Archive for the 'DPD' Category

Mau ke Mana Lembaga DPD?

Berita tentang sepinya peminat menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah bisa diperkirakan. Karena keberadaan lembaga itu selama empat tahun ini belum menunjukkan kejelasan dan boleh dikatakan hampir tak mempunyai produk dan peran apapun. Memang masih ada tokoh-tokoh senior untuk tidak menyebut tua dan mereka adalah mantan anggota DPR/MPR atau pejabat yang sudah tak memiliki panggung untuk bisa eksis terutama di politik. Apalagi sekarang setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota partai politik boleh menjadi anggota DPD. Na-mun pertanyaan pentingnya adalah, mau ke mana dan mau diapakan DPD?

Inilah kesalahan mengatur sistem ketatanegaraan baru di era reformasi. Kita mau menerapkan sistem bikameral jadinya malah seperti trikameral. Mesti-nya dengan sistem dua kamar cukup dua lembaga yakni DPR yang merupakan perwakilan politik dan DPD yang merupakan perwakilan ruang atau wilayah. Kenyataannya masih ada juga MPR. Dengan keberadaan DPD yang masih tanggung dan boleh dikatakan tak mempunyai kewenangan yang jelas, maka kinerjanya selama empat tahun ini nyaris tak terlihat. Kecuali justru perjuangan gigih untuk memperoleh kekuasaannya itu sendiri. Padahal banyak tokoh-tokoh mumpuni di dalamnya.

Dukungan dana dan sarana untuk menopang keberadaan DPD tentu tidak kecil. Demikian juga energi serta biaya yang harus dikeluarkan pada proses pemilihannya. Jadi kalau ternyata tak mempunyai fungsi dan peran apapun, maka sebenarnya kita telah melakukan pemborosan besar-besaran. Celakanya lagi sebagian anggota DPD yang sudah menyerah dengan keadaan lebih banyak diam dan menikmati saja situasinya. Mestinya tanpa kekuasaan pun masih banyak yang bisa diperbuat dengan menggunakan legitimasi dan kharismanya untuk menyuarakan aspirasi rakyat terutama kepentingan daerah yang diwakilinya.
Jadi fenomena menurunnya minat menjadi anggota DPD adalah dampak kesalahan kita bersama dalam merancang sistem ketatanegaraan. Sementara itu upaya untuk merubah dan memperkuat kedudukan lembaga itu lewat amandemen konstitusi lagi belum memperoleh dukungan politik yang memadai. Maka bisa diperkirakan lima tahun ke depan setelah pemilu 2009 persoalannya masih akan sama. Yakni kita memiliki sebuah lembaga yang tak jelas untuk apa dan mau ke mana. Bobotnya pun bisa semakin memudar manakala yang mengisi adalah tokoh-tokoh yang sudah terlampau uzur dan yang tidak lebih berpengaruh dibanding sebelumnya.

Yang lebih memprihatinkan masih banyak kalangan masyarakat yang belum tahu apa itu DPD. Karena memang tak pernah bersinggungan secara langsung atau pun menaruh harapan apapun. Semua itu tidak semata-mata kesalahan anggota DPD melainkan karena sistemnya masih seperti itu. Di tengah fenomena ’’perebutan kekuasaan’’ seperti sekarang maka keberadaan lembaga itu benar-benar dipinggirkan. Yang lebih repot kalau ternyata kepercayaan terhadap mereka pun sangat minim. Karena di sisi lain kekuatan pers dan LSM dalam banyak hal masih lebih bisa diandalkan dan mempunyai pengaruh yang lebih riil.

Menjadi tugas dan pekerjaan rumah kita untuk segera menjawab pertanyaan tentang mau diapakan dan mau ke mana DPD? Dan lagi-lagi semua itu tergantung pada wakil rakyat kita nanti. Amandemen konstitusi tidak seharusnya dilakukan berulang-ulang karena itu menunjukkan kelemahan kita sebagai bangsa dalam melihat visi ke depan. Namun kita juga tak boleh dipenjarakan oleh sistem yang keliru sehingga ada kemubaziran. Praktik demokrasi tak bisa lepas dari proses trial and error. Hanya saja dengan bercermin dari negara-negara lain yang lebih dahulu berdemokrasi, mestinya kita tak kehilangan banyak waktu untuk belajar.

Suara Merdeka, 23 Juli 2008

Posisi DPD

UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari negara ini. Tak bisa dengan gampang saja diubah.

SETELAH 60 tahun merdeka, ada kebutuhan dan kemudian disepakati, bahwa sistem legislatif tak cukup hanya terdiri atas satu majelis. Adanya beragam kepentingan, butuh keterpaduan agar membuahkan hasil terbaik. Maka lahirlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah.

DPD hampir genap dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, DPD cukup mewarnai wacana dan merespons berbagai permasalahan yang timbul di daerah-daerah. Sebagai lembaga yang sama sekali baru, dengan kewenangan serba terbatas, DPD banyak menghabiskan waktu untuk menciptakan tradisi dan kebiasaan sebagaimana layaknya sebuah lembaga legislatif. Ini membuat rakyat merasa perannya belum maksimal.

Guna mengefektifkan posisi DPD dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, kabarnya seluruh anggotanya sepakat untuk membangun peran DPD melalui perubahan UUD 1945. Dan, kesepakatan tersebut telah digulirkan ke Pimpinan MPR. Namun hasilnya masih nihil. Tampaknya belum tercapai jumlah suara yang minimal untuk menyelenggarakan Sidang MPR.

DPD memang perlu lebih bermakna, agar dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Begitu pula sebaliknya, dalam perumusan kebijakan nasional. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat sistem parlemen dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adanya lembaga legislatif dua kamar memang baru bagi bangsa ini, kecuali dalam waktu yang singkat semasa RIS (Republik Indonesia Serikat). Namun di dunia, sistem ini sama tuanya dengan sistem parlementer itu sendiri. Hampir semua negara demokrasi yang besar, baik besar jumlah penduduknya maupun luas wilayahnya, apakah berbentuk negara federal atau kesatuan, menerapkan sistem perwakilan dua kamar. Negara demokrasi yang memiliki kemajemukan etnis, agama atau suku, banyak memilih sistem perwakilan dua kamar.

Apabila DPR terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui partai-partai dan berdasar atas jumlah penduduk, maka DPD terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung atas dasar perorangan dengan jumlah yang sama untuk tiap daerah, tanpa dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dengan komposisi ini, diharapkan terjadi keseimbangan dalam lembaga perwakilan antara keterwakilan partai dan nonpartai, antara wilayah yang penduduknya besar dan yang kecil. UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari negara ini. Tak bisa dengan gampang saja diubah. Haruslah ada semacam tekanan politik kuat dari masyarakat, yang mampu memotivasi para elite politik (yang memiliki hak prerogatif) untuk menentukan dapat tidaknya UUD 1945 diubah. Agar DPD pas posisinya dalam ketatanegaraan.***

Pikiran Rakyat, Senin, 04 Desember 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.