Archive for the 'Dana Pensiun' Category

Wakil Rakyat Kok Demo

Senin (12/2) lalu mungkin menjadi hari bersejarah bagi Republik ini. Wakil rakyat mendemo wakil rakyat. Ya, para pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi berunjuk rasa ke DPR RI. Mereka menolak revisi PP 37/2006. Mereka menolak mengembalikan rapelan uang tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional. Selain itu mereka juga mengecam sikap pemerintah yang melakukan revisi terhadap aturan tersebut sehingga menimbulkan kesan bahwa DPRD menjadi korban dan kambing hitam.

Sebetulnya, publik bukan sekadar menuntut pembatalan rapelan tapi juga menolak kenaikan pendapatan anggota DPRD yang sangat luar biasa tersebut. Karena itu, revisi yang dilakukan pemerintah dinilai publik sebagai sikap banci dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kelahiran PP 37/2006 itu sendiri boleh dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan negara dan pemerintah terhadap amanat rakyat. Selain itu, aturan itu lahir melalui proses tertutup dan buah dari konspirasi elite. Ada lobi-lobi intensif antara asosiasi-asosiasi DPRD, pemerintah, dan DPR RI.

Orang-orang yang bergelar sebagai wakil rakyat itu mengeluhkan pendapatannya tak mencukupi. Gaji mereka hanya cukup untuk keluarga, padahal sebagai politisi mereka juga harus mengeluarkan dana dalam melaksanakan tugasnya sebagai politisi dan sebagai wakil rakyat. Dalam logika politik uang (money politics), argumen itu masuk akal dan bisa diterima. Namun, itu adalah logika masyarakat yang sakit. Kita tentu punya cita ideal bahwa kita adalah orang-orang yang waras dan suatu saat masyarakat kita akan sehat lagi setelah kita bisa lepas dari cengkeraman budaya Orde Baru dan dari belitan krisis berkepanjangan. PP 37/2006 adalah sebuah produk yang ‘membenarkan’ kesakitan kita dan sekaligus melanggengkan praktik politik yang korup. Tentu kita harus mencegah dan melawannya.

Membiarkan proses penyerapan dan artikulasi aspirasi politik dengan cara ‘jual-beli’ merupakan malapetaka sejarah dan mengkhianati cita-cita proklamasi serta menguburkan amanat konstitusi. Kita harus membiasakan bangsa ini untuk tegak di atas landasan kinerja dan profesionalisme. Bukan membiasakan diri pada budaya gincu yang palsu. Polemik PP 37/2006 ini makin menegaskan bahwa betapa berat tugas bangsa ini dalam memberantas korupsi. Di Indonesia korupsi bukan sekadar penyimpangan sebagaimana dalam masyarakat yang sehat, tapi karena korupsi menjadi fenomena lumrah maka korupsi telah memiliki basis sosial yang mendukungnya. Kita sedang berperang melawan makna yang kesasar, melawan norma yang menyimpang yang sedang melembaga menjadi nilai dan budaya. Kita tentu tak ingin membiarkan proses ini terus berlangsung karena kita tak ingin bangsa ini bangkrut.

Sebetulnya, pendapatan anggota DPRD kita sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan kehidupan masyarakatnya, dibandingkan dengan pengangguran yang kian merebak dan kemiskinan yang berkecambah. Karena itu yang harus ditengok adalah bagaimana gaya hidup para politisi kita. Kita tahu bahwa setelah reformasi dan di tengah krisis, menjadi politisi adalah jalur baru dan tercepat untuk mendapat pekerjaan, menjadi kaya, dan berkuasa. Seperti pendulum, mereka melihat kehidupan politik menjadi titik balik paling memikat setelah terkurung oleh represi Orde Baru. Karena itu, tak heran jika politisi kita begitu egois. Di antara mereka sempat mengancam tak akan meloloskan APBD jika PP 37/2006 dibatalkan.

Sikap egois itu juga terlihat dari tak cukupnya perhatian mereka terhadap struktur pembiayaan APBD. Berapa persen dana APBD yang dikucurkan untuk pembangunan, lalu berapa persen yang habis untuk gaji, honor, dan sejenisnya. Dibandingkan menghabiskan uang untuk menopang gaya karikatif wakil rakyat yang ‘membagi uang’ ke konstituen, lebih baik dana tersebut dikucurkan untuk membangun irigasi, bendungan, dan berbagai kegiatan yang bisa menolong jutaan rakyat lepas dari kemiskinan secara berkelanjutan. Uang hasil sinterklas akan habis seketika. Tak berbekas. Mari kita berkorban bagi kebaikan semua, dan bagi kejayaan generasi kita.

Republika, Rabu, 14 Februari 2007

Iklan

Padamu Negeri Kami Digaji

Memperingati hari jadinya yang ke-35, Korpri semakin kehilangan orientasinya. Padahal, banyak hal yang harus segera dilakukan demi kepentingan anggota, negara, dan tentu masyarakat yang menjadi “tuan”nya. Lanjutkan membaca ‘Padamu Negeri Kami Digaji’

Berwacana soal Pegawai Negeri Sipil

Suara Merdeka 29 Nov 2006 – Untuk kesekian kalinya kita berwacana soal pegawai negeri sipil (PNS). Mulai dari bagaimana melakukan rasionalisasi mengingat jumlahnya yang sudah terlampau banyak, meningkatkan gaji untuk mencegah praktik korupsi sampai dengan penghapusan pensiun. Yang terakhir itu dikatakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi ketika menghadiri acara pisah sambut Rektor Undip di Semarang, Senin lalu. Gagasan-gagasan yang menarik, agak radikal namun sangat diperlukan mengingat beban keuangan negara yang makin berat. Namun persoalannya selalu bagaimana agar tidak hanya berhenti pada tingkat wacana.

– Menyangkut rasionalisasi atau pengurangan jumlah PNS, sesungguhnya itu merupakan hal yang penting dan sangat relevan. Sekarang ini jumlah PNS sudah mencapai 3,7 juta orang. Menurut Menneg PAN yang dibutuhkan kira-kira hanya 2,5 juta orang. Beberapa tahun lalu Feisal Tamin, ketika itu juga menjabat Menneg PAN, mengatakan, hanya 60% PNS yang bekerja efektif dan selebihnya bisa dikatakan kurang produktif. Padahal mereka digaji setiap bulan dan anggaran untuk gaji PNS setiap tahun triliunan rupiah. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu kesalahan sejak proses perekrutan di samping belum adanya ketegasan dan kejelasan kebijakan mengenai hal ini.

Lanjutkan membaca ‘Berwacana soal Pegawai Negeri Sipil’

Beban Negara untuk Pejabat Pensiunan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengungkapkan data mencolok tentang besarnya dana pensiun pejabat yang harus dipikul negara. Jumlahnya luar biasa, yaitu pada 2012 mencapai Rp6 triliun per bulan.

Demikian besar dana anggaran negara untuk pejabat pensiunan itu sehingga menteri mengusulkan agar dana itu dihapuskan. Adalah lebih baik bila anggaran Rp6 triliun per bulan itu digunakan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini yang buta huruf dan menderita folio karena tidak diimunisasi.

Negeri ini memang akan menanggung beban berat karena banyaknya pejabat negara yang pensiun dalam waktu pendek. Pejabat negara yang bernama anggota DPR dan anggota DPD, misalnya, hanya bekerja lima tahun lalu mendapat hak pensiun seumur hidup. Bandingkan dengan pegawai negeri yang bekerja puluhan tahun baru mendapat pensiun.

Negara ini memang berkecenderungan menjadi negara pejabat. Bukan negara untuk rakyat. Reformasi menghasilkan demokrasi. Tetapi reformasi juga menghasilkan paradoks, yaitu semakin banyak lembaga negara baru lengkap dengan seluruh pejabat negara beserta seluruh perabotnya seperti mobil dinas, rumah dinas, gaji besar, dan tentu gaji pensiunan yang diterima sampai yang bersangkutan mati.

Jumlah pejabat yang muncul tiap lima tahunan itu memang banyak. Sebagai gambaran, tiap lima tahun ada 550 anggota DPR baru dengan gaji besar.

Reformasi memang sangat produktif menghasilkan berbagai lembaga negara baru, seperti Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Semuanya tentu memiliki pejabatnya sendiri dengan gaji masing-masing. Dan celakanya, masa jabatan mereka pun pendek sehingga cepat pensiun. Lalu, negara harus membayar pensiunnya sedemikian besarnya.

Oleh karena itu, sangat pantas untuk dipertimbangkan menyetop pemberian dana pensiun itu dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat. Sangat ironis, gaji pensiunan pejabat membengkak, dan di lain pihak rakyat yang miskin pun membiak.

Demokrasi di negeri ini cuma menghasilkan elite, menghasilkan pejabat negara, dan meminggirkan rakyat.

Media Indonesia, Kamis, 23 November 2006


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.