Archive for the 'Banjir' Category

Ibu Kota yang Sakit

BILA dilihat, dari sudut apa pun, banjir yang menghajar Jakarta sudah memasuki tahap memalukan negara. Malu memiliki ibu kota negara yang bukan hanya mengalami macet dan semrawut, tetapi juga tiap kali musim hujan datang berubah menjadi sungai dan waduk.

Coba, apa kata dunia tentang Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kemarin ditutup dan lumpuh?

Padahal, tahun ini diproklamasikan sebagai Visit Indonesia Year. Hal yang dicanangkan dengan basis argumentasi sangat nasionalistis. Yaitu menyongsong Kebangkitan Nasional 100 tahun. Hal itu dihitung sejak 20 Mei 1908, yang ditandai dengan lahirnya Boedi Oetomo, yang tergolong gerakan pertama kesadaran sebagai bangsa.

Namun, kenyataannya ialah urus banjir saja belum beres. Ah, turis mana yang mau datang ke negara banjir? Turis mana yang mau datang ke negeri yang bandara internasionalnya mendadak bisa lumpuh karena banjir? Turis mana yang mau memberi devisa datang ke Ibu Kota bila melihat Presiden Republik Indonesia sekalipun harus ganti mobil karena tak dapat menembus banjir?

Jakarta adalah ibu kota negara yang sakit. Celakanya, itulah sakit yang dibiarkan sendirian untuk mengatasinya. Seakan-akan banjir Jakarta cuma tanggung jawab Bang Foke seorang.

Padahal, banjir Jakarta akibat banyak faktor. Di antaranya karena tekanan dari hulu. Selama ini ia mendapat banjir kiriman dari wilayah Jawa Barat. Di hulu itu terjadi penggundulan dan penyalahgunaan peruntukan yang membuat kawasan Puncak dihuni vila-vila yang tidak tahu aturan.

Jakarta juga mendapat beban yang ditimpakan pemerintah pusat yang berdomisili di Jakarta. Jakarta menjadi magnet raksasa yang menarik siapa pun. Bukan hanya migrasi spontan seperti pembantu rumah tangga yang datang dari desa, melainkan juga membuai wakil rakyat dari daerah yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah untuk juga tinggal di Jakarta.

Jakarta yang sakit itu bertambah sakit. Buktinya, gampang. Banjir kemarin merupakan fenomena berbeda. Bukan karena banjir kiriman, melainkan semata karena hujan lokal. Sebuah bukti tersendiri bahwa Jakarta memang telah sakit parah, sangat parah, yaitu tidak memiliki lagi daya dukung bahkan untuk menampung hujan lokal.

Oleh karena itu, diperlukan banyak langkah yang berani untuk menyelamatkan Jakarta. Yang paling ideal adalah memperluas kawasan ibu kota negara menjadi megapolitan hingga ke Cianjur sehingga kantor pemerintah pusat pun boleh dipindahkan ke wilayah itu.

Solusi lain menghancurkan sebuah kota kecil di wilayah hulu dan menjadikannya waduk raksasa untuk menampung curah hujan. Air bandang tak sempat turun ke bawah.

Kedua pikiran itu adalah pikiran yang akan mendapat perlawanan sengit dari banyak pihak karena mengempiskan banyak kepentingan. Sampai lima kali ganti presiden, lima kali pula ganti DPR dan DPRD, kedua gagasan itu akan dilawan habis-habisan.

Yang tersisa akhirnya pilihan yang bisa diterima common sense, yaitu membangun Banjir Kanal Timur dan Kanal Barat. Anggaran 2007 telah tersedia, tetapi celakanya tidak terserap. Apa pasal? Terhambat oleh pembebasan tanah. Ini bukan zaman main gusur dan ada banyak LSM yang meraung membuat takut dan gentar pemerintah karena melanggar HAM.

Maka, Jakarta yang sakit itu masih akan lama tetap sakit karena tidak ada solusi yang menyenangkan semua pihak. Mari katakan, ‘Selamat datang banjir Jakarta!’

Media Indonesia, 1 Februari 2008

Luapan Bengawan Solo

Ketidakberdayaan itu terlihat dari kegagalan mengantisipasi bencana hingga amburadulnya penanganan korban.

Banjir yang menerjang wilayah aliran Bengawan Solo sepekan terakhir nyata-nyata membuat pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tak berkutik. Ketidakberdayaan itu terlihat dari kegagalan mengantisipasi bencana hingga amburadulnya penanganan korban.
Bahwa sungai sepanjang 548 kilometer ini menyimpan kekuatan yang mampu mengubah daratan menjadi serupa lautan, mestinya sudah jamak dipahami. Pada Maret 1966 Kota Solo tenggelam oleh luberan Bengawan. Bahkan tugu jam kota, yang tingginya hampir 3 meter di depan Pasar Gede, hanya terlihat ujungnya. Setelah itu, Bengawan Solo tak mengamuk dahsyat, meskipun luapan yang lebih kecil sering terjadi.
Toh, bahaya sebenarnya tak lenyap sama sekali. Pada 1993 seorang pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur mengingatkan bahwa Bengawan Solo beserta anak sungainya masih bisa menimbulkan banjir besar. Sebab, tangkis sungai dan alur aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa ini belum tertata baik.
Menghadapi ancaman bahaya itu, hampir tak ada yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Rusaknya lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai dibiarkan saja. Begitu pula mendangkalnya sungai karena endapan. Padahal sebuah hasil penelitian menyebutkan telah terjadi sedimentasi sebesar 1,3 juta meter kubik per tahun di hulu sungai. Dan inilah salah satu penyebab meluapnya air.
Celakanya, ketika sekarang seluruh kawasan, dari hulu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga wilayah muara di Gresik, Jawa Timur, telah berubah menjadi lautan berwarna cokelat, pemerintah daerah tertatih-tatih menangani korban. Puluhan ribu orang mengungsi, ribuan lainnya bertahan di atap-atap rumah, tapi jumlah petugas dan peralatan sangat minim.
Di Bojonegoro, Jawa Timur, misalnya, sekurang-kurangnya 117 desa tergenang dan puluhan ribu rumah terendam. Namun, di sana hanya ada empat perahu karet untuk menjemput warga yang terisolasi! Bahkan di Ngawi ada warga yang tewas di atap rumahnya karena kedinginan dan kelaparan.
Akibatnya, sebagian pengungsi terpaksa memakan batang pisang untuk bertahan hidup. Bantuan berupa mi instan juga kurang menolong. Sebab, mereka kesulitan air bersih untuk memasaknya. Sementara itu, puluhan ribu pengungsi lain rawan diserang penyakit karena harus tidur bercampur dengan hewan ternak.
Hingga kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 102 orang. Sedangkan 21 orang masih dinyatakan hilang. Angka korban bisa jadi akan terus bertambah mengingat kawasan yang terisolasi masih luas.
Pelajaran mahal itu harus ditebus pemerintah dengan sejumlah langkah. Hal yang bisa dilakukan, antara lain, memperbaiki daya dukung lingkungan di sepanjang aliran sungai. Sedimentasi di kawasan hulu harus segera dikurangi.
Sungai yang melintasi 12 kabupaten itu juga belum memiliki sistem peringatan dini jika pintu tanggul waduk Gajah Mungkur dibuka guna mengurangi tekanan air. Pemasangan alat ini mendesak dilakukan bersama penambahan dam-dam di sepanjang aliran sungai.
Koran Tempo,  Kamis, 03 Januari 2008

Ke Mana Saja?

Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita sudah mendengar ‘berita kecil’ tentang banjir di sejumlah titik di beberapa kabupaten yang dilintasi Bengawan Solo. Sejumlah rumah tergenang, juga sawah terendam. Rupanya berita itu tak cukup menggerakkan para pihak yang bertanggung jawab untuk mawas diri. Akibatnya, kini, beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur dilibas banjir. Tak hanya terkena luapan sesaat.

Lebih dari 50 persen wilayah di Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Solo, Sukoharjo, dan Sragen terlimpas banjir. Bengawan Solo adalah sungai terpanjang (540 km) dan terbesar di Jawa. Sudah lebih dari 100 orang yang meninggal akibat banjir tahun ini. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kejadian tahun ini: Pendangkalan sungai dan waduk, pembabatan hutan, dan curah hujan yang tinggi. Kombinasi tiga hal inilah yang berujung pada musibah.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dan menyeluruh dari pemerintah tentang musibah ini. Kita berharap bahwa pemerintah masih cukup memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada rakyat. Jika hingga kini belum ada penjelasan, kita berpikir positif saja bahwa pemerintah masih sibuk melakukan langkah yang lebih utama, yaitu menolong para korban. Hingga kini, masih ribuan penduduk yang masih menunggu pertolongan untuk segera dievakuasi ke tempat-tempat penampungan sementara. Mereka tinggal di atap-atap rumah atau di tempat-tempat yang tinggi. Mereka terisolasi. Mereka kedinginan, kelaparan, dan butuh bantuan kesehatan segera. Para sukarelawan, donatur, dan juga pemerintah bahu-membahu memberikan pertolongan.

Alhamdulillah, atmosfer untuk mencari siapa yang salah tak lagi mendominasi wacana di awal bencana. Walau bagaimanapun, melakukan langkah penyelamatan adalah yang paling utama. Namun, kita tak boleh kehilangan daya kritis. Karena birokrasi kita belum banyak berubah, mentalitas aparat kita masih sedikit beranjak, dan kehidupan politik kita belum berorientasi ke publik. Terbukti, bencana yang datang silih berganti tak cukup menjadi pelajaran. Sehingga, bencana selalu berulang dan tinggal menunggu giliran dan bentuknya saja.

Untuk itulah, kita harus tetap kuat bersuara lantang dan menggonggongi pemerintah agar tak bebal dan tak lancung. Bencana yang terjadi di sepanjang Bengawan Solo tak boleh dibiarkan untuk ditimpakan pada curah hujan yang tinggi akibat perubahan iklim global. Karena, di sana ada pendangkalan sungai dan waduk serta penggundulan hutan. Artinya, pemerintah tak bekerja dengan baik dan benar. Kita harus menggugat bupati, wali kota, gubernur, dan polisi yang membiarkan hutannya digunduli.

Kita juga harus menggugat Departemen Pekerjaan Umum yang tak segera mengeruk waduk-waduk yang dangkal. Ke mana saja mereka selama ini? Kita menuntut KPK, BPK, BPKP, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk segera mengaudit dan menyelidiki penggunaan anggaran di sekitar masalah ini. Jika kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini, insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Contoh paling nyata ditunjukkan oleh Korea Selatan.

Di saat mereka lepas dari perang saudara, kondisinya jauh lebih miskin dari Indonesia. Namun, titik baliknya bukan pada berakhirnya perang saudara. Banjir yang melanda negeri ginseng itulah yang memantik hati Park Chung-hee dalam membangkitkan rakyat Korea untuk berubah. Dari banjir itu, alam memperlihatkan pada pemimpin Korea tentang kondisi perdesaan dan masyarakatnya yang miskin, terbelakang, tak berpendidikan, dan tak memiliki fasilitas untuk maju.

Maka, melalui saemaul undong, Park memajukan Korea dengan dimulai dari desa. Bukan seperti Indonesia yang dimulai dan berpusat di kota. Kini, Korea jauh lebih maju dari Indonesia. Kita harus bertekad bahwa mengamuknya Bengawan Solo ini menjadi pertanda bagi kebangkitan Indonesia. Tentu harus dimulai dari kejujuran kita tentang penyebab musibah ini. Gejala alam ini akan menjadi tabir pembuka jika kita bisa mengambil hikmahnya. Jika suatu saat kita ditanya ”ke mana saja” selama ini maka kita bisa dengan percaya diri menjawab, ”kami di sini, di tanah ini, Indonesia”.

Republika, Kamis, 03 Januari 2008

Morowali, Nasibmu…

TIGA puluh desa di empat kecamatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, diterjang banjir dan tanah longsor pada 17 Juli lalu. Sampai hari ini korban meninggal tercatat 72 orang, belum termasuk puluhan yang masih hilang.

Sepintas, itulah laporan jurnalistik biasa tentang sebuah bencana di mana saja. Tapi, bila dicermati lebih saksama, hal yang dianggap biasa itu ternyata adalah refleksi bencana yang lain. Yaitu marginalisasi. Semakin ke pinggir semakin terbuang dari skala kepentingan.

Penyebab pertama marginalisasi adalah ketidakpedulian. Penyebab kedua adalah keterpencilan. Dua faktor itulah yang menyebabkan bencana di daerah yang jauh dari Jakarta berlipat ganda bobotnya sebagai tragedi.

Andai kata longsor dan banjir dengan korban 72 orang terjadi di Yogyakarta atau Bekasi, pasti bisa diatasi dalam tempo singkat. Karena tersedia banyak fasilitas untuk menyelamatkan nyawa, termasuk berlimpahnya perhatian pemangku kekuasaan karena dekat dengan Jakarta.

Tetapi di Morowali bencana berbuah bencana. Bagi mereka, bencana yang menimpa tidak semata terjangan air dan lumpur yang menenggelamkan. Mereka juga ditenggelamkan keterpencilan yang tidak pula terselesaikan walau Indonesia telah merdeka 62 tahun. Keterpencilan yang berbuah ketidakpedulian.

Bencana Morowali tidak memiliki gema dan empati kalangan elite di Jakarta. Kalau ada perhatian, itu semata-mata perhatian sektoral dan formal yang memperlihatkan pemangku kekuasaan memiliki sense of urgency sangat surut. Para pemangku kepentingan di Jakarta lebih sibuk membela gengsi diri daripada membela nyawa rakyat dari bencana.

Kepedulian negara terhadap rakyat yang tertimpa bencana, terutama yang jauh dan terpencil, adalah kepedulian birokratis formal. Menteri merasa telah berbuat maksimal karena telah memerintah gubernur. Gubernur merasa sudah melakukan yang terbaik karena telah memerintahkan bupati. Dan, bupati juga merasa telah berjuang sekuat tenaga karena telah menelepon camat atau lurah.

Tanggung jawab dan penanganan model begitu pada akhirnya menindas para korban. Mereka dipaksa harus mengurusi diri sendiri di saat bencana menimpa. Bupati mungkin bekerja serius. Camat dan lurah serta warga bisa saja telah berbuat maksimal. Tetapi kerja keras mereka tidak mampu menyelamatkan bila keterpencilan mencaplok kehidupan sebagian besar manusia Indonesia.

Negara yang beradab dan bermartabat adalah negara yang membela kepentingan warga bangsanya sekuat tenaga. Negara yang beradab adalah negara yang dipimpin para penguasa yang menghargai manusia secara utuh dan adil. Nyawa 72 manusia yang hilang diterjang banjir di Morowali sama nilainya dengan 72 nyawa yang hilang di Bekasi atau Yogyakarta. Bahkan dari sisi kemanusiaan, satu atau 1.000 nyawa yang melayang sama-sama harus dianggap sebagai tragedi.

Andai kata Morowali mengubah namanya menjadi Yogyakarta, mungkin banyak sekali pejabat dari Jakarta yang rela berkantor di sana untuk menyaksikan bencana. Partai-partai politik pasti berebut kesempatan menjadi yang pertama dalam mencari dan menyalurkan bantuan.

Tetapi, mengapa untuk anak bangsa yang menderita diterjang bencana di Morowali, simpati dan solidaritas mati? Apakah solidaritas harus menunggu tragedi semacam tsunami di Aceh pada 2004?

Bencana di Morowali menggugat solidaritas kemanusiaan kita sebagai warga. Juga menggugat sense of crisis dari negara terhadap penderitaan rakyat di mana pun di Indonesia dan dalam wujud apa pun.

Akan tetapi, solidaritas kemanusiaan akan mati kalau marginalisasi karena keterpencilan tidak diperangi melalui strategi infrastruktur yang benar dan konsisten.

Infrastruktur tidak semata dirancang demi meraih keuntungan ekonomi. Infrastruktur adalah juga alat dan bukti kedaulatan yang mengikat.

Media Indonesia, Kamis, 02 Agustus 2007

Bencana dan Birokrasi

Banjir mendera, demam berdarah menjangkit, harga beras naik, dan minyak tanah langka adalah fenomena berulang setiap tahun. Sejak dulu. Wabah demam berdarah pertama dilaporkan terjadi di Jakarta pada 1968.

Kini, wabah itu tak hanya makin mengganas tapi juga ‘berhasil’ diekspor ke berbagai wilayah Indonesia lewat kaum migran. Banjir di berbagai wilayah juga makin meluas, di Jakarta bahkan makin mengganas. Kini, di milenium baru ini Indonesia menjadi negeri paling menderita terserang wabah flu burung. Di negara-negara lain perlahan bisa diatasi, namun di Indonesia tak ada pertanda bahwa wabah tersebut akan berhasil ditanggulangi dalam kurun waktu tertentu.

Di awal reformasi, kita gegap gempita menumbangkan rezim Orde Baru. Soeharto dicopot, orang-orang dekatnya tak boleh berkuasa. Tentara dipinggirkan, daerah dikuatkan. Konstitusi diamandemen, regulasi disusun ulang. Dan, yang terus didengungkan adalah birokrasi harus ditata ulang.

Pada titik terakhir inilah kita paling tercecer. Saat itu Korpri menguat. Bahkan, ketuanya menjadi menteri. Sejumlah sekda dan sekwilda bermetamorfosis menjadi gubernur dan bupati serta wali kota. Maka, masuknya elite baru di era reformasi yang diharapkan membawa angin perubahan malah terserap ke dalam arus. Mereka bahkan menikmati tradisi lama. Korupsi pun makin sulit dibasmi, layanan publik juga macet.

Kita tahu bangunan Orde Baru ditopang oleh tiga pilar: Golkar, Birokrasi, dan ABRI. Karena itu, setiap pengambilan keputusan, Soeharto selalu melibatkan ketua umum Golkar (G), Menteri Dalam Negeri (B), dan Panglima ABRI (A). Karena itu ada jalur A, B, dan G dalam rekrutmen politik dalam bangunan trias politica. Kini, Golkar tak lagi menjadi super partai, walaupun tetap menjadi yang terbesar. TNI sudah menghapus dwifungsinya, dan menanggalkan tugas pengamanan, walaupun organisasi TNI tetap yang paling efektif. Namun, reformasi birokrasi tak kunjung mewujud. Bahkan, kita sudah melupakannya.

Mengurus dokumen apa pun tetap harus pakai uang pelicin, rantai birokrasi tetap panjang, persentase setoran tender makin besar, dan birokrat tetaplah bermental penguasa. Juga, pegawai negeri tak hanya menerima uang gaji, tapi juga ada honor-honor lain yang resmi dalam setiap programnya. Inilah yang membuat program pemerintah menjadi mahal, ‘diproyekkan’, dan salah kaprah. Program yang padat karya dan padat jasa tak menarik. Pada titik inilah berbagai wabah bersemi, kemiskinan berkecambah, pengangguran membengkak. Bekerja karena panggilan tugas pupus oleh panggilan proyek. Kerja sebagai kewajiban yang melekat pada status menjadi tak bernyawa jika tanpa honor tambahan.

Di zaman bau (bukan zaman baru) ini, kebocoran anggaran mendapat energi baru. Jika dulu setoran hanya terbatas untuk A, B, dan G maka kini bertambah ke banyak partai, termasuk ke legislatif. Karena itulah retribusi digiatkan dan diekstensifkan. Rakyat terus dihisap, tapi mereka tak dilayani dan tak diurusi. Anggaran dibengkakkan bukan untuk rakyat, tapi untuk menaikkan gaji, honor, dan setoran. Anggaran untuk pembangunan berada di urutan terakhir.

Para wakil rakyat yang diharapkan melakukan perbaikan justru iri pada eksekutif dengan lahirnya PP 37/2006. Lengkaplah kegagalan reformasi birokrasi. Tentu tidak sedramatis itu gambaran birokrasi dan birokrat kita. Bahkan, di antara mereka tak sedikit yang benar-benar mengabdi pada panggilan tugas dan untuk beribadah. Namun, seperti itulah wajah mainstream-nya. Suka tidak suka.

Republika, Kamis, 15 Februari 2007


Blog Stats

  • 839.419 hits
Agustus 2020
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.