Archive for the 'Demokrasi' Category

Menanggapi Daftar Caleg

GEJALA pesimisme, bahkan apatisme, kiranya semakin menguat dalam masyarakat. Hal itu tampak jelas pada buruknya partisipasi masyarakat dalam menanggapi daftar calon sementara anggota legislatif (caleg) yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejak nama-nama itu dilansir pada 26 September hingga batas waktu memberi masukan 9 Oktober, baru 18 tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU. Minimnya partisipasi itu menyebabkan KPU kemudian memperpanjang waktu untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan hingga 14 Oktober.
Gejala merosotnya partisipasi masyarakat telah tampak pada pilkada di banyak tempat. Jumlah mereka yang tidak menggunakan hak pilih alias golput semakin membesar. Bahkan mencapai 30%.
Apatisme masyarakat terhadap calon anggota DPR memang beralasan. Empat tahun terakhir ini yang dipertontonkan DPR hanyalah deretan keserakahan. Keserakahan akan kekuasaan, kerakusan akan uang, dan ketamakan akan fasilitas.
Selama empat tahun DPR telah menjadi lembaga wakil rakyat yang autisme. Mereka asyik dengan dirinya sendiri. Cercaan dan kecaman terus dilontarkan, tetapi mereka seakan tuli. Mereka menganggap sepi semua keluhan publik.
Buktinya, mereka tetap pelesiran ke luar negeri menghamburkan uang negara dengan kedok studi banding. Bukti lain, kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR terus bertambah. Pemerasan dalam proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api di Banyuasin (Sumatra Selatan), kasus suap proyek alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan (Riau), dan kasus aliran dana cek perjalanan hanyalah sebagian contoh buruknya kelakuan anggota DPR yang sudah mengapung ke permukaan. Masyarakat yakin di bawah permukaan masih banyak transaksi haram.
Publik pesimistis bahwa DPR hasil Pemilu 2009 akan lebih baik. Meski ada nama sejumlah aktivis dalam daftar caleg, pertanyaan bernada keraguan tetap saja muncul. Apa yang bisa mereka perbuat? Alih-alih memberi warna pada parlemen, mereka malah terjerembap dalam arus utama yang berpusat pada satu sumbu, yakni kekuasaan dan uang.
Masyarakat percaya status quo akan berlanjut di DPR. Sebab, wajah lama masih mendominasi daftar caleg. Mereka yang tua dan uzur tetap dipertahankan di Senayan. Mereka yang tercela dan di-recall melakukan reinkarnasi menjadi caleg melalui partai lain. Mereka yang semula idealis malah menjadi kutu loncat. Politik kekerabatan dan dinasti pun tetap dipelihara. Harapan bahwa Pemilu 2009 akan lebih baik, karena menempatkan kader yang memiliki kompetensi dan kapasitas, segera sirna.
DPR memang menjadi magnet yang menakjubkan. Di situ ada mata pencarian yang bergelimang uang. Di situ tempat nyaman menggerogoti anggaran negara. Di situ terbuka jalan pintas memperkaya diri. Pantaslah ia diincar oleh petualang dan politikus busuk.
Oleh karena itu, harus muncul kesadaran bahwa pesimisme dan apatisme publik hanya menyebabkan petualang dan politikus busuk itu melenggang tanpa hambatan ke Senayan. Kesempatan uji publik terhadap caleg yang diperpanjang hingga besok harus dimanfaatkan secara maksimal. Siapa pun yang memiliki fakta busuk mengenai caleg segeralah menyampaikannya ke KPU. Bongkar semua kebusukan mereka agar gagal menjadi calon anggota DPR.
Membiarkan waktu berlalu tanpa berpartisipasi mencermati dengan kritis caleg yang namanya telah terpampang dalam daftar calon sementara, berarti memberi andil kepada petualang dan politikus busuk mengatur negeri ini. Jangan biarkan hal itu terjadi.

Media Indonesia, Senin, 13 Oktober 2008 00:01 WIB

Iklan

Hitung Cepat Berbuntut Ricuh

HITUNG cepat (quick count) dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan yang dilakukan oleh tiga lembaga survei ternyata mendapatkan hasil yang berlainan. Perbedaan ini membuat para pendukung kedua calon gubernur merasa menang, tak ada yang mengaku kalah. Akibatnya, penetapan siapa yang sejatinya menang berdasarkan hitungan final Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat diwarnai protes. Bahkan kericuhan pecah karena massa memaksa menduduki gedung komisi daerah itu.

Hitung cepat sudah diperkenalkan sejak Pemilu 2004, namun hasilnya tak pernah dipakai sebagai rujukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hitung cepat ini adalah suatu metode menghitung berdasarkan beberapa sampel di tempat pemungutan suara, bukan keseluruhannya. Tentu pemilihan sampel dilakukan dengan menimbang syarat tertentu agar kesalahan yang terjadi sekecil mungkin.

Dalam perjalanan kemudian, karena banyaknya pemilihan kepala daerah, lembaga survei kian canggih dalam memilih sampel. Didukung sarana komunikasi yang makin baik, hasil hitung cepat semakin akurat dan mencerminkan perolehan suara sesungguhnya. Namun, secanggih apa pun lembaga survei, masyarakat pemilih semestinya tahu bahwa hasil hitung cepat tak bisa dipakai sebagai rujukan final.

Di Sumatera Selatan hasil hitung cepat semestinya dianggap sementara. Tiga lembaga survei melakukan hitung cepat. Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia memenangkan Alex Noerdin dan Eddy Yusuf. Sementara Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis memenangkan pasangan Syahrial Oesman dan Helmy Yahya. Hasil berbeda ini menyebar terus ke masyarakat lewat pesan pendek dan tentu saja para pemilih meyakini jagonya menang berdasarkan lembaga survei yang memenangkannya. Helmy Yahya, sang calon wakil gubernur, bahkan langsung menggelar jumpa pers mengklaim kemenangan itu.

Ketegangan terjadi karena masyarakat terbelah, tak ada yang mau kalah. Peserta unjuk rasa nyaris bentrok dengan aparat keamanan. Melihat situasi yang tak sehat ini, langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Selatan sudah tepat. Mereka mempercepat hasil penghitungan suara. Penetapan hasil pemilihan daerah yang direncanakan 16 September dimajukan lima hari menjadi 11 September. Yang menang dalam pemilihan itu adalah pasangan Alex-Eddy. Pendukung pasangan Syahrial-Helmy yang tak puas masih tetap protes, termasuk tidak menghadirkan saksi dalam pleno penghitungan itu.

Pada masa mendatang, pemilihan kepala daerah masih akan selalu terjadi. Bahkan tahun depan ada pemilihan anggota legislatif secara nasional, yang disusul pemilihan presiden. Pelajaran yang bisa diambil dari Bumi Sriwijaya itu: jangan menganggap hitung cepat sebagai sebuah keputusan final. Tunggulah hasil final dari komisi pemilihan daerah. Lembaga survei pun jangan bermain-main dengan hitung cepat ini. Kalau tak menguasai metode, kurang tenaga terlatih di lapangan, apalagi lembaga itu sifatnya partisan dan dibentuk oleh salah satu kontestan, jangan coba-coba mengumumkan hasil hitung cepat. Lembaga survei harus betul-betul independen.

Adapun pelajaran penting untuk komisi pemilihan, semakin cepat mengumumkan hasil final tentu semakin baik, sepanjang hasilnya valid. Jika kemajuan teknologi komunikasi bisa membantu menghitung lebih cepat, tidak perlu menunggu sampai dua minggu. Masyarakat pemilih membutuhkan kepastian segera. Jeda terlalu panjang memberikan peluang untuk munculnya ketegangan.

Majalah Tempo 30/XXXVII 15 September 2008

Mencemaskan Mobokrasi

Ketika hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sumsel diumumkan, pekan lalu, kecemasan segera muncul karena begitu tipisnya selisih angka perolehan suara dua pihak yang bertarung. Sama-sama berkisar pada angka 50 persen. Gelagat sengketa segera merebak.

Masyarakat tak peduli urusan margin of error pada survei-survei itu dan cenderung mengambil hasil yang menguntungkan mereka. Lihatlah, kubu Syahrial memanfaatkan hasil survei Puskaptis, sedangkan kelompok Alex bergirang dengan perhitungan dua LSI. Padahal, meleset dua persen saja survei-survei itu, klaim kemenangan kedua kubu bisa langsung gugur.

Selisih yang tipis melahirkan tekanan terhadap KPU. Begitu hasil survei muncul, salah satu kelompok segera menggelar rapat umum. Dan, kemarin, massa mendatangi KPU untuk menekan agar bertindak sesuai kemauan mereka. KPU akhirnya membatalkan rencana pengumuman hasil penghitungan suara, salah satunya dengan alasan keamanan.

Inikah demokrasi? Sama sekali bukan. Masyarakat politik mengenali gejala ini sebagai mobokrasi. Kendati mengandung akar yang berkaitan, namun keduanya adalah hal yang berhadapan. Populi dalam praktik demokrasi ataupun mob pada mobokrasi pada dasarnya merujuk pada kumpulan orang banyak. Namun, mob berkonotasi buruk karena penekanannya pada aksi jalanan dan karakternya yang kerap mengarah pada kesepakatan perkeliruan.

Lihatlah aksi anarkis di Sumsel kemarin. Tekanan massa jalanan terhadap KPU provinsi bukanlah sekadar urusan <I>tanggal<I> pengumuman. Lebih dalam lagi, ini adalah tekanan terhadap hasil penghitungan suara. Apakah mereka mayoritas? Belum tentu, karena klaim mayoritas semestinya justru muncul dari hasil penghitungan KPU. Sementara itu, massa dalam mobokrasi dapat menipu sekaligus menafikkan suara mayoritas diam.

Apakah mobokrasi lahir secara spontan? Tidak. Selalu ada kepentingan tertentu yang memanfaatkan massa, bahkan menjadikan mereka sebagai mobster–atau sederhananya massa anarkis.

Kecemasan akan mobokrasi tidak hanya terjadi pada Pilkada Sumsel. Kecemasan muncul pula pada pemilihan-pemilihan sejenis di tempat dan waktu yang lain, juga saat pemilu-pemilu tingkat nasional. Sangat ironis, ketidakpuasan para peserta pesta demokrasilah yang kerap melahirkan mobokrasi.

Ancaman pengepungan kantor-kantor KPU daerah sebagai buntut konflik partai adalah contoh lain. Walaupun mempersyaratkan pengepungan secara damai, peristiwa di Jawa Timur kemarin menunjukkan bahwa seruan pengepungan telah menyimpang dari karakter demokrasi dan malah menunjukkan semangat mobokrasi.

Mob pada dasarnya adalah istilah yang bernada ledekan (insulting expression) tentang masyarakat yang jumlahnya banyak, namun kurang terdidik. Jadi, lain dengan masyarakat demokrasi. Nah, pada saat kita merasa sudah berdemokrasi, selayaknyalah para elite menghindari cara-cara mobokrasi dan kita pun menolak penggunaan kekuatan massa jalanan.

(-)

Republika, 2008-09-10 09:42:00

Saatnya Rakyat Melitsus Caleg

MENCARI orang pilihan tidaklah mudah. Untuk menduduki jabatan publik, seseorang harus lolos uji kelayakan dan kepatutan. Untuk memangku jabatan politik, seperti anggota parlemen, pada masa lalu orang mesti melewati lembaga penelitian khusus yang lazim disebut litsus.

Lembaga litsus sempat menjadi momok karena nasib seseorang hanya ditentukan subjektivitas pemegang otoritas litsus. Otoritas itu berada dalam genggaman tentara. Litsus sudah dihapuskan, tapi semangatnya masih berserakan di alam reformasi ini, termasuk dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal itu menyangkut syarat yang harus dipenuhi seorang bakal calon anggota legislatif (caleg). Sedikitnya terdapat 27 syarat yang harus dipenuhi caleg. Dari syarat terukur hingga ketentuan yang amat sangat abstrak.

Persyaratan yang bisa diukur, misalnya, caleg adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih. Syarat yang abstrak seperti kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Alat ukur kesetiaan sejauh ini belum ada.

Tugas memverifikasi persyaratan untuk calon anggota DPR berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, tujuh anggota KPU harus memeriksa kelengkapan administrasi dari puluhan ribu caleg.

Ada 77 daerah pemilihan untuk 560 kursi DPR pada Pemilu 2009. Jika 34 partai peserta pemilu mengikuti ketentuan Pasal 54 UU Pemilu–yaitu daftar bakal calon memuat paling banyak 120% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan–jumlah caleg mencapai 22.848 orang. Pertambahan jumlah caleg itu mencapai sekitar empat kali lipat dari Pemilu 2004 yang cuma 6.044 orang.

Seluruh caleg itu harus mendapatkan surat tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Semula, Mabes Polri bersikeras agar SKCK untuk caleg DPR dipusatkan di Jakarta. Sentralisasi pengurusan SKCK tidak cuma inefisiensi dan berbiaya mahal, tetapi juga mengingkari semangat desentralisasi di era otonomi daerah.

Setelah diprotes partai politik, sikap Mabes Polri melunak. SKCK akhirnya boleh diurus di kantor polisi di daerah hingga yang terendah di tingkat kepolisian resor (polres). Perubahan sikap Mabes Polri itu patut diberi apresiasi.

Meski demikian, keberadaan SKCK masih menyisakan tanda tanya besar. Selama ini, kepolisian hanya berurusan dengan pidana umum, sedangkan kewenangan pidana khusus seperti korupsi ada di tangan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah kepolisian menyimpan file caleg yang terkait dengan tindak pidana khusus? Mestinya, surat keterangan terkait tidak tersangkut tindak pidana itu dikeluarkan pengadilan. Sebab baik pidana umum maupun pidana khusus bermuara di pengadilan.

Bukan rahasia lagi, perilaku koruptif merasuk sebagian anggota DPR yang sedang menjabat. Padahal, dulu pada saat pencalonan, mereka juga mengurus tetek bengek persyaratan menjadi anggota dewan. Akan tetapi, pemenuhan syarat formal pencalonan sama sekali tidak menjamin menghasilkan anggota DPR yang baik.

Penelitian khusus syarat formal caleg belumlah cukup. Litsus sesungguhnya berada di tangan rakyat dalam bilik suara nanti. Memeriksa rekam jejak caleg sebelum memilih mutlak dilakukan jika menginginkan wakil rakyat yang merakyat. Inilah saatnya rakyat melitsus caleg.

Media Indonesia, 26 Juli 2008 00:01 WIB

Mau ke Mana Lembaga DPD?

Berita tentang sepinya peminat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah bisa diperkirakan. Karena keberadaan lembaga itu selama empat tahun ini belum menunjukkan kejelasan dan boleh dikatakan hampir tak mempunyai produk dan peran apapun. Memang masih ada tokoh-tokoh senior untuk tidak menyebut tua dan mereka adalah mantan anggota DPR/MPR atau pejabat yang sudah tak memiliki panggung untuk bisa eksis terutama di politik. Apalagi sekarang setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota partai politik boleh menjadi anggota DPD. Na-mun pertanyaan pentingnya adalah, mau ke mana dan mau diapakan DPD?

Inilah kesalahan mengatur sistem ketatanegaraan baru di era reformasi. Kita mau menerapkan sistem bikameral jadinya malah seperti trikameral. Mesti-nya dengan sistem dua kamar cukup dua lembaga yakni DPR yang merupakan perwakilan politik dan DPD yang merupakan perwakilan ruang atau wilayah. Kenyataannya masih ada juga MPR. Dengan keberadaan DPD yang masih tanggung dan boleh dikatakan tak mempunyai kewenangan yang jelas, maka kinerjanya selama empat tahun ini nyaris tak terlihat. Kecuali justru perjuangan gigih untuk memperoleh kekuasaannya itu sendiri. Padahal banyak tokoh-tokoh mumpuni di dalamnya.

Dukungan dana dan sarana untuk menopang keberadaan DPD tentu tidak kecil. Demikian juga energi serta biaya yang harus dikeluarkan pada proses pemilihannya. Jadi kalau ternyata tak mempunyai fungsi dan peran apapun, maka sebenarnya kita telah melakukan pemborosan besar-besaran. Celakanya lagi sebagian anggota DPD yang sudah menyerah dengan keadaan lebih banyak diam dan menikmati saja situasinya. Mestinya tanpa kekuasaan pun masih banyak yang bisa diperbuat dengan menggunakan legitimasi dan kharismanya untuk menyuarakan aspirasi rakyat terutama kepentingan daerah yang diwakilinya.
Jadi fenomena menurunnya minat menjadi anggota DPD adalah dampak kesalahan kita bersama dalam merancang sistem ketatanegaraan. Sementara itu upaya untuk merubah dan memperkuat kedudukan lembaga itu lewat amandemen konstitusi lagi belum memperoleh dukungan politik yang memadai. Maka bisa diperkirakan lima tahun ke depan setelah pemilu 2009 persoalannya masih akan sama. Yakni kita memiliki sebuah lembaga yang tak jelas untuk apa dan mau ke mana. Bobotnya pun bisa semakin memudar manakala yang mengisi adalah tokoh-tokoh yang sudah terlampau uzur dan yang tidak lebih berpengaruh dibanding sebelumnya.

Yang lebih memprihatinkan masih banyak kalangan masyarakat yang belum tahu apa itu DPD. Karena memang tak pernah bersinggungan secara langsung atau pun menaruh harapan apapun. Semua itu tidak semata-mata kesalahan anggota DPD melainkan karena sistemnya masih seperti itu. Di tengah fenomena ’’perebutan kekuasaan’’ seperti sekarang maka keberadaan lembaga itu benar-benar dipinggirkan. Yang lebih repot kalau ternyata kepercayaan terhadap mereka pun sangat minim. Karena di sisi lain kekuatan pers dan LSM dalam banyak hal masih lebih bisa diandalkan dan mempunyai pengaruh yang lebih riil.

Menjadi tugas dan pekerjaan rumah kita untuk segera menjawab pertanyaan tentang mau diapakan dan mau ke mana DPD? Dan lagi-lagi semua itu tergantung pada wakil rakyat kita nanti. Amandemen konstitusi tidak seharusnya dilakukan berulang-ulang karena itu menunjukkan kelemahan kita sebagai bangsa dalam melihat visi ke depan. Namun kita juga tak boleh dipenjarakan oleh sistem yang keliru sehingga ada kemubaziran. Praktik demokrasi tak bisa lepas dari proses trial and error. Hanya saja dengan bercermin dari negara-negara lain yang lebih dahulu berdemokrasi, mestinya kita tak kehilangan banyak waktu untuk belajar.

Suara Merdeka, 23 Juli 2008

Tragedi Atas Nama Demokrasi

Jika masalahnya hanya memperlihatkan kebodohan para pihaknya tentu tak masalah. Tapi, jika tindakan itu membuat energi bangsa ini terbuang sia-sia dan menyeret sebagian dari bangsa ini ke jurang kemunduran tentu Indonesia sangat merugi. Itulah yang sedang dan bakal terjadi dari wacana pengembalian Pancasila sebagai asas tunggal partai-partai politik.

Seperti diberitakan koran ini, tiga fraksi di DPR dari partai besar, yaitu Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat memasukkan masalah ini dalam daftar isian masalah (DIM) untuk dibahas dalam penyusunan paket undang-undang politik. Tentu ini kabar yang sangat menyentak. Ibarat cuaca: Tak mendung, awan cumulus pun tak ada, namun langit dipaksa untuk menurunkan hujan. Dalam kehidupan nyata, tentu itu mustahil, termasuk untuk menciptakan hujan buatan. Tapi dalam politik, semuanya mungkin saja. Harganya pun pasti sangat mahal. Akan ada pemaksaan dan pemerkosaan. Itulah sejatinya represi, tirani, dan fasisme.

Apakah kita harus menuruti saja apa maunya para politisi kita yang terhormat tersebut? Berdemokrasi tanpa memahami apa itu esensi demokrasi akan melahirkan banyak parodi dan ironi. Pasangan demokrasi adalah penghormatan terhadap kebebasan dan kemanusiaan. Dalam politik, kebebasan itu adalah kebebasan dalam berekspresi dan berserikat bagi seluruh warga. Tanpa ada sekat apa pun, termasuk sekat ideologi. Yang menjadi batas hanyalah kemanusiaan.

Dalam mempraktikkan kebebasan tersebut tak boleh ada penistaan dan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Karena itulah, dalam kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Sipil dan Politik, soal ini sudah diatur dengan jelas dan tegas. Setiap kebalikannya adalah pelanggaran terhadap demokrasi, yang jika dipaksakan akan terjadi pelanggaran terhadap kemanusiaan. Itulah yang terjadi di masa rezim Orde Baru, yang berhasil kita tumbangkan lewat gerakan reformasi. Sehingga, pemaksaan kembali ke asas tunggal adalah pengkhianatan terhadap reformasi dan mengingatkan kembali ke praktik rezim Soeharto. Semuanya belum terlalu lama untuk kita bisa lupa.

Tentu saja, setiap bangsa memiliki sejarah masing-masing. Jerman dan bangsa-bangsa Barat yang tercabik oleh Nazisme memiliki alasan yang sah untuk melarang ideologi tersebut. Begitu juga Indonesia, yang tiga kali dikhianati oleh PKI, punya hak untuk melarang komunisme. Dengan demikian, demokrasi yang berujung pada penghormatan terhadap pluralisme dan ekspresi tiap individunya memang bisa saja ada batas yang disahkan oleh sejarah dan nilai-nilai yang memiliki akar sosial. Tanpa itu, tak akan ada pluralisme yang kokoh dan berakar.

Pada sisi lain, politik warga harus dibedakan dengan politik negara. Apa yang dikemukakan di atas adalah politik warga. Sedangkan untuk politik negara, kita sudah memiliki dasar negara yang kuat lewat UUD 1945. Di sana kita sudah sepakat mau ke mana dan dengan apa Indonesia disusun dan ditegakkan. Indonesia adalah negara Pancasila. Itulah harga yang tak bisa ditawar. Namun, jangan sampai kita dibuat campur aduk antara politik warga dan politik negara.

Kita khawatir bahwa wacana ini dikemukakan hanya untuk tujuan-tujuan jangka pendek, berupa kepentingan politik sesaat. Misalnya hanya untuk mengerdilkan partai tertentu yang sekarang sedang berkembang pesat. Tentu ini adalah cara-cara yang bodoh dan keblinger. Tak salah jika citra politisi kita terus merosot. Pada sisi lain, kita merindukan hadirnya negarawan. Wacana asas tunggal ini hanya akan melahirkan blessing in disguise kepada publik: Di manakah sarang politisi hitam tersebut.

Kekhawatiran tersebut sangat beralasan. Karena, saat ini tak ada gejala maupun fakta keras bahwa Pancasila terancam oleh asas partai. Selain itu, nasionalisme bukan sedang tergerus oleh identitas politik. Kita justru sedang menghadapi krisis integritas para pemimpin. Kita merindukan kejujuran, kejuangan, kerja keras, dan kedisiplinan. Itulah hal-hal yang harusnya menjadi kegelisahan para politisi kita.

Republika, Kamis, 20 September 2007

Jangan Sempitkan Reformasi Birokrasi

Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.Patut disayangkan, arah pembahasan reformasi birokrasi akhir-akhir ini seperti dipersempit menjadi urusan kenaikan gaji semata.
Orang pun kemudian menyoroti rencana kenaikan upah pegawai yang cukup signifikan di Departemen Keuangan. Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.
Pemerintah memang sedang menggodok tujuh draf undang-undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik salah satunya. Tapi diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, baru soal remunerasi yang masuk agenda pembahasan. Berbagai aspek penting lain, seperti sistem rekrutmen atau struktur lembaga, justru belum disentuh.
Jangan heran jika sejumlah instansi dan departemen cenderung hanya memikirkan soal gaji. Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto bahkan menyatakan sedang menggelar survei untuk menentukan nilai gaji yang ideal buat stafnya. Di Departemen Pendidikan, sebuah tim pengkaji telah dibentuk untuk merumuskan masalah yang sama.
Tapi pengalaman menunjukkan perbaikan gaji bukanlah jaminan bagi lahirnya good governance. Tanpa perbaikan sistem secara menyeluruh, kenaikan upah tak akan berarti banyak. Kita, misalnya, pernah mengelus dada menyimak apa yang terjadi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Standar upah karyawan BPPN merupakan salah satu yang tertinggi, bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Toh, kolusi dan suap begitu dalam membelit lembaga ini.
Sebetulnya yang sedang diuji coba di Departemen Keuangan bukan sekadar perbaikan struktur remunerasi. Di luar soal gaji, proyek percontohan ini menjangkau tiga bidang lain, yakni penataan institusi, peningkatan sumber daya manusia, dan penyempurnaan tata laksana birokrasi. Perombakan serupa telah dan tengah dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Universitas Gadjah Mada, Departemen Perdagangan, serta sejumlah pemerintah daerah.
Seperti ditulis ahli reformasi birokrasi dari Bank Pembangunan Asia, Staffan Synnerstrom, ada beberapa target kunci yang perlu dibidik dalam memperbaiki birokrasi. Salah satunya untuk mentransformasikan struktur pamong praja kita yang seragam, rigid, dan bergaya organisasi militer menjadi sebuah sistem yang lebih lentur terhadap kebutuhan. Dalam hal gaji, yang sedang dibenahi bukan sekadar menaikkan besarannya. Yang lebih penting, itu ditujukan untuk mengubah struktur remunerasi sekarang yang sarat akan pos tunjangan non-anggaran, dan karena itu rawan korupsi, menjadi sistem gaji tunggal yang transparan.
Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam memerangi korupsi, kita menaruh harapan besar pada langkah penting ini. Prosesnya tentu perlu kita awasi dan kritik terus. Cuma, ada baiknya hal itu kita lakukan sembari memelihara optimisme, karena seperti diwanti-wanti Synnerstorm, reformasi birokrasi bukanlah proses yang bisa rampung dalam tempo semalam.

Koran Tempo, Rabu, 18 Juli 2007


Blog Stats

  • 797,104 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.