Archive for the 'DPR' Category

Pansus Orang Hilang Untuk Siapa

Ide untuk menggelar kembali masalah penculikan aktivis di tahun 1998 semakin mendapat tempat apalagi dengan diakomodasinya hal itu oleh unsur pimpinan DPR. Pansus itu sendiri dijadwalkan akan bekerja dalam beberapa pekan ini untuk melakukan penelusuran atas masih adanya beberapa aktivis mahasiswa yang belum diketahui rimbanya sampai sekarang.
Memang penculikan aktivis pernah marak menjelang kejatuhan rezim Soeharto. Tetapi kasus hukumnya bukan tidak dilakukan. Prabowo, mantan Danjen Kopassus bahkan sudah diberikan pensiun dini karena kasus itu. Dia dianggap bertanggung-jawab terhadap keberadaan Tim Mawar, yang dituding bekerja untuk menculik para aktivis yang kala itu dengan kerasnya menentang rezim Orde Baru.
Tetapi persoalan kelihatannya belum berhenti karena menurut Kontras, masih ada mahasiswa yang belum ditemukan. Termasuk juga di dalamnya masalah kekerasan yang melanda mahasiswa pada tragedi Trisakti dan beberapa kasus lainnya. Hanya saja, Kontras justru mempertanyakan kepentingan membangkitkan lagi Pansus itu sekarang.
Menjelang pemilu 2004 yang lalu ada semacam selebaran yang muncul di tengah masyarakat yang seolah menciptakan ketakutan pada bahaya kekerasan yang dibawa oleh militer. Persis saat itu, pembunuhan aktivis Munir juga terjadi. Beberapa isu yang beredar menyatakan bahwa militerisme bisa menjadi bahaya baru bagi negara ini. Tetapi toh, Presiden Yudhoyono dengan latar belakang militer tetap juga terpilih.
Sekarang ini, dengan keberadaan pansus, tentunya bisa ditebak siapa yang diuntungkan. Yang pasti, kalau melihat konteks Pilpres, yang diuntungkan adalah capres dari kalangan sipil. Tentu capres dari kalangan militer pasti akan mungkin tersangkut, meski itu hanya rumor. Di dalamnya disebut nama-nama petinggi militer, semisal Wiranto, Prabowo, bahkan SBY.
Barangkali sepintas memang semuanya berjalan apa adanya. Tetapi menggunakan isu yang sebenarnya sangat sarat dengan kemanusiaan untuk dan demi kepentingan politik, jelas sangat riskan. Mereka yang ingin membawa kasus ini kembali ke permukaan jelas hanya menginginkan popularitas tertentu.
Mengapa kita katakan demikian? Karena sudah sejak lama sebenarnya DPR kita minta memberikan perhatian pada masalah ini. Bukan sekali dua kali kalangan aktivis memberikan dukungan kepada DPR supaya kasus ini bisa diinvestigasi. Tetapi yang namanya lembaga politik, kelihatannya isu orang hilang hanya menarik kalau berhubungan dengan tujuan politik tertentu, yang pada waktunya digunakan sebagai alat politik juga nantinya.
Beberapa kali isu Ham justru mentok di DPR. Yang namanya pelanggaran HAM bisa mentah kembali di DPR meski banyak pihak menyatakan bahwa jelas-jelas ada sesuatu yang salah di sana. Tetapi komitmen yang rendah hanya menjadikan DPR sebagai lembaga yang acuh terhadap persoalan kemanusiaan selama ini.
Kita mencermati hal ini dengan baik dan mengingatkan bahwa masalah kemanusiaan yang terjadi pada mereka yang hilang jangan sampai membawa keluarga dan rekan-rekannya pada kehilangan yang lebih dalam kalau Pansus ini hanya digunakan untuk mempermainkan mereka. Mereka sudah cukup terluka dengan masalah ini, dan jangan sampai terluka lagi karena kalau kelak kasus ini terbukti hanya isapan jempol politik.
Kita berharap bahwa elemen semisal Kontras bisa memberikan kontra wacana yang juga berimbang. Pansus bisa bekerja, tentu dengan fakta yang sepenuhnya benar dan dengan keinginan untuk menguak kebenaran. Bukan demi tujuan sempit pemenangan pemilu 2009 semata. (***)

Sinar Indonesia Baru, Oktober 23rd, 2008

Iklan

Menanggapi Daftar Caleg

GEJALA pesimisme, bahkan apatisme, kiranya semakin menguat dalam masyarakat. Hal itu tampak jelas pada buruknya partisipasi masyarakat dalam menanggapi daftar calon sementara anggota legislatif (caleg) yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sejak nama-nama itu dilansir pada 26 September hingga batas waktu memberi masukan 9 Oktober, baru 18 tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU. Minimnya partisipasi itu menyebabkan KPU kemudian memperpanjang waktu untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan hingga 14 Oktober.
Gejala merosotnya partisipasi masyarakat telah tampak pada pilkada di banyak tempat. Jumlah mereka yang tidak menggunakan hak pilih alias golput semakin membesar. Bahkan mencapai 30%.
Apatisme masyarakat terhadap calon anggota DPR memang beralasan. Empat tahun terakhir ini yang dipertontonkan DPR hanyalah deretan keserakahan. Keserakahan akan kekuasaan, kerakusan akan uang, dan ketamakan akan fasilitas.
Selama empat tahun DPR telah menjadi lembaga wakil rakyat yang autisme. Mereka asyik dengan dirinya sendiri. Cercaan dan kecaman terus dilontarkan, tetapi mereka seakan tuli. Mereka menganggap sepi semua keluhan publik.
Buktinya, mereka tetap pelesiran ke luar negeri menghamburkan uang negara dengan kedok studi banding. Bukti lain, kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR terus bertambah. Pemerasan dalam proyek Pelabuhan Tanjung Api-Api di Banyuasin (Sumatra Selatan), kasus suap proyek alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan (Riau), dan kasus aliran dana cek perjalanan hanyalah sebagian contoh buruknya kelakuan anggota DPR yang sudah mengapung ke permukaan. Masyarakat yakin di bawah permukaan masih banyak transaksi haram.
Publik pesimistis bahwa DPR hasil Pemilu 2009 akan lebih baik. Meski ada nama sejumlah aktivis dalam daftar caleg, pertanyaan bernada keraguan tetap saja muncul. Apa yang bisa mereka perbuat? Alih-alih memberi warna pada parlemen, mereka malah terjerembap dalam arus utama yang berpusat pada satu sumbu, yakni kekuasaan dan uang.
Masyarakat percaya status quo akan berlanjut di DPR. Sebab, wajah lama masih mendominasi daftar caleg. Mereka yang tua dan uzur tetap dipertahankan di Senayan. Mereka yang tercela dan di-recall melakukan reinkarnasi menjadi caleg melalui partai lain. Mereka yang semula idealis malah menjadi kutu loncat. Politik kekerabatan dan dinasti pun tetap dipelihara. Harapan bahwa Pemilu 2009 akan lebih baik, karena menempatkan kader yang memiliki kompetensi dan kapasitas, segera sirna.
DPR memang menjadi magnet yang menakjubkan. Di situ ada mata pencarian yang bergelimang uang. Di situ tempat nyaman menggerogoti anggaran negara. Di situ terbuka jalan pintas memperkaya diri. Pantaslah ia diincar oleh petualang dan politikus busuk.
Oleh karena itu, harus muncul kesadaran bahwa pesimisme dan apatisme publik hanya menyebabkan petualang dan politikus busuk itu melenggang tanpa hambatan ke Senayan. Kesempatan uji publik terhadap caleg yang diperpanjang hingga besok harus dimanfaatkan secara maksimal. Siapa pun yang memiliki fakta busuk mengenai caleg segeralah menyampaikannya ke KPU. Bongkar semua kebusukan mereka agar gagal menjadi calon anggota DPR.
Membiarkan waktu berlalu tanpa berpartisipasi mencermati dengan kritis caleg yang namanya telah terpampang dalam daftar calon sementara, berarti memberi andil kepada petualang dan politikus busuk mengatur negeri ini. Jangan biarkan hal itu terjadi.

Media Indonesia, Senin, 13 Oktober 2008 00:01 WIB

Peti Eskan saja RUU Pornografi

SETELAH lama menghilang sebagai isu publik, tiba-tiba saja Rancangan Undang-Undang Pornografi siap disahkan oleh DPR pada Selasa (23/9) pekan depan. Namun, rencana itu batal lantaran arus penolakan tetap kuat.

DPR sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman, bahwa pembuatan undang-undang tidak boleh dan tidak bisa sembarangan. Bukankah sudah ada produk undang-undang DPR yang dimentahkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

DPR juga terlihat semakin menjauhkan diri dari semangat reformasi yang mengamanatkan transparansi dan partisipasi. Semestinya, sebuah rancangan undang-undang yang krusial dan sensitif hendaknya melibatkan masyarakat luas. Pembahasannya bukan secara tertutup dan diam-diam.

Itu sebabnya, ketika terdengar kabar RUU Pornografi akan segera disahkan oleh DPR, arus perlawanan kembali merebak dan meluas. Demonstrasi pecah di sejumlah daerah. Begitu juga sejumlah LSM perempuan dengan gigih kembali menyuarakan penolakan mereka.

Penolakan terhadap RUU Pornografi bahkan kembali membangkitkan keinginan Bali untuk menjadi daerah otonomi khusus. Ini pertanda protes yang sangat berat, sebab selangkah lagi bisa berubah menuntut keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bali yang merupakan destinasi pariwisata memang akan menjadi korban UU Pornografi itu bila disahkan. Turis tak boleh lagi berjemur di pantai dengan hampir tampak seluruh tubuhnya. Seniman Bali yang piawai membuat patung telanjang pun bisa dihukum penjara. UU Pornografi akan menghancurkan Bali!

RUU Pornografi sejak digulirkan awal 2006 telah menghebohkan. Karena menghebohkan itulah lalu dibuat berbagai perbaikan. Nama RUU yang semula RUU Antipornografi dan Antipornoaksi diganti menjadi RUU Pornografi. Sejumlah pasal dihilangkan dan disempurnakan, tapi semuanya berlangsung dengan diam-diam.
Tiba-tiba saja, draf akhir RUU Pornografi yang berisi 44 pasal siap untuk disahkan meski pembahasannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan juga jauh dari semangat keterbukaan.

Hasilnya ialah RUU Pornografi itu tetap saja mengundang kontroversi, baik dari segi substansi maupun materi. Sebagian perkara masih sumir dan multitafsir karena tidak ada parameternya. Contoh, bagaimana menentukan sebuah tindak kejahatan seksual atas dasar imajinasi dan persepsi?

Selain itu, belum ada ketegasan apakah pornografi menjadi domain publik atau privat. Ketidakjelasan itu mengaburkan apa yang sesungguhnya mau diatur dan dilarang dalam RUU Pornografi.

Yang lebih berbahaya, untuk mencegah dan mengawasi kejahatan seksual, RUU Pornografi membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. Hal tersebut jelas dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal. Padahal, semua itu seharusnya menjadi domain negara.

Masih banyak hal yang belum terjawab oleh RUU Pornografi. Karena itu, RUU ini tidak boleh dipaksakan untuk segera disahkan oleh DPR. Bahkan, sebaiknya draf RUU ini dipetieskan saja. RUU ini jangan diteruskan. Simpanlah RUU ini dalam arsip DPR, daripada menimbulkan perpecahan bangsa.

Fraksi-fraksi di DPR semestinya menyadari bahwa RUU yang sarat kontroversi itu hanya membuat energi anak bangsa ini terbuang sia-sia dan bangsa ini tercabik-cabik.

Media Indonesia, 20 September 2008 00:01 WIB

Kuota Perempuan

SETIAP warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Meski demikian, konstitusi juga memberi peluang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Itulah diskriminasi konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 H ayat(2) UUD 1945.
Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan.
Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi.
Adalah kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik. Dominasi lelaki itu harus dipatahkan negara dengan cara memberi kuota kepada perempuan.
Ketentuan kuota 30% dimulai sejak Pemilu 2004. Hasilnya, jumlah anggota DPR perempuan bertambah dari 44 orang pada 1999 menjadi 61 orang atau mengalami peningkatan dari 8,5% pada 1999 menjadi 11,6% pada 2004. Jumlah yang masih jauh dari ideal, yaitu 30% perempuan di DPR atau sebanyak 168 perempuan duduk di parlemen.
Peluang perempuan menjadi anggota DPR bisa terbuka lebar jika semua partai peserta pemilu menyepakati penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Persoalannya, kini parpol berlomba-lomba menggunakan suara terbanyak.
Maka, terjadilah dilema. Di satu pihak, memakai suara terbanyak adalah keputusan yang paling bagus karena menghormati pilihan rakyat dalam pemilu. Biarlah rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya menjadi wakilnya di DPR. Bukan ditentukan elite partai berdasarkan nomor urut.
Sebaliknya, di lain pihak, penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pada hakikatnya menggusur tindakan afirmatif. Sekalipun ditempatkan pada nomor urut di setiap tiga lelaki terdapat satu perempuan, kuota itu hanya elok karena menambah probabilitas untuk dipilih.
Akan tetapi, inilah dilema yang harus diterima dengan senang hati karena yang menggusur rakyat sendiri. Bukankah suara rakyat suara Tuhan?
Yang menyedihkan ialah ternyata untuk memenuhi kuota saja banyak partai yang tidak sanggup. Itu bukti bahwa partai selama ini tidak pernah memikirkan pengembangan kader perempuan, apalagi dengan serius memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Bahkan, ada partai yang tetap saja menyepelekannya. Oleh karena itu, adanya kuota caleg perempuan jelas merupakan langkah yang sangat maju.
Pertarungan merobohkan dominasi lelaki di kancah politik sangat jelas tidak bisa lain harus dimulai dari dalam tubuh partai sendiri. Misalnya, partai politik berani menerapkan kuota 30% kursi pengurus partai dari pusat hingga ranting harus diduduki perempuan. Otomatis mereka pulalah yang dijadikan caleg. Urusan pun selesai.
Jikalau mengisi kuota perempuan untuk mengurus partai saja tidak sanggup, atau tidak mau, jangan harap partai mau dan mampu mengisi kuota perempuan untuk menjadi anggota DPR.
Media Indonesia,  06 September 2008 00:01 WIB

Saatnya Rakyat Melitsus Caleg

MENCARI orang pilihan tidaklah mudah. Untuk menduduki jabatan publik, seseorang harus lolos uji kelayakan dan kepatutan. Untuk memangku jabatan politik, seperti anggota parlemen, pada masa lalu orang mesti melewati lembaga penelitian khusus yang lazim disebut litsus.

Lembaga litsus sempat menjadi momok karena nasib seseorang hanya ditentukan subjektivitas pemegang otoritas litsus. Otoritas itu berada dalam genggaman tentara. Litsus sudah dihapuskan, tapi semangatnya masih berserakan di alam reformasi ini, termasuk dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal itu menyangkut syarat yang harus dipenuhi seorang bakal calon anggota legislatif (caleg). Sedikitnya terdapat 27 syarat yang harus dipenuhi caleg. Dari syarat terukur hingga ketentuan yang amat sangat abstrak.

Persyaratan yang bisa diukur, misalnya, caleg adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih. Syarat yang abstrak seperti kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Alat ukur kesetiaan sejauh ini belum ada.

Tugas memverifikasi persyaratan untuk calon anggota DPR berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, tujuh anggota KPU harus memeriksa kelengkapan administrasi dari puluhan ribu caleg.

Ada 77 daerah pemilihan untuk 560 kursi DPR pada Pemilu 2009. Jika 34 partai peserta pemilu mengikuti ketentuan Pasal 54 UU Pemilu–yaitu daftar bakal calon memuat paling banyak 120% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan–jumlah caleg mencapai 22.848 orang. Pertambahan jumlah caleg itu mencapai sekitar empat kali lipat dari Pemilu 2004 yang cuma 6.044 orang.

Seluruh caleg itu harus mendapatkan surat tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Semula, Mabes Polri bersikeras agar SKCK untuk caleg DPR dipusatkan di Jakarta. Sentralisasi pengurusan SKCK tidak cuma inefisiensi dan berbiaya mahal, tetapi juga mengingkari semangat desentralisasi di era otonomi daerah.

Setelah diprotes partai politik, sikap Mabes Polri melunak. SKCK akhirnya boleh diurus di kantor polisi di daerah hingga yang terendah di tingkat kepolisian resor (polres). Perubahan sikap Mabes Polri itu patut diberi apresiasi.

Meski demikian, keberadaan SKCK masih menyisakan tanda tanya besar. Selama ini, kepolisian hanya berurusan dengan pidana umum, sedangkan kewenangan pidana khusus seperti korupsi ada di tangan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah kepolisian menyimpan file caleg yang terkait dengan tindak pidana khusus? Mestinya, surat keterangan terkait tidak tersangkut tindak pidana itu dikeluarkan pengadilan. Sebab baik pidana umum maupun pidana khusus bermuara di pengadilan.

Bukan rahasia lagi, perilaku koruptif merasuk sebagian anggota DPR yang sedang menjabat. Padahal, dulu pada saat pencalonan, mereka juga mengurus tetek bengek persyaratan menjadi anggota dewan. Akan tetapi, pemenuhan syarat formal pencalonan sama sekali tidak menjamin menghasilkan anggota DPR yang baik.

Penelitian khusus syarat formal caleg belumlah cukup. Litsus sesungguhnya berada di tangan rakyat dalam bilik suara nanti. Memeriksa rekam jejak caleg sebelum memilih mutlak dilakukan jika menginginkan wakil rakyat yang merakyat. Inilah saatnya rakyat melitsus caleg.

Media Indonesia, 26 Juli 2008 00:01 WIB

Slank dan Reaksi DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat kian lama semakin menunjukkan wajah aslinya. Bukan mengedepankan sosok demokrasi sebagai amanat reformasi, melainkan justru sebaliknya. Wajah tirani.

Wajah itulah yang ditampilkan DPR sebagai reaksi atas kritik grup band Slank dalam lagunya Gosip Jalanan. Dalam lirik lagu itu memang disebutkan: Mau tau gak mafia di Senayan, kerjanya tukang buat peraturan, bikin UUD ujung-ujungnya duit… Kata-kata itulah yang menyulut kemarahan DPR. Lewat Badan Kehormatan DPR, mereka tadinya berencana menggugat Slank. Namun, dibatalkan bersamaan dengan tertangkapnya anggota DPR Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/4) lalu, karena diduga terlibat suap.

Reaksi DPR yang lebih menonjolkan emosi ketimbang nurani kian memperlihatkan mereka yang berkantor di Senayan itu makin menjauhkan diri dari tuntutan reformasi.

Padahal, kritik lewat medium lagu maupun medium apa pun merupakan salah satu sumber energi yang menggerakkan roda demokrasi. Tanpa ada kritik sama artinya demokrasi telah mati.

Reformasi memang telah banyak mengubah wajah DPR. Dari semula sebagai lembaga yes man, DPR kini menjadi pusat kekuasaan paling berpengaruh. Lewat perannya di bidang perundang-undangan, anggaran, pengawasan, dan perwakilan, DPR kian kemaruk kekuasaan.

DPR bisa mengawasi pemerintah dan menentukan jabatan-jabatan penting di republik ini, tapi tidak ada satu pun lembaga negara yang punya hak mengawasi DPR. Pengawasan hanya datang dari publik dan dalam batas-batas tertentu dari partai yang memiliki anggota di Senayan.

Dengan kekuasaan yang besar minus pengawasan, DPR dengan leluasa bisa bertindak sesuka hati. Ironisnya, apa yang dilakukan DPR justru untuk memenuhi hasrat mereka sendiri. Mulai dari gaji, fasilitas, maupun tetek bengek lainnya. Semua mulus bisa diwujudkan tanpa ada hambatan dari lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Itulah yang membangun tirani DPR. Namun, justru di lembaga tinggi inilah bersarang penyakit korupsi paling parah. Tidak mengherankan berbagai survei menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Ada banyak kasus berbau korupsi yang melibatkan anggota dewan. Mulai dari kasus percaloan, aliran dana Departemen Perikanan dan Kelautan, aliran dana Bank Indonesia, hingga sederet kasus lainnya.

Hanya saja, belum ada satu pun anggota dewan aktif yang bisa diseret ke pengadilan. Kalaupun ada, kasusnya kemudian hilang entah ke mana.

Yang menonjol justru kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan di daerah. Data KPK tahun 2006 menyebutkan ada 1.000 anggota dewan yang terlibat kasus korupsi, 300 di tingkat provinsi dan 700 di kabupaten/kota.

Karena itu, penangkapan anggota DPR Al Amin Nasution mencerminkan kalau lirik lagu Slank benar-benar diangkat dari realitas sosial. Bahwa memang ada mafia Senayan, seperti juga masih kentalnya mafia peradilan.
 
Media Indonesia, 13 April 2008

Malapetaka Interpelasi

LAGI-LAGI interpelasi dipentaskan Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan. Sebagaimana beberapa interpelasi sebelumnya, pentas itu lebih mempertontonkan dagelan daripada substansi. Dagelan interupsi dan dagelan walk-out. Substansi dibiarkan mengambang agar menjadi alasan untuk interpelasi lanjutan.

Bantuan likuiditas Bank Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah 10 tahun lalu untuk menyelamatkan bank-bank dari kehancuran akibat hantaman krisis waktu itu, tiba-tiba disepakati menjadi agenda interpelasi di akhir masa sidang tahun 2007 tanpa banyak keberatan dari fraksi-fraksi.

Dalam sidang interpelasi kemarin, DPR lebih sibuk mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono daripada menjawab persoalan paling krusial, yaitu bagaimana dengan keputusan-keputusan pemerintah sebelumnya tentang penyelesaian BLBI yang hingga kini masih berlaku dan sah.

Dengan mempersoalkan terus-menerus ketidakhadiran Presiden dalam sidang interpelasi, DPR telah melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Karena sangat jelas dalam aturan bahwa Presiden bisa mewakilkan kepada menteri untuk menjawab interpelasi di DPR. Kalau terus mempersoalkan perkara yang sudah terang benderang aturannya, patut dipertanyakan kesungguhan dan kapasitas belajar para anggota dewan terhormat itu.

Kekonyolan tidaklah terbatas pada keasyikan DPR membelenggu dirinya pada pembodohan. Tetapi lebih dari itu, DPR ikut menenggelamkan bangsa dan negara dalam kekelaman yang amat fundamental.

Pertama, dengan mempersoalkan BLBI, DPR sesungguhnya tidak berupaya menegakkan hukum, tetapi menjalankan destruksi. Bahaya terbesar bagi bangsa ini ke depan adalah pengingkaran terhadap legalitas kebijakan masa lalu. Pemerintahan masa kini bersama DPR masa kini mengeliminasi keputusan pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada permasalahan yang selesai di Republik ini. Itu ketololan yang amat menyedihkan.

Kedua, DPR tidak menjadikan dirinya kekuatan pembaru yang memaksa pemerintah untuk segera melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Kalau DPR melakukan hal tersebut, itulah kebajikan termulia bagi bangsa dan negara. Karena kemunduran luar biasa bila DPR bersama pemerintah berasyik masyuk mencari-cari kesalahan masa lalu sehingga lupa mengurus masa depan. Ketika bangsa lain sudah memasuki agenda jauh ke depan, kita menyeret energi dan ongkos besar untuk mundur jauh ke belakang.

Lelucon yang menggelikan ketika DPR mempersoalkan ketidakhadiran Presiden di forum interpelasi, tetapi di forum yang lain yang bernama forum konsultasi pimpinan dewan dengan Presiden, mereka bertemu dan berbicara banyak masalah. Forum itu dihadiri wakil semua fraksi. Kalau forum itu tidak bermakna bagi pertemuan dan komunikasi serta solusi, mengapa dibiarkan? Bubarkan saja forum itu.

Ketiga, interpelasi BLBI merupakan sikap politik konyol bagi dua partai besar, Golkar dan PDIP. Penyelesaian BLBI yang sekarang dipersoalkan adalah kebijakan Presiden Megawati sewaktu menjadi presiden. Namun, mengapa PDIP justru ikut-ikutan mendorong interpelasi?

Sama juga dengan Golkar. Inilah partai yang ikut mendukung kebijakan masa lalu dan sekarang menjadi partai pemerintah dengan embel-embel kritis. Mengapa ikut pula mendorong interpelasi?

Inilah contoh partai besar yang tidak memiliki kegigihan sikap sehingga ikut-ikutan bermain api, ikut-ikutan politik dagang sapi. Kita memiliki hampir semua lembaga demokrasi. Tetapi sayang seribu sayang, lembaga-lembaga itu lebih berperan bagi pembodohan daripada pencerdasan. Lebih menghukum masa lalu daripada membangun masa depan. Inilah malapetaka.

Media Indonesia, 13 Februari 2008


Blog Stats

  • 803,645 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.