Archive for the 'Dana DKP' Category

Menuntaskan Semua Nama

MEMBERANTAS korupsi memerlukan hati baja. Keras, tegas, tak mudah dibengkok-bengkokkan. Dan momentum untuk menunjukkan hati baja itu kini terbuka di hadapan sejarah. Momentum itu adalah kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang uangnya mengalir ke banyak partai dan tokoh nasional.

Atas inisiatifnya sendiri, Amien Rais telah mendatangi KPK melaporkan aliran dana yang diterimanya. Akan tetapi, dalam hal ini, Amien Rais rupanya tak punya pengikut. Lima anggota DPR justru harus dipanggil KPK dan masih harus dibuktikan apakah kelimanya memenuhi panggilan KPK.

Lima wakil rakyat itu adalah Slamet Effendy Yusuf (Golkar), AM Fatwa (PAN), Endin AJ Soefihara (PPP), Fachri Hamzah (PKS), dan Awal Kusuma (Golkar). Badan Kehormatan DPR pun telah menjadwalkan memanggil mereka pada 20 Juni 2007.

Jadi, ada dua lembaga yang memanggil mereka. Yaitu Badan Kehormatan DPR dan KPK. Dua lembaga yang memiliki kewenangan berbeda. Oleh karena itu, harus ditegaskan agar yang satu (lembaga etika) tidak meniadakan yang lain (lembaga hukum).

Menerima uang korupsi tentu saja perkara pidana. Bukan semata pelanggaran etika. Dari sudut pandang itu, anggota DPR yang menerima dana nonbujeter tersebut harus diusut dengan perspektif ganda, baik hukum maupun etika.

Pertama, Badan Kehormatan DPR terus memeriksa kelima wakil rakyat itu untuk kemudian, bila terbukti, dijatuhi hukuman pelanggaran etika yang seberat-beratnya. Yaitu dicopot sebagai anggota DPR. Kedua, tidak tebang pilih, mereka pun harus dibawa ke pengadilan.

Anggota DPR bukan makhluk kebal hukum. Lagi pula, mengapa hanya lima orang? Bukankah 38 anggota DPR baik yang masih aktif maupun tidak menjabat lagi yang menikmati dana DKP?

Bukanlah cerita burung bahwa anggota DPR suka menerima uang dalam banyak kesempatan. Namun, itu selalu sulit dibuktikan. Dan sekarang, fakta itu dibeberkan dalam sidang pengadilan.

Kasus dana nonbujeter DKP memang bukan kasus biasa. Ia kasus spektakuler karena melibatkan elite bangsa. KPK harus membuktikan diri bahwa ia tidak tebang pilih. Selain anggota DPR, publik pun menunggu keberanian KPK untuk juga memeriksa tokoh sekelas Hasyim Muzadi.

Dan itu belum semuanya. Dana nonbujeter DKP tidak hanya dikucurkan di masa Menteri Rokhmin Dahuri dalam kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri, tapi juga dilakukan Menteri Freddy Numberi dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Agar konsisten, Freddy Numberi pun harus diperiksa dan diadili.

Yang jelas, menebar uang korupsi ke banyak kalangan seperti dilakukan Rokhmin Dahuri harus dilihat sebagai sebuah kesengajaan. Harapannya, karena yang menerima dana terbentang luas dari partai hingga pesantren, dari mahasiswa hingga calon presiden, kasusnya akan dipetieskan.

Namun, KPK melakukan sebaliknya. Kasus itu dibawa ke pengadilan, lalu terbongkarlah semua aliran dana yang melibatkan banyak partai dan tokoh. Dan, terjadilah heboh nasional.

Namun, apa perlunya kehebohan itu? Yang perlu dilakukan KPK adalah melangkah tuntas. Yaitu seretlah semua nama ke pengadilan agar membagi-bagikan hasil korupsi secara berjemaah tidak menjadi modus operandi baru untuk menyelamatkan diri.

Semua nama juga harus dituntaskan di pengadilan jika tidak ingin ada preseden bahwasanya sah membagi-bagikan dana nonbujeter asal ada proposal. Itulah kejahatan korupsi yang canggih karena diselimuti rasionalitas kebajikan intelektual.

Media Indonesia, Senin, 18 Juni 2007

Iklan

Kejujuran Elite Sedang Diuji

Dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang menyebar ke mana-mana mulai benar adanya. Setidaknya bisa kita lihat dari pengakuan mantan calon presiden pada Pilpres 2004, M Amien Rais. Dengan jujur mantan ketua umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku menerima cek senilai Rp 200 juta dari menteri DKP saat itu, Rokhmin Dahuri, yang kini menjadi tersangka korupsi penyalahgunaan dana nonbujeter DKP.

Tentang aliran dana yang menyebar ke calon presiden, partai politik, serta sejumlah politisi itu terungkap dalam sidang yang mengadili Rokhmin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Kepala Bagian Umum Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Didi Sadili, mengakui dirinya ditunjuk Rokhmin untuk mengelola dana nonbujeter. Dana itu disebutkan ada yang mengalir ke Amien Rp 400 juta, Mega Center Rp 280 juta, Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono Rp 387 juta, Blora Center 40 juta, serta Tim Sukses Wiranto Rp 20 juta.

Hingga kini baru Amien seorang diri yang mengakui menerima dana tersebut dalam bentuk cek yang diserahkan langsung oleh Rokhmin. Uang tersebut oleh Amien diserahkan kepada bendahara DPP PAN. Bahkan, Amien menyatakan siap apabila dirinya dijadikan tersangka dan masuk penjara karena terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan para politisi serta tim kampanye yang disebutkan oleh Didi menerima dana nonbujeter DKP, sampai saat ini belum ada yang mengakuinya. Mereka berkelit dengan seribu jurus dari delapan penjuru angin.

Jauhkan prasangka kita terhadap gerakan politis yang mungkin dilakukan Amien. Kita seharusnya melihat positif bahwa tindakan terpuji dari guru besar ilmu politik UGM ini sebagai sebuah pengakuan yang jujur dari seorang elite. Secara ksatria Amien mengakuinya dan kalau memang dianggap melanggar hukum dia sudah siap dengan segala risikonya. Perilaku jujur seperti inilah yang mestinya menjadi pijakan bagi para elite kita dalam setiap gerak langkahnya. Apalagi mereka merupakan para pemimpin, baik untuk skala kecil maupun skala yang lebih besar yakni nasional.

Para elite kita seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat luas. Tidak cuma dalam ucapan tapi juga dalam setiap tindak-tanduknya. Bukankah pascatumbangnya rezim Orde Baru, kita sepakat untuk sama-sama membangun negeri ini lebih demokratis dan jauh dari perilaku korup.

Bagaimana mungkin rakyat akan mengikuti imbauan untuk melawan korupsi, kalau kalangan elite sendiri punya seribu macam alasan untuk menghindar bila dirinya diduga terlibat tindakan korupsi. Bukan rahasia lagi bahwa banyak para elite yang mendadak sakit ketika akan diperiksa dalam kaitan korupsi yang dituduhkan kepadanya.

Kejujuran memang sudah seperti barang langka di antara para elite kita. Ketika terkait dugaan korupsi, misalnya, dengan mudah mereka memakai pengacara mahal dan ternama untuk bisa membebaskannya lewat tafsiran pasal-pasal dalam UU. Celakanya, aparat hukum kita belum semuanya bebas dari mafia peradilan.

Seharusnya para elite kita malu dengan terkuaknya aliran dana nonbujeter DKP. Ketika ramai-ramai mereka mengampanyekan perang terhadap korupsi, di sisi lain mereka melakukannya. Atau, memang urat malu para elite kita mungkin sudah putus?

Sebenarnya, dalam kaitan aliran dana nonbujeter DKP ini kita baru pada tahap menunggu kejujuran para elite yang menerimanya. Tetapi, mendengar pengakuan itu saja betapa susahnya. Di sinilah kejujuran para elite kita sedang diuji. Maukah mereka menularkan kejujuran kepada rakyat?

Republika, Sabtu, 19 Mei 2007

Dana DKP Mengalir sampai Amien Rais

ADA adagium terkenal revolusi memakan anaknya sendiri. Adagium itu secara kontekstual sekarang bisa dipelesetkan menjadi reformasi memakan bapaknya sendiri.

Memakan anak atau memakan bapak dalam sebuah perubahan besar kiranya merupakan ironi dan tragedi yang terulang dalam sejarah. Perubahan yang cepat, dengan nama revolusi ataupun reformasi, rupanya terus menyimpan pembuktian yang sebaliknya. Yaitu, yang revolusioner dan yang reformis itu ternyata bagian yang dalam perjalanan sejarah kemudian juga perlu direvolusikan dan direformasikan. Dan yang dimakan tidak lagi anak, tetapi juga bapak.

Yang lebih menyedihkan ialah jika yang terjadi justru yang lebih tragis. Sang bapak perubahan justru yang memakan perubahan itu sendiri sehingga perubahan menjadi panggung badut-badut dengan semua topeng hipokrisi.

Itulah semua tragedi dan ironi yang sekarang sedang dibuktikan pengadilan perkara korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Kasus ini merupakan kasus yang paling menarik karena dana nonbujeter itu mengalir ke banyak partai dan juga ke banyak tokoh.

Di antaranya yang paling mengagetkan dana itu dinyatakan juga mengalir sampai ke Amien Rais. Mengagetkan karena Amien Rais merupakan tokoh reformis, bahkan Bapak Reformasi.

Amien Rais dinyatakan menerima uang sebesar Rp400 juta. Uang yang sangat besar terlebih di tengah penderitaan rakyat. Uang yang sangat besar di tengah kegagalan reformasi memberantas korupsi. Dan lebih mengagetkan lagi, jika kemudian terbukti benar sang Bapak Reformasi ikut pula memakan dana nonbujeter itu.

Namun sejauh ini Amien Rais tergolong diam saja. Padahal, di negeri ini siapa pun tahu, Amien Rais adalah tokoh yang vokalis, yang bicara tanpa tedeng aling-aling, yang komentar-komentarnya terus terang, tajam, dan memikat.

Tetapi mengapa menyangkut dirinya sendiri sang tokoh memilih diam? Padahal kasusnya menyangkut salah satu urusan besar reformasi yang diperjuangkannya yaitu memberantas korupsi.

Dalam kasus aliran dana nonbujeter ini Amien Rais telah kehilangan autentisitas dirinya, yang spontan dan terus terang. Sikap itu menambah kecurigaan publik bahwa reformasi telah memakan bapaknya sendiri atau malah sang bapak telah memakan reformasi sehingga ikut dalam gurita besar korupsi dan berubah menjadi badut-badut di panggung hipokrisi.

Tentu saja asas praduga tak bersalah terhadap Amien Rais harus dijunjung tinggi. Namun pernyataan Amien Rais mendapat aliran Rp400 juta disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sebuah pernyataan yang sangat kuat, yang disampaikan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka.

Seorang tokoh reformis yang biasa bersuara lantang tentu juga memiliki hak untuk memilih diam. Diam di ruang publik, untuk kemudian menjawabnya tuntas juga dalam kesaksian di forum yang sama di pengadilan yang juga terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, semua mata seharusnya ditujukan kepada pengadilan dana nonbujeter DKP untuk bersama menyaksikan keberanian hakim membongkar semua aliran dana yang mengagetkan itu. Diperlukan keberanian hakim, karena melibatkan berbagai partai dan tokoh, termasuk sebuah nama besar ‘Bapak Reformasi’ yang diagungkan karena keberanian dan kejujurannya.

Kasus dana DKP ini mestinya pintu untuk membongkar semua aliran dana setuntas-tuntasnya sehingga semua topeng kepalsuan elite bangsa terbuka di pengadilan.

Media Indonesia, Senin, 14 Mei 2007


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.