Archive for the 'Diskriminasi' Category

Imlek dan Diskriminasi

TIAP kali Hari Raya Imlek tiba, tiap kali itu pula mestinya bangsa ini merayakan pula indahnya reformasi. Sebab, hanya karena reformasi, saudara-saudara kita dari etnik Tionghoa dapat merayakan Imlek dengan merdeka. Hanya berkat reformasi, Imlek dapat dirayakan sepenuhnya sesuai dengan tradisi Tionghoa.

Pada mulanya adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang mengambil keputusan bersejarah, yaitu membebaskan etnik Tionghoa untuk melakukan kegiatan keagamaan, adat istiadat, serta mengekspresikan kebudayaan mereka. Maka, barongsai yang hilang puluhan tahun di bawah rezim Orde Baru, misalnya, kembali muncul di ruang publik dengan seluruh kegembiraan dan kecerahannya.

Pada masa Gus Dur pula Tahun Baru Imlek untuk pertama kali dirayakan kembali dengan sebebas-bebasnya. Di era inilah gong xi fa cai mulai berkumandang kembali.

Tonggak berikut yang harus dicatat dalam sejarah adalah keputusan Presiden Megawati Soekarnoputri karena menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Sebuah keputusan negara yang menghapus diskriminasi, sehingga Hari Raya Imlek diperlakukan sama dengan tahun baru lainnya.

Disusul kemudian di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah dan DPR membuat lompatan spektakuler dengan menghapus diskriminasi kewarganegaraan. Yaitu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang itu bahkan etnik Tionghoa yang lahir di negeri ini termasuk orang Indonesia asli. Sebab, undang-undang itu tegas mendefinisikan ‘orang-orang bangsa Indonesia asli’ adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tegas dan jelas menghapus diskriminasi kewarganegaraan etnik Tionghoa. Namun, dalam praktik, dalam kenyataan, di banyak daerah undang-undang itu cuma indah di atas kertas.

Praktik diskriminasi masih terus mendera sesama anak bangsa yang berasal dari etnik Tionghoa. Bahkan, praktik diskriminatif itu dilakukan terang-terangan. Contohnya, sekalipun surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sudah dihapus dan tidak diperlukan lagi, namun faktanya tidak demikian. SBKRI tetap berlaku, bahkan tetap menjadi sasaran pungutan liar.

Praktik melawan undang-undang itu terjadi di Surabaya. Dan pemerintah membiarkannya. Pemerintah sendiri tidak memiliki nyali untuk menindak aparat yang berkelakuan diskriminatif terhadap etnik Tionghoa itu.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan itu hanyalah sebuah contoh tentang buruknya konsistensi pelaksanaan undang-undang di negeri ini. Bahkan, persamaan hak untuk saudara-saudara kita etnik Tionghoa itu baru sebatas ‘nyanyian surga’, karena hanya elok sebagai teks undang-undang.

Pemerintah dan DPR mestinya tidak puas semata bisa menghasilkan undang-undang yang bagus, namun nol besar dalam pelaksanaan. Yang dituntut sekarang justru implementasinya sehingga yang indah di atas kertas juga indah dalam kehidupan nyata.

Hari Raya Imlek kali ini merupakan Hari Raya Imlek pertama yang dirayakan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan pada 1 Agustus 2006. Sebuah undang-undang yang menghapus diskriminasi telah lahir, namun Imlek kali ini masih harus dirayakan dengan keprihatinan yang mendalam, sebab masih banyak aparat pemerintah yang memperlakukan etnik Tionghoa sebagai orang asing, bukan sebagai sesama anak bangsa.

Pemerintah harus berani menindak tegas aparatnya yang kelakuannya diskriminatif, bahkan menyeretnya ke meja hijau karena melawan undang-undang.

Media Indonesia, Sabtu, 17 Februari 2007

Iklan

Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.