Archive for the 'BUMN' Category

Misteri Dana PDAM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang selama ini diberitakan terus merugi, rupanya memang perlu pembenahan serius. Terlebih lagi, setelah Badan Pengawas (BP) PDAM mengungkap adanya kerugian negara Rp 6,2 miliar di perusahaan milik Pemkot Makassar itu. Ironis memang, dana yang tidak sedikit itu justru disebut-sebut dinikmati sejumlah anggota dewan dan staf di perusahaan air minum ini. Termasuk, sejumlah organisasi yang dikabarkan ikut “berpartisipasi”.

Bahkan, ada dana yang digunakan menjamu tamu untuk berkaraoke ria. Jadinya, aliran dana PDAM bak misteri. Dinikmati, tapi pertanggungjawabannya sama sekali tidak jelas.

Jika kondisinya seperti itu, wajar saja memang jika PDAM selama ini terus-terusan buntung. Justru, aneh mungkin jika PDAM untung dalam kondisi masih menjadi “sapi perahan”. Karena, perusahaan apa pun dan di mana pun di dunia ini, dipastikan tidak akan pernah “sehat” jika hasil pendapatannya digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.

Untungnya, ancaman BP PDAM yang akan mengajukan nama-nama “penikmat” aliran dana PDAM ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berbuah “manis”. Paling tidak, ada yang sadar bahwa dana yang bukan haknya itu, harus dikembalikan ke kas negara.

Tapi, yang terpenting di balik semua itu, pemerintah kota (Pemkot) Makassar sebagai pemilik PDAM, harus bersikap tegas dan transparan dalam mengungkap adanya kejanggalan di balik kasus yang melilit perusahaan pelat merah ini. Persoalannya kemudian, jika pemkot sendiri yang justru “bermain mata” dalam menyikapi kasus ini. Bisa jadi, misteri penyimpangan di PDAM tetap akan menjadi sebuah kisah yang tidak pernah berakhir (never ending story).

Akibatnya, bisa ditebak. Cerita PDAM masih akan tetap berkutat pada kerugian yang pada ujung-ujungnya memiriskan banyak orang. Tapi, di sisi lain, justru membuat sekelompok orang tertentu “tertawa ngakak”. (****)

Harian Fajar, 27 Jun 2007

Iklan

Strategi Privatisasi BUMN Cina

Sunarsip
Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence

Di tahun 2007 ini, aktivitas privatisasi BUMN diperkirakan akan semarak lagi. Berbagai pemberitaan menyebutkan di tahun ini, pemerintah akan mendivestasikan kepemilikannya di 14 perusahaan. Diberitakan bahwa pelepasan saham 14 perusahaan itu akan banyak dilakukan melalui IPO, right issue, maupun secondary offerring di pasar modal. Terkait dengan privatisasi BUMN ini, presiden RI menyatakan masalah sosial dan kompleksnya persoalan menyebabkan lambatnya proses privatisasi BUMN.

Privatisasi BUMN di Indonesia memang memiliki kompleksitas tersendiri. Meski presiden tidak menyebut secara spesifik masalah sosial tersebut, fakta memperlihatkan setiap ada privatisasi BUMN selalu diikuti polemik. Oleh karenanya, memang diperlukan strategi khusus agar privatisasi dapat dijalankan dengan sedikit menimbulkan problem sosial. Sebab, bagaimanapun privatisasi diperlukan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG) dan kinerja BUMN.

Restrukturisasi dulu
Cina adalah salah satu negara yang cukup berhasil dalam mengantarkan BUMN-nya tidak hanya sebagai perusahaan yang sehat dan berkinerja baik, tetapi juga menjadi perusahaan kelas dunia. Padahal, problem yang dihadapi BUMN Cina juga sama dengan di Indonesia. Tetapi, prestasi BUMN kita jauh tertinggal dibanding BUMN Cina. Satu hal yang patut dicatat, kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan gejolak sosial sebesar di Indonesia.

Cina menganut doktrin grasp the large and let go of the small (zhua da fang xiao) dalam pengembangan BUMN. Artinya, pemerintah Cina akan mempertahankan BUMN besar dan melepas BUMN kecil. China memiliki banyak BUMN. Namun, hanya sebagian kecil BUMN yang merupakan perusahaan besar. Selebihnya, perusahaan kecil yang berupa township-village enterprises (TVEs) yang beroperasi di daerah.

Tanpa melihat ukuran perusahaan, ternyata jumlah BUMN Cina yang dijual tidak terlalu banyak yaitu hanya sekitar 7 persen dari total BUMN pada tahun 2000. Artinya, pemerintah Cina terlihat hati-hati dalam kebijakan privatisasi BUMN. Riset yang dilakukan Jean C Oi (2006) menunjukkan keputusan privatisasi di beberapa kota dilakukan setelah berbagai bentuk restrukturisasi ditempuh.

Pemerintah Cina juga berhasil membuat privatisasi BUMN tidak identik dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Privatisasi BUMN di Cina dilakukan dengan minimal PHK. Ini tidak berarti bahwa kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan PHK. Namun, dibandingkan tren privatisasi BUMN di negara lain, khususnya Rusia dan Eropa Timur, tingkat PHK dan pengangguran yang ditimbulkan di Cina jauh lebih rendah.

Strategi privatisasi BUMN di Cina yang ditempuh untuk mengurangi PHK adalah melalui penjatahan saham (shareholding) kepada pekerja dan manajemen yang dalam bahasa finansial sering disebut employee stock option plans (ESOP) dan management stock option plans (MSOP). Melalui strategi ini, pekerja BUMN memiliki peluang untuk mencegah kebangkrutan perusahaan. Karena pekerja menjadi pemilik, hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk menghidupkan perusahaan dan meningkatkan laba. Laba tersebut digunakan untuk membayar kembali utang perusahaan, sehingga tidak perlu ada PHK untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

Kini program shareholding menjadi skema yang lazim dalam berbagai aktivitas fund raising oleh BUMN-BUMN di Cina dalam mendapatkan dana ekstra. Dana yang diperoleh dari pembelian saham oleh pekerja tersebut langsung digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan, bukan menjadi bagian yang disetorkan ke APBN.

Program shareholding ini sangat membantu bagi BUMN yang pesakitan yang sulit mendapatkan dana dari perbankan karena pemerintah Cina memang sedang melakukan reformasi perbankan untuk memecahkan problem kredit bermasalah. Bagi pemerintah dan BUMN, program ini menjadi solusi berbiaya murah untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tetap bekerja tanpa adanya dukungan tambahan dari pemerintah.

Lanjutkan membaca ‘Strategi Privatisasi BUMN Cina’

Padamu Negeri Kami Digaji

Memperingati hari jadinya yang ke-35, Korpri semakin kehilangan orientasinya. Padahal, banyak hal yang harus segera dilakukan demi kepentingan anggota, negara, dan tentu masyarakat yang menjadi “tuan”nya. Lanjutkan membaca ‘Padamu Negeri Kami Digaji’

Kuota Minyak Tanah

Antre minyak tanah. Begitu seringnya terjadi, bukan tak mungkin akan muncul anggapan kelangkaan minyak tanah adalah hal biasa. Ini jelas mengkhawatirkan. Sudah sejak awal bulan ini kelangkaan minyak tanah terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Namun, respons pemerintah baru secara jelas terlihat ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Pertamina untuk menambah pasokan minyak tanah bersubsidi, berapa pun jumlahnya, untuk melayani masyarakat.

Pertamina sebagai pemegang hak menyalurkan bahan bakar bersubsidi secara tegas memang sudah mengatakan kelangkaan yang terjadi sekarang bukan lantaran penyimpangan dalam distribusi. Kelangkaan terjadi karena konsumsi masyarakat yang melebihi kuota pasokan. Jika benar seperti itu mestinya sejak awal bulan ini (sejak kelangkaan terjadi) respons untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah di pasar sudah terlihat. Lambatnya respons itulah yang menyebabkan munculnya antrean panjang di pangkalan-pangkalan minyak tanah.

Kelambatan itu bisa saja terjadi lantaran ada keraguan Pertamina untuk mengambil tindakan secara cepat saat kelangkaan terjadi. Pertamina boleh jadi lebih memilih menunggu instruksi pemerintah terlebih dulu. Pasalnya, dalam anggaran belanja negara, pemerintah sudah memutuskan untuk menurunkan kuota pasokan minyak tanah bersubsidi dari 10 juta kiloliter (APBN 2006), menjadi 9,9 juta kiloliter (APBN-P 2006). Jika penambahan dilakukan tanpa instruksi ada kekhawatiran muncul beragam tuduhan.

Kini, setelah mendapat instruksi Wapres, Pertamina baru secara tegas mengatakan siap ”melanggar” kuota yang ditentukan APBN-P, dengan menambah sebanyak 100 ribu kiloliter. Dengan tambahan ini berarti kuota pasokan minyak tanah bersubsidi kembali ke angka 10 juta kiloliter. Instruksi tambahan pasokan kuota minyak tanah itu sebenarnya mencerminkan betapa kebijakan penurunan kuota belum saatnya untuk dilakukan. Memang, penurunan kuota dilakukan lantaran masih banyak dijumpai penyimpangan di berbagai daerah. Tapi, jika penurunan itu ternyata menyusahkan masyarakat, mungkin akan lebih baik jika kebijakan penurunan kuota dipertimbangkan kembali.

Apalagi, Pertamina sendiri berkeyakinan kelangkaan yang terjadi sekarang bukan lantaran penyimpangan atau penimbunan, melainkan kelebihan konsumsi masyarakat. Ini berarti, minyak tanah masih menjadi bahan bakar pilihan utama masyarakat. Dan jumlah kuota pasokan yang diturunkan sesuai APBN-P 2006 jelas tak mencukupi kebutuhan (konsumsi) tersebut. Harga yang relatif murah menyebabkan minyak tanah masih menjadi pilihan.

Karena itu, penentuan kuota pasokan minyak tanah perlu terlebih dulu menghitung tingkat kebutuhan yang sesungguhnya. Jika perlu terlebih dulu melakukan sensus kebutuhan minyak tanah. Sehingga, kebijakan penurunan kuota tidak dilakukan terburu-buru demi menekan besaran angka subsidi. Bersamaan dengan penghitungan kebutuhan tersebut, baik Pertamina maupun badan terkait lainnya, perlu juga melakukan pengkajian tentang instrumen-instrumen yang bisa digunakan terkait pengawasan distribusi.

Kita tentu menginginkan penyaluran minyak tanah bersubsidi bisa tepat sasaran. Penghitungan jumlah kebutuhan yang lebih baik dan semakin ketatnya pengawasan penyaluran, baik di pusat maupun daerah, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat memperoleh minyak tanah. Bakal lebih baik lagi apabila Pertamina, sebagai pemegang hak distribusi, memiliki semacam prosedur standar soal apa yang harus dilakukan jika tiba-tiba terjadi kelangkaan. Jadi, tak perlu menunggu instruksi Wapres. Jangan biarkan antrean minyak tanah yang mengular menjadi sebuah kebiasaan.

Republika, Selasa, 28 Nopember 2006


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.