Archive for the 'Buruh' Category

Stop Penyiksaan TKI

Kisah pilu yang dialami Ceriyati binti Dapin seakan tiada habisnya. Belum lekang kepedihan luka fisik akibat penganiayaan oleh majikannya di Malaysia, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Brebes, Jawa Tengah itu, harus mendapati kenyataan pahit bahwa majikan wanita yang kerap menganiayanya dibebaskan.

Pembebasan oleh Polisi Malaysia itu tentu terasa menyesakkan. Bagaimanapun, penahanan Ivone Siew, sang majikan, adalah simbol awal keadilan yang harus didapat Ceriyati.

Sebaliknya, pembebasan itu dikhawatirkan menjadi awal kandasnya proses hukum atas kasus kekerasan fisik yang dialaminya.

Alasan Polisi Malaysia bahwa belum ditemukan bukti bahwa Ceriyati benar-benar disiksa Ivone bersamaan selesainya pemeriksaan, bagi kita terasa mengada-ada. Apalagi, di Malaysia diembuskan kabar bahwa Ceriyati sebenarnya berniat bunuh diri saat nekat turun dari lantai 15 menggunakan tali yang dibuat dari potongan kain. Semua itu seakan melengkapi derita Ceriyati.

Mendapati kenyataan tersebut, kita tentu khawatir, proses hukum kasus penganiayaan Ceriyati kembali kandas, sebagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap TKI sebelumnya. Kasus Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur, yang tak kalah menghebohkan publik Malaysia dan Indonesia beberapa tahun lalu, juga tak berujung pada sanksi pidana terhadap majikan pelaku kekerasan.

Bahkan Nirmala dicegah kembali ke Malaysia untuk memberi kesaksian mengenai penganiayaan yang dialaminya, setelah dia sempat kembali ke kampung halamannya. Modus yang sama ditengarai kembali terjadi pada kasus Ceriyati, karena yang bersangkutan kini sudah berada di kampung halamannya.

Kita tentu menggugat sikap pemerintah dan aparat penegak hukum di Malaysia, yang tampaknya tak memiliki komitmen kuat untuk melindungi dan memproses hukum para majikan yang kedapatan memperlakukan buruh migran, khususnya TKI, secara tak adil. Penghormatan atas hak asasi manusia dan penegakan hukum, jelas tidak pernah dirasakan para TKI. Kasus-kasus kekerasan fisik dibiarkan larut seiring perjalanan waktu.

Akibatnya, perlakuan yang mengabaikan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, selalu terulang di Negeri Jiran itu. Para majikan tak pernah jera bertindak semena-mena, karena merasa didukung pemerintah dan aparat penegak hukum setempat, yang selalu kompromi dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Melihat kondisi tersebut, kita juga menggugat sikap Pemerintah Indonesia, yang tampaknya tidak tegas terhadap pemerintah dari negara-negara TKI bekerja. Terulangnya kasus kekerasan fisik yang dialami TKI, membuktikan pemerintah kita tidak memberi perlindungan hukum yang memadai.

Adalah menjadi tugas pemerintah menjamin warganya diperlakukan secara adil dan manusiawi di mana pun berada dan apa pun profesi mereka. Jika Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendapat perlindungan hukum yang memadai saat dipermalukan di Australia, hal yang sama seharusnya juga diberlakukan kepada sesama anak bangsa.

Bertahun-tahun kita mengirim TKI ke luar negeri. Sayangnya, selama itu pula aturan yang ada tak kunjung mampu menjamin perlindungan hukum dan memanusiakan para “pahlawan devisa” ini. Pemerintah kita terkesan kurang memiliki posisi tawar terhadap pemerintah dari negara tempat TKI bekerja.

Kondisi bahwa negara lain membutuhkan TKI guna mendukung perekonomiannya, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, untuk menuntut jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang layak bagi TKI.

Menanggapi pembebasan bekas majikan Ceriyati, saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia, dan menunjukkan keberpihakan terhadap nasib dan kepentingan warga negaranya. Kita harus belajar dari Filipina untuk masalah yang satu ini. Pembiaran atas kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKI harus diakhiri.

Suara Pembaruan, 28 Juni 2007

Iklan

Memanusiakan Pembantu Rumah Tangga

Majikan Ceriyati alias Shemelin, Yvone Siew dan Michael Tsen telah menyampaikan permintaan maaf dan mengaku khilaf. Tetapi proses hukum akan terus berjalan. Tepatlah kalau jalan hukum yang ditempuh untuk menuntaskan tragedi pelarian pembantu rumah tangga (PRT) dari lantai 15 Kondominium Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia itu. Penyelesaian kasus kekerasan dalam hubungan antara TKW dengan majikannya di luar negeri mesti memiliki contoh dan formulasi yang jelas, sehingga dapat dijadikan acuan di masa datang, sekaligus juga membangun upaya perlindungan preventif yang selama ini cenderung terabaikan.

TKW asal Brebes itu berupaya melarikan diri dengan turun menggunakan rangkaian kain dari lantai 15, tetapi sampai lantai 12 bisa diselamatkan. Ceriyati merasa hak-haknya selama bekerja di rumah Yvone Siew dan Michael Tsen tidak dipenuhi, bahkan dia mengalami siksaan fisik dan psikis dari majikannya. Dalam editorial kemarin kita menyimpulkan, tragedi perempuan 34 tahun itu merupakan potret buram yang mendominasi wajah tenaga kerja kita di luar negeri, dan kini kembali menggaungkan pesan tentang seberapa jauh sebenarnya penyiapan dan perlindungan kepada mereka telah diberikan oleh otoritas terkait.

Pertama-tama, hak yang harus dikedepankan dari mereka adalah pengakuan sebagai manusia, bukan mesin atau robot yang boleh diperlakukan semau penggunanya. Juga kesadaran mereka memiliki jiwa dan akal budi. Mempekerjakan PRT di dalam sebuah rumah tangga bukanlah sekadar menarik hubungan pembayar – pelaku, atau majikan – buruh, tetapi selalu terdapat nilai-nilai yang memberi nuansa hubungan tersebut. Ada hak dan kewajiban yang saling melekat. Dan, di balik profesionalitas relasi hak – kewajiban itu masih ada pertimbangan keajekan hubungan karena saling bertemu pada mobilitas pekerjaan di rumah.

Masalahnya, yang masih melekat pada pola pikir kita dalam menyikapi sesuatu adalah tindakan post factum, setelah peristiwanya terjadi. Kita baru tergopoh-gopoh manakala suatu kasus muncul. Dan hal itu terus berulang tanpa dijadikan model pembelajaran untuk bertindak preventif, baik melalui entry point peraturan maupun dalam aplikasi manajerialnya. Bukankah sebenarnya tragedi seperti yang dialami Ceriyati di Malaysia itu juga sering terjadi pada PRT kita di negara-negara yang lain, bahkan dengan kualifikasi akibat yang lebih parah sekalipun? Namun keterkejutan tidak terkelola sebagai terapi yang memadai.

Kali ini, pelajaran klasik tentang sikap terhadap PRT adalah bagaimana seharusnya kita memosisikan mereka sebagai mitra dalam mobilitas keseharian. Manusia yang berbudaya tidak akan memperlakukan manusia yang lain – dalam status apa pun – dengan cara-cara yang tidak beradab. Ukuran paradigma kapitalis bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, atau menjadi alat penawar, harus dikikis dalam urusan ini. Hubungan ketenagakerjaan dengan korban-korban seperti Ceriyati justru merupakan setback alam pikiran manusia ke zaman perbudakan. Itulah yang sekarang harus dilawan dengan terapi hukum.

Pelajaran lainnya, penyiapan adaptasi budaya dan skill para PRT dan umumnya TKW di luar negeri harus diprioritaskan oleh otoritas pengirimnya, sehingga lembaga-lembaga pengerah tidak berkesan sekadar mencari mekanisme paling murah untuk mendatangkan keuntungan besar dengan mengeksploitasi posisi tawar yang lemah dari tenaga kerja. Menempatkan harkat dan martabat PRT dalam konteks kemanusiaan merupakan jawaban, antara lain dengan memberi keterampilan dan kesiapan menyesuaikan diri, sehingga memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan mereka yang membutuhkan tenaganya.

Suara Merdeka, Kamis, 21 Juni 2007

Pelajaran Terakhir dari Ceriyati

TENAGA kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri selalu karib dengan empat hal. Pertama tidak memiliki dokumen resmi atau ilegal, kedua sering disiksa majikan, ketiga tidak menerima gaji, dan keempat diperas setelah kembali ke Tanah Air.

Cerita tentang empat hal tersebut senantiasa tidak berhenti. Selalu berulang dan berulang meski senantiasa dikecam berbagai kalangan. Terakhir kasus yang menimpa Ceriyati binti Dapin, seorang tenaga kerja Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah, yang nekat kabur melalui jendela dari tempat majikannya di lantai 15 Apartemen Tamarind, Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (16/6) lalu. Ia meluncur menggunakan potongan-potongan kain yang diikat. Namun, Ceriyati gamang setelah berada di lantai 12. Ia enggan meneruskan aksinya karena takut, kemudian ditolong regu pemadan kebakaran.

Alasan Ceriyati melaksanakan aksi nekat itu sama seperti yang sudah sering terdengar dari para tenaga kerja Indonesia sebelumnya. Ia disiksa majikannya, selain lima bulan bekerja tidak menerima gaji sepeser pun.

Tragedi Ceriyati menambah panjang deretan derita yang dialami para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Deretan derita tersebut ada sejak Indonesia secara resmi mengirim tenaga kerja ke luar negeri dan memandang pengiriman tenaga kerja sebagai sumber devisa.

Meski sudah berpuluh tahun kita menerapkan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, harus diakui perlindungan terhadap anak bangsa ini sangat lemah. Kita hanya berbangga ketika menyebut deretan angka sebagai devisa yang masuk dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tapi perlindungan terhadap mereka diserahkan kepada setiap individu. Pemerintah baru bertindak ketika sudah menjadi kasus.

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah potret bening tentang bangsa ini. Ketika muncul sebuah kasus terkait dengan tenaga kerja Indonesia, sebenarnya itu sebuah pameran kemiskinan tentang bangsa ini. Juga sebuah pameran tentang ketidakberdayaan pemerintah melindungi rakyatnya.

Pemerintah selalu terlambat bertindak dan lalai mengantisipasi. Agen-agen tenaga kerja juga ibarat mempraktikkan habis manis sepah dibuang. Tanggung jawab mereka berakhir setelah menerima uang jasa.

Setelah timbul kasus, setiap pihak berkelit dan kemudian menuding pihak lain. Atau malah menyalahkan si tenaga kerja. Nyaris tidak pernah terdengar ada perusahaan jasa tenaga kerja dicabut izinnya karena alpa merawat tenaga kerja yang dikirimnya. Yang sering terdengar hanyalah ancaman demi ancaman.

Harus diakui, banyak tenaga kerja kita di luar negeri tidak memenuhi syarat minimal. Keterampilan bahasa dan penggunaan alat-alat elektronik sering menjadi kendala. Lantaran itu jasa mereka dihargai lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja setaraf dari negara lain.

Di tengah pertumbuhan tenaga kerja yang terus meningkat dan penyerapan di dalam negeri yang terbatas, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri adalah solusi untuk jangka pendek. Tapi kita ingatkan agar tenaga kerja yang dikirim benar-benar memenuhi standar kelayakan sehingga memperoleh upah yang patut selain tahu haknya. Memang yang paling layak adalah membuka lapangan kerja di dalam negeri dan bukan menjual anak-anak negeri ke mancanegara.

Sepatutnya kasus Ceriyati merupakan peristiwa terakhir. Kasus itu harus menggugah semua pihak yang terlibat dalam pengiriman dan perlindungan tenaga kerja. Jangan sampai kita dituduh sebagai bangsa yang selalu abai melindungi warganya.

Kita adalah bangsa yang suka terkejut. Terkejut ketika tahu ada warganya disiksa. Kasus Ceriyati benar-benar sebuah pameran yang memalukan yang mestinya menampar wajah kita semua. Entah kalau kita tidak lagi punya rasa malu.

Media Indonesia, Selasa, 19 Juni 2007


Blog Stats

  • 803,645 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.