Archive for the 'Demonstrasi' Category

Demonstrasi yang Mengenai Sasaran

PERSOALAN demonstrasi berkaitan dengan demokrasi. Pada awalnya cara ini dipilih sebagai cara untuk mengungkapkan pendapat jika misalnya ada pendapat kelompok tidak diakomodasi oleh parlemen. Karena itu, sebagai jembatan untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan praktik demokrasi, sebuah demonstrasi sesungguhnya juga diperlukan oleh pemerintah untuk melihat kekurangannya.

Di negara-negara yang telah maju, metode ini sudah menjadi kewajaran dan memang diperlukan. Perbedaannya hanya bisa dilihat, seberapa jauh hal itu berlangsung tertib dan seberapa jauh tidak kondusif. Di negara-negara yang pemahaman kenegaraannya telah mapan, demonstrasi kebanyakan berlangsung tertib dan tidak anarkis.

Dengan demikian, bagi George W. Bush, sambutan unjuk rasa meluas yang dijumpainya di Indonesia adalah sesuatu yang wajar baginya. Kemungkinan besar hal itu menjadi masukan yang besar. Sebagai sebuah negara yang mempunyai kebiasaan belajar dan mempelajari segala macam fenomena (entah alam, sosial atau politik), demonstrasi besar itu tentu saja akan dianalisis untuk mempelajari perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Setidak-tidaknya para politisi dan Indonesianis negara itu (mereka yang belajar dan memusatkan perhatian terhadap Indonesia) memandang bahwa masyarakat Indonesia mengalami perubahan signifikan atas sikap politik.

Di masa Orde Baru tentu pengerahan massa besar-besaran untuk mengecam kedatangan tamu luar negeri seperti ini tidak mungkin terjadi. Masyarakat kita mempunyai kebudayaan menghormati setiap tamu yang datang ke rumah. Ketika kemudian terjadi perubahan sikap seperti yang kita lihat menjelang kedatangan Bush, bukankah hal seperti ini juga merupakan kepentingan politik Amerika Serikat? Negara ini mempunyai kepentingan besar dalam mengembangkan demokrasi di seluruh dunia dan salah satu indikator demokrasi adalah kebebasan mengungkapkan pendapat. Unjuk rasa itu merupakan wujud pengungkapan pendapat secara bebas.

Dari adanya perubahan yang signifikan inilah Amerika Serikat akan mencoba mencari titik pangkal untuk membuat kebijakan politik bagi Indonesia. Dengan demikian, bukan tidak mungkin unjuk rasa yang berlangsung itu merupakan sebuah keuntungan politis bagi Amerika Serikat juga.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwa demonstrasi itu berlangsung tidak anarkis. Meski berlangsung dengan berbagai cercaan, tetapi ketertiban itu yang kita nilai sebagai hal yang utama. Mengapa demikian? Sebagai negara yang boleh dikatakan baru berkembang menuju demokratis, sering kita lihat demonstrasi di tanah air berlangsung dengan kekerasan, malah menimbulkan korban jiwa. Karena itu pada awalnya kekhawatiran yang muncul di Indonesia menjelang kedatangan Bush adalah ancaman dan perusakan terhadap restoran-restoran Amerika Serikat yang bertebaran di Indonesia, serta warga negara Amerika yang bekerja di perusahaan-perusahaannya di Indonesia. Kita bersyukur kekhawatiran itu tidak terjadi.

Karena itu, alangkah baiknya jika metode demonstrasi yang diterapkan untuk menghadapi Presiden Amerika Serikat itu dipakai contoh dalam penerapan-penerapan unjuk rasa di tanah air. Entah unjuk rasa untuk menghadapi bos perusahaan, ditujukan kepada pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Demonstrasi tidak harus disertai dengan pelemparan, apalagi dengan pembakaran. Seharusnya juga tidak dengan berteriak-teriak yang membikin urat leher tegang. Paling efisien unjuk rasa itu memakai pamflet yang bisa dibaca, bisa ditulis dengan kalimat lucu, dan juga disertai dengan gambar-gambar lucu. Jika telah ditulis tentu saja juga bisa dibaca oleh objek sasaran. Untuk apa lagi kita berteriak-teriak mengumpat?

Bali Post, Jumat Kliwon, 24 Nopember 2006

 

Mesra di Istana Mencekam di Jalan

DUA wajah yang amat bertentangan mengiringi kedatangan Presiden Amerika Serikat George W Bush ke Indonesia. Kemesraan di Istana Bogor antara Bush dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di satu sisi dan kegarangan massa demonstran di jalan-jalan di sisi yang lain.

Bila massa demonstran dianggap mewakili rakyat Indonesia, kedatangan Bush sungguh tidak dikehendaki. Akan tetapi, bila Presiden Yudhoyono dianggap juga mewakili rakyat Indonesia, secara legalistik formal demikian adanya, kehadiran Bush ternyata sangat diminati. Itu fakta.

Kebencian terhadap Bush disuarakan dan dinyatakan melalui berbagai cara. Dari yang masuk akal dan pantas sampai kepada yang tidak dapat dimengerti. Sementara itu, pemerintah kukuh pada pendirian tentang manfaat kedatangan Bush tanpa penjelasan secukupnya untuk menepis anggapan, bahkan keyakinan di kalangan demonstran, bahwa Bush adalah penebar petaka di mana-mana.

Namun, terlepas dari jarak antara fakta di jalan dan di istana, kunjungan seorang Bush sudah terjadi. Walaupun hanya lima jam di Indonesia, walaupun disambut dengan hiruk pikuk demonstrasi hampir di seantero provinsi, Bush telah meninggalkan Indonesia dengan tersenyum.

Dari pernyataan bersama antara SBY dan Bush terlihat bahwa ada komitmen kuat dari Washington untuk membantu Indonesia dalam berbagai bidang, seperti sosial, pendidikan, perdagangan, kesehatan, termasuk pemberantasan pembalakan liar. Bantuan itu, tentu, tidak dengan sendirinya harus menyumbat kerisauan kita terhadap sepak terjang Amerika di Irak, Afghanistan, dan perannya di balik perang berlarut-larut antara Israel dan Palestina.

Kekalahan Partai Republik–partai Bush–dalam pemilihan sela baru-baru ini akibat ketidaksetujuan rakyatnya terhadap politik luar negeri yang diterapkan di Irak dan Afghanistan. Artinya, pemikiran rakyat Indonesia terhadap Bush, khususnya dalam masalah Irak dan Afghanistan, sama dengan rakyat Amerika terhadap presidennya. Yang berbeda, tentulah, pada cara menyampaikannya.

Akan tetapi, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tidak sepatutnya dikerdilkan hanya pada soal tingkah laku Washington di Irak, Afghanistan, Israel, dan Palestina. Kepentingan Indonesia terhadap Amerika jauh lebih besar dan banyak. Misalnya bagaimana hubungan kedua negara bisa memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Indonesia adalah negara penting dan strategis. Indonesia berada pada jalur laut strategis, yaitu Selat Malaka dan Selat Lombok. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan diyakini sebagai muslim moderat. Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar nomor empat di dunia.

Amerika Serikat di lain pihak adalah negara yang memiliki banyak sekali kekuasaan lebih sehingga dijuluki superpower. Dua kelebihan itu hanya bisa mendatangkan manfaatkan bila dikemas dalam tata hubungan yang baik. Tata hubungan antara negara dan tata perilaku warga negara juga. Tidak bisa kita hanya berhubungan baik dan mesra di tataran negara, tetapi kejam di tataran masyarakat.

Tentu saja, negara yang baik adalah negara yang mampu membentuk tata pikir dan tata laku warganya. Dan sebagai warga yang berada di negara yang mulai belajar demokrasi seperti Indonesia, kita sebaiknya lebih gigih mengawasi dan mengontrol pemerintah sendiri daripada mengatur negara orang lain.

Media Indonesia, Selasa, 21 November 2006

Panggung Kerja dan Kinerja

Ketika media televisi baru mulai berkibar dalam tahun 1970-an dikatakan, televisi akan mendekatkan para politisi dengan rakyat yang dilayani serta diwakilinya. Jarak antara pemimpin seperti presiden, perdana menteri, menteri, dan rakyat menyusut. Kemudian bahkan amatlah menonjol peran media televisi sebagai panggung. Akibatnya bukan saja jarak menyusut, tetapi terjadi kedekatan antara pemimpin dan rakyat.

Benarkah pendapat dan harapan itu? Benar, tetapi disertai akibat yang waktu itu belum masuk perhitungan. Namun kini, dengan hadirnya media informasi dan komunikasi secara global dan serentak, akibat lain-lain itu semakin tampak dan terasakan.

Misalnya, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, menjelang kedatangan Presiden George W Bush ke Indonesia, unjuk rasa bangkit dan marak di berbagai kota memprotes kedatangannya. Semua kejadian itu masuk ke atas panggung media.

Dalam masalah serta adegan terbuka unjuk rasa anti-Presiden Bush, terdengar pertanyaan: jika maraknya unjuk rasa bisa disebut sebagai segi negatif kedatangan tamu itu, apa segi positifnya? Tentu bahwa di Indonesia kini berlaku demokrasi. Manfaat lain yang lebih konkret? Kita melihat adanya ketidakseimbangan antara keberatan demonstran dan penjelasan pemerintah. Karena persoalannya rumit dan sensitif, mungkin pemerintah memilih diam.

Unjuk rasa anti-Presiden Bush sekadar pembuka yang kebetulan aktual. Kita ingin mengangkat masalah yang umum, tetapi tidak kurang maknanya. Lewat media informasi dan komunikasi terbangunlah panggung dengan beragam adegannya. Kegiatan presiden, wakil presiden, menteri, pejabat, jika dinilai mempunyai daya tarik, bermakna, dan patut diketahui publik, pasti dipanggungkan. Misalnya, rapat, kunjungan, pertemuan, peresmian proyek. Apakah dampak dari pengetahuan dan kesadaran publik perihal kehadiran, kegiatan, dan peran para pemimpin itu? Inilah hal yang tidak kalah penting bagi publik maupun bagi pemerintah dan pemimpin.

Jangan-jangan publik kemudian karena terus-menerus menyaksikan panggung terbuka kegiatan para pemimpin itu, juga semakin kuat hasrat dan keinginannya untuk mengetahui serta merasakan hasil dan jerih payah pemerintah dan para pemimpin berbagai lembaga negara lainnya. Publik ingin tahu kerja dan kinerjanya. Kinerja serta hasilnya. Segera kita sadari berbagai masalah yang menyertainya. Kehadiran bahkan kegiatan kerja yang kita saksikan lewat panggung terbuka serta-merta kita ketahui. Namun, proses kerjanya yang makan waktu umumnya tidak dipanggungkan lagi. Masuk akal pula jika hasil kerja lebih makan waktu lagi. Di sinilah kesenjangan antara panggung terbuka yang menampilkan pemerintah dan para pemimpin bekerja, beraksi, dengan jerih payah kerja yang makan waktu, kemudian juga dengan hasil kerja yang lebih rumit lagi prosesnya.

Adakah unsur benarnya apa yang kita kemukakan itu? Jika ada benarnya, barangkali truisme itu perlu juga dipahami oleh pemerintah dan para pemimpin.

Kompas, Senin, 20 November 2006

Setelah Bush Datang

Ribuan demonstran dari berbagai organisasi massa dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi “menyerbu” ke Bogor untuk menolak kedatangan Presiden George Walker Bush. Bahkan banyak demonstran yang datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di beberapa kota juga digelar demonstrasi. Para demonstran menolak kedatangan Presiden Bush karena kebijakan politik luar negerinya yang tidak adil terhadap rakyat Irak dan Palestina. Irak kini luluh lantak. Demonstrasi telah berlangsung damai. Presiden Bush yang baru saja selesai mengikuti KTT APEC tak kaget didemo secara luas untuk menentang kebijakannya. Presiden Bush mengaku bukan pertama kali mendapat protes secara meluas. Dia menyadari, bila melakukan keputusan besar, pasti menuai protes.

Bush pun mempunyai pandangan lain tentang demonstrasi yang terjadi di Tanah Air menjelang dan saat kedatangannya. Demonstrasi itu menunjukkan sehatnya demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Artinya, masyarakat Indonesia sudah bebas menyatakan pandangan dan pendapatnya. Bush memuji fenomena tersebut.

Kritik keras terhadap kebijakan Presiden Bush, termasuk suara ribuan demonstran, sungguh penting. Bagaimana pun Bush perlu meninjau kembali kebijakannya di Irak, misalnya. Kekalahan Partai Republik, partai yang mendukung Bush, telah mendorongnya untuk meninjau kembali kebijakan politik luar negerinya. Bush menjanjikan hal itu. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut mendukung upaya damai di Irak. Presiden Yudhoyono mengajukan tiga solusi, yaitu rekonsiliasi di Irak dengan memberdayakan pemerintah yang ada, melibatkan lembaga lain seperti pasukan keamanan PBB yang kedatangannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan AS dan pasukan lain dari Irak, serta melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi melibatkan masyarakat internasional.

Dalam pandangan Presiden Yudhoyono, masalah Irak bukan saja persoalan AS, tetapi masalah global. Karena itu, Indonesia percaya perlu bekerja sama dan bertukar pikiran untuk melahirkan solusi jangka panjang yang baik di Irak.

Kedatangan Presiden Bush membuat kita repot. Bahkan sebagai tuan rumah, tampaknya kita mempersiapkan kunjungan Presiden Bush ini secara teliti. Buktinya, Presiden Yudhoyono sendiri yang mengadakan inspeksi di lapangan pekan lalu. Bahkan Presiden Yudhoyono memanggil sejumlah besar menteri kabinetnya ke Istana Bogor untuk mengadakan rapat persiapan. Sungguh, kemegahan protokol kunjungan Presiden Bush telah menyita perhatian kita.

Lantas apa yang bisa kita harapkan dari kedatangan Presiden Bush? Tentu, bobot politik Presiden Bush setelah Pemilu Sela 7 November lalu banyak berubah. Peta politik telah bergeser ke Kongres yang kini dikuasai Partai Demokrat mulai Januari 2007. Artinya, segala kebijakan Presiden Bush akan mendapat sorotan tajam dari Kongres. Karena itu, Indonesia jangan terlalu mengharapkan yang muluk-muluk dari kunjungan Presiden Bush. Kita harus sadar benar akan realita perimbangan kekuasaan di Washington saat ini.

Dalam pertemuan bilateral sejumlah masalah dan kerja sama kedua negara telah dibahas. Ada lima agenda yang diajukan Indonesia, yaitu pendidikan, kesehatan, bioenergi, penanganan bencana, dan Millennium Development Goal. Indonesia mendapat sejumlah komitmen. Presiden Yudhoyono menjelaskan, AS siap berbagi teknologi untuk masalah energi. Dalam peta politik luar negeri AS, Indonesia mempunyai arti penting. Kalau tidak, tentu Presiden Bush tak akan berkunjung. Apalagi kalau tahu akan disambut demo besar-besaran. Meskipun pesawat Air Force One sempat rusak ketika hendak berangkat dari Hanoi, Presiden Bush tetap mau ke Bogor.

Menarik pernyataan Duta Besar Su-djadnan di Washington, DC seperti dikutip wartawan senior Sabam Siagian. Sudjadnan mengemukakan, rakyat Indonesia perlu paham tentang gambaran yang luas. Yang dipersoalkan bukanlah Bush. Yang menjadi pertaruhan adalah mengokohkan hubungan Jakarta dan Washington. Kita menempatkan kunjungan Bush dalam konteks ini.

Senin, 20 November 2006

Demo, Demokrasi, Damai

Demonstrasi menyambut kunjungan Presiden AS George Walker Bush marak. Dapat diperkirakan puncaknya adalah hari Senin lusa, hari kedatangan Presiden AS ke Bogor.

Tak ada salahnya kita mengingatkan, dalam demokrasi, unjuk rasa diizinkan.

Dalam demokrasi, demonstrasi itu damai bebas dari kekerasan dan anarki. Demokrasi falsafah dan sikap politik yang menjamin kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kritik termasuk lewat unjuk rasa. Akan tetapi, dalam demokrasi, segala kegiatan politik berlangsung damai tanpa kekerasan. Karena itu, beberapa pemimpin dan tokoh politik pun mengingatkan, unjuk rasa jangan sampai berubah anarki. Saling mengingatkan ini penting, karena ketika orang banyak berkumpul sebagai massa, suasana mudah berubah menjadi hiruk-pikuk, emosi, dan mudah tidak terkendali.

Baik juga dipertimbangkan, dalam unjuk rasa, kaum demonstran tidak berhadapan dengan perangkat keamanan asing, tetapi dengan perangkat keamanan kita sendiri. Andaikata situasi berkembang sampai lepas kontrol dan terjadi bentrokan atau kekerasan, yang berhadapan adalah kita lawan kita. Alangkah tidak elegannya dan ironis.

Dengan sengaja kita kemukakan hal-hal itu untuk mengingatkan kita semua, terutama sesama warga yang berunjuk rasa di lapangan sehingga bisa berhadap-hadapan dengan petugas keamanan. Jika sampai terjadi insiden dan jatuh korban, kita-kita juga yang menderita.

Toh akhirnya yang ingin kita sampaikan adalah pesan. Pesan itu lebih kuat dan lebih bicara karena disampaikan lewat aksi demo. Tujuan pokok, menyampaikan pesan dengan disertai nada tekanan tinggi bahkan juga disertai emosi. Pesan itu kiranya telah sampai sejak unjuk rasa bangkit dan marak menjelang kedatangan Presiden Bush.

Pemerintah kita mempunyai pertimbangan dan argumen mengapa menerima Presiden AS. Dalam kehidupan antarnegara, lebih bermanfaat membuka saluran dialog. Dalam zaman globalisasi tidak ada negara yang bisa hidup menyendiri. Dibandingkan dengan Vietnam, hubungan kita dengan AS tidak sepahit negara yang langsung berhadapan dengan AS dalam perang Indochina. Vietnam pun kini membuka dialog.

Sekali lagi, kita sependapat dengan sikap unjuk rasa yang mengecam peran pemerintahan Bush di Irak dan di Timur Tengah. Bukan saja kita, warga AS pun menyatakan ketidaksetujuannya, di antaranya lewat pemilihan Senat baru-baru ini. Juga tidak ada salahnya pemerintah kita berusaha memperoleh manfaat dari kunjungan Presiden Bush. Selain itu, pemerintah juga harus menyampaikan aspirasi yang disuarakan oleh para demonstran.

Sekali lagi perlu kita pahami dan kita taati, dalam demokrasi, unjuk rasa boleh dan wajar. Namun, dalam demokrasi, semua kegiatan politik, termasuk unjuk rasa, agar berlangsung damai. Apalagi perlu diingat, jika sampai terjadi kekerasan dan bentrokan, kekerasan itu terjadi antara kita dan kita.

Kompas, Sabtu, 18 November 2006

Jangan Mengulang Kebodohan

Aksi para penentang kedatangan Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush, mulai mendapat reaksi balik. Kemarin (15/11), di Bogor, Jawa Barat, sejumlah orang yang mendukung kedatangan Bush melakukan aksi serupa. Mereka mengibarkan banyak bendera AS, yang uniknya, seperti dilaporkan kantor berita Antara, tak mengibarkan satu pun bendera merah-putih. Padahal, mereka menamakan dirinya sebagai Laskar Merah Putih.

Aksi itu nyaris menimbulkan bentrokan dengan kelompok yang menentang kehadiran Bush. Yang terakhir ini adalah mahasiswa dari Universitas Pakuan, Bogor. Kota Hujan itu kini memanas akibat menjadi ajang pertarungan politik. Ini karena Istana Bogor dipilih sebagai lokasi pertemuan Bush dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kita tentu prihatin jika pro-kontra kehadiran Bush harus dibumbui dengan konflik fisik. Bahkan, tanpa konflik fisik pun, tapi diwarnai dengan adu massa, tetap merupakan keprihatinan yang sangat mendalam. Ternyata kita terus mengulang kebodohan. Betapa mudah kita dipecah belah, betapa kerdil kita memaknai ekspresi orang yang tak sejalan.

Kita mesti belajar dari sejarah. Lihatlah kita adalah negeri yang dijajah begitu lama: 350 tahun. Kita termasuk negeri yang tercecer di antara negeri-negeri yang merdeka usai Perang Dunia II. Dan yang paling dekat, yang masih berlangsung hingga kini, kita adalah contoh paling buruk di antara negeri yang dihantam krisis ekonomi 1997. Semua adalah karena kebodohan kita dan keserakahan di antara kita. Di masa lalu Belanda menerapkan politik devide et impera. Maka, kita mengenal frasa ”Belanda Item”, kaum ambtenaar, dan seterusnya. Di masa kini, kita juga mengenal istilah ”komprador, kaki tangan asing, kolaborator”.

Kita sebagai bangsa begitu rapuh. Kemajemukan kita dalam hal suku dan agama merupakan salah satu faktornya. Fragmentasi politik yang seimbang adalah faktor lainnya. Negara kita yang kepulauan juga merupakan beban tersendiri. Ditambah lagi oleh tiadanya tata nilai yang dominan dan suburnya mentalitas korup serta menindas. Semua itu merupakan lahan subur bagi berseminya benih-benih virus yang merapuhkan kita sebagai bangsa. Dalam situasi ini kita sangat berharap pada kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat. Hanya itu yang bisa mengubah pluralitas menjadi energi kemajuan dan keunggulan, seperti peradaban-peradaban besar lainnya.

Karena itu, dalam kasus menyambut kedatangan Bush ini, pemerintah agar segera mengambil prakarsa. Polisi harus sigap mengantisipasi dua aksi massa yang berbeda tujuan agar tak berada dalam satu lokasi. Intelijen harus jeli menelisik agar aksi-aksi tersebut tak menjadi anarki. Sebetulnya, bagi kaum yang pro kedatangan Bush perlu berlega hati untuk membiarkan pihak yang menentang kedatangan Bush untuk berekspresi. Toh, suara yang pro sudah cukup terwakili lewat sikap pemerintah yang menyambut kedatangan Bush maupun sikap DPR/DPD/MPR yang tak pernah secara formal menentang kedatangan Bush. Kasarnya, sesuai pepatah ”anjing menggonggong, kafilah berlalu”.

Para yang pro-Bush juga harus berlega hati bahwa tak mungkin muncul reaksi luar biasa jika tak ada sesuatu yang luar biasa pula. Apalagi ke manapun Bush pergi di belahan dunia ini –ke Barat maupun ke Timur–selalu disambut aksi penolakan yang luar biasa pula. Bush memang dikenal sebagai presiden AS yang gemar menebar perang dan konflik dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi negerinya. Aksi-aksi demo tersebut sangat tak berarti jika dibandingkan dengan bara perang yang dikobarkan di mana-mana, dengan puluhan ribu nyawa manusia yang melayang dan kemiskinan yang tercipta karenanya.

Kita justru khawatir bahwa aksi yang pro-Bush ini hanya bagian dari kebodohan kita belaka. Presiden Yudhoyono sudah saatnya mengurut kemungkinan ada yang tak beres di antara para pembantunya.Mari, jangan mengulang pola-pola Orde Baru: Melepas predator untuk memangsa hama. Padahal, tak semua hama berakibat membinasakan.

Republika, Kamis, 16 Nopember 2006

Dilempar Telur

Editorial Jawapos, Rabu, 13 Sept 2006,
Pelemparan telur kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Hendarman Supandji saat rehat raker dengan Komisi III DPR Senin siang lalu sungguh merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan elemen gerakan mahasiswa mana pun.

Bahkan, tindakan itu -selain tidak patut dilakukan kelompok yang mengklaim sebagai moral force (kekuatan moral)- juga jelas-jelas merupakan aksi pelecehan yang menghina dan dapat dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan di hadapan umum.

Aktivis yang berasal dari Geram (Gerakan Mahasiswa Antimanipulasi) BUMN konon kecewa terhadap penanganan kejaksaan dalam perkara dugaan korupsi di PLTGU Borang senilai Rp 122 miliar.

Siapa pun boleh kecewa, kesal, bahkan jengkel terhadap cara-cara penanganan perkara korupsi -karena perkara itu langsung berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang berasal dari uang rakyat- yang dinilai tidak sesuai harapan.

Apalagi, dalam praktiknya, memang masih ada jaksa -dan juga polisi- yang menyalahgunakan posisinya sebagai penyidik untuk kepentingan lain dengan cara mengambil keuntungan tertentu dari perkara yang ditangani.

Buktinya, jaksa penyidik yang menangani perkara korupsi Dirut Jamsostek sudah diseret ke pengadilan dan dikenai sanksi karena diduga yang bersangkutan melakukan pemerasan.

Masih adanya penyidik yang “kotor” tersebut tak pelak melahirkan krisis kepercayaan yang berujung pada rasa kecewa. Itu terjadi lantaran penyalahgunaan kewenangan penyidik merupakan tindak pidana serta nyata-nyata menyakiti moral masyarakat dan keadilan publik.

Hanya, bentuk-bentuk rasa kecewa, jengkel, dan ketidakpercayaan itu tidaklah patut serta sama sekali tidak terpuji jika diwujudkan dalam aksi kekerasan, penghinaan, dan pelecehan.

Juga sama sekali tidak benar jika upaya melawan tindakan pelanggaran hukum dilakukan dengan cara melanggar hukum juga. Perlu dicari upaya yang lebih elegan, simpatik, dan terpuji di hadapan publik, terutama jika upaya melawan pelanggaran hukum dan ketidakadilan itu dilakukan elemen gerakan yang mengatasnamakan kekuatan moral.

Apakah sikap kita terhadap seseorang atau kelompok yang kita tentang dan kita “musuhi” karena dianggap melecehkan hukum dan moral publik harus pula diwujudkan dalam bentuk yang melanggar hukum dan moral publik?

Kita memang membutuhkan teladan moral dari para pejabat negara dan aparat penegak hukum. Paling tidak, teladan itu ialah keseriusan untuk menjaga nama baik korps dan lingkungan kerjanya.

Tetapi, kita juga membutuhkan teladan moral dari semua elemen masyarakat mengenai cara-cara menyampaikan aksi politik, upaya hukum, dan ungkapan-ungkapan rasa kecewa di hadapan umum.

Tanpa itu, negeri ini bisa terperosok ke dalam praktik-praktik preman dan barbar. Hanya adu kuat. Hanya adu emosi. Hanya adu gengsi. Semuanya berjuang atau beraksi di atas landasan pelecehan moral publik dan hukum antara yang satu dan yang lain.

Jika itu yang terjadi, sungguh tragis dan buruk nasib bangsa ini.


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.