara lain? Mengapa JAI tidak secara tegas mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi?

Pernyataan JAI maupun Bakorpakem akan sulit mengubah situasi di akar rumput. Di tingkat pusat saja, JAI dan pemerintah tidak melibatkan ormas-ormas Islam dalam pernyataan mereka. Bakorpakem bahkan mengabaikan pendapat MUI saat menggelar rapat yang ”meluluskan” Ahmadiyah kemarin. JAI harus membuktikan kelurusan mereka. Dan waktu tiga bulan sebenarnya takkan cukup.

Republika, Rabu, 16 Januari 2008

Perlunya Sensitivitas

Bagaimana kita menyikapi pemberian gelar ‘Ksatria’ kepada Salman Rushdie oleh Ratu Inggris beberapa hari lalu? Salman Rushdie adalah seorang novelis kelahiran India. Ia hijrah ke Inggris dan kemudian memperoleh kewarganegaraan negara berjuluk Britania Raya itu. Sampai di sini mungkin tidak ada persoalan.

Menjadi masalah ketika Salman Rushdie pernah menulis novel ‘Ayat-ayat Setan’ (Satanic Verses). Dalam novelnya ini ia antara lain menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Novel yang terbit pada 1988 ini kemudian mendapat protes umat Islam di berbagai negara. Bahkan lembaga peradilan tertinggi di Iran dan Pakistan kemudian mengeluarkan fatwa yang menghalalkan darah Salman Rushdie.

Kini setelah 19 tahun terbitnya novel itu, Ratu Inggris memberi penghargaan British Knighthood (Ksatria Inggris) kepada Salman Rushdie. Alasannya, Rushdie dianggap telah berjasa memberi kontribusi pada literatur dunia. Alasan demikian tentu sangat naif. Bagaimana seorang yang dianggap telah menghina dan melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW justru memperoleh penghargaan terhormat dari sebuah negara seperti Inggris yang dikenal sangat menghormati semua agama.

Karena itu, kita bisa memahami sikap keras umat Islam yang memprotes pemberian penghargaan tersebut. Bahkan kita juga bisa memaklumi ketika ulama Pakistan menganugerahkan gelar kehormatan tertinggi ‘Saifullah’ (Pedang Allah) kepada Usamah bin Ladin. Yang terakhir ini merupakan tokoh yang paling dicari Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, karena dianggap sebagai teroris dunia. Penghargaan kepada Usamah bin Ladin sebagai pembalasan atas penghargaan kepada Salman Rushdie.

Hal demikian sesungguhnya sangat kontraproduktif. Ia tidak menyumbangkan terciptanya perdamaian dunia yang kini sedang diusahakan oleh banyak pihak. Ia tidak membantu menciptakan harmonisasi kehidupan antarpemeluk agama/keyakinan, antarmasyarakat, dan antarbangsa. Ia bahkan telah memperdalam luka umat Islam yang selama ini menjadi ‘bulan-bulanan’ dari kampanye internasional tentang antiteroris.

Penghargaan terhormat kepada Salman Rushdie sekaligus menunjukkan Inggris tidak sensitif terhadap perasaan dan sikap umat Islam. Inggris tampaknya tidak pernah belajar dari kasus kartun yang melecehkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang diterbitkan oleh sebuah media di Denmark. Sebuah pelecehan yang kemudian mengundang protes keras umat Islam di berbagai negara dan bahkan telah menelan korban jiwa.

Kita khawatir bila hal demikian terus berlangsung, cita-cita perdamaian dunia dan hidup penuh harmonis yang terus kita usahakan akan semakin jauh, laksana jauh panggang dari api. Kehidupan yang damai dan harmonis tidak cukup hanya dengan toleransi. Tidak cukup hanya dengan kebebasan. Ia harus disertai dengan penghargaan dan penghormatan pada pihak atau orang lain.

Dengan kata lain, kita harus sensitif pada perasaan dan pendirian pihak atau orang lain. Sikap demikian bukan hanya terkait dengan interaksi kita dengan bangsa dan negara lain. Dalam kehidupan internal kita sebagai sebuah bangsa, sensitifitas itu juga harus kita punyai.

Seringkali konflik atau gesekan di tengah masyarakat terjadi karena kita kurang sensitif terhadap perasaan dan pendirian orang lain. Sebutlah sebagai misal pendirian rumah peribadatan agama tertentu di tengah masyarakat yang mayoritas beragama lain. Ini tentu bisa menimbulkan sikap curiga, salah paham, dan akhirnya akan memunculkan gesekan di tengah masyarakat.

Republika, Senin, 25 Juni 2007

Kunjungan Syekh Qaradhawi

Ada baiknya kita memperkuat kepercayaan diri di pentas global. Harapan demi harapan telah datang kepada bangsa ini dalam berbagai isu dunia, sebutlah masalah Palestina, Irak, Myanmar, serta nuklir Iran dan Korea Utara.

Bagi banyak mata di dunia, Indonesia adalah contoh luar biasa masyarakat Islam yang mampu menerapkan demokrasi. Syekh Yusuf Qaradhawi, ulama berwibawa yang kini bermukim di Qatar, dalam kunjungan di Jakarta kemarin juga menunjukkan apresiasi atas hal ini.

Indonesia, baginya, adalah contoh bagi pelaksanaan prinsip demokrasi yang beraspek moralitas, kejujuran, dan keadilan. Tidak semua bisa melakukan itu. Kasus Irak, misalnya, kendati terdapat jargon penegakan demokrasi di dalamnya, situasi yang berkembang pada era pendudukan oleh AS dan sekutunya hingga kini justru kian jauh dari demokrasi.

Syekh Qaradhawi pun mengaku kagum karena bangsa Indonesia menghormati pluralisme, berhasil merealisasikan kemaslahatan umum, dan menghargai perbedaan tradisi. Ia berharap hal itu menjadi bingkai kokoh dalam upaya menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam pernyataan seperti itulah kita melihat masih ada pelita dalam kehidupan sebagai bangsa. Ada banyak bencana menimpa negeri kita–dan kita dengan mudah bisa membaca kegundahan Presiden akibat masalah tersebut. Kalau kita tak cukup sabar dan tawakal, bisa-bisa kita terbenam ke dalam jurang keputusasaan.

Penghargaan yang kuat dari luar tentu bukan tanpa risiko. Waktu kita sangat sempit untuk membuktikan bahwa sanjungan yang bertubi-tubi itu layak kita miliki. Sederhana saja, kalau kita memang masyarakat Islam penerap demokrasi yang luar biasa, terbesar di muka bumi, lalu apa sumbangsih kita buat masyarakat dunia?

Irak masih carut-marut. Penindasan terus terjadi di Palestina. Hubungan Iran tegang dengan sebagian masyarakat internasional. Pertumbuhan Cina memicu ketidakseimbangan ekonomi. Uji nuklir Korut memperkeras pertarungan senjata di Asia. Lalu, di manakah posisi Indonesia dalam masalah-masalah itu?

Secara ekonomi kita belum jadi siapa-siapa di pentas itu. Tapi banyak hal lain, katakanlah geopolitik, yang membuat kita tetap punya nilai. Kita punya 200 juta lebih penduduk, sebagian besar adalah Muslim dan moderat, yang diharapkan menularkan hawa perdamaian ke seluruh dunia. Tak heran, kita kembali terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada tahun ini (suatu saat kita harus menjadi anggota tetap), melengkapi peran-peran kita di lembaga internasional lainnya.

Kita melihat sejumlah inisiatif pemerintah. Beberapa cukup menonjol, antara lain dalam isu Palestina, Irak, dan Korut. Namun, kita cukup prihatin bahwa berbagai inisiatif seakan berlalu bersama waktu. Kita, misalnya, cukup agresif dalam ide-ide terkait masalah agresi Israel terhadap Lebanon, tapi langkah kita–termasuk pengiriman pasukan–sangatlah lambat. Kita vokal dalam masalah Irak, tapi ide-ide yang kita sampaikan kepada Presiden AS, George Bush, lewat kuping kiri keluar kuping kanan.

Modal politik saja rupanya tidak cukup. Sekadar kemauan baik pun tak memadai. Kita tampaknya masih perlu belajar merealisasikan gagasan dalam situasi yang lebih konkret. Di Dewan Keamanan PBB kita punya peluang besar untuk melakukannya. Di arena diplomasi antarnegara pun masih banyak pintu terbuka. Jangan sampai harapan yang tinggi kepada kita jatuh dalam kenyataan yang buruk.

Republika, Rabu, 10 Januari 2007

Perayaan Natal dan Hebatnya Kerukunan Beragama

PERAYAAN Natal telah berlangsung tenteram dan damai. Damai yang indah tidak hanya menyelimuti semua gereja, tetapi bahkan bersemi di seluruh negeri.

Yang perlu dicatat dalam sejarah adalah kenyataan luar biasa hebatnya yang terjadi pada Natal kali ini. Yaitu organisasi massa Islam turut serta mengamankan Natal.

Pengamanan itu dilakukan di gereja, di tempat ibadah Natal berlangsung. Sebuah inisiatif yang sangat mulia, yang ditunjukkan saudara-saudara muslim untuk melindungi saudara-saudara sebangsa yang merayakan Natal.

Contohnya Gereja Katedral di Bandung dijaga anggota Banser Gerakan Pemuda Ansor. Masih di Bandung, NU dan Forum Komunikasi Umat Beragama juga membagikan seribu mawar kepada umat kristiani di sejumlah gereja. Di Kediri, 200 anggota Banser dikerahkan untuk mengamankan Natal. Di Jakarta, sejumlah remaja masjid dan anggota ormas Islam turut menjaga malam Natal.

Natal memang menyimpan trauma. Natal pernah berlangsung dalam naungan kekerasan. Gereja dibom dan menelan korban. Sejak itu, saban kali Natal datang, saban kali itu pula ketakutan datang mencekam menyertai ibadah Natal.

Namun, Natal kali ini tidak hanya berlangsung tenteram dan damai. Lebih dari itu, menunjukkan indahnya kerukunan beragama anak bangsa ini. Natal kali ini memperlihatkan bukan saja hebatnya toleransi beragama, melainkan juga rasa sayang mayoritas terhadap minoritas. Semua itu kembali menegaskan hebatnya modal sosial yang dimiliki bangsa ini.

Bangsa ini adalah bangsa yang memang kaya dengan perbedaan, kaya dengan berbagai keanekaragaman. Heterogenitas itu terbentang luas, menyangkut suku, bahasa, adat, dan kebudayaan. Semua itu masih diperkaya lagi dengan berbagai agama yang dipeluk anak bangsa ini.

Akan tetapi, toleransi bahkan apresiasi terhadap berbagai perbedaan yang menyangkut aspek kultural telah terjalin sangat tinggi. Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika (beraneka ragam tetapi satu) dalam perspektif kultural dapat dikatakan telah berlangsung dan terjalin dengan mulus.

Yang masih sensitif adalah menyangkut kerukunan hidup beragama. Perbedaan agama masih potensial menyulut konflik horizontal.

Sekarang sejarah mencatat yang sebaliknya. Kerukunan beragama itulah yang bersemi dengan indahnya di Hari Natal ini. Luar biasa indahnya, gereja diamankan oleh saudara-saudara muslim.

Maka, dunia kini menyaksikan Indonesia bukan saja negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang demokratis. Inilah negara dengan kerukunan beragama yang juga paling mengagumkan.

Anak bangsa ini dapat berbangga sebab Indonesia layak dijadikan contoh nyata di dunia tentang kerukunan beragama. Di negeri ini dialog antaragama bukan kemewahan elitis dan teoretis, yang hanya gemilang di ruang-ruang seminar, melainkan hal ihwal yang konkret mekar dalam realitas kehidupan anak bangsa sehari-hari.

Media Indonesia, Selasa, 26 Desember 2006

Kondisi Eksplosif Ancam Dunia Arab

Dunia Arab diingatkan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz terancam ledakan bahaya konflik, ibarat tong mesiu yang siap meledak. Peringatan itu disampaikan hari Sabtu 9 Desember di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, ketika membuka pertemuan puncak enam negara monarki Teluk kaya minyak yang bergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Secara khusus Raja Abdullah menyebut konflik Palestina, Irak, dan Lebanon sangat berpotensi untuk menyeret dunia Arab ke dalam situasi eksplosif.

Pertemuan puncak GCC sendiri dilaksanakan dengan agenda utama antara lain ancaman perseteruan sektarian golongan mayoritas Syiah dengan kaum Sunni di Irak yang cenderung memburuk.

Para pemimpin GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman mencemaskan kemungkinan luapan perseteruan sektarian di Irak menerjang kawasan.

GCC yang mayoritas penduduknya penganut Sunni mencemaskan peningkatan peran Syiah oleh manuver Iran dan Suriah. Kedua negara yang mayoritas penduduknya Syiah ingin meningkatkan peran golongan Syiah di Irak dan Lebanon melalui kaum Hezbollah.

Di atas keprihatinan terhadap luapan perseteruan sektarian di Irak, GCC mencemaskan tumpang tindih konflik Palestina, Irak, dan Lebanon yang dapat membahayakan kawasan Teluk dan Timur Tengah.

Keprihatinan bertambah karena dunia internasional terkesan hanya menjadi penonton atas konflik Palestina. Krisis Palestina dinilai Raja Arab Saudi bertambah rumit karena tidak hanya menghadapi masalah pendudukan Israel, tetapi juga tantangan perpecahan internal.

Perpecahan internal, terutama antara kelompok Hamas dan Al Fatah, dinilai sangat berbahaya karena menghalangi jalan bagi pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Kerumitan serupa sedang melanda Irak, yang terancam perang saudara antara golongan Syiah dan Sunni. Luapan konflik sektarian di Irak dikhawatirkan akan merembet ke negara-negara lain, termasuk ke kawasan Teluk yang mayoritas penduduknya Sunni.

Tidak kalah galaunya kondisi Lebanon, yang kembali terancam perang saudara. Padahal, negeri itu belum pulih dari trauma amukan perang saudara yang sangat ganas tahun 1975-1990.

Sudah pasti, tumpang tindih konflik Lebanon, Irak, dan Palestina tidak hanya menekan kawasan Timteng, tetapi juga ikut memengaruhi keamanan dunia. Maka seluruh dunia perlu merasa terpanggil untuk membantu menyelesaikan krisis Palestina, Irak, dan Lebanon.

Kompas, Selasa, 12 Desember 2006

Kawasan Timur Tengah kini benar-benar dalam kondisi bahaya. Perpecahan dan perang saudara mengancam kesatuan beberapa negara. Di Irak, hampir setiap hari terjadi saling serang antarkelompok yang bertikai. Disebut-sebut, mereka yang sering terlibat serangan itu adalah dari kelompok Sunni dan Syiah.

Akibat saling serang tersebut, ratusan atau bahkan ribuan orang telah menjadi korban. Kemarin saja sedikitnya 50 warga meninggal dunia dan puluhan lainnya cedera berat dan ringan terkena ledakan bom yang terjadi di kawasan Syiah di Baghdad. Sepekan sebelumnya, sebuah bom juga meledak di distrik Sadar City, di Baghdad. Sedikitnya 200 orang meninggal dunia. Beberapa saat kemudian, kelompok Syiah menyerang masjid Sunni yang menewaskan puluhan orang.

Di Lebanon, suhu politik juga memanas yang mengarah pada konflik bersaudara. Sejak Jumat lalu (1/12) ribuan warga berunjuk rasa di Beirut. Para demonstran mendirikan tenda-tenda di tanah lapang di depan Kantor Perdana Menteri Fouad Siniora. Mereka bertekad akan mengerahkan lebih banyak lagi demonstran hingga sang perdana menteri mengundurkan diri.

Demonstrasi ini digerakkan oleh kelompok oposisi pro-Suriah dan Iran yang dimotori Hizbullah. Mereka kecewa terhadap pemerintahan Siniora yang dianggap gagal mendukung kelompok ini selama perang menghadapi tentara Israel Juli-Agustus lalu. Siniora bahkan mereka anggap sebagai antek Amerika Serikat. Kekecewaan kelompok ini memuncak ketika pemerintahan PM Siniora berusaha meloloskan rancangan undang-undang yang membolehkan sebuah komisi pengadilan PBB untuk memanggil para pejabat dan mantan pejabat Lebanon yang diduga terlibat pembunuhan terhadap mantan PM Rafik Hariri.

Belum diketahui bagaimana akhir drama politik yang sekarang sedang berlangsung di Lebonon dan juga di Irak itu. Namun, yang jelas apa yang sedang berkembang di dua negara tersebut telah membuat keprihatinan kita. Bukan hanya karena Lebanon dan Irak merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam dan Non-Blok. Tapi lebih dari itu. Konflik yang berkepanjangan akan menyebabkan ketidakstabilan dunia, termasuk Indonesia.

Selama ini, upaya untuk menyelesaikan konflik di dua negara tersebut cenderung dari satu arah. Yakni arah kepentingan AS dan aliansinya. Sedangkan kepentingan pihak lain, misalnya kepentingan negara-negara tetangga seperti Suriah dan Iran, acap dikecilkan atau bahkan dinihilkan. Padahal faktanya, pengaruh dua negara itu sangat besar di kancah perpolitikan baik di Lebanon maupun Irak.

Di Irak, Syiah merupakan kelompok mayoritas yang kini sedang berkuasa. Secara emosional maupun kepentingan lainnya mereka sangat dekat dengan Iran. Sedangkan di Lebanon, Iran merupakan pendukung Hizbullah yang kini memimpin kelompol oposisi pro-Suriah. Suriah dan Iran telah lama membentuk aliansi untuk melawan apa yang disebut sebagai hegenomi AS di kawasan Timur Tengah.

Dengan latar belakang seperti itu, tampaknya tidak akan ada penyelesaian secara tuntas baik di Lebanon maupun Irak, tanpa melibatkan Suriah dan Iran. Dalam hal ini, Indonesia tentu bisa ambil peran yang lebih besar membantu kedua negara tersebut. Posisi Indonesia yang sangat harmonis dengan Suriah dan Iran –dan juga dengan AS dan sekutunya– merupakan kunci masuk untuk berperan aktif meredam konflik di negara-negara Timur Tengah.

Republika, Senin, 04 Desember 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.